Navigasi Bisnis Terpercaya

Rabu 28 September 2016

EDITORIAL BISNIS: Menuntaskan Masalah BBM

Editor Kamis, 13/09/2012 16:35 WIB

Masalah bahan bakar bersubsidi sepertinya tidak ada solusinya di negeri ini. Setelah DPR menolak penaikan harga BBM ter­­­sebut beberapa waktu lalu, seperti yang sudah di­­­duga sebelumnya, kini kuotanya kian menipis.Akibatnya, apabila tidak ada tambahan kuota, masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan komoditas tersebut. Untuk di Ibu Kota, Wakil Men­­­teri Energi dan Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandini sudah mengingatkan kuotanya bakal habis pada 15 September.Hingga per 30 Agustus, konsumsi BBM subsidi DKI Jakarta sudah mencapai 1,41 juta kiloliter dari jatah 1,03 juta kiloliter atau sudah melampaui kuota 37,4%.Borosnya konsumsi BBM bersubsidi ini akibat perbedaan harga yang terlalu tinggi antara Premium yang mendapat subsidi dengan Pertamax. Harga BBM bersubsidi adalah Rp 4.500 per liter, sementara BBM nonsubsidi sekitar Rp 9.900 per liter.Selain itu, upaya penghematan pemerintah akan sumber energi tersebut juga gagal. Larangan kendaraan pelat merah menggunakan Premium ternyata tidak mampu menekan konsumsi. Demikian juga dengan rencana mendorong penggunaan bahan bakar gas hingga kini juga tidak jalan, bahkan langkah yang disiapkan pun belum jelas.Sulit dibayangkan bagaimana masyarakat luas bisa menerima penjelasan  pemerintah apabila tidak ada penambahan kuota sehingga benar-benar terjadi kelangkaan BBM bersubsidi.Menambah kuota pun sebenarnya bukan jawaban yang tepat. Anggaran negara bakal kian ter­­sedot un­­­tuk menyubsidi BBM yang kenyataannya juga banyak dikonsumsi masyarakat mampu, bahkan perusahaan-perusahaan besar yang mobil ope­­­rasinya ju­ga meng­­­gunakan Premium.Pemerintah menetapkan subsidi untuk BBM tahun depan se­­­­kitar Rp 360 triliun. Ini adalah subsidi untuk kepentingan transportasi dan juga nontransportasi seperti listrik.Sebagai perban­ding­an, total kebutuhan investasi mass rapid transit di Ja­­­karta, termasuk pembangunan fisik atau kons­truk­si, kereta, elektrikal, mekanikal, dan biaya konsultan mencapai Rp40 triliun. Artinya, kita se­­­benarnya bisa membangun sembilan MRT per tahun bila tidak ada subsidi BBM.Sejumlah langkah pemerintah untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi masih diragukan ke­­­efek­tifannya. Misalnya, tidak mudah untuk meng­awasi pembatasan pembelian sebesar 10 liter per hari per mobil. Bisa saja satu mobil membeli Pre­­mium di beberapa SPBU dalam 1 hari.Demikian juga dengan larangan SPBU di jalan tol menjual BBM bersubsidi. Hal ini hanya akan mengalihkan konsumsi Premium dari lokasi itu ke tempat lain.Pemerintah dan DPR harus berani melakukan langkah tidak populer. Kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi pilihan logis untuk tidak selalu ‘membakar’ uang negara menjadi asap di jalanan.Kenaikan harga BBM bersubsidi juga akan me­­­rangsang investasi di BBG yang diyakini sebagai sumber energi lebih bersih dan murah, serta per­­sediaannya cukup besar di Indonesia.Semoga pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengambil kebijakan yang ti­­­dak populer juga memikirkan hal ini. Berat me­­­mang bagi masyarakat untuk menghadapi kenaikan BBM tersebut. Namun, hal ini jauh lebih baik selama pengalihan subsidi ini benar-benar tepat sasaran dan tanpa dikorupsi.

More From Makro Ekonomi

  • Cuan dari Emiten Baru

    11:18 WIB

    Sembilan dari sepuluh saham emiten yang baru melantai di Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun ini menorehkan kinerja positif. Saham PT Capital Financial Indonesia Tbk. melesat paling tinggi 228,88% sejak menggelar initial public offering/IPO.

  • Emiten Batu Bara Mulai Membara

    10:42 WIB

    Lonjakan harga batu bara di pasar global sejak awal tahun hingga 36,67% menjadi tumpuan kinerja emiten komoditas batu hitam sepanjang sisa periode 2016.

  • SMSM Optimistis Paruh Kedua Lebih Baik

    09:15 WIB

    Emiten produsen komponen kendaraan bermotor PT Selamat Sempurna Tbk. optimistis kinerja paruh kedua lebih baik dengan proyeksi pertumbuhan sekitar 5% dari semester I/2016

  • MI Tak Takut Bersaing

    11:02 WIB

    Para manajer investasi optimistis penghapusan pajak bunga obligasi pemerintah tidak akan membuat reksa dana berbasis obligasi negara menjadi sepi peminat. Pengelolaan yang aktif diyakini bakal memberikan return yang lebih tinggi.

News Feed

  • PT Sriwijaya Markmore Lolos dari Pailit

    Rabu, 28 September 2016 - 10:22 WIB

    Akhirnya PT Sriwijaya Markmore Persada berhasil lolos dari perkara kepailitan setelah klaim utang dari PT Mitra Mandiri Priharum dinyatakan tidak sederhana.

  • DKI Segera Bangun Pusat Perkulakan

    Rabu, 28 September 2016 - 10:12 WIB

    PD Pasar Jaya akan membangun pusat perkulakan bagi pedagang pasar, demi meningkatkan daya saing dengan pasar modern.

  • Semarang Jadi Pusat Maritim

    Rabu, 28 September 2016 - 10:05 WIB

    PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Terminal Peti Kemas Semarang atau TPKS bakal menjadikan pusat maritim di Indonesia pada 2030, khususnya untuk industri di Pulau Jawa.

  • Pemerintah Diminta Percepat Kejelasan Aset

    Rabu, 28 September 2016 - 10:00 WIB

    Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) meminta pemerintah segera memperjelas status aset negara senilai Rp4,7 triliun dalam bentuk kekayaan negara yang belum dilimpahkan ke perusahaan daerah air minum.

  • Regulasi Bersifat Wajib dengan Syarat

    Rabu, 28 September 2016 - 09:48 WIB

    Revisi PP No. 52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi akan mewajibkan penyelenggara jaringan telekomunikasi menyediakan kelengkapan jaringan tertentu miliknya untuk dimanfaatkan secara bersama dengan penyelenggara jaringan lainnnya.

Load More