Navigasi Bisnis Terpercaya

Minggu 28 Agustus 2016

EDITORIAL BISNIS: Menuntaskan Masalah BBM

Editor Kamis, 13/09/2012 16:35 WIB

Masalah bahan bakar bersubsidi sepertinya tidak ada solusinya di negeri ini. Setelah DPR menolak penaikan harga BBM ter­­­sebut beberapa waktu lalu, seperti yang sudah di­­­duga sebelumnya, kini kuotanya kian menipis.Akibatnya, apabila tidak ada tambahan kuota, masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan komoditas tersebut. Untuk di Ibu Kota, Wakil Men­­­teri Energi dan Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandini sudah mengingatkan kuotanya bakal habis pada 15 September.Hingga per 30 Agustus, konsumsi BBM subsidi DKI Jakarta sudah mencapai 1,41 juta kiloliter dari jatah 1,03 juta kiloliter atau sudah melampaui kuota 37,4%.Borosnya konsumsi BBM bersubsidi ini akibat perbedaan harga yang terlalu tinggi antara Premium yang mendapat subsidi dengan Pertamax. Harga BBM bersubsidi adalah Rp 4.500 per liter, sementara BBM nonsubsidi sekitar Rp 9.900 per liter.Selain itu, upaya penghematan pemerintah akan sumber energi tersebut juga gagal. Larangan kendaraan pelat merah menggunakan Premium ternyata tidak mampu menekan konsumsi. Demikian juga dengan rencana mendorong penggunaan bahan bakar gas hingga kini juga tidak jalan, bahkan langkah yang disiapkan pun belum jelas.Sulit dibayangkan bagaimana masyarakat luas bisa menerima penjelasan  pemerintah apabila tidak ada penambahan kuota sehingga benar-benar terjadi kelangkaan BBM bersubsidi.Menambah kuota pun sebenarnya bukan jawaban yang tepat. Anggaran negara bakal kian ter­­sedot un­­­tuk menyubsidi BBM yang kenyataannya juga banyak dikonsumsi masyarakat mampu, bahkan perusahaan-perusahaan besar yang mobil ope­­­rasinya ju­ga meng­­­gunakan Premium.Pemerintah menetapkan subsidi untuk BBM tahun depan se­­­­kitar Rp 360 triliun. Ini adalah subsidi untuk kepentingan transportasi dan juga nontransportasi seperti listrik.Sebagai perban­ding­an, total kebutuhan investasi mass rapid transit di Ja­­­karta, termasuk pembangunan fisik atau kons­truk­si, kereta, elektrikal, mekanikal, dan biaya konsultan mencapai Rp40 triliun. Artinya, kita se­­­benarnya bisa membangun sembilan MRT per tahun bila tidak ada subsidi BBM.Sejumlah langkah pemerintah untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi masih diragukan ke­­­efek­tifannya. Misalnya, tidak mudah untuk meng­awasi pembatasan pembelian sebesar 10 liter per hari per mobil. Bisa saja satu mobil membeli Pre­­mium di beberapa SPBU dalam 1 hari.Demikian juga dengan larangan SPBU di jalan tol menjual BBM bersubsidi. Hal ini hanya akan mengalihkan konsumsi Premium dari lokasi itu ke tempat lain.Pemerintah dan DPR harus berani melakukan langkah tidak populer. Kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi pilihan logis untuk tidak selalu ‘membakar’ uang negara menjadi asap di jalanan.Kenaikan harga BBM bersubsidi juga akan me­­­rangsang investasi di BBG yang diyakini sebagai sumber energi lebih bersih dan murah, serta per­­sediaannya cukup besar di Indonesia.Semoga pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengambil kebijakan yang ti­­­dak populer juga memikirkan hal ini. Berat me­­­mang bagi masyarakat untuk menghadapi kenaikan BBM tersebut. Namun, hal ini jauh lebih baik selama pengalihan subsidi ini benar-benar tepat sasaran dan tanpa dikorupsi.

More From Makro Ekonomi

  • 34 BUMN Masuk 6 Holding

    06:42 WIB

    Sebanyak 34 BUMN disiapkan oleh pemerintah untuk masuk ke dalam 6 investment holding sektor bank, energi, tambang, jalan tol dan konstruksi, perumahan serta pangan yang bakal dibentuk pada 2016

  • MEDC Turunkan Target Dana

    06:41 WIB

    Emiten minyak dan gas milik Arifin Panigoro, PT Medco Energi Internasional Tbk., menurunkan target peroleh an dana rights issue dari Rp4,65 triliun menjadi Rp1,94 triliun

  • Sektor Properti Bisa Kehilangan Momentum

    06:03 WIB

    Sejumlah kalangan menilai pelaku usaha di sektor properti bisa kehilangan momentum pasar jika penerbitan regulasi yang komprehensif terkait dana investasi real estate (DIRE) mandek

  • Saham Seri A Dipertahankan

    06:03 WIB

    Pemerintah berencana mempertahankan saham seri A atau saham dwiwarna di BUMN yang akan bergabung dalam holding, untuk mempertahankan hak istimewa pemerintah

News Feed

  • Kompromi Kecil Susi

    Sabtu, 27 Agustus 2016 - 10:38 WIB

    Seturut terbitnya Inpres No. 7/2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengubah aturan frekuensi masuk kapal pengangkut ikan hidup bendera asing dari enam kali dalam setahun menjadi 12 kali

  • Menkeu: Inflasi Rendah Bukan Prestasi

    Sabtu, 27 Agustus 2016 - 10:04 WIB

    Pemerintah tidak sepenuhnya melihat capaian tingkat inflasi yang rendah saat ini sebagai suatu prestasi. Kondisi ini diharapkan dapat terus dijaga untuk kestabilan perekonomian nasional.

  • Pertumbuhan Bisa Dua Digit

    Sabtu, 27 Agustus 2016 - 09:11 WIB

    Pertumbuhan kredit konsumer perbankan sampai akhir semester II/2016 diprediksi mampu tembus dua digit seiring mulai menggeliatnya perekonomian nasional

  • Berharap Berkah Koreksi Harga Gandum

    Sabtu, 27 Agustus 2016 - 09:02 WIB

    Penurunan harga gandum impor membawa angin segar bagi kelompok perusahaan consumer goods sehingga berpotensi menggemukkan profitabilitas

  • Pemda Diminta Pangkas BPHTB Rumah Murah

    Sabtu, 27 Agustus 2016 - 08:13 WIB

    Kalangan pengembang meminta pemerintah daerah melonggarkan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB untuk pembelian rumah bersubsidi

Load More