Kamis, 24 April 2014 RSS Feed Videos Photos ePaper English Version

EDITORIAL BISNIS: Menuntaskan Masalah BBM

Editor   -   Kamis, 13 September 2012, 16:35 WIB

BERITA TERKAIT

Masalah bahan bakar bersubsidi sepertinya tidak ada solusinya di negeri ini. Setelah DPR menolak penaikan harga BBM ter­­­sebut beberapa waktu lalu, seperti yang sudah di­­­duga sebelumnya, kini kuotanya kian menipis.Akibatnya, apabila tidak ada tambahan kuota, masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan komoditas tersebut. Untuk di Ibu Kota, Wakil Men­­­teri Energi dan Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandini sudah mengingatkan kuotanya bakal habis pada 15 September.Hingga per 30 Agustus, konsumsi BBM subsidi DKI Jakarta sudah mencapai 1,41 juta kiloliter dari jatah 1,03 juta kiloliter atau sudah melampaui kuota 37,4%.Borosnya konsumsi BBM bersubsidi ini akibat perbedaan harga yang terlalu tinggi antara Premium yang mendapat subsidi dengan Pertamax. Harga BBM bersubsidi adalah Rp 4.500 per liter, sementara BBM nonsubsidi sekitar Rp 9.900 per liter.Selain itu, upaya penghematan pemerintah akan sumber energi tersebut juga gagal. Larangan kendaraan pelat merah menggunakan Premium ternyata tidak mampu menekan konsumsi. Demikian juga dengan rencana mendorong penggunaan bahan bakar gas hingga kini juga tidak jalan, bahkan langkah yang disiapkan pun belum jelas.Sulit dibayangkan bagaimana masyarakat luas bisa menerima penjelasan  pemerintah apabila tidak ada penambahan kuota sehingga benar-benar terjadi kelangkaan BBM bersubsidi.Menambah kuota pun sebenarnya bukan jawaban yang tepat. Anggaran negara bakal kian ter­­sedot un­­­tuk menyubsidi BBM yang kenyataannya juga banyak dikonsumsi masyarakat mampu, bahkan perusahaan-perusahaan besar yang mobil ope­­­rasinya ju­ga meng­­­gunakan Premium.Pemerintah menetapkan subsidi untuk BBM tahun depan se­­­­kitar Rp 360 triliun. Ini adalah subsidi untuk kepentingan transportasi dan juga nontransportasi seperti listrik.Sebagai perban­ding­an, total kebutuhan investasi mass rapid transit di Ja­­­karta, termasuk pembangunan fisik atau kons­truk­si, kereta, elektrikal, mekanikal, dan biaya konsultan mencapai Rp40 triliun. Artinya, kita se­­­benarnya bisa membangun sembilan MRT per tahun bila tidak ada subsidi BBM.Sejumlah langkah pemerintah untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi masih diragukan ke­­­efek­tifannya. Misalnya, tidak mudah untuk meng­awasi pembatasan pembelian sebesar 10 liter per hari per mobil. Bisa saja satu mobil membeli Pre­­mium di beberapa SPBU dalam 1 hari.Demikian juga dengan larangan SPBU di jalan tol menjual BBM bersubsidi. Hal ini hanya akan mengalihkan konsumsi Premium dari lokasi itu ke tempat lain.Pemerintah dan DPR harus berani melakukan langkah tidak populer. Kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi pilihan logis untuk tidak selalu ‘membakar’ uang negara menjadi asap di jalanan.Kenaikan harga BBM bersubsidi juga akan me­­­rangsang investasi di BBG yang diyakini sebagai sumber energi lebih bersih dan murah, serta per­­sediaannya cukup besar di Indonesia.Semoga pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengambil kebijakan yang ti­­­dak populer juga memikirkan hal ini. Berat me­­­mang bagi masyarakat untuk menghadapi kenaikan BBM tersebut. Namun, hal ini jauh lebih baik selama pengalihan subsidi ini benar-benar tepat sasaran dan tanpa dikorupsi.


Source : Bisnis Indonesia

Editor :

Berlangganan Epaper Bisnis Indonesia Cuma Rp10 Juta Seumur Hidup, Mau? Klik disini!
 

Bisnis Indonesia Writing Contest berhadiah utama Mobil Daihatsu Ayla mulai menayangkan tulisan peserta 1 April 2014. Ayo “Vote & Share” sebanyak-banyaknya DI SINI.

Layak Disimak

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.