Jum'at, 31 Oktober 2014 RSS Feed Bisnis TV Photos ePaper Indonesia Business Daily

Kebijakan Baru Bank Indonesia dan Fungsi Intermediasi Perbankan

Administrator   -   Selasa, 27 November 2012, 00:54 WIB

BERITA TERKAIT

Dengan judul Menuju Per­­tumbuhan Ber­­ke­­­si­­nam­­bungan dan Inklusif Gu­­­bernur Bank Indonesia Darmin Nasution, berpidato di de­­­pan para bankir pada Pertemuan Ta­­­hunan Perbankan 2012, yang di­­­sebutkan oleh Bisnis Indonesia se­­­bagai ’jamuan makan malam terakhir’ (Bisnis, 24/11).

Saya meyakini itu bukan jamuan yang terakhir. Meskipun nantinya BI tidak menangani pengaturan dan peng­­awasan perbankan, sah-sah saja jika di masa depan BI tetap meng­­­un­­dang para bankir untuk menyam­­pai­­kan kebijakan di bidang ma­­kro prudensial dan sistem pem­­ba­­yar­an yang masih menjadi kewenangannya.

Gubernur BI malam itu tampak le­­­bih ramping, barangkali untuk meng­­antisipasi BI yang juga akan lebih ramping mulai 2014.  Dengan percaya diri, Gubernur membuka pidato dengan mengutip pujian majalah The Economist terbitan 10 November lalu, yang menyebutkan In­­­donesia sebagai perekonomian de­­­ngan pertumbuhan ekonomi ter­stabil di dunia dalam kurun 20 triwulan terakhir.

Media yang sama juga memuji peran bank sentral yang dianggap telah lebih awal melonggarkan kebijakan moneter. Sejak Oktober 2011, BI merupakan bank sentral pertama di kawasan Asia yang menurunkan suku bunga kebijakan.

Sudah sepatutnya jika kita juga memberikan apresiasi yang sama ke­­­pada pemerintah dan BI khususnya atas capaian itu seraya tetap ber­­­doa dan berusaha agar 20 triwulan ke depan perekonomian kita ma­­sih bisa tumbuh berkesinam­­bung­an.

Harapan itu bukan tanpa dasar. De­­­ngan diserahkannya pengaturan dan pengawasan perbankan kepada OJK, jelas bahwa BI akan bisa lebih fo­­­kus dalam mengelola dan meng­­­ha­­­silkan kebijakan moneter dan makro prudensial yang jauh lebih ber­­­kualitas. Apalagi selama ini telah terbukti bahwa bagi BI mengurusi per­­­bankan jauh lebih ‘merepotkan’ dan lebih menimbulkan risiko di­­­bandingkan dengan menangani ke­­­bi­­­jakan moneter.

Apa saja kebijakan penting di bi­­­dang perbankan yang disampaikan Gubernur BI? Berdasarkan kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan yang tinggal setahun, BI menyampaikan ada tiga koridor yang menjadi kerangka bangun kebijakan perbankan: (i) pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, (ii) penguatan ketahanan dan daya saing perbankan, (iii) penguatan fungsi intermediasi.

Ada beberapa kebijakan yang langsung berkaitan dengan hajat hidup perbankan. Perbanas pada dasarnya mendukung kebijakan-kebijakan tersebut, karena tujuannya untuk penguatan perbankan nasional. Namun demikian, Perbanas juga merasa perlu untuk tetap mengkritisi agar nantinya benar-benar dihasilkan kebijakan yang lebih berkualitas.

Sebagian kebijakan yang disampaikan Gubernur sebetulnya tidak benar-benar baru bagi para bankir, karena sudah pernah disampaikan sebelumnya dan sudah sering dimuat di media.

Kebijakan pertama, yang ditujukan untuk penguatan struktur pasokan devisa yang bersumber dari devisa hasil ekspor, termasuk migas, ialah ketentuan tentang kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan (trust).

Ini merupakan prakarsa cerdas dari BI. Namun demikian masih ada tantangan yang cukup besar dan oleh karenanya perlu didukung dengan terobosan kreatif di bidang hukum lainnya. Pasalnya dalam sistem hukum di Indonesia tidak dikenal konsep trustee.

Kebijakan kedua yaitu, ketentuan mengenai loan to value ( LTV ) kredit perumahan dan down payment (DP ) untuk kredit kendaraan bermotor akan ditinjau sesuai perkembangan. Sebagai ‘koreksi’ atas kebijakan ini sebelumnya, maka untuk bank syariah dan unit syariah yang sempat tidak diatur, akan juga terkena peraturan tersebut.

Kebijakan lainnya seperti kepemilikan bank, perluasan jaringan yang didasarkan kepada tingkat kesehatan dan permodalan, Perbanas mendukung kebijakan itu sepanjang ketentuan tersebut tidak berlaku surut dan diberikan masa transisi yang cukup dalam pelaksanaannya.

Demikian pula dengan pelonggaran ketentuan kepemilikan tunggal atau single presence policy, Perbanas sangat menghargainya. Ini akan menjadi salah satu solusi bagi bank-bank yang akan mengakuisisi bank lain tanpa harus melakukan merger.

Di Luar Dugaan

Yang sedikit di luar dugaan ialah ketentuan yang menyangkut kantor cabang bank asing yang ‘hanya’ diharuskan memelihara  capital equivalency maintained assets atau CEMA, yaitu alokasi modal berupa dana usaha yang wajib ditempatkan pada asset keuangan dalam jumlah tertentu yang memenuhi persyaratan tertentu.

Sangat mudah diduga bahwa ketentuan ini pasti akan ‘mengecewakan‘ para pendukung penerapan ‘asas resiprositas’, yang berharap bahwa kantor cabang bank asing diwajibkan menjadi badan usaha terpisah yang berbadan hukum Indonesia.

Pasalnya bank-bank Indonesia di luar negeri juga diperlakukan sama. Kelompok pendukung asas resiprositas berpendapat bahwa asas resiprositas sebaiknya diterapkan dengan arah terbalik. BI mengatur bank asing di Indonesia, agar kelak diperoleh posisi tawar yang lebih baik.

Ini jelas lebih bermartabat dari pada setiap ada bank-bank Indonesia yang berencana ekspansi ke luar negeri, kita kemudian ‘merengek-rengek’ agar diperlakukan secara lebih longgar oleh otoritas setempat.

Dari pidato Gubernur BI, masih ada hal yang menimbulkan keprihatinan di antara pelaku perbankan. Yaitu adanya kesimpulan bahwa hanya bank yang modalnya minimal Rp 1 triliun yang dapat mencapai skala ekonomi.

Itu sama saja dengan menafikan kenyataan bahwa di Indonesia yang wilayahnya sangat luas dengan tingkat kemampuan ekonomi yang sangat beragam, terdapat bank besar, bank menengah, bank kecil, bahkan BPR yang melayani masyarakat dengan baik.

Tidak mungkin Indonesia hanya dilayani oleh bank besar saja. Jika bank-bank kecil yang sehat yang modalnya kebetulan di bawah Rp1 triliun dipertanyakan, bagaimana dengan BPR yang jumlahnya 1.669 yang  modalnya nyata jauh lebih kecil dari bank yang paling kecil?

Perbanas mengimbau agar kajian mengenai modal minimal dikaitkan dengan skala ekonomi tersebut sebaiknya dilakukan per kelompok bank. Harus ada kesimpulan berapa modal minimal yang memungkinkan bank besar, bank menengah, bank kecil atau BPR dapat mencapai skala ekonomis.

Perbanas sangat mendukung kebijakan bahwa bank harus mempunyai modal yang kuat. Dalam kajian yang dilakukan Perbanas yang dituangkan dalam Sumbangan Pemikiran untuk Cetak Biru Perbankan Nasional, bank-bank yang tidak mampu menambah modal sesuai ketentuan, maka mereka diberi pilihan untuk menjadi bank khusus dengan kegiatan yang dibatasi berdasarkan kemampuan modal dan pilihan risiko.

Misalnya, dibatasi wilayah operasinya, sektor ekonomi yang dilayani atau produk dan jasa yang dijualnya. Hal ini sebetulnya masih sejalan dengan kebijakan BI juga. Perbanas berpendapat sebaiknya kita tetap memberikan perlakuan secara adil kepada bank-bank kecil yang selama ini berkinerja baik dan sehat.

Sebagai penutup, dalam kurun waktu setahun terakhir perbankan di bawah BI, Perbanas mengimbau agar BI bersama OJK dan pemangku kepentingan terkait dapat segera memprakarsai penyusunan suatu cetak biru perbankan nasional.

Jadi, selain mewariskan ketentuan dan peraturan perbankan, BI dapat menyumbangkan sebuah cetak biru yang akan menjadi visi, misi, serta pedoman arah strategis untuk pengembangan perbankan Indonesia.

Dengan demikian, selain akan dikenang mempunyai legacy yang baik, BI memperoleh jaminan keberlangsungan pembangunan perbankan yang tumbuh berkesinambungan sesuai cita-cita­nya.


Source : Oleh Sigit Pramono, Ketua Perbanas

Editor : Other

Ikuti berita Bisnis.com melalui smartphone Android dengan aplikasi Android Apps Bisnis.com. Download di Google Play!
 
Beli Buku, Data, ePaper, Indonesia Business Daily bisa dengan kartu kredit. Klik di sini!
Reader's Choice: Pilih Topik menarik untuk Diulas oleh Harian Bisnis Indonesia. Klik di sini!

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.