Navigasi Bisnis Terpercaya

Senin 29 Agustus 2016

EDITORIAL: Membangun Konsensus Politik Bersih

Redaksi Senin, 04/02/2013 11:12 WIB

Kasus dugaan suap yang menimpa Presiden Partai Keadilan Sejahtera, yang dinyatakan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pekan lalu, begitu mengejutkan.

Meskipun sudah kerap terdengar berbagai gosip politik transaksional di kalangan partai politik, kasus PKS yang dari awal menyatakan berjuang untuk politik yang bersih itu membuat kita terpana.

Terlebih sangkaan kasus itu terkait erat dengan banyak pihak, termasuk kepentingan rakyat banyak. Contohnya adalah krisis daging sapi dan melambungnya harga daging beberapa waktu lalu, yang diduga tidak lepas dari permainan culas dari apa yang disebut kartel pangan.

Pemberitaan media menyebutkan, kolusi politik dengan bisnis dalam importasi daging sapi, misalnya, membuat harga daging harus terdongkrak karena setiap kilogram daging impor harus disisihkan Rp5.000 bagi pihak yang mempermulus jalan untuk importasi daging tersebut. Akibatnya, banyak pihak termasuk pedagang bakso yang notabene adalah orang-orang kecil, mengalami kesulitan.

Ini baru untuk impor daging sapi. Kita juga pernah disibukkan dengan polemik kelangkaan kedelai yang membuat harganya melambung, dan menyulitkan para pedagang yang berjualan tahu dan tempe. Mereka notabene juga orang-orang kecil, yang menjadi korban praktik kartel pangan.

Jika kondisi semacam itu juga lahir dari campurtangan politik yang berkolusi dengan bisnis, tentu amat memprihatinkan. Ini berarti, sebagian praktik politik kita dibiayai oleh kolusi dengan bisnis, yang mengorbankan kepentingan konsumen luas, termasuk rakyat kecil.

Kondisi tersebut tentu tidak kita inginkan, karena cita-cita demokrasi adalah memberikan kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Politik seharusnya menjadi instrumen yang menyejahterakan rakyat banyak, bukan sebaliknya, mengambil kesempatan untuk kepentingan kelompok.

Lebih memprihatinkan lagi, mengingat hampir semua partai politik yang menempatkan wakil di gedung parlemen di Senayan, tidak lepas dari berbagai kasus yang terkait dengan persekongkolan bisnis dengan politik. Sebutlah kasus Hambalang, kasus pemilihan dewan gubernur Bank Indonesia, dan sejumlah kasus lainnya yang sempat mewarnai ruang pemberitaan media.

  • Politik adalah instrumen yang menyejahterakan rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok.
  • Perlu mebuat konsensus nasional, untuk membuang praktik kotor dari dunia politik di Indonesia.
  • Kabinet Koalisi justru melahirkan komplikasi baru, yang menumbuh-suburkan politik transaksional. 

Karena itu, harian ini menaruh catatan dengan garis bawah tebal, mengingat praktik politik sangat berkaitan erat dengan kepastian hukum, dan pada gilirannya menjadi dasar yang fundamental bagi kesinambungan kinerja perekonomian dan bisnis.

Banyak pelajaran telah kita petik, bahwa bisnis yang tumbuh kencang ataupun perekonomian yang maju pesat dengan sokongan fasilitas yang bersifat kolutif mudah kolaps secara tiba-tiba.

Secara makro, kejatuhan ekonomi Indonesia dan banyaknya perusahaan yang kolaps di akhir era Orde Baru adalah salah satu contohnya. Secara mikro, jelas perusahaan yang mendapatkan kue bisnis karena persekongkolan dengan pembuat kebijakan, atau politisi, tidak akan langgeng karena akan sangat tergantung dengan eksistensi politik pembuat kebijakan tersebut.

Karena itu, lazimnya terjadi praktik aji mumpung yang merugikan konsumen. Dalam konteks itu, yang menjadi korban adalah pengguna akhir seperti kualitas proyek yang buruk, atau harga barang dan jasa yang melambung.

Oleh sebab itu, kita berpendapat perlunya memperkuat kembali kesadaran kolektif para politisi dan partai politik, untuk menjalankan praktik politik yang bersih. Seruan ini penting,  kalau perlu mebuat konsensus politik nasional, untuk membuang jauh-jauh praktik kotor dari dunia politik dan demokrasi di Indonesia.

Begitupun bagi pemenang pemilu nanti, dan presiden Republik Indonesia terpilih ke depan, perlu teguh mengedepankan semangat Kabinet Presidensial, yang menjalankan prinsip pemerintahan yang bebas dari kolusi politik. 

Kabinet koalisi, yang menempatkan banyak partai ke dalam posisi kementerian demi dukungan politik, sebaliknya dan mengesampingkan profesionalisme anggota kabinet, ternyata berdampak sangat buruk.

Koalisi politik di kabinet justru melahirkan komplikasi baru, yang menumbuh-suburkan tidak hanya politik transaksional, tetapi juga kebijakan transaksional yang berkaitan erat dengan transaksi bisnis yang tali-temalinya kian ruwet.

Semoga saja pada pemilu ke depan, pelajaran kali ini bisa dipetik untuk membangun sistem politik yang lebih kokoh sekaligus lebih bersih. Sudah saatnya rakyat banyak menikmati buah demokrasi yang memberikan kesejahteraan dan keadilan untuk semua, bukan hanya untuk kesejahteraan para elite tertentu, dan politisi tertentu.

More From Makro Ekonomi

  • 34 BUMN Masuk 6 Holding

    06:42 WIB

    Sebanyak 34 BUMN disiapkan oleh pemerintah untuk masuk ke dalam 6 investment holding sektor bank, energi, tambang, jalan tol dan konstruksi, perumahan serta pangan yang bakal dibentuk pada 2016

  • MEDC Turunkan Target Dana

    06:41 WIB

    Emiten minyak dan gas milik Arifin Panigoro, PT Medco Energi Internasional Tbk., menurunkan target peroleh an dana rights issue dari Rp4,65 triliun menjadi Rp1,94 triliun

  • Sektor Properti Bisa Kehilangan Momentum

    06:03 WIB

    Sejumlah kalangan menilai pelaku usaha di sektor properti bisa kehilangan momentum pasar jika penerbitan regulasi yang komprehensif terkait dana investasi real estate (DIRE) mandek

  • Saham Seri A Dipertahankan

    06:03 WIB

    Pemerintah berencana mempertahankan saham seri A atau saham dwiwarna di BUMN yang akan bergabung dalam holding, untuk mempertahankan hak istimewa pemerintah

News Feed

  • Kompromi Kecil Susi

    Sabtu, 27 Agustus 2016 - 10:38 WIB

    Seturut terbitnya Inpres No. 7/2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengubah aturan frekuensi masuk kapal pengangkut ikan hidup bendera asing dari enam kali dalam setahun menjadi 12 kali

  • Menkeu: Inflasi Rendah Bukan Prestasi

    Sabtu, 27 Agustus 2016 - 10:04 WIB

    Pemerintah tidak sepenuhnya melihat capaian tingkat inflasi yang rendah saat ini sebagai suatu prestasi. Kondisi ini diharapkan dapat terus dijaga untuk kestabilan perekonomian nasional.

  • Pertumbuhan Bisa Dua Digit

    Sabtu, 27 Agustus 2016 - 09:11 WIB

    Pertumbuhan kredit konsumer perbankan sampai akhir semester II/2016 diprediksi mampu tembus dua digit seiring mulai menggeliatnya perekonomian nasional

  • Berharap Berkah Koreksi Harga Gandum

    Sabtu, 27 Agustus 2016 - 09:02 WIB

    Penurunan harga gandum impor membawa angin segar bagi kelompok perusahaan consumer goods sehingga berpotensi menggemukkan profitabilitas

  • Pemda Diminta Pangkas BPHTB Rumah Murah

    Sabtu, 27 Agustus 2016 - 08:13 WIB

    Kalangan pengembang meminta pemerintah daerah melonggarkan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB untuk pembelian rumah bersubsidi

Load More