Kamis, 17 April 2014 RSS Feed Videos Photos ePaper English Version

EDITORIAL: Membangun Konsensus Politik Bersih

Redaksi   -   Senin, 04 Februari 2013, 11:12 WIB

BERITA TERKAIT

Kasus dugaan suap yang menimpa Presiden Partai Keadilan Sejahtera, yang dinyatakan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pekan lalu, begitu mengejutkan.

Meskipun sudah kerap terdengar berbagai gosip politik transaksional di kalangan partai politik, kasus PKS yang dari awal menyatakan berjuang untuk politik yang bersih itu membuat kita terpana.

Terlebih sangkaan kasus itu terkait erat dengan banyak pihak, termasuk kepentingan rakyat banyak. Contohnya adalah krisis daging sapi dan melambungnya harga daging beberapa waktu lalu, yang diduga tidak lepas dari permainan culas dari apa yang disebut kartel pangan.

Pemberitaan media menyebutkan, kolusi politik dengan bisnis dalam importasi daging sapi, misalnya, membuat harga daging harus terdongkrak karena setiap kilogram daging impor harus disisihkan Rp5.000 bagi pihak yang mempermulus jalan untuk importasi daging tersebut. Akibatnya, banyak pihak termasuk pedagang bakso yang notabene adalah orang-orang kecil, mengalami kesulitan.

Ini baru untuk impor daging sapi. Kita juga pernah disibukkan dengan polemik kelangkaan kedelai yang membuat harganya melambung, dan menyulitkan para pedagang yang berjualan tahu dan tempe. Mereka notabene juga orang-orang kecil, yang menjadi korban praktik kartel pangan.

Jika kondisi semacam itu juga lahir dari campurtangan politik yang berkolusi dengan bisnis, tentu amat memprihatinkan. Ini berarti, sebagian praktik politik kita dibiayai oleh kolusi dengan bisnis, yang mengorbankan kepentingan konsumen luas, termasuk rakyat kecil.

Kondisi tersebut tentu tidak kita inginkan, karena cita-cita demokrasi adalah memberikan kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Politik seharusnya menjadi instrumen yang menyejahterakan rakyat banyak, bukan sebaliknya, mengambil kesempatan untuk kepentingan kelompok.

Lebih memprihatinkan lagi, mengingat hampir semua partai politik yang menempatkan wakil di gedung parlemen di Senayan, tidak lepas dari berbagai kasus yang terkait dengan persekongkolan bisnis dengan politik. Sebutlah kasus Hambalang, kasus pemilihan dewan gubernur Bank Indonesia, dan sejumlah kasus lainnya yang sempat mewarnai ruang pemberitaan media.

  • Politik adalah instrumen yang menyejahterakan rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok.
  • Perlu mebuat konsensus nasional, untuk membuang praktik kotor dari dunia politik di Indonesia.
  • Kabinet Koalisi justru melahirkan komplikasi baru, yang menumbuh-suburkan politik transaksional. 

Karena itu, harian ini menaruh catatan dengan garis bawah tebal, mengingat praktik politik sangat berkaitan erat dengan kepastian hukum, dan pada gilirannya menjadi dasar yang fundamental bagi kesinambungan kinerja perekonomian dan bisnis.

Banyak pelajaran telah kita petik, bahwa bisnis yang tumbuh kencang ataupun perekonomian yang maju pesat dengan sokongan fasilitas yang bersifat kolutif mudah kolaps secara tiba-tiba.

Secara makro, kejatuhan ekonomi Indonesia dan banyaknya perusahaan yang kolaps di akhir era Orde Baru adalah salah satu contohnya. Secara mikro, jelas perusahaan yang mendapatkan kue bisnis karena persekongkolan dengan pembuat kebijakan, atau politisi, tidak akan langgeng karena akan sangat tergantung dengan eksistensi politik pembuat kebijakan tersebut.

Karena itu, lazimnya terjadi praktik aji mumpung yang merugikan konsumen. Dalam konteks itu, yang menjadi korban adalah pengguna akhir seperti kualitas proyek yang buruk, atau harga barang dan jasa yang melambung.

Oleh sebab itu, kita berpendapat perlunya memperkuat kembali kesadaran kolektif para politisi dan partai politik, untuk menjalankan praktik politik yang bersih. Seruan ini penting,  kalau perlu mebuat konsensus politik nasional, untuk membuang jauh-jauh praktik kotor dari dunia politik dan demokrasi di Indonesia.

Begitupun bagi pemenang pemilu nanti, dan presiden Republik Indonesia terpilih ke depan, perlu teguh mengedepankan semangat Kabinet Presidensial, yang menjalankan prinsip pemerintahan yang bebas dari kolusi politik. 

Kabinet koalisi, yang menempatkan banyak partai ke dalam posisi kementerian demi dukungan politik, sebaliknya dan mengesampingkan profesionalisme anggota kabinet, ternyata berdampak sangat buruk.

Koalisi politik di kabinet justru melahirkan komplikasi baru, yang menumbuh-suburkan tidak hanya politik transaksional, tetapi juga kebijakan transaksional yang berkaitan erat dengan transaksi bisnis yang tali-temalinya kian ruwet.

Semoga saja pada pemilu ke depan, pelajaran kali ini bisa dipetik untuk membangun sistem politik yang lebih kokoh sekaligus lebih bersih. Sudah saatnya rakyat banyak menikmati buah demokrasi yang memberikan kesejahteraan dan keadilan untuk semua, bukan hanya untuk kesejahteraan para elite tertentu, dan politisi tertentu.


Editor : Other

 

Bisnis Indonesia Writing Contest berhadiah utama Mobil Daihatsu Ayla mulai menayangkan tulisan peserta 1 April 2014. Ayo “Vote & Share” sebanyak-banyaknya DI SINI.

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.