Rabu, 23 April 2014 RSS Feed Videos Photos ePaper English Version

KONFLIK AGRARIA: Yang Tersingkir Dari Jambi-Teror & Perlawanan Petani (Bagian 3)

Anugerah Perkasa   -   Selasa, 02 April 2013, 12:10 WIB

BERITA TERKAIT

BISNIS.COM, JAKARTA - DUA TAHUN terakhir adalah masa-masa yang tak terlupakan bagi Narto, seorang petani padi asal Dusun Kunangan Jaya II. Sepanjang 2011—2012, dia menyaksikan bagaimana kekhawatiran melanda warga dusun saat perusahaan restorasi, PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI), mulai beroperasi.

Perusahaan itu memakai aparat negara untuk melakukan dugaan kekerasan dan intimidasi. Tujuannya agar para petani meninggalkan lahan mereka. Ini adalah lahan yang tumpang-tindah dengan area konsesi.

Kekerasannya bermacam-macam. Mulai dari perobohan rumah hingga mengambil paksa peralatan tani. Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC)—satu unit khusus— dari Kementerian Kehutanan hingga Brigade Mobil (Brimob) adalah pihak yang seringkali dituduh melakukan aksi tersebut.

“Biasanya mereka datang sekitar 20 orang lebih,” kata Narto kepada saya. “Cangkul, parang, tombak sampai rokok diambil paksa dari rumah.”

Saya bertemu Narto, 31 tahun, di Jakarta awal Desember tahun lalu. Dia adalah salah seorang petani yang menginap di tenda berterpal biru di depan kantor Kementerian Kehutanan.

Dia juga mengajak serta istrinya—yang merupakan keturunan suku Anak Dalam—Murniati, ikut dalam aksi protes tersebut. Narto juga menjadi peserta aksi jalan kaki dari Jambi—Jakarta, menuju Istana Negara, yang dimulai pada 12 Desember 2012.

Namun dia gagal merampungkan aksi tersebut. Kaki kirinya ditabrak truk saat berada di Kabupaten Kayu Agung, Sumatra Selatan. Narto terpaksa digantikan. Saya melihat luka itu belum sembuh betul saat berkunjung ke rumahnya di Kunangan Jaya II, awal Februari lalu.

Dusun Kunangan Jaya II memiliki bentangan alam yang hampir sama dengan Dusun Mekar Jaya. Kadang harus melewati jalanan yang menanjak dan menurun saat berkendara. Becek. Sepanjang jalan terlihat banyak pohon karet, ilalang atau hamparan padi yang mulai menguning.

Awalnya, Dusun Kunangan Jaya hanya ada satu, namun berkembang menjadi dua pada Desember 2010. Dusun itu  merupakan pecahan dari Desa Rantau Rasau, yang lokasinya berada di kawasan anak usaha PT Asiatic Persada, perusahaan kelapa sawit, namun telah ditelantarkan.

Wilayah itu juga berbatasan dengan area milik PT Asialog yang memiliki izin hak pengusahaan hutan sejak 1971. Sebagian masyarakat datang dari Unit Permukiman Transmigrasi dari Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Mereka datang untuk mencari penghidupan yang lebih baik.

PT REKI sendiri adalah perusahaan yang diinisiasi oleh tiga lembaga dan berdiri sejak 2005. Mereka adalah the Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) yang didukung Pangeran Charles di Inggris, Birdlife International dan Yayasan Burung Indonesia.

Perusahaan itu punya izin restorasi hutan untuk Sumatra Selatan dan Jambi hingga 100 tahun lamanya. Awalnya, Kementerian Kehutanan melakukan kajian tentang penyelamatan hutan dataran rendah kering di Sumatra bersama dengan Burung Indonesia selama 2003—2004.

Hasilnya, kementerian tersebut akhirnya menawarkan lahan itu melalui lelang untuk direstorasi oleh para peminat. Dan pada akhir 2006, PT REKI—yang pendiriannya diinisasi oleh salah satunya, Burung Indonesia— mendapatkan izin restorasi pertama di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan. Izin untuk perusahaan tersebut resmi terbit pada Agustus 2007 dan ditandatangani oleh Menteri Kehutanan saat itu Malam Sambat Kaban.

Hutan Harapan, demikian nama kawasan restorasi itu, juga baru mendapat dukungan dana dua negara: Jerman dan Denmark untuk 2011—2013. Penyokong itu terdiri dari Kementerian Federal untuk Lingkungan Hidup, Konservasi Alam dan Keamanan Nuklir;  KFW  Bank,  dan Nature and Biodiversity Conservation Union (NABU).

Sedangkan dari Denmark, melalui Danish International Development Agency (Danida). Dalam situs resminya, masing-masing negara tersebut menyumbang €7,57 juta dan DKK 100 juta.

Namun, selain Dusun Kunangan Jaya II, titik konflik lahan antara PT REKI dengan kelompok masyarakat lain juga menyebar di Kabupaten Batanghari. Sebaran itu meliputi di antaranya  Dusun Alam Sakti, kawasan Bukit Sinyal, Dusun Kunangan Jaya I, dan Dusun Tanjung Mandiri.

Di sisi lain, Dusun Kunangan Jaya II tak hanya punya masalah dengan PT REKI, namun juga dengan perusahaan kertas, PT Agronusa Alam Sejahtera (AAS) milik Grup ADR di Jakarta. “Intimidasi mereka dilakukan terpisah,” kata Ngatono, Kepala Dusun Kunangan Jaya II. “REKI biasa pakai SPORC sedangkan AAS pakai preman.”

“Ini membuat orang yang tinggal resah,” ujar Mahmuri, 29 tahun. “Polisi ikut mengawal penggusuran. Setelah digusur, kami mau kemana?”

“Ada anggota Brimob yang menodong-nodongkan senjatanya kepada petani,” kata Nurwanto, 35 tahun. “Mereka bilang tanah siapa yang kau tanami?”

Sepanjang 2011—2012, para petani di Kunangan Jaya terus melakukan dialog dengan pemerintah daerah dan kepolisian. Mulai dari masalah bercocok tanam hingga menolak masuknya alat berat ke dusun mereka.

Bahkan, Ngatono, si kepala dusun, menolak perintah Kepala Desa Bungku Muhammad Zen, untuk mengawal alat berat untuk menggusur tanaman para petani. Dia mengatakan nuraninya tak bisa melakukan itu.

Laporan Dinas Kehutanan Kabupaten Batanghari pada Juli 2012 memang memaparkan lahan yang telah dikerjakan warga—dan tumpang-tindih dengan PT REKI—mencapai 2.394,48 hektare. Sedangkan untuk PT AAS, lebih besar, yakni 5.093,89 hektar. Area inilah yang kemudian dituntut para petani baik di Kunangan Jaya II untuk dilepaskan.

Desakan itulah yang ingin ditunjukkan oleh Gondo Ramanto hingga Komarudin.

Keduanya adalah petani Kunangan Jaya II yang melakukan aksi jalan kaki dari Jambi—Jakarta, ke Istana Negara. Komarudin memulainya dengan restu sang istri, Sulastri.
Dia juga tak punya ongkos yang cukup. Gondo hanya sempat menyiapkan balsem untuk menjaga stamina. Baik Gondo dan Komarudin, bersama 31 orang lainnya, akan berjalan menelusuri Jambi, Sumatra Selatan, Lampung, hingga Jakarta.

Tantangannya berat. Ada yang akhirnya ditabrak. Sakit muntaber. Kaki-kaki yang bengkak sampai diusir dari mesjid karena dilarang menginap. Belum lagi kehabisan ongkos sampai lemparan bom molotov yang membakar bak belakang mobil logistik para petani.

Peristiwa terakhir itu terjadi  saat beristirahat pada malam hari di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Ini terjadi empat hari setelah perayaan tahun baru. “Semua obat dan persediaan makanan habis,” kata Gondo kepada saya. “Yang paling dikhawatirkan kalau api itu kena tanki bensin.”

“Mengapa melakukan aksi jalan kaki?” tanya saya.

“Ini menambah pengalaman,” kata dia. “Sepanjang Sumatra Selatan sampai Pelabuhan Bakauheni, kami melewati area yang dipenuhi dengan konflik agraria.”

Aksi jalan kaki itu memang mendapat beberapa dukungan. Salah satunya mendapatkan 35 peserta tambahan dari Kabupaten Mesuji, Lampung. Dari petani perempuan hingga petani pria berumur 60 tahun ikut jalan kaki ke Jakarta.

Menurut Gondo, kesamaan masalah mengenai konflik agraria menciptakan komunikasi yang baik antara petani. Kasus Mesuji sebelumnya meledak pada Oktober 2011 dan mengakibatkan satu korban tewas. Hal itu terkait dengan protes keras para petani atas perluasan satu perusahaan kelapa sawit.

Laporan Gerakan Pecinta Kemanusiaan (GPM), sebuah koalisi organisasi sipil di Jambi, mencatat konflik PT REKI dengan kelompok masyarakat setidaknya meletup sekitar September 2010, atau 4 bulan setelah izin konsesi diperoleh.

Dugaan kekerasan pun hampir sama. Pemukulan terhadap petani, intimidasi untuk mengusir paksa sampai kriminalisasi karena dianggap melanggar hukum. Koalisi GPM sendiri terdiri dari delapan institusi yang mengadvokasi kasus para petani—salah satunya adalah Serikat Petani Indonesia (SPI)— yang berhadapan dengan PT REKI.

Selain soal kekerasan, koalisi itu juga menyoroti operasi perusahaan tersebut sebelum mendapatkan izin Kementerian Kehutanan. Salah satu yang mencuat adalah kunjungan Pangeran Charles ke lokasi hutan Harapan—kawasan yang akan diberi izin restorasi— pada November 2008.

Kunjungan tersebut ditemani Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban. Kaban adalah orang yang juga sebelumnya meneken surat izin pengelolaan restorasi PT REKI untuk kawasan di Sumatra Selatan pada 2007.

“Aktivitas PT REKI lebih intensif di provinsi Jambi, bahkan sebelum mendapatkan izin resmi pengelolaan,” kata Rivani Noor, Ketua Yayasan CAPPA. “Seperti membangun pos, patroli, bahkan menerima kunjungan Pangeran Charles.”

“Muhammad Yusuf pada Oktober 2010 dipukul tenaga sekuriti berseragam PT REKI,” kata Umi Syamsiatun, Koordinator GPM. “Mereka mengikatnya dengan tambang di pohon kelapa sawit, sambil terus memukuli.”

Saya kira, konflik antara SPI dengan PT REKI sepanjang 2010—2012 memang berlangsung lebih keras. Sampai-sampai menimbulkan risiko hukum.

Pada akhir 2012, dua anggota SPI Jhon Nadeak, 52 tahun, dan Mad Dedi, 46 tahun, dihukum 1,4 tahun oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian, Batanghari, karena menyandera penjaga hutan di Sungai Lalan, Desa Bungku.

Penyanderaan itu terkait dengan penangkapan tim patroli SPORC dan tenaga keamanan PT REKI terhadap enam petani anggota SPI pada 14 April 2012. Tuduhannya melakukan pembalakan liar.

Penangkapan itu dibalas keesokan harinya oleh Dedi, Jhon dan Sukiran Satrio—beserta sekitar 50 lebih petani lainnya—dengan mendatangi pos PT REKI. Mereka menahan dua penjaga kawasan tersebut, Febrian dan Nur Isroni.

Keduanya dilepaskan setelah hampir 24 jam disekap, sesudah enam petani SPI juga dibebaskan. Dedi dan Jhon—yang ditangkap pada Juli tahun lalu—kemudian dihukum, namun Sukiran masuk daftar buronan polisi.

Pada Oktober 2012, 13 anggota SPI kembali ditangkap polisi dan Brimob di rumah mereka masing-masing. Tuduhannya serupa: aktivitas ilegal di kawasan hutan.

PT REKI pun terus mendapat sokongan kuat dari pemerintah, maupun kelompok sipil berbasis adat dan agama: Laskar Melayu Jambi (Lamaja), yang berdiri pada awal 2012.
Dukungannya dari instruksi resmi sampai ancaman kekerasan. Misalnya pada November tahun lalu. Gubernur Jambi Hasan Basri Agus memerintahkan tindakan represif untuk melindungi hutan yang dikelola perusahaan tersebut.  

Surat instruksi diterbitkan pada 11 November 2012 dengan nomor 04/INST.GUB/Dishut.5.3/2012. Perintah tersebut ditujukan untuk Bupati Sarolangun, Bupati Batanghari dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

“Untuk melaksanakan tindakan secara preventif dan represif terhadap masyarakat yang melakukan perambahan, pembakaran dan penebangan hutan secara ilegal di kawasan hutan PT REKI,” kata Hasan Basri.

Sementara Lamaja—yang diduga mendapatkan sejumlah dana dari perusahaan itu—membenarkan kegiatan PT REKI, termasuk memaksa para petani meninggalkan hutan.  

Dan sebaliknya, menurut Kemas Uzer Kadir, Wakil Ketua Umum Lamaja, para petani melakukan kesalahan dengan merambah. Dia menegaskan dirinya siap membela dan melakukan apa pun jika itu dianggap benar. Lamaja sendiri memiliki Dewan Kehormatan yang terdiri dari Lembaga Adat Melayu dan Majelis Ulama Indonesia.

“Kami membenarkan PT REKI,” kata Uzer kepada saya di Jambi. “Kalau kamu mengganggu PT REKI, berarti mengganggu orang Jambi, dan mengganggu laskar melayu.”

Juru Bicara PT REKI Surya Kusuma memaparkan kelompok-kelompok petani yang menduduki lahan di kawasan hutan Harapan, sebagian besar berasal dari etnis Jawa dan Batak.
Pihaknya sebenarnya sudah berusaha melakukan dialog, namun tidak  efektif seluruhnya. Upaya persuasif tersebut, terkecuali untuk kelompok SPI yang dituduh selalu menyebarkan kebohongan. Surya menegaskan satu-satunya jalan adalah penegakan hukum.

“SPI menolak pendataan dan terus melawan dengan aksi-aksi kekerasan,” kata Surya. “Karenanya, tidak terjalin dialog dengan kelompok ini.”

Potensi kekerasan dari pemerintah, memang dapat saya lihat dari satu poster Departemen Kehutanan—bukan Kementerian Kehutanan—dengan latar belakang kuning, awal Desember lalu.

Isinya, peringatan agar satu kawasan dikosongkan. Saya kira ini adalah buntut penegakan hukum versi Hasan Basri Agus. Pengusiran akan dilakukan seminggu sejak 8 Desember 2012.

Kelak, perintah itulah yang  memicu aksi pembakaran rumah di kawasan Sungai Jerat, Desa Bungku, di mana para petani—yang tergabung dalam SPI—melakukan perlawanan, sebelas hari kemudian.

Pencarian terhadap Sukiran Satrio pun tetap dilakukan. Puluhan anggota SPORC  menyisir rumahnya di kawasan Unit V, Kecamatan Sungai Bahar, pada 16 Desember lalu. Penggeledahan dilakukan di saat anak-anak Sukiran dan keluarganya tengah tidur malam hari.

“Mereka yang lagi tidur dikejutkan. Tim SPORC membawa senjata lengkap,” kata Ahmad Azhari, salah seorang petani dari SPI kepada saya. “Tetapi mereka tak menemukan Sukiran.”

Azhari adalah orang yang turut menyaksikan aksi pembakaran di Sungai Jerat tiga hari kemudian. Saat itu waktu menunjukkan pukul 13.00. Batang-batang kayu berserakan di tanah. Satu buldoser kuning siap merengsek. Ratusan tim SPORC bersenjata lengkap. Satu polisi hutan berperut buncit memegang pistol.

Puluhan petani membentuk barisan. Ada teriakan takbir. Petani perempuan membawa anak-anak mereka. Suasana makin memanas. Mereka saling dorong. Si perut buncit mendorong keras Azhari.

“Kau mundur…mundur..mundur,” teriak beberapa anggota polisi dalam rekaman video amatir.

“Kalau bapak ngotot, kawan ini juga bertahan,” kata Azhari, mencoba berunding.

“Kami numpang lewat dulu, bukan menggusur”.

“Di mana jaminan bapak untuk tidak menggusur?”

Buldoser mulai bergerak. Satu perempuan, Hermina, duduk di depannya. Aksi itu diikuti empat perempuan lainnya. Salah satunya menggendong bayi. Suami Hermina, Roni, turut menjaga istrinya saat menghalau raksasa penggusur itu.

Hermina mengejar ke mana pun arah buldoser itu bergerak. Blokade tersebut akhirnya bikin buldoser tak beroperasi. Ada yang berdoa dengan lantang memohon perlindungan. Lainnya tetap bersiap-siap. Ada yang memegang tongkat runcing. Ada pula tangan kosong. Namun, karena kalah jumlah, barisan petani terkecoh dua jam kemudian.

Belasan polisi berhasil lolos dari penjagaan petani. Mereka yang lolos membawa bensin pula. Polisi mulai menyalakan api dan membakar rumah Sukiran Satrio, tempat  yang juga sering digunakan untuk rapat oleh para petani.

Asap mulai membumbung. Hampir seluruh pakaian tak bisa diselamatkan. Beras hingga induk ayam yang tengah mengeram. Atau sejumlah peralatan dapur. Azhari meminta sebagian petani menyelamatkan isi rumah yang masih utuh.

Pasangan Roni—Hermina masing-masing melafazkan doa di depan buldoser yang akan merengsek masuk. Berteriak memprotes aksi kepolisian hari itu. Para petani mulai banyak berkumpul di depan mesin raksasa itu. Ini juga menjadi salah satu sebab mengapa belasan polisi dapat lolos. Namun perlawanan petani Sungai Jerat belum  berakhir hari itu.

“La ilaha illallah… Wallahu akbar...” kata Roni.

Teriakan doa itu tak juga meluluhkan hati. Jeritan protes kaum ibu pun tak didengarkan. Kayu-kayu rumah mulai hangus. Seng pun menghitam, berjatuhan ke tanah. Bendera merah putih yang terpancang tegak di depan rumah Sukiran, perlahan habis dilalap api.

(faa)


Editor : Other

Berlangganan Epaper Bisnis Indonesia Cuma Rp10 Juta Seumur Hidup, Mau? Klik disini!
 

Bisnis Indonesia Writing Contest berhadiah utama Mobil Daihatsu Ayla mulai menayangkan tulisan peserta 1 April 2014. Ayo “Vote & Share” sebanyak-banyaknya DI SINI.

Layak Disimak

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.