Navigasi Bisnis Terpercaya

Kamis 30 Maret 2017

BBM: Kebijakan Benar Dengan Cara Salah

Editor Senin, 29/04/2013 00:03 WIB

Kebijakan pengurangan subsidi harga bahan bakar minyak atau BBM, yang telah berulangkali dinyatakan oleh para pejabat pemerintah adalah langkah yang benar. 

Ada sejumlah alasan yang mendasari argumen tersebut. Pertama, membiarkan subsidi BBM terus membengkak merupakan langkah tidak bijak di tengah banyak kebutuhan anggaran lain yang lebih prioritas untuk membantu perekonomian, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. 

Kedua, membiarkan pemborosan uang ratusan triliun rupiah setiap tahun merupakan contoh mismanajemen fiskal yang tidak perlu terjadi, mengingat pemerintah kesulitan membiayai pembangunan infrastruktur yang lebih penting bagi landasan perekonomian jangka panjang. 

Ketiga, membiarkan subsidi BBM berarti membiarkan masyarakat Indonesia, yang saat ini sudah naik kelas dengan semakin banyak kelas menengah baru, berperilaku boros energi yang murah karena disubsidi. Ini tidak adil bagi generasi mendatang. Apalagi, sebagian besar subsidi dinikmati kelompok masyarakat yang mampu. 

Maka langkah pengurangan subsidi BBM menjadi sangat benar, karena dengan begitu pemerintah memiliki kesempatan untuk mengalokasikan anggaran bagi kebutuhan prioritas yang lebih mendesak. Sebut saja antara lain untuk memperbaiki infrastruktur yang lebih diperlukan sebagai landasan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. 

Namun, sayangnya kebijakan yang benar dengan tujuan yang baik tersebut dilakukan dengan cara yang salah. Betapa tidak. Sejumlah menteri, jauh-jauh hari menyampaikan pernyataan bahwa harga BBM bersubsidi akan dinaikkan, atau akan menerapkan dua harga. 

Bahkan, disebutkan besaran angka kenaikan harga yang eksplisit, antara Rp2.000 hingga Rp2.500, sementara waktu pelaksanaan masih belum ditetapkan. Hanya diberikan patokan waktu pelaksanaan kebijakan subsidi BBM pada awal Mei. 

Inilah pangkal persoalan. Dalam ekonomi, kebijakan harga (administered price) adalah komponen utama yang kerap menjadi ajang spekulasi, dengan dampak ikutan mengerek ekspektasi inflasi. 

Maka, begitu pertengahan April lalu pemerintah menyatakan akan menerapkan dual price harga BBM mulai Mei, aksi spekulasi terjadi di mana-mana. Para pedagang BBM, dapat dipastikan, berupaya mengambil manfaat dari celah kebijakan tersebut untuk mengambil keuntungan bisnis pribadi.

Maka tidak perlu heran jika kita mendengar kelangkaan BBM, terutama solar, terjadi di banyak daerah. Dampak ikutan kelangkaan BBM tersebut tak terhindarkan, serta merta menyebar ke sektor transportasi, sehingga mendorong kenaikan biaya angkutan.

Dalam konteks tersebut, harian ini menyayangkan langkah pemerintah yang tidak prudent dalam mengelola wacana dan rencana kebijakan mengenai subsidi bahan bakar minyak tersebut.

Kebijakan yang baik, amat disayangkan, telah memberikan dampak  yang tidak baik, karena cara yang tidak patut alias tidak proper. Strategi komunikasi atas kebijakan pemerintah yang berdampak publik luas, dengan demikian, patut dipertanyakan.

Lebih dari itu, kesungguhan pemerintah mengelola kebijakan strategis itu sendiri juga patut dipertanyakan. Ini memberikan kesan bahwa pemerintah seolah tidak paham akan dampak psikologis maupun dampak bisnis atas teka-teki kebijakan harga yang maju mundur dan spekulatif. 

Terlebih pada pekan lalu mulai berkembang lagi pernyataan baru dari pemerintah, termasuk instruksi presiden agar dikaji ulang rencana kebijakan harga BBM. Ini menimbulkan sinyal dan spekulasi, bahwa pemerintah belum yakin dengan opsi menaikkan harga atau memangkas subsidi BBM. 

Tentu saja, pernyataan tersebut dapat menimbulkan penafsiran baru dan spekulasi baru. Dan sayangnya, selalu banyak interpretasi atau penafsiran yang muncul atas setiap rencana kebijakan pemerintah, yang dampak ekonominya tidak bisa dianggap enteng. 

Maka, seyogianyalah pemerintah lebih berhati-hati dan bijak dalam mengelola kebijakan strategis yang berdampak luas dan memiliki magnitude ekonomi yang besar. Bukan justru terkesan main-main. 

Jika begini, maka pertaruhannya adalah kredibilitas kebijakan. Dan yang dapat cepat mengambil manfaat atau keuntungan dari cara pengelolaan kebijakan seperti itu tidak lain adalah para spekulan. Merekalah yang menari-nari di atas penderitaan sebagian konsumen yang harus membayar lebih mahal. 

Apabila kredibilitas kebijakan ini terus dipermainkan, maka taruhannya bisa jauh lebih mahal lagi: jangan-jangan memang ada pihak-pihak di dalam tubuh pemerintahan sendiri yang sengaja membuat situasi ketidakpastian, untuk turut mengambil untung di tengah aksi spekulasi yang dimainkan para pedagang?  

More From Makro Ekonomi

  • Ambisi Tito Lampaui Aset Perbankan

    13:34 WIB

    "Hidup itu harus ada target. Setelah tembus Rp6.000 triliun, kami harap market cap bisa melampaui aset perbankan," ucap Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio, Kamis (23/3).

  • PPRO Garap Kertajati

    13:28 WIB

    PT PP Properti Tbk. melalui kerja sama dengan PT BIJB Aerocity Development akan mengembangkan kawasan bisnis seluas 300 hektare di kawasan Bandar Udara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat

  • Bisnis Indonesia Edisi Cetak Senin, 27 Maret 2017 Seksi Market

    01:48 WIB

    Berikut ini adalah ringkasan headlines BISNIS INDONESIA edisi cetak Senin, 27 Maret 2017. Untuk menyimak lebih lanjut, silahkan kunjungi http://epaper.bisnis.com/

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

News Feed

  • Gubernur BI Siap Bersaksi

    Rabu, 29 Maret 2017 - 16:42 WIB

    Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardoo dijadwalkan hadir dalam persidangan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, Kamis (30/3), dalam kapasitasnya sebagai saksi terhadap terdakwa Irman dan Sugoharto, mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

  • Asia Paper Diberi Tenggat 45 Hari

    Rabu, 29 Maret 2017 - 14:05 WIB

    Masa penundaan kewajiban pembayaran utang PT Asia Paper Mills akhirnya disepakati selama 45 hari, jauh dari harapan perseroan selaku debitur, yang mengajukan perpanjangan waktu 180 hari.

  • RI Bersiap Hadapi AS

    Rabu, 29 Maret 2017 - 12:11 WIB

    Indonesia bersiap menghadapi tudingan dumping dan subsidi dari Amerika Serikat atas produk biodiesel Tanah Air, setelah sebelumnya Uni Eropa menyampaikan tuduhan serupa

  • “Koperasi Bisa Menjadi Kekuatan Dahsyat”

    Rabu, 29 Maret 2017 - 11:52 WIB

    Pemerintah sejak awal sepakat menjadikan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) sebagai salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi, dan berupaya terus menumbuhkan pelaku usahanya dengan berbagai kebijakan. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Koperasi dan UKM menjelaskan upaya yang selama ini dilakukan pemerintah untuk koperasi dan UKM. Berikut ini petikan wawancaranya.

  • KKP Bidik Pemilik Kapal Jumbo

    Rabu, 29 Maret 2017 - 10:02 WIB

    Kementerian Kelautan dan Perikanan membidik perusahaan-perusahaan yang menjadi pemilik 16.000 kapal perikanan di atas 30 gros ton lulus sertifikasi hak asasi manusia sebagai parameter penilaian perpanjangan izin usaha.

Load More