Navigasi Bisnis Terpercaya

Senin 29 Agustus 2016

BBM: Kebijakan Benar Dengan Cara Salah

Editor Senin, 29/04/2013 00:03 WIB

Kebijakan pengurangan subsidi harga bahan bakar minyak atau BBM, yang telah berulangkali dinyatakan oleh para pejabat pemerintah adalah langkah yang benar. 

Ada sejumlah alasan yang mendasari argumen tersebut. Pertama, membiarkan subsidi BBM terus membengkak merupakan langkah tidak bijak di tengah banyak kebutuhan anggaran lain yang lebih prioritas untuk membantu perekonomian, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. 

Kedua, membiarkan pemborosan uang ratusan triliun rupiah setiap tahun merupakan contoh mismanajemen fiskal yang tidak perlu terjadi, mengingat pemerintah kesulitan membiayai pembangunan infrastruktur yang lebih penting bagi landasan perekonomian jangka panjang. 

Ketiga, membiarkan subsidi BBM berarti membiarkan masyarakat Indonesia, yang saat ini sudah naik kelas dengan semakin banyak kelas menengah baru, berperilaku boros energi yang murah karena disubsidi. Ini tidak adil bagi generasi mendatang. Apalagi, sebagian besar subsidi dinikmati kelompok masyarakat yang mampu. 

Maka langkah pengurangan subsidi BBM menjadi sangat benar, karena dengan begitu pemerintah memiliki kesempatan untuk mengalokasikan anggaran bagi kebutuhan prioritas yang lebih mendesak. Sebut saja antara lain untuk memperbaiki infrastruktur yang lebih diperlukan sebagai landasan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. 

Namun, sayangnya kebijakan yang benar dengan tujuan yang baik tersebut dilakukan dengan cara yang salah. Betapa tidak. Sejumlah menteri, jauh-jauh hari menyampaikan pernyataan bahwa harga BBM bersubsidi akan dinaikkan, atau akan menerapkan dua harga. 

Bahkan, disebutkan besaran angka kenaikan harga yang eksplisit, antara Rp2.000 hingga Rp2.500, sementara waktu pelaksanaan masih belum ditetapkan. Hanya diberikan patokan waktu pelaksanaan kebijakan subsidi BBM pada awal Mei. 

Inilah pangkal persoalan. Dalam ekonomi, kebijakan harga (administered price) adalah komponen utama yang kerap menjadi ajang spekulasi, dengan dampak ikutan mengerek ekspektasi inflasi. 

Maka, begitu pertengahan April lalu pemerintah menyatakan akan menerapkan dual price harga BBM mulai Mei, aksi spekulasi terjadi di mana-mana. Para pedagang BBM, dapat dipastikan, berupaya mengambil manfaat dari celah kebijakan tersebut untuk mengambil keuntungan bisnis pribadi.

Maka tidak perlu heran jika kita mendengar kelangkaan BBM, terutama solar, terjadi di banyak daerah. Dampak ikutan kelangkaan BBM tersebut tak terhindarkan, serta merta menyebar ke sektor transportasi, sehingga mendorong kenaikan biaya angkutan.

Dalam konteks tersebut, harian ini menyayangkan langkah pemerintah yang tidak prudent dalam mengelola wacana dan rencana kebijakan mengenai subsidi bahan bakar minyak tersebut.

Kebijakan yang baik, amat disayangkan, telah memberikan dampak  yang tidak baik, karena cara yang tidak patut alias tidak proper. Strategi komunikasi atas kebijakan pemerintah yang berdampak publik luas, dengan demikian, patut dipertanyakan.

Lebih dari itu, kesungguhan pemerintah mengelola kebijakan strategis itu sendiri juga patut dipertanyakan. Ini memberikan kesan bahwa pemerintah seolah tidak paham akan dampak psikologis maupun dampak bisnis atas teka-teki kebijakan harga yang maju mundur dan spekulatif. 

Terlebih pada pekan lalu mulai berkembang lagi pernyataan baru dari pemerintah, termasuk instruksi presiden agar dikaji ulang rencana kebijakan harga BBM. Ini menimbulkan sinyal dan spekulasi, bahwa pemerintah belum yakin dengan opsi menaikkan harga atau memangkas subsidi BBM. 

Tentu saja, pernyataan tersebut dapat menimbulkan penafsiran baru dan spekulasi baru. Dan sayangnya, selalu banyak interpretasi atau penafsiran yang muncul atas setiap rencana kebijakan pemerintah, yang dampak ekonominya tidak bisa dianggap enteng. 

Maka, seyogianyalah pemerintah lebih berhati-hati dan bijak dalam mengelola kebijakan strategis yang berdampak luas dan memiliki magnitude ekonomi yang besar. Bukan justru terkesan main-main. 

Jika begini, maka pertaruhannya adalah kredibilitas kebijakan. Dan yang dapat cepat mengambil manfaat atau keuntungan dari cara pengelolaan kebijakan seperti itu tidak lain adalah para spekulan. Merekalah yang menari-nari di atas penderitaan sebagian konsumen yang harus membayar lebih mahal. 

Apabila kredibilitas kebijakan ini terus dipermainkan, maka taruhannya bisa jauh lebih mahal lagi: jangan-jangan memang ada pihak-pihak di dalam tubuh pemerintahan sendiri yang sengaja membuat situasi ketidakpastian, untuk turut mengambil untung di tengah aksi spekulasi yang dimainkan para pedagang?  

More From Makro Ekonomi

  • 34 BUMN Masuk 6 Holding

    06:42 WIB

    Sebanyak 34 BUMN disiapkan oleh pemerintah untuk masuk ke dalam 6 investment holding sektor bank, energi, tambang, jalan tol dan konstruksi, perumahan serta pangan yang bakal dibentuk pada 2016

  • MEDC Turunkan Target Dana

    06:41 WIB

    Emiten minyak dan gas milik Arifin Panigoro, PT Medco Energi Internasional Tbk., menurunkan target peroleh an dana rights issue dari Rp4,65 triliun menjadi Rp1,94 triliun

  • Sektor Properti Bisa Kehilangan Momentum

    06:03 WIB

    Sejumlah kalangan menilai pelaku usaha di sektor properti bisa kehilangan momentum pasar jika penerbitan regulasi yang komprehensif terkait dana investasi real estate (DIRE) mandek

  • Saham Seri A Dipertahankan

    06:03 WIB

    Pemerintah berencana mempertahankan saham seri A atau saham dwiwarna di BUMN yang akan bergabung dalam holding, untuk mempertahankan hak istimewa pemerintah

News Feed

  • Kompromi Kecil Susi

    Sabtu, 27 Agustus 2016 - 10:38 WIB

    Seturut terbitnya Inpres No. 7/2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengubah aturan frekuensi masuk kapal pengangkut ikan hidup bendera asing dari enam kali dalam setahun menjadi 12 kali

  • Menkeu: Inflasi Rendah Bukan Prestasi

    Sabtu, 27 Agustus 2016 - 10:04 WIB

    Pemerintah tidak sepenuhnya melihat capaian tingkat inflasi yang rendah saat ini sebagai suatu prestasi. Kondisi ini diharapkan dapat terus dijaga untuk kestabilan perekonomian nasional.

  • Pertumbuhan Bisa Dua Digit

    Sabtu, 27 Agustus 2016 - 09:11 WIB

    Pertumbuhan kredit konsumer perbankan sampai akhir semester II/2016 diprediksi mampu tembus dua digit seiring mulai menggeliatnya perekonomian nasional

  • Berharap Berkah Koreksi Harga Gandum

    Sabtu, 27 Agustus 2016 - 09:02 WIB

    Penurunan harga gandum impor membawa angin segar bagi kelompok perusahaan consumer goods sehingga berpotensi menggemukkan profitabilitas

  • Pemda Diminta Pangkas BPHTB Rumah Murah

    Sabtu, 27 Agustus 2016 - 08:13 WIB

    Kalangan pengembang meminta pemerintah daerah melonggarkan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB untuk pembelian rumah bersubsidi

Load More