Senin, 01 September 2014 RSS Feed Bisnis TV Photos ePaper Indonesia Business Daily

BBM: Kebijakan Benar Dengan Cara Salah

Editor   -   Senin, 29 April 2013, 00:03 WIB

BERITA TERKAIT

Kebijakan pengurangan subsidi harga bahan bakar minyak atau BBM, yang telah berulangkali dinyatakan oleh para pejabat pemerintah adalah langkah yang benar. 

Ada sejumlah alasan yang mendasari argumen tersebut. Pertama, membiarkan subsidi BBM terus membengkak merupakan langkah tidak bijak di tengah banyak kebutuhan anggaran lain yang lebih prioritas untuk membantu perekonomian, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. 

Kedua, membiarkan pemborosan uang ratusan triliun rupiah setiap tahun merupakan contoh mismanajemen fiskal yang tidak perlu terjadi, mengingat pemerintah kesulitan membiayai pembangunan infrastruktur yang lebih penting bagi landasan perekonomian jangka panjang. 

Ketiga, membiarkan subsidi BBM berarti membiarkan masyarakat Indonesia, yang saat ini sudah naik kelas dengan semakin banyak kelas menengah baru, berperilaku boros energi yang murah karena disubsidi. Ini tidak adil bagi generasi mendatang. Apalagi, sebagian besar subsidi dinikmati kelompok masyarakat yang mampu. 

Maka langkah pengurangan subsidi BBM menjadi sangat benar, karena dengan begitu pemerintah memiliki kesempatan untuk mengalokasikan anggaran bagi kebutuhan prioritas yang lebih mendesak. Sebut saja antara lain untuk memperbaiki infrastruktur yang lebih diperlukan sebagai landasan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. 

Namun, sayangnya kebijakan yang benar dengan tujuan yang baik tersebut dilakukan dengan cara yang salah. Betapa tidak. Sejumlah menteri, jauh-jauh hari menyampaikan pernyataan bahwa harga BBM bersubsidi akan dinaikkan, atau akan menerapkan dua harga. 

Bahkan, disebutkan besaran angka kenaikan harga yang eksplisit, antara Rp2.000 hingga Rp2.500, sementara waktu pelaksanaan masih belum ditetapkan. Hanya diberikan patokan waktu pelaksanaan kebijakan subsidi BBM pada awal Mei. 

Inilah pangkal persoalan. Dalam ekonomi, kebijakan harga (administered price) adalah komponen utama yang kerap menjadi ajang spekulasi, dengan dampak ikutan mengerek ekspektasi inflasi. 

Maka, begitu pertengahan April lalu pemerintah menyatakan akan menerapkan dual price harga BBM mulai Mei, aksi spekulasi terjadi di mana-mana. Para pedagang BBM, dapat dipastikan, berupaya mengambil manfaat dari celah kebijakan tersebut untuk mengambil keuntungan bisnis pribadi.

Maka tidak perlu heran jika kita mendengar kelangkaan BBM, terutama solar, terjadi di banyak daerah. Dampak ikutan kelangkaan BBM tersebut tak terhindarkan, serta merta menyebar ke sektor transportasi, sehingga mendorong kenaikan biaya angkutan.

Dalam konteks tersebut, harian ini menyayangkan langkah pemerintah yang tidak prudent dalam mengelola wacana dan rencana kebijakan mengenai subsidi bahan bakar minyak tersebut.

Kebijakan yang baik, amat disayangkan, telah memberikan dampak  yang tidak baik, karena cara yang tidak patut alias tidak proper. Strategi komunikasi atas kebijakan pemerintah yang berdampak publik luas, dengan demikian, patut dipertanyakan.

Lebih dari itu, kesungguhan pemerintah mengelola kebijakan strategis itu sendiri juga patut dipertanyakan. Ini memberikan kesan bahwa pemerintah seolah tidak paham akan dampak psikologis maupun dampak bisnis atas teka-teki kebijakan harga yang maju mundur dan spekulatif. 

Terlebih pada pekan lalu mulai berkembang lagi pernyataan baru dari pemerintah, termasuk instruksi presiden agar dikaji ulang rencana kebijakan harga BBM. Ini menimbulkan sinyal dan spekulasi, bahwa pemerintah belum yakin dengan opsi menaikkan harga atau memangkas subsidi BBM. 

Tentu saja, pernyataan tersebut dapat menimbulkan penafsiran baru dan spekulasi baru. Dan sayangnya, selalu banyak interpretasi atau penafsiran yang muncul atas setiap rencana kebijakan pemerintah, yang dampak ekonominya tidak bisa dianggap enteng. 

Maka, seyogianyalah pemerintah lebih berhati-hati dan bijak dalam mengelola kebijakan strategis yang berdampak luas dan memiliki magnitude ekonomi yang besar. Bukan justru terkesan main-main. 

Jika begini, maka pertaruhannya adalah kredibilitas kebijakan. Dan yang dapat cepat mengambil manfaat atau keuntungan dari cara pengelolaan kebijakan seperti itu tidak lain adalah para spekulan. Merekalah yang menari-nari di atas penderitaan sebagian konsumen yang harus membayar lebih mahal. 

Apabila kredibilitas kebijakan ini terus dipermainkan, maka taruhannya bisa jauh lebih mahal lagi: jangan-jangan memang ada pihak-pihak di dalam tubuh pemerintahan sendiri yang sengaja membuat situasi ketidakpastian, untuk turut mengambil untung di tengah aksi spekulasi yang dimainkan para pedagang?  


Editor : Other

Ikuti berita Bisnis.com melalui smartphone Android dengan aplikasi Android Apps Bisnis.com. Download di Google Play!
 

Layak Disimak

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.