Navigasi Bisnis Terpercaya

Rabu 25 Januari 2017

BISNIS INDONESIA edisi cetak Selasa 24 September 2013 Seksi Utama

Reporter Selasa, 24/09/2013 05:18 WIB

Bisnis.com,  JAKARTA - Berikut ini adalah ringkasan headlines BISNIS INDONESIA edisi cetak Selasa 24 September 2013. Untuk menyimak lebih lanjut, silahkan kunjungi http://epaper.bisnis.com/

Seksi Utama

Hal 1.
PAJAK PROPERTI: Lebih dari 9.000 WP Kurang Bayar

Ditjen Pajak mengungkapkan jumlah wajib pajak (WP) sektor properti yang tidak membayar pajak dari nilai transaksi sebenarnya mencapai lebih dari 9.000 wajib pajak


PENYANGGA TANJUNG PRIOK: Pelabuhan Cilamaya Telan Rp23,9 Triliun

Kementerian Perhubungan mengisyaratkan segera membuka tender pembangunan tahap pertama Pelabuhan Cilamaya, Jawa Barat, senilai Rp23,9 triliun setelah semua proses persiap an awal rencana pembangunan pelabuhan itu selesai.


SUBSIDI BUMN: Klaim PLN Dikoreksi Rp6,78 Triliun

PT Perusahaan Lis trik Negara (Persero) menjadi BUMN penyalur subsidi dengan porsi koreksi terbesar, yakni Rp6,78 triliun atau setara 6,16% dari klaim yang diajukannya ke pemerintah untuk tahun anggaran 2012 sebesar Rp110,11 triliun.

Hal 2. OPINI: INDUSTRI OTOMOTIF: Mobil Murah yang Tidak Murah
Firdaus Cahyadi Knowledge Manager for Sustainable Development, OneWorld-Indonesia
Akhirnya produsen otomotif memproduksi mobil murah dan ramah lingkungan low cost green car (LCGC). Setidaknya sudah dua produsen otomotif yang meluncurkan mobil jenis LCGC. Pertanyaan berikutnya adalah benarkah mobil LCGC itu murah dan ramah lingkungan?

Hal 3.SUBSIDI BBM RAPBN 2014: Beban Pemerintahan Baru Bertambah
Pemerintah berencana mengalihkan sebagi an beban subsidi BBM tahun depan menjadi beban subsidi tahun berikutnya, atau ke pemerintah hasil Pemilu 2014.

Hal 4. KEBANGKITAN CHINA: Pasar Kian Optimistis
Kebangkitan ekonomi China kian terkonfirmasi setelah data manufaktur September di negara tersebut melonjak ke rekor tertinggi dalam 6 bulan, melebihi estimasi para analis.

Hal 5. KELUHAN KONSUMEN: Pengaduan Soal Perumahan Masuk 5 Besar
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengungkapkan permasalahan yang menyangkut perumahan menjadi salah satu pengaduan terbesar selama ini.

Hal 6. GULA RAFINASI: BPK: Kuota Melebihi Kebutuhan
Audit pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan fakta bahwa kebutuhan industri makanan dan minuman terhadap gula rafinasi tidak sebesar kuota yang diberikan pemerintah.

Hal 7. PENGEMBANGAN MIGAS BARU:8 Blok Shale Gas Siap Ditawarkan
Pemerintah berencana mempercepat pengembangan shale gas dengan menawar kan delapan wilayah kerja atau blok shale gas baru kepada perusahaan migas yang sudah melakukan studi bersama pemerintah.

Hal 8. LARANGAN INDEN RUMAH KEDUA: Pengembang di Malang Terpukul
Larangan inden beli rumah kedua di - pre diksikan akan memukul pengembang rumah me - ne ngah-mewah di Malang karena likuiditas me reka menjadi tidak lancar.

Hal 09. Iklan Prospektus Obligasi PT Jasa MArga

Hal 10. MILAN 1-2 NAPOLI:Patahkan kutukan San Siro
Napoli mengakhiri kutukan tak pernah menang di San Siro sejak 1986, seusai mempermalukan AC Milan dengan skor 2-1 pada giornata keempat Seri-A musim i

Hal 11. SENGKETA UTANG:PKPU Atas Bakrieland Kandas
Upaya Bank of New York Mellon cabang London dalam mengajukan permohonanpenundaan kewajiban pembayaranutang (PKPU) terhadap PT Bakrieland Development Tbk. kandas setelah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonantersebut.

Hal 12. SELEKSI HAKIM AGUNG: DPR Panggil Komisioner KY soal Percobaan Suap
Komisi III DPR memanggil komisioner Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh soal pengakuan percobaan suap pada seleksi calon hakim agung tahun 2012 yang melibatkan anggota Komisi III.

 

More From Makro Ekonomi

  • OJK Rancang Instrumen Investasi Baru

    07:28 WIB

    Besarnya kebutuhan dana untuk mendorong pembangunan infrastruktur nasional mendorong Otoritas Jasa Keuangan menyusun produk investasi khusus yang diterbitkan oleh manajer investasi untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur publik.

  • Beban Emiten Properti Berpotensi Naik

    07:14 WIB

    Wacana pemerintah menerapkan kebijakan pajak progresif untuk objek lahan diperkirakan dapat mengerek beban emiten properti. Emiten menilai, penerapan pajak progresif bakal membuat biaya pengembangan menjadi lebih tinggi sehingga mengerek harga jual.

  • Reksa Dana Terproteksi Kian Seksi

    07:06 WIB

    Reksa dana terproteksi diproyeksi semakin menarik seiring dengan lampu hijau penggunaan surat utang jangka pendek (medium term notes/MTN) sebagai aset dasar produk investasi tersebut.

  • Jurus Menceker & Mematuk Cuan

    06:58 WIB

    Tahun Monyet Api segera berlalu dan berganti menjadi tahun Ayam Api. Kendati bisnis yang bakal diuntungkan tidak akan jauh berbeda, tetapi ayam merupakan elemen logam sehingga kewaspadaan juga harus ditingkatkan. Pasalnya, elemen logam dan api sering kali tidak harmonis.

News Feed

  • Jangan Cuma Bicara SARA Melulu

    Selasa, 24 Januari 2017 - 11:25 WIB

    Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta perlu memperdalam materi debat calon gubernur dan calon wakil gubernur sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari pembelajaran politik bagi masyarakat.

  • Kreditur Minta Daftar Aset Perusahaan

    Selasa, 24 Januari 2017 - 11:20 WIB

    PT Bank CIMB Niaga Tbk. dan sejumlah kreditur lain meminta PT Kembang Delapan Delapan Multifinance segera menyerahkan daftar aset agar diketahui prospek perusahaan yang tengah dalam PKPU tersebut.

  • Mengawinkan Investasi & Kearifan Lokal

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:55 WIB

    Kala penguasa di negeri ini mulai agresif memetakan pulau-pulau kecil terluar sebagai komoditas penerimaan negara, masyarakat pesisir justru kian tersingkir.

  • Pengusaha Bisa Ajukan Judicial Review

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:42 WIB

    Pemprov DKI mempersilakan pelaku usaha di Jakarta untuk mengajukan judicial review terhadap UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang bila keberatan dengan minimnya jangka penyesuaian lokasi industri kepada Mahkamah Konstitusi.

  • BUMD Dituntut Proaktif

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:24 WIB

    Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia meminta Badan Usaha Milik Daerah proaktif untuk menyertakan laporan keuangan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan.

Load More