Navigasi Bisnis Terpercaya

Rabu 25 Januari 2017

Tajuk: UMP Naik, Selamatkan Industri Padat Karya

Editor Kamis, 10/10/2013 06:49 WIB

Bisnis.com, JAKARTA- Presiden, melalui Inpres No. 9/2013, telah menginstruksikan gubernur untuk menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi yang dilakukan secara serentak di seluruh provinsi pada 1 November.

Seperti biasanya, penetapan upah ini akan menimbulkan pro-kontra yang tidak ada habisnya dan seperti tidak pernah memuaskan pihak yang terlibat. Tuntutan buruh biasanya meminta kenaikan yang cukup tinggi dan hal inilah yang selalui menghantui kelompok industri.

Apalagi pada tahun depan akan digelar pemilihan umum. Banyak politikus memanfaatkan isu kesejahteraan tenaga kerja ini sebagai bahan kampanye dengan menjanjikan kenaikan upah yang tinggi.

Bisa dipahami hal itu membuat industri, khususnya yang padat karya, merasa khawatir akan adanya tambahan beban produksi dengan kenaikan upah tersebut. Ditambah kebiasaan serikat buruh yang melakukan aksi di saat pembahasan UMP.

Kita tentunya berharap pembahasan UMP kali ini bisa lebih lancar dan tidak menimbulkan gejolak yang tidak diinginkan. Para pengusaha diharapkan memahami harapan karyawannya untuk hidup lebih layak di tengah harga barang yang kurang bersahabat belakangan ini, dan kaum buruh juga menyadari kondisi sebagian perusahaan yang terimbas pelemahan ekonomi global, khususnya turunnya permintaan ekspor dan pelemahan rupiah.

Industri dalam negeri memang belakangan menghadapi permasalahan. Kinerja sektor manufaktur pada Agustus 2013 berdasar analisis berbasis indeks (purchasing managers index/PMI) yang dirilis oleh HSBC, secara umum tak hanya kian memprihatinkan tetapi sudah memasuki fase kontraksi.

Kendati pada September 2013 kinerja industri manufaktur sudah membaik dari bulan sebelumnya, masih ada ancaman akan terus menyusutnya permintaan yang bisa mengganggu industri ke depannya.

Perusahaan, di antaranya industri tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki, juga menghadapi persoalan untuk pasar Amerika Serikat yang saat ini pemerintah negara itu menghadapi krisis anggaran yang dikhawatirkan bisa mengganggu pasar ekspor tersebut.

Industri juga terancam dengan rencana kebijakan pemerintah yang akan mencabut subsidi listrik untuk industri golongan III dan IV pada 2014.

Sebagian kalangan bahkan mengkhawatirkan ancaman gejala deindustrialisasi, melihat semakin banyaknya produk manufaktur impor di pasar dalam negeri yang sebenarnya sudah diproduksi nasional.

Selain itu, BI Rate yang kini di posisi 7,25% juga bisa mengganggu industri dengan kenaikan kredit pinjaman. Dengan adanya rencana kenaikan UMP ini, industri padat modal dituntut harus lebih kompetitif dan efisien untuk tetap bertahan.

Maka dari itu, peran pemerintah untuk menyelamatkan industri dalam negeri, khususnya yang padat modal sangat diharapkan kehadirannya. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perindustrian yang baru mengenai Definisi dan Batasan serta Klasifikasi Industri Padat Karya Tertentu berusaha menjawab permintaan industri tersebut.

Dalam aturan itu, enam sektor industri padat karya, yaitu makanan, minuman, dan tembakau; tekstil dan pakaian jadi; industri kulit dan barang kulit; industri alas kaki; industri mainan anak; dan industri furnitur mendapat insentif perpajakan jangka pendek di antaranya berupa pengurangan besaran pajak penghasilan dan penangguhan
pembayaran pajak.

Demikian pula bila perusahaan dapat menjamin tidak ada PHK, perusahaan yang masuk dalam golongan industri padat karya juga akan mendapat jaminan bahwa kenaikan UMP 2014 akan diberlakukan dengan wajar, yakni melalui Instruksi Presiden No.9/2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum.

Inpres ini menyebutkan upah minimum provinsi/kota/kabupaten akan diarahkan pada pencapaian kebutuhan hidup layak (KHL). Untuk daerah yang upah minimumnya di bawah nilai KHL, kenaikan upah dibedakan antara industri padat karya dan industri lainnya.

Insentif itu, walau dianggap kurang, dirasakan dapat membantu industri padat karya dalam menghadapi peningkatan ongkos produksi dan gangguan pasar. Kita berharap
insentif itu benar-benar berjalan efektif dan mudah dimanfaatkan oleh yang berhak, tanpa harus melalui birokrasi yang tidak perlu.

Dengan demikian, industri mampu memenuhi permintaan karyawannya dalam memenuhi kenaikan upah, serta mempunyai ruang untuk mempersiapkan diri menjelang era masyarakat ekonomi Asean 2015 nanti. (ltc)

 

More From Makro Ekonomi

  • OJK Rancang Instrumen Investasi Baru

    07:28 WIB

    Besarnya kebutuhan dana untuk mendorong pembangunan infrastruktur nasional mendorong Otoritas Jasa Keuangan menyusun produk investasi khusus yang diterbitkan oleh manajer investasi untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur publik.

  • Beban Emiten Properti Berpotensi Naik

    07:14 WIB

    Wacana pemerintah menerapkan kebijakan pajak progresif untuk objek lahan diperkirakan dapat mengerek beban emiten properti. Emiten menilai, penerapan pajak progresif bakal membuat biaya pengembangan menjadi lebih tinggi sehingga mengerek harga jual.

  • Reksa Dana Terproteksi Kian Seksi

    07:06 WIB

    Reksa dana terproteksi diproyeksi semakin menarik seiring dengan lampu hijau penggunaan surat utang jangka pendek (medium term notes/MTN) sebagai aset dasar produk investasi tersebut.

  • Jurus Menceker & Mematuk Cuan

    06:58 WIB

    Tahun Monyet Api segera berlalu dan berganti menjadi tahun Ayam Api. Kendati bisnis yang bakal diuntungkan tidak akan jauh berbeda, tetapi ayam merupakan elemen logam sehingga kewaspadaan juga harus ditingkatkan. Pasalnya, elemen logam dan api sering kali tidak harmonis.

News Feed

  • Jangan Cuma Bicara SARA Melulu

    Selasa, 24 Januari 2017 - 11:25 WIB

    Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta perlu memperdalam materi debat calon gubernur dan calon wakil gubernur sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari pembelajaran politik bagi masyarakat.

  • Kreditur Minta Daftar Aset Perusahaan

    Selasa, 24 Januari 2017 - 11:20 WIB

    PT Bank CIMB Niaga Tbk. dan sejumlah kreditur lain meminta PT Kembang Delapan Delapan Multifinance segera menyerahkan daftar aset agar diketahui prospek perusahaan yang tengah dalam PKPU tersebut.

  • Mengawinkan Investasi & Kearifan Lokal

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:55 WIB

    Kala penguasa di negeri ini mulai agresif memetakan pulau-pulau kecil terluar sebagai komoditas penerimaan negara, masyarakat pesisir justru kian tersingkir.

  • Pengusaha Bisa Ajukan Judicial Review

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:42 WIB

    Pemprov DKI mempersilakan pelaku usaha di Jakarta untuk mengajukan judicial review terhadap UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang bila keberatan dengan minimnya jangka penyesuaian lokasi industri kepada Mahkamah Konstitusi.

  • BUMD Dituntut Proaktif

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:24 WIB

    Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia meminta Badan Usaha Milik Daerah proaktif untuk menyertakan laporan keuangan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan.

Load More