Navigasi Bisnis Terpercaya

Kamis 29 September 2016

Tajuk: UMP Naik, Selamatkan Industri Padat Karya

Editor Kamis, 10/10/2013 06:49 WIB

Bisnis.com, JAKARTA- Presiden, melalui Inpres No. 9/2013, telah menginstruksikan gubernur untuk menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi yang dilakukan secara serentak di seluruh provinsi pada 1 November.

Seperti biasanya, penetapan upah ini akan menimbulkan pro-kontra yang tidak ada habisnya dan seperti tidak pernah memuaskan pihak yang terlibat. Tuntutan buruh biasanya meminta kenaikan yang cukup tinggi dan hal inilah yang selalui menghantui kelompok industri.

Apalagi pada tahun depan akan digelar pemilihan umum. Banyak politikus memanfaatkan isu kesejahteraan tenaga kerja ini sebagai bahan kampanye dengan menjanjikan kenaikan upah yang tinggi.

Bisa dipahami hal itu membuat industri, khususnya yang padat karya, merasa khawatir akan adanya tambahan beban produksi dengan kenaikan upah tersebut. Ditambah kebiasaan serikat buruh yang melakukan aksi di saat pembahasan UMP.

Kita tentunya berharap pembahasan UMP kali ini bisa lebih lancar dan tidak menimbulkan gejolak yang tidak diinginkan. Para pengusaha diharapkan memahami harapan karyawannya untuk hidup lebih layak di tengah harga barang yang kurang bersahabat belakangan ini, dan kaum buruh juga menyadari kondisi sebagian perusahaan yang terimbas pelemahan ekonomi global, khususnya turunnya permintaan ekspor dan pelemahan rupiah.

Industri dalam negeri memang belakangan menghadapi permasalahan. Kinerja sektor manufaktur pada Agustus 2013 berdasar analisis berbasis indeks (purchasing managers index/PMI) yang dirilis oleh HSBC, secara umum tak hanya kian memprihatinkan tetapi sudah memasuki fase kontraksi.

Kendati pada September 2013 kinerja industri manufaktur sudah membaik dari bulan sebelumnya, masih ada ancaman akan terus menyusutnya permintaan yang bisa mengganggu industri ke depannya.

Perusahaan, di antaranya industri tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki, juga menghadapi persoalan untuk pasar Amerika Serikat yang saat ini pemerintah negara itu menghadapi krisis anggaran yang dikhawatirkan bisa mengganggu pasar ekspor tersebut.

Industri juga terancam dengan rencana kebijakan pemerintah yang akan mencabut subsidi listrik untuk industri golongan III dan IV pada 2014.

Sebagian kalangan bahkan mengkhawatirkan ancaman gejala deindustrialisasi, melihat semakin banyaknya produk manufaktur impor di pasar dalam negeri yang sebenarnya sudah diproduksi nasional.

Selain itu, BI Rate yang kini di posisi 7,25% juga bisa mengganggu industri dengan kenaikan kredit pinjaman. Dengan adanya rencana kenaikan UMP ini, industri padat modal dituntut harus lebih kompetitif dan efisien untuk tetap bertahan.

Maka dari itu, peran pemerintah untuk menyelamatkan industri dalam negeri, khususnya yang padat modal sangat diharapkan kehadirannya. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perindustrian yang baru mengenai Definisi dan Batasan serta Klasifikasi Industri Padat Karya Tertentu berusaha menjawab permintaan industri tersebut.

Dalam aturan itu, enam sektor industri padat karya, yaitu makanan, minuman, dan tembakau; tekstil dan pakaian jadi; industri kulit dan barang kulit; industri alas kaki; industri mainan anak; dan industri furnitur mendapat insentif perpajakan jangka pendek di antaranya berupa pengurangan besaran pajak penghasilan dan penangguhan
pembayaran pajak.

Demikian pula bila perusahaan dapat menjamin tidak ada PHK, perusahaan yang masuk dalam golongan industri padat karya juga akan mendapat jaminan bahwa kenaikan UMP 2014 akan diberlakukan dengan wajar, yakni melalui Instruksi Presiden No.9/2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum.

Inpres ini menyebutkan upah minimum provinsi/kota/kabupaten akan diarahkan pada pencapaian kebutuhan hidup layak (KHL). Untuk daerah yang upah minimumnya di bawah nilai KHL, kenaikan upah dibedakan antara industri padat karya dan industri lainnya.

Insentif itu, walau dianggap kurang, dirasakan dapat membantu industri padat karya dalam menghadapi peningkatan ongkos produksi dan gangguan pasar. Kita berharap
insentif itu benar-benar berjalan efektif dan mudah dimanfaatkan oleh yang berhak, tanpa harus melalui birokrasi yang tidak perlu.

Dengan demikian, industri mampu memenuhi permintaan karyawannya dalam memenuhi kenaikan upah, serta mempunyai ruang untuk mempersiapkan diri menjelang era masyarakat ekonomi Asean 2015 nanti. (ltc)

 

More From Makro Ekonomi

  • Memaknai 1 Dekade ORI

    08:44 WIB

    Sudah 10 tahun pemerintah menerbitkan Obligasi Ritel Indonesia (ORI) sebagai instrumen menarik untuk pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pamor ORI kian melambung bahkan menjadi incaran para investor pasar modal

  • Emiten Dibayangi La Nina

    08:31 WIB

    Mayoritas saham emiten sawit tumbuh positif sepanjang tahun berjalan. Namun, prospek kinerja perkebunan dibayangi oleh fenomena La Nina yang diproyeksi terjadi pada periode Oktober 2016 hingga Maret 2017

  • 2 Perusahaan Urung IPO

    11:01 WIB

    Dua korporasi mengurungkan rencananya untuk menggelar IPO saham. Mereka adalah PT Anugerah Berkah Madani Tbk. dan PT Megapower Makmur. Anugerah Berkah Madani malah sudah sampai tahap penawaran awal setelah mendapat pernyataan praefektif dari Otoritas Jasa Keuangan pada 15 Agustus 2016

  • Anak BUMN Disiapkan Masuk Bursa

    10:53 WIB

    Sejumlah anak usaha BUMN berencana melakukan aksi korporasi berupa penawaran umum perdana saham (IPO) sebagai salah satu jalan mempercepat ekspansi usaha

News Feed

  • BUMI Segera Serahkan Revisi Proposal

    Kamis, 29 September 2016 - 12:40 WIB

    PT Bumi Resource Tbk. akan menyerahkan dan membahas revisi proposal perdamaian pada pertengahan Oktober 2016 setelah mendapatkan perpanjangan masa restrukturisasi utang.

  • Apa Misi Setya Selanjutnya?

    Kamis, 29 September 2016 - 11:15 WIB

    Upaya Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto memulihkan nama baik terkait dengan kasus pelanggaran etik yang dikenal dengan sebutan Papa Minta Saham membuahkan hasil. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR mengabulkan permohonan mantan Ketua DPR itu.

  • Koperasi Cipaganti Pailit, Aset Segera Dieksekusi

    Kamis, 29 September 2016 - 11:00 WIB

    Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada akhirnya harus mengembalikan dana mitranya melalui penjualan seluruh aset setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

  • Mendambakan Perang Gagasan

    Kamis, 29 September 2016 - 10:38 WIB

    Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta memasuki babak baru. Munculnya nama Agus Harimurti Yudhoyono dan Anies Baswedan memberi perubahan dalam peta persaingan menuju Balai Kota.

  • Komponen Jadi Prioritas

    Kamis, 29 September 2016 - 10:35 WIB

    Pemerintah akan memprioritas-kan sektor komponen dalam pembahasan perjanjian kerja sama dengan Uni Eropa atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Pasalnya, selama ini bebe-rapa produk komponen dalam negeri telah merambah pasar di benua biru itu.

Load More