Navigasi Bisnis Terpercaya

Kamis 30 Maret 2017

Tajuk: UMP Naik, Selamatkan Industri Padat Karya

Editor Kamis, 10/10/2013 06:49 WIB

Bisnis.com, JAKARTA- Presiden, melalui Inpres No. 9/2013, telah menginstruksikan gubernur untuk menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi yang dilakukan secara serentak di seluruh provinsi pada 1 November.

Seperti biasanya, penetapan upah ini akan menimbulkan pro-kontra yang tidak ada habisnya dan seperti tidak pernah memuaskan pihak yang terlibat. Tuntutan buruh biasanya meminta kenaikan yang cukup tinggi dan hal inilah yang selalui menghantui kelompok industri.

Apalagi pada tahun depan akan digelar pemilihan umum. Banyak politikus memanfaatkan isu kesejahteraan tenaga kerja ini sebagai bahan kampanye dengan menjanjikan kenaikan upah yang tinggi.

Bisa dipahami hal itu membuat industri, khususnya yang padat karya, merasa khawatir akan adanya tambahan beban produksi dengan kenaikan upah tersebut. Ditambah kebiasaan serikat buruh yang melakukan aksi di saat pembahasan UMP.

Kita tentunya berharap pembahasan UMP kali ini bisa lebih lancar dan tidak menimbulkan gejolak yang tidak diinginkan. Para pengusaha diharapkan memahami harapan karyawannya untuk hidup lebih layak di tengah harga barang yang kurang bersahabat belakangan ini, dan kaum buruh juga menyadari kondisi sebagian perusahaan yang terimbas pelemahan ekonomi global, khususnya turunnya permintaan ekspor dan pelemahan rupiah.

Industri dalam negeri memang belakangan menghadapi permasalahan. Kinerja sektor manufaktur pada Agustus 2013 berdasar analisis berbasis indeks (purchasing managers index/PMI) yang dirilis oleh HSBC, secara umum tak hanya kian memprihatinkan tetapi sudah memasuki fase kontraksi.

Kendati pada September 2013 kinerja industri manufaktur sudah membaik dari bulan sebelumnya, masih ada ancaman akan terus menyusutnya permintaan yang bisa mengganggu industri ke depannya.

Perusahaan, di antaranya industri tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki, juga menghadapi persoalan untuk pasar Amerika Serikat yang saat ini pemerintah negara itu menghadapi krisis anggaran yang dikhawatirkan bisa mengganggu pasar ekspor tersebut.

Industri juga terancam dengan rencana kebijakan pemerintah yang akan mencabut subsidi listrik untuk industri golongan III dan IV pada 2014.

Sebagian kalangan bahkan mengkhawatirkan ancaman gejala deindustrialisasi, melihat semakin banyaknya produk manufaktur impor di pasar dalam negeri yang sebenarnya sudah diproduksi nasional.

Selain itu, BI Rate yang kini di posisi 7,25% juga bisa mengganggu industri dengan kenaikan kredit pinjaman. Dengan adanya rencana kenaikan UMP ini, industri padat modal dituntut harus lebih kompetitif dan efisien untuk tetap bertahan.

Maka dari itu, peran pemerintah untuk menyelamatkan industri dalam negeri, khususnya yang padat modal sangat diharapkan kehadirannya. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perindustrian yang baru mengenai Definisi dan Batasan serta Klasifikasi Industri Padat Karya Tertentu berusaha menjawab permintaan industri tersebut.

Dalam aturan itu, enam sektor industri padat karya, yaitu makanan, minuman, dan tembakau; tekstil dan pakaian jadi; industri kulit dan barang kulit; industri alas kaki; industri mainan anak; dan industri furnitur mendapat insentif perpajakan jangka pendek di antaranya berupa pengurangan besaran pajak penghasilan dan penangguhan
pembayaran pajak.

Demikian pula bila perusahaan dapat menjamin tidak ada PHK, perusahaan yang masuk dalam golongan industri padat karya juga akan mendapat jaminan bahwa kenaikan UMP 2014 akan diberlakukan dengan wajar, yakni melalui Instruksi Presiden No.9/2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum.

Inpres ini menyebutkan upah minimum provinsi/kota/kabupaten akan diarahkan pada pencapaian kebutuhan hidup layak (KHL). Untuk daerah yang upah minimumnya di bawah nilai KHL, kenaikan upah dibedakan antara industri padat karya dan industri lainnya.

Insentif itu, walau dianggap kurang, dirasakan dapat membantu industri padat karya dalam menghadapi peningkatan ongkos produksi dan gangguan pasar. Kita berharap
insentif itu benar-benar berjalan efektif dan mudah dimanfaatkan oleh yang berhak, tanpa harus melalui birokrasi yang tidak perlu.

Dengan demikian, industri mampu memenuhi permintaan karyawannya dalam memenuhi kenaikan upah, serta mempunyai ruang untuk mempersiapkan diri menjelang era masyarakat ekonomi Asean 2015 nanti. (ltc)

 

More From Makro Ekonomi

  • Ambisi Tito Lampaui Aset Perbankan

    13:34 WIB

    "Hidup itu harus ada target. Setelah tembus Rp6.000 triliun, kami harap market cap bisa melampaui aset perbankan," ucap Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio, Kamis (23/3).

  • PPRO Garap Kertajati

    13:28 WIB

    PT PP Properti Tbk. melalui kerja sama dengan PT BIJB Aerocity Development akan mengembangkan kawasan bisnis seluas 300 hektare di kawasan Bandar Udara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat

  • Bisnis Indonesia Edisi Cetak Senin, 27 Maret 2017 Seksi Market

    01:48 WIB

    Berikut ini adalah ringkasan headlines BISNIS INDONESIA edisi cetak Senin, 27 Maret 2017. Untuk menyimak lebih lanjut, silahkan kunjungi http://epaper.bisnis.com/

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

News Feed

  • Gubernur BI Siap Bersaksi

    Rabu, 29 Maret 2017 - 16:42 WIB

    Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardoo dijadwalkan hadir dalam persidangan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, Kamis (30/3), dalam kapasitasnya sebagai saksi terhadap terdakwa Irman dan Sugoharto, mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

  • Asia Paper Diberi Tenggat 45 Hari

    Rabu, 29 Maret 2017 - 14:05 WIB

    Masa penundaan kewajiban pembayaran utang PT Asia Paper Mills akhirnya disepakati selama 45 hari, jauh dari harapan perseroan selaku debitur, yang mengajukan perpanjangan waktu 180 hari.

  • RI Bersiap Hadapi AS

    Rabu, 29 Maret 2017 - 12:11 WIB

    Indonesia bersiap menghadapi tudingan dumping dan subsidi dari Amerika Serikat atas produk biodiesel Tanah Air, setelah sebelumnya Uni Eropa menyampaikan tuduhan serupa

  • “Koperasi Bisa Menjadi Kekuatan Dahsyat”

    Rabu, 29 Maret 2017 - 11:52 WIB

    Pemerintah sejak awal sepakat menjadikan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) sebagai salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi, dan berupaya terus menumbuhkan pelaku usahanya dengan berbagai kebijakan. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Koperasi dan UKM menjelaskan upaya yang selama ini dilakukan pemerintah untuk koperasi dan UKM. Berikut ini petikan wawancaranya.

  • KKP Bidik Pemilik Kapal Jumbo

    Rabu, 29 Maret 2017 - 10:02 WIB

    Kementerian Kelautan dan Perikanan membidik perusahaan-perusahaan yang menjadi pemilik 16.000 kapal perikanan di atas 30 gros ton lulus sertifikasi hak asasi manusia sebagai parameter penilaian perpanjangan izin usaha.

Load More