Navigasi Bisnis Terpercaya

Senin 25 Juli 2016

Tajuk: UMP Naik, Selamatkan Industri Padat Karya

Editor Kamis, 10/10/2013 06:49 WIB

Bisnis.com, JAKARTA- Presiden, melalui Inpres No. 9/2013, telah menginstruksikan gubernur untuk menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi yang dilakukan secara serentak di seluruh provinsi pada 1 November.

Seperti biasanya, penetapan upah ini akan menimbulkan pro-kontra yang tidak ada habisnya dan seperti tidak pernah memuaskan pihak yang terlibat. Tuntutan buruh biasanya meminta kenaikan yang cukup tinggi dan hal inilah yang selalui menghantui kelompok industri.

Apalagi pada tahun depan akan digelar pemilihan umum. Banyak politikus memanfaatkan isu kesejahteraan tenaga kerja ini sebagai bahan kampanye dengan menjanjikan kenaikan upah yang tinggi.

Bisa dipahami hal itu membuat industri, khususnya yang padat karya, merasa khawatir akan adanya tambahan beban produksi dengan kenaikan upah tersebut. Ditambah kebiasaan serikat buruh yang melakukan aksi di saat pembahasan UMP.

Kita tentunya berharap pembahasan UMP kali ini bisa lebih lancar dan tidak menimbulkan gejolak yang tidak diinginkan. Para pengusaha diharapkan memahami harapan karyawannya untuk hidup lebih layak di tengah harga barang yang kurang bersahabat belakangan ini, dan kaum buruh juga menyadari kondisi sebagian perusahaan yang terimbas pelemahan ekonomi global, khususnya turunnya permintaan ekspor dan pelemahan rupiah.

Industri dalam negeri memang belakangan menghadapi permasalahan. Kinerja sektor manufaktur pada Agustus 2013 berdasar analisis berbasis indeks (purchasing managers index/PMI) yang dirilis oleh HSBC, secara umum tak hanya kian memprihatinkan tetapi sudah memasuki fase kontraksi.

Kendati pada September 2013 kinerja industri manufaktur sudah membaik dari bulan sebelumnya, masih ada ancaman akan terus menyusutnya permintaan yang bisa mengganggu industri ke depannya.

Perusahaan, di antaranya industri tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki, juga menghadapi persoalan untuk pasar Amerika Serikat yang saat ini pemerintah negara itu menghadapi krisis anggaran yang dikhawatirkan bisa mengganggu pasar ekspor tersebut.

Industri juga terancam dengan rencana kebijakan pemerintah yang akan mencabut subsidi listrik untuk industri golongan III dan IV pada 2014.

Sebagian kalangan bahkan mengkhawatirkan ancaman gejala deindustrialisasi, melihat semakin banyaknya produk manufaktur impor di pasar dalam negeri yang sebenarnya sudah diproduksi nasional.

Selain itu, BI Rate yang kini di posisi 7,25% juga bisa mengganggu industri dengan kenaikan kredit pinjaman. Dengan adanya rencana kenaikan UMP ini, industri padat modal dituntut harus lebih kompetitif dan efisien untuk tetap bertahan.

Maka dari itu, peran pemerintah untuk menyelamatkan industri dalam negeri, khususnya yang padat modal sangat diharapkan kehadirannya. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perindustrian yang baru mengenai Definisi dan Batasan serta Klasifikasi Industri Padat Karya Tertentu berusaha menjawab permintaan industri tersebut.

Dalam aturan itu, enam sektor industri padat karya, yaitu makanan, minuman, dan tembakau; tekstil dan pakaian jadi; industri kulit dan barang kulit; industri alas kaki; industri mainan anak; dan industri furnitur mendapat insentif perpajakan jangka pendek di antaranya berupa pengurangan besaran pajak penghasilan dan penangguhan
pembayaran pajak.

Demikian pula bila perusahaan dapat menjamin tidak ada PHK, perusahaan yang masuk dalam golongan industri padat karya juga akan mendapat jaminan bahwa kenaikan UMP 2014 akan diberlakukan dengan wajar, yakni melalui Instruksi Presiden No.9/2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum.

Inpres ini menyebutkan upah minimum provinsi/kota/kabupaten akan diarahkan pada pencapaian kebutuhan hidup layak (KHL). Untuk daerah yang upah minimumnya di bawah nilai KHL, kenaikan upah dibedakan antara industri padat karya dan industri lainnya.

Insentif itu, walau dianggap kurang, dirasakan dapat membantu industri padat karya dalam menghadapi peningkatan ongkos produksi dan gangguan pasar. Kita berharap
insentif itu benar-benar berjalan efektif dan mudah dimanfaatkan oleh yang berhak, tanpa harus melalui birokrasi yang tidak perlu.

Dengan demikian, industri mampu memenuhi permintaan karyawannya dalam memenuhi kenaikan upah, serta mempunyai ruang untuk mempersiapkan diri menjelang era masyarakat ekonomi Asean 2015 nanti. (ltc)

 

More From Makro Ekonomi

  • Rupiah Stabil di Kisaran Rp13.100/US$

    09:08 WIB

    Mata uang Garuda stabil di bawah level 13.100 per dolar AS pada penutupan perdagangan akhir pekan seiring dengan ekspektasi masuknya dana repatriasi tax amnesty. Sentimen ini diperkirakan berlanjut menopang penguatan rupiah minggu depan.

  • Stock Split Kian Ramai

    08:58 WIB

    Belasan emiten melakukan stock split untuk meningkatkan likuiditas dan transaksi saham serta mengundang investor ritel.

  • Kompetisi Jadi Lebih Sehat

    10:23 WIB

    Persaingan antarperusahaan sekuritas diharapkan menjadi lebih sehat setelah adanya kesepakatan penetapan batas minimum fee dalam jasa perantara perdagangan efek sebesar 0,2% dari total nilai transaksi.

  • Emiten Menanti Efek Tax Amnesty

    09:56 WIB

    Sejumlah emiten memproyeksi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty belum akan berdampak signifikan terhadap penjualan properti pada paruh kedua 2016.

News Feed

  • Rupiah Stabil di Kisaran Rp13.100/US$

    Senin, 25 Juli 2016 - 09:08 WIB

    Mata uang Garuda stabil di bawah level 13.100 per dolar AS pada penutupan perdagangan akhir pekan seiring dengan ekspektasi masuknya dana repatriasi tax amnesty. Sentimen ini diperkirakan berlanjut menopang penguatan rupiah minggu depan.

  • Stock Split Kian Ramai

    Senin, 25 Juli 2016 - 08:58 WIB

    Belasan emiten melakukan stock split untuk meningkatkan likuiditas dan transaksi saham serta mengundang investor ritel.

  • Produksi Industri Terdongkrak

    Senin, 25 Juli 2016 - 08:56 WIB

    Produksi serat sintetis mulai terdongkrak akibat pemberlakuan bea masuk anti-dumping bagi bahan baku tekstil tersebut

  • Produksi Kerapu Anjlok

    Senin, 25 Juli 2016 - 08:45 WIB

    Produksi ikan kerapu pada tahun ini diperkirakan anjlok akibat sejumlah aturan yang menghambat pemasaran dari para pembudi daya ke kapal milik pembeli

  • Impor Barang Modal Bebas Bea Masuk

    Senin, 25 Juli 2016 - 08:38 WIB

    Impor barang modal untuk pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor hingga tiga tahun.

Load More