Navigasi Bisnis Terpercaya

Kamis 30 Maret 2017

Aprindo Minta Ritel Masuk Industri Padat Karya

Nindya Aldila Sabtu, 30/04/2016 02:40 WIB
Ritel garmen.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia meminta pemerintah untuk memasukkan industri ritel ke kategori industri padat karya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey mengklaim bahwa industri ritel telah memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai industri padat karya.

Dia mengusulkan agar tenaga kerjanya diupahi dengan standar Upah Minimum Provinsi (UMP), bukan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

“Kalau industri padat karya akan dikenakan UMP sesuai dengan PP No. 78/2015. Sedangkan kalau bukan padat karya kami masih dikategorikan ke UMSP yang sangat tergantung otonomi daerah,” katanya, Jumat (29/4/2016).

Dia mencontohkan jika di Jakarta UMP Rp3,1 juta, sedangkan UMSP di daerah mencapai Rp3,3 juta untuk industri kami atau selisih 6%, tapi faktor marjinnya tidak berubah.

Kementerian Perdagangan telah menyurati Kementerian Perindustrian sebagai respon atas usulan Aprindo.

“Kami berharap industri ritel dapat diakumulasikan untuk masuk ke industri padat karya. Meski kami bukan pabrikan, kami sudah memenuhi persyaratan dari industri padat karya dengan jumlah tenaga kerja di atas 200 orang dan biaya tenaga kerja yang sudah memenuhi standarnya,” katanya.

Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Kementerian Perindustrian Euis Saedah mengatakan pihaknya belum bisa memutuskan terkait masuknya ritel dalam kategori industri padat karya karena perlu ada kajian bersama Kementerian Perdagangan.

“Bukan soal menyetujui atau tidak, tapi ritel ada di bawah Kementerian Perdagangan, maka akan dibahas bersama. Namun, semula kemudahan ini kan untuk perusahaan industri padat karya ,” katanya.

More From Makro Ekonomi

  • Ambisi Tito Lampaui Aset Perbankan

    13:34 WIB

    "Hidup itu harus ada target. Setelah tembus Rp6.000 triliun, kami harap market cap bisa melampaui aset perbankan," ucap Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio, Kamis (23/3).

  • PPRO Garap Kertajati

    13:28 WIB

    PT PP Properti Tbk. melalui kerja sama dengan PT BIJB Aerocity Development akan mengembangkan kawasan bisnis seluas 300 hektare di kawasan Bandar Udara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat

  • Bisnis Indonesia Edisi Cetak Senin, 27 Maret 2017 Seksi Market

    01:48 WIB

    Berikut ini adalah ringkasan headlines BISNIS INDONESIA edisi cetak Senin, 27 Maret 2017. Untuk menyimak lebih lanjut, silahkan kunjungi http://epaper.bisnis.com/

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

News Feed

  • Gubernur BI Siap Bersaksi

    Rabu, 29 Maret 2017 - 16:42 WIB

    Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardoo dijadwalkan hadir dalam persidangan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, Kamis (30/3), dalam kapasitasnya sebagai saksi terhadap terdakwa Irman dan Sugoharto, mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

  • Asia Paper Diberi Tenggat 45 Hari

    Rabu, 29 Maret 2017 - 14:05 WIB

    Masa penundaan kewajiban pembayaran utang PT Asia Paper Mills akhirnya disepakati selama 45 hari, jauh dari harapan perseroan selaku debitur, yang mengajukan perpanjangan waktu 180 hari.

  • RI Bersiap Hadapi AS

    Rabu, 29 Maret 2017 - 12:11 WIB

    Indonesia bersiap menghadapi tudingan dumping dan subsidi dari Amerika Serikat atas produk biodiesel Tanah Air, setelah sebelumnya Uni Eropa menyampaikan tuduhan serupa

  • “Koperasi Bisa Menjadi Kekuatan Dahsyat”

    Rabu, 29 Maret 2017 - 11:52 WIB

    Pemerintah sejak awal sepakat menjadikan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) sebagai salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi, dan berupaya terus menumbuhkan pelaku usahanya dengan berbagai kebijakan. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Koperasi dan UKM menjelaskan upaya yang selama ini dilakukan pemerintah untuk koperasi dan UKM. Berikut ini petikan wawancaranya.

  • KKP Bidik Pemilik Kapal Jumbo

    Rabu, 29 Maret 2017 - 10:02 WIB

    Kementerian Kelautan dan Perikanan membidik perusahaan-perusahaan yang menjadi pemilik 16.000 kapal perikanan di atas 30 gros ton lulus sertifikasi hak asasi manusia sebagai parameter penilaian perpanjangan izin usaha.

Load More