Navigasi Bisnis Terpercaya

Rabu 25 Januari 2017
DUA TAHUN JOKOWI-JK

Menanti Paket Terobosan

Lukas Hendra & M.G. Noviarizal Fernandez Kamis, 20/10/2016 07:37 WIB
Sumber: Kantor Staf Presiden BISNIS/TRI UTOMO FOTO: BISNIS

JAKARTA — Dua tahun sudah, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengelola ekonomi saat perekonomian dunia dilanda kelesuan. Sejumlah persoalan masih menjadi catatan di tengah prestasi yang berhasil ditorehkan.

Pemerintah mengakui fokus kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla pada dua tahun pertama menitikberatkan pada pembenahan ekonomi. Tak heran jika dalam rentang 9 September 2015-25 Agustus 2016, pemerintah sudah mengeluarkan 13 paket kebijakan ekonomi yang menghasilkan 204 regulasi pokok & 26 regulasi teknis.

Sayangnya, berdasarkan survei Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi, baru sekitar 57,6% pengusaha yang memahami berbagai regulasi dalam paket ekonomi itu.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan fokus pada pembenahan ekonomi tersebut dilakukan karena perekonomian dunia saat ini sedang melambat. Melalui pembenahan tersebut, perekonomian Indonesia pada tahun ini bisa tumbuh 5,18%.

“Dibandingkan dengan kawasan, kita relatif stabil dan cukup tinggi. Tetapi tentunya harapan atau ekspektasi kita bisa lebih tinggi dari itu, katanya, Rabu (19/10).

Selain itu, pemerintah saat ini sedang menitikberatkan untuk melakukan reformasi hukum. Oleh karena itu, harapannya Peraturan Presiden mengenai Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)  segera bisa ditandatangani oleh Presiden.

“Perpres itu belum bisa ditanda tangani  tetapi sudah  siap untuk dilaksanakan. Harapannya adalah bisa menekan biaya produksi. Selama ini  cost-nya masih cukup tinggi sebagai akibat dari biaya-biaya  pungli atau biaya-biaya middle man yang seperti ini,” terang Pramono.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution Pemerintah sendiri beritikad untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi kian kencang hingga lebih dari 5%.

“Apakah ekonomi dunia masih akan lambat atau tidak, kami akan berusaha untuk menambah perbaikan yang ada saat ini. Bukan hanya di infrastruktur, SDM, dan pangan. Tapi soal industri manufaktur dan lainnya,” ujarnya, kemarin.

Dia mengungkapkan, hasil positif dari sejumlah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah selama dua terakhir bisa dilihat dari meningkatnya investasi yang merupakan hasil dari serangkaian kebijakan deregulasi untuk meyakinkan pasar dan melahirkan optimisme.

Menurutnya, ke depan, paket-paket kebijakan masih akan diluncurkan oleh pemerintah dengan mengusung tema-tema tertentu seperti logistik atau industri manufaktur sehingga deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah bisa lebih terarah.

Sejumlah persoalan yang menyandera laju ekonomi, diantaranya penyaluran kredit yang seret, harmonisasi kebijakan yang belum optimal hingga konsistensi kebijakan pemerintah.

Di sektor perbankan, ekonom Universitas Gadjah Mada A. Tony Prasetiantono mengatakan masa pemerintahan Joko Widodo menghadapi sejumlah tantangan yang menyebabkan penyaluran kredit tidak optimal. Terbukti, sepanjang dua tahun ini, penyaluran kredit bank hanya tumbuh di bawah 10%, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya kredit perbankan bisa tumbuh hingga 25%—30%.

“Jatuhnya harga komoditas dan kenaikan kredit macet berakibat pada lemahnya bank menyalurkan kredit baru,” ujarnya.

Sementara itu, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia melihat paket kebijakan pemerintahan Jokowi-JK di bidang logistik belum terasa manfaatnya kepada pengusaha di sektor logistik.

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengatakan harmonisasi diantara kementerian lembaga masih terasa kurang dalam mengimplementasikan paket-paket tersebut.

"Ini terbukti belum semua kementerian dan lembaga masuk dalam National Single Window. Padahal, sudah ada kerja sama antara negara dalam hal ini. Singapura, Thailand dan Malaysia termasuk di kalangan pelaku logistiknya dalam Asean Single Window," ungkapnya

Adapun di sektor pertambangan mineral dan batu bara, sejumlah pekerjaan besar jug amenanti untuk diselesaikan. Deputi Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Hendra Sinadia menilai perlunya perbaikan koordinasi antarsektor yang cenderung masih berjalan sendiri.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia Ladjiman Damanik mengatakan kepastian hukum untuk pelaku usaha pertambangan masih rendah. Contohnya,  revisi UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang terus molor dan rekonsiliasi tentang pembagian tugas pengelolaan izin pertambangan setelah adanya UU No. 23/2014 yang belum optimal.

"Kepastian hukum masih didambakan pelaku bisnis dalam melaksanakan rencana kerjanya di tengah harga komoditas yang masih rendah di tingkat global," katanya kepada Bisnis.

Dewan Penasehat Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia,, sekaligus Wakil Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, Heru Dewanto mengapresiasi kepemimpinan Jokowi  selama dua tahun ini.

"Kami apresiasi sudah banyak kemajuan yang dibuat terkait dengan regulasi tetapi semua belum cukup. Masih perlu perbaikan yakni evaluasi  proyek 35.000 MW," tuturnya saat dihubungi Bisnis, Rabu (19/10).

Pelaku usaha juga menanti pembenahan di sektor hilir gas demi menghubungkan kemampuan pasokan dan pemenuhan kebutuhan gas domestik.

Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Asosiasi Pengusaha Indonesia Sammy Hamzah mengatakan sektor hilir membutuhkan pembenahan segara seiring dengan harga jual gas yang masih tinggi.

Ketua Front Nelayan Bersatu Bambang Wijayanto berpendapat kondisi nelayan dan pengusaha justru mengalami kemunduran selama dua tahun terakhir. Para pelaku perikanan banyak terganggu oleh regulasi-regulasi. (Ihda Fadila/Abdul Rahman/Hadijah Alaydrus/Lucky L. Leatemia/Annisa L. Ciptaningtyas/Duwi Setiya Ariyanti/Samdysara Saragih/Oktaviano D.B. Hana/ Sri Mas Sari)

More From Makro Ekonomi

  • OJK Rancang Instrumen Investasi Baru

    07:28 WIB

    Besarnya kebutuhan dana untuk mendorong pembangunan infrastruktur nasional mendorong Otoritas Jasa Keuangan menyusun produk investasi khusus yang diterbitkan oleh manajer investasi untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur publik.

  • Beban Emiten Properti Berpotensi Naik

    07:14 WIB

    Wacana pemerintah menerapkan kebijakan pajak progresif untuk objek lahan diperkirakan dapat mengerek beban emiten properti. Emiten menilai, penerapan pajak progresif bakal membuat biaya pengembangan menjadi lebih tinggi sehingga mengerek harga jual.

  • Reksa Dana Terproteksi Kian Seksi

    07:06 WIB

    Reksa dana terproteksi diproyeksi semakin menarik seiring dengan lampu hijau penggunaan surat utang jangka pendek (medium term notes/MTN) sebagai aset dasar produk investasi tersebut.

  • Jurus Menceker & Mematuk Cuan

    06:58 WIB

    Tahun Monyet Api segera berlalu dan berganti menjadi tahun Ayam Api. Kendati bisnis yang bakal diuntungkan tidak akan jauh berbeda, tetapi ayam merupakan elemen logam sehingga kewaspadaan juga harus ditingkatkan. Pasalnya, elemen logam dan api sering kali tidak harmonis.

News Feed

  • Jangan Cuma Bicara SARA Melulu

    Selasa, 24 Januari 2017 - 11:25 WIB

    Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta perlu memperdalam materi debat calon gubernur dan calon wakil gubernur sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari pembelajaran politik bagi masyarakat.

  • Kreditur Minta Daftar Aset Perusahaan

    Selasa, 24 Januari 2017 - 11:20 WIB

    PT Bank CIMB Niaga Tbk. dan sejumlah kreditur lain meminta PT Kembang Delapan Delapan Multifinance segera menyerahkan daftar aset agar diketahui prospek perusahaan yang tengah dalam PKPU tersebut.

  • Mengawinkan Investasi & Kearifan Lokal

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:55 WIB

    Kala penguasa di negeri ini mulai agresif memetakan pulau-pulau kecil terluar sebagai komoditas penerimaan negara, masyarakat pesisir justru kian tersingkir.

  • Pengusaha Bisa Ajukan Judicial Review

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:42 WIB

    Pemprov DKI mempersilakan pelaku usaha di Jakarta untuk mengajukan judicial review terhadap UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang bila keberatan dengan minimnya jangka penyesuaian lokasi industri kepada Mahkamah Konstitusi.

  • BUMD Dituntut Proaktif

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:24 WIB

    Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia meminta Badan Usaha Milik Daerah proaktif untuk menyertakan laporan keuangan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan.

Load More