Navigasi Bisnis Terpercaya

Kamis 23 Februari 2017
DUA TAHUN JOKOWI-JK

Menanti Paket Terobosan

Lukas Hendra & M.G. Noviarizal Fernandez Kamis, 20/10/2016 07:37 WIB
Sumber: Kantor Staf Presiden BISNIS/TRI UTOMO FOTO: BISNIS

JAKARTA — Dua tahun sudah, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengelola ekonomi saat perekonomian dunia dilanda kelesuan. Sejumlah persoalan masih menjadi catatan di tengah prestasi yang berhasil ditorehkan.

Pemerintah mengakui fokus kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla pada dua tahun pertama menitikberatkan pada pembenahan ekonomi. Tak heran jika dalam rentang 9 September 2015-25 Agustus 2016, pemerintah sudah mengeluarkan 13 paket kebijakan ekonomi yang menghasilkan 204 regulasi pokok & 26 regulasi teknis.

Sayangnya, berdasarkan survei Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi, baru sekitar 57,6% pengusaha yang memahami berbagai regulasi dalam paket ekonomi itu.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan fokus pada pembenahan ekonomi tersebut dilakukan karena perekonomian dunia saat ini sedang melambat. Melalui pembenahan tersebut, perekonomian Indonesia pada tahun ini bisa tumbuh 5,18%.

“Dibandingkan dengan kawasan, kita relatif stabil dan cukup tinggi. Tetapi tentunya harapan atau ekspektasi kita bisa lebih tinggi dari itu, katanya, Rabu (19/10).

Selain itu, pemerintah saat ini sedang menitikberatkan untuk melakukan reformasi hukum. Oleh karena itu, harapannya Peraturan Presiden mengenai Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)  segera bisa ditandatangani oleh Presiden.

“Perpres itu belum bisa ditanda tangani  tetapi sudah  siap untuk dilaksanakan. Harapannya adalah bisa menekan biaya produksi. Selama ini  cost-nya masih cukup tinggi sebagai akibat dari biaya-biaya  pungli atau biaya-biaya middle man yang seperti ini,” terang Pramono.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution Pemerintah sendiri beritikad untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi kian kencang hingga lebih dari 5%.

“Apakah ekonomi dunia masih akan lambat atau tidak, kami akan berusaha untuk menambah perbaikan yang ada saat ini. Bukan hanya di infrastruktur, SDM, dan pangan. Tapi soal industri manufaktur dan lainnya,” ujarnya, kemarin.

Dia mengungkapkan, hasil positif dari sejumlah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah selama dua terakhir bisa dilihat dari meningkatnya investasi yang merupakan hasil dari serangkaian kebijakan deregulasi untuk meyakinkan pasar dan melahirkan optimisme.

Menurutnya, ke depan, paket-paket kebijakan masih akan diluncurkan oleh pemerintah dengan mengusung tema-tema tertentu seperti logistik atau industri manufaktur sehingga deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah bisa lebih terarah.

Sejumlah persoalan yang menyandera laju ekonomi, diantaranya penyaluran kredit yang seret, harmonisasi kebijakan yang belum optimal hingga konsistensi kebijakan pemerintah.

Di sektor perbankan, ekonom Universitas Gadjah Mada A. Tony Prasetiantono mengatakan masa pemerintahan Joko Widodo menghadapi sejumlah tantangan yang menyebabkan penyaluran kredit tidak optimal. Terbukti, sepanjang dua tahun ini, penyaluran kredit bank hanya tumbuh di bawah 10%, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya kredit perbankan bisa tumbuh hingga 25%—30%.

“Jatuhnya harga komoditas dan kenaikan kredit macet berakibat pada lemahnya bank menyalurkan kredit baru,” ujarnya.

Sementara itu, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia melihat paket kebijakan pemerintahan Jokowi-JK di bidang logistik belum terasa manfaatnya kepada pengusaha di sektor logistik.

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengatakan harmonisasi diantara kementerian lembaga masih terasa kurang dalam mengimplementasikan paket-paket tersebut.

"Ini terbukti belum semua kementerian dan lembaga masuk dalam National Single Window. Padahal, sudah ada kerja sama antara negara dalam hal ini. Singapura, Thailand dan Malaysia termasuk di kalangan pelaku logistiknya dalam Asean Single Window," ungkapnya

Adapun di sektor pertambangan mineral dan batu bara, sejumlah pekerjaan besar jug amenanti untuk diselesaikan. Deputi Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Hendra Sinadia menilai perlunya perbaikan koordinasi antarsektor yang cenderung masih berjalan sendiri.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia Ladjiman Damanik mengatakan kepastian hukum untuk pelaku usaha pertambangan masih rendah. Contohnya,  revisi UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang terus molor dan rekonsiliasi tentang pembagian tugas pengelolaan izin pertambangan setelah adanya UU No. 23/2014 yang belum optimal.

"Kepastian hukum masih didambakan pelaku bisnis dalam melaksanakan rencana kerjanya di tengah harga komoditas yang masih rendah di tingkat global," katanya kepada Bisnis.

Dewan Penasehat Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia,, sekaligus Wakil Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, Heru Dewanto mengapresiasi kepemimpinan Jokowi  selama dua tahun ini.

"Kami apresiasi sudah banyak kemajuan yang dibuat terkait dengan regulasi tetapi semua belum cukup. Masih perlu perbaikan yakni evaluasi  proyek 35.000 MW," tuturnya saat dihubungi Bisnis, Rabu (19/10).

Pelaku usaha juga menanti pembenahan di sektor hilir gas demi menghubungkan kemampuan pasokan dan pemenuhan kebutuhan gas domestik.

Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Asosiasi Pengusaha Indonesia Sammy Hamzah mengatakan sektor hilir membutuhkan pembenahan segara seiring dengan harga jual gas yang masih tinggi.

Ketua Front Nelayan Bersatu Bambang Wijayanto berpendapat kondisi nelayan dan pengusaha justru mengalami kemunduran selama dua tahun terakhir. Para pelaku perikanan banyak terganggu oleh regulasi-regulasi. (Ihda Fadila/Abdul Rahman/Hadijah Alaydrus/Lucky L. Leatemia/Annisa L. Ciptaningtyas/Duwi Setiya Ariyanti/Samdysara Saragih/Oktaviano D.B. Hana/ Sri Mas Sari)

More From Makro Ekonomi

  • The Magnificent Seven Kini Terdiskon

    11:05 WIB

    Tujuh saham yang membukukan return fantastis (magnificent) pada tahun lalu, kini terjerembab ke zona merah sepanjang tahun berjalan (year to date)

  • Berharap Properti Bangkit Lagi

    11:00 WIB

    Pertumbuhan pasar properti yang melempem dalam dua tahun terakhir menjadi salah satu faktor penekan kinerja produsen semen. Apakah tren ini akan terus berlanjut pada tahun ini?

  • Reksa Dana Syariah Offshore Layak Dilirik

    14:16 WIB

    Mayoritas bursa global sepanjang tahun berjalan membukukan kinerja yang lebih kinclong dibandingkan dengan kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG). Produk reksa dana syariah offshore pun layak untuk dilirik.

  • Satu Hela Nafas Lega UNSP

    14:13 WIB

    Setelah mengantongi izin pemegang saham untuk menggelar reverse stock, emiten perkebunan PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. segera menggelar restrukturisasi utang yang ditargetkan mampu mencapai titik temu dengan para kreditur pada semester I/2017.

News Feed

  • MA Memilih Tak Berfatwa

    Rabu, 22 Februari 2017 - 12:10 WIB

    Mahkamah Agung memilih sikap netral dan enggan mengeluarkan fatwa terkait dengan pandangan hukum atas status Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dimohonkan pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

  • TLKM Terganjal KPPU

    Rabu, 22 Februari 2017 - 11:45 WIB

    Investigator KPPU mengklaim telah menemukan bukti kuat bahwa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. melakukan pelanggaran monopoli, dengan mengambil keuntungan posisi dominan hingga menerapkan perjanjian tertutup.

  • Bank Menengah Tergiur Infrastruktur

    Rabu, 22 Februari 2017 - 11:45 WIB

    Bank papan tengah tertarik untuk menyalurkan kredit ke sektor infrastruktur yang saat ini gencar dijalankan pemerintah. Terlebih lagi ketersediaan likuiditas mereka dinilai berlebih setelah kredit tahun lalu melambat

  • Berlomba-Lomba Tawarkan KTA

    Rabu, 22 Februari 2017 - 11:40 WIB

    Kredit tanpa agunan menjadi primadona tersendiri saat kebutuhan dana jangka pendek mendekat. Merespons kebutuhan itu, beberapa bank menjadikan salah satu produk konsumer tersebut sebagai penyokong kinerja kredit konsumsi

  • Kebutuhan Dana Tunai Jadi Pemicu

    Rabu, 22 Februari 2017 - 11:36 WIB

    Setelah sempat menurun 2,8% pada akhir 2015, nilai klaim dan manfaat yang dibayar indusri asuransi jiwa melonjak 32,4% pada akhir tahun lalu yang diperkirakan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan uang tunai oleh masyarakat

Load More