Navigasi Bisnis Terpercaya

Kamis 30 Maret 2017
DUA TAHUN JOKOWI-JK

Menanti Paket Terobosan

Lukas Hendra & M.G. Noviarizal Fernandez Kamis, 20/10/2016 07:37 WIB
Sumber: Kantor Staf Presiden BISNIS/TRI UTOMO FOTO: BISNIS

JAKARTA — Dua tahun sudah, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengelola ekonomi saat perekonomian dunia dilanda kelesuan. Sejumlah persoalan masih menjadi catatan di tengah prestasi yang berhasil ditorehkan.

Pemerintah mengakui fokus kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla pada dua tahun pertama menitikberatkan pada pembenahan ekonomi. Tak heran jika dalam rentang 9 September 2015-25 Agustus 2016, pemerintah sudah mengeluarkan 13 paket kebijakan ekonomi yang menghasilkan 204 regulasi pokok & 26 regulasi teknis.

Sayangnya, berdasarkan survei Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi, baru sekitar 57,6% pengusaha yang memahami berbagai regulasi dalam paket ekonomi itu.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan fokus pada pembenahan ekonomi tersebut dilakukan karena perekonomian dunia saat ini sedang melambat. Melalui pembenahan tersebut, perekonomian Indonesia pada tahun ini bisa tumbuh 5,18%.

“Dibandingkan dengan kawasan, kita relatif stabil dan cukup tinggi. Tetapi tentunya harapan atau ekspektasi kita bisa lebih tinggi dari itu, katanya, Rabu (19/10).

Selain itu, pemerintah saat ini sedang menitikberatkan untuk melakukan reformasi hukum. Oleh karena itu, harapannya Peraturan Presiden mengenai Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)  segera bisa ditandatangani oleh Presiden.

“Perpres itu belum bisa ditanda tangani  tetapi sudah  siap untuk dilaksanakan. Harapannya adalah bisa menekan biaya produksi. Selama ini  cost-nya masih cukup tinggi sebagai akibat dari biaya-biaya  pungli atau biaya-biaya middle man yang seperti ini,” terang Pramono.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution Pemerintah sendiri beritikad untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi kian kencang hingga lebih dari 5%.

“Apakah ekonomi dunia masih akan lambat atau tidak, kami akan berusaha untuk menambah perbaikan yang ada saat ini. Bukan hanya di infrastruktur, SDM, dan pangan. Tapi soal industri manufaktur dan lainnya,” ujarnya, kemarin.

Dia mengungkapkan, hasil positif dari sejumlah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah selama dua terakhir bisa dilihat dari meningkatnya investasi yang merupakan hasil dari serangkaian kebijakan deregulasi untuk meyakinkan pasar dan melahirkan optimisme.

Menurutnya, ke depan, paket-paket kebijakan masih akan diluncurkan oleh pemerintah dengan mengusung tema-tema tertentu seperti logistik atau industri manufaktur sehingga deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah bisa lebih terarah.

Sejumlah persoalan yang menyandera laju ekonomi, diantaranya penyaluran kredit yang seret, harmonisasi kebijakan yang belum optimal hingga konsistensi kebijakan pemerintah.

Di sektor perbankan, ekonom Universitas Gadjah Mada A. Tony Prasetiantono mengatakan masa pemerintahan Joko Widodo menghadapi sejumlah tantangan yang menyebabkan penyaluran kredit tidak optimal. Terbukti, sepanjang dua tahun ini, penyaluran kredit bank hanya tumbuh di bawah 10%, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya kredit perbankan bisa tumbuh hingga 25%—30%.

“Jatuhnya harga komoditas dan kenaikan kredit macet berakibat pada lemahnya bank menyalurkan kredit baru,” ujarnya.

Sementara itu, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia melihat paket kebijakan pemerintahan Jokowi-JK di bidang logistik belum terasa manfaatnya kepada pengusaha di sektor logistik.

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengatakan harmonisasi diantara kementerian lembaga masih terasa kurang dalam mengimplementasikan paket-paket tersebut.

"Ini terbukti belum semua kementerian dan lembaga masuk dalam National Single Window. Padahal, sudah ada kerja sama antara negara dalam hal ini. Singapura, Thailand dan Malaysia termasuk di kalangan pelaku logistiknya dalam Asean Single Window," ungkapnya

Adapun di sektor pertambangan mineral dan batu bara, sejumlah pekerjaan besar jug amenanti untuk diselesaikan. Deputi Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Hendra Sinadia menilai perlunya perbaikan koordinasi antarsektor yang cenderung masih berjalan sendiri.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia Ladjiman Damanik mengatakan kepastian hukum untuk pelaku usaha pertambangan masih rendah. Contohnya,  revisi UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang terus molor dan rekonsiliasi tentang pembagian tugas pengelolaan izin pertambangan setelah adanya UU No. 23/2014 yang belum optimal.

"Kepastian hukum masih didambakan pelaku bisnis dalam melaksanakan rencana kerjanya di tengah harga komoditas yang masih rendah di tingkat global," katanya kepada Bisnis.

Dewan Penasehat Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia,, sekaligus Wakil Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, Heru Dewanto mengapresiasi kepemimpinan Jokowi  selama dua tahun ini.

"Kami apresiasi sudah banyak kemajuan yang dibuat terkait dengan regulasi tetapi semua belum cukup. Masih perlu perbaikan yakni evaluasi  proyek 35.000 MW," tuturnya saat dihubungi Bisnis, Rabu (19/10).

Pelaku usaha juga menanti pembenahan di sektor hilir gas demi menghubungkan kemampuan pasokan dan pemenuhan kebutuhan gas domestik.

Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Asosiasi Pengusaha Indonesia Sammy Hamzah mengatakan sektor hilir membutuhkan pembenahan segara seiring dengan harga jual gas yang masih tinggi.

Ketua Front Nelayan Bersatu Bambang Wijayanto berpendapat kondisi nelayan dan pengusaha justru mengalami kemunduran selama dua tahun terakhir. Para pelaku perikanan banyak terganggu oleh regulasi-regulasi. (Ihda Fadila/Abdul Rahman/Hadijah Alaydrus/Lucky L. Leatemia/Annisa L. Ciptaningtyas/Duwi Setiya Ariyanti/Samdysara Saragih/Oktaviano D.B. Hana/ Sri Mas Sari)

More From Makro Ekonomi

  • Ambisi Tito Lampaui Aset Perbankan

    13:34 WIB

    "Hidup itu harus ada target. Setelah tembus Rp6.000 triliun, kami harap market cap bisa melampaui aset perbankan," ucap Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio, Kamis (23/3).

  • PPRO Garap Kertajati

    13:28 WIB

    PT PP Properti Tbk. melalui kerja sama dengan PT BIJB Aerocity Development akan mengembangkan kawasan bisnis seluas 300 hektare di kawasan Bandar Udara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat

  • Bisnis Indonesia Edisi Cetak Senin, 27 Maret 2017 Seksi Market

    01:48 WIB

    Berikut ini adalah ringkasan headlines BISNIS INDONESIA edisi cetak Senin, 27 Maret 2017. Untuk menyimak lebih lanjut, silahkan kunjungi http://epaper.bisnis.com/

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

News Feed

  • Gubernur BI Siap Bersaksi

    Rabu, 29 Maret 2017 - 16:42 WIB

    Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardoo dijadwalkan hadir dalam persidangan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, Kamis (30/3), dalam kapasitasnya sebagai saksi terhadap terdakwa Irman dan Sugoharto, mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

  • Asia Paper Diberi Tenggat 45 Hari

    Rabu, 29 Maret 2017 - 14:05 WIB

    Masa penundaan kewajiban pembayaran utang PT Asia Paper Mills akhirnya disepakati selama 45 hari, jauh dari harapan perseroan selaku debitur, yang mengajukan perpanjangan waktu 180 hari.

  • RI Bersiap Hadapi AS

    Rabu, 29 Maret 2017 - 12:11 WIB

    Indonesia bersiap menghadapi tudingan dumping dan subsidi dari Amerika Serikat atas produk biodiesel Tanah Air, setelah sebelumnya Uni Eropa menyampaikan tuduhan serupa

  • “Koperasi Bisa Menjadi Kekuatan Dahsyat”

    Rabu, 29 Maret 2017 - 11:52 WIB

    Pemerintah sejak awal sepakat menjadikan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) sebagai salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi, dan berupaya terus menumbuhkan pelaku usahanya dengan berbagai kebijakan. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Koperasi dan UKM menjelaskan upaya yang selama ini dilakukan pemerintah untuk koperasi dan UKM. Berikut ini petikan wawancaranya.

  • KKP Bidik Pemilik Kapal Jumbo

    Rabu, 29 Maret 2017 - 10:02 WIB

    Kementerian Kelautan dan Perikanan membidik perusahaan-perusahaan yang menjadi pemilik 16.000 kapal perikanan di atas 30 gros ton lulus sertifikasi hak asasi manusia sebagai parameter penilaian perpanjangan izin usaha.

Load More