Navigasi Bisnis Terpercaya

Minggu 11 Desember 2016
TAJUK BISNIS

Menjawab Tantangan Pemerataan

Redaksi Kamis, 20/10/2016 07:18 WIB
Hari ini tepat dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hari ini tepat dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Seakan menandai peringatan dua tahun masa bakti Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo pada awal pekan ini membuat terobosan besar selama kunjungan kerjanya ke Papua, yakni mencanangkan kebijakan satu harga bahan bakar minyak di seluruh Papua.

Kebijakan itu diharapkan mampu mempercepat gerak perekonomian di provinsi yang kondisi alamnya didominasi oleh pegunungan dan dataran tinggi tersebut.

Kepala Negara secara lugas menyebut selama ini ada ketidakadilan dalam soal harga BBM antara Papua dan daerah lainnya. “ BBM ada ketidakadilan, di Jawa hanya kisaran Rp7.000 per liter, di sini ada yang sampai Rp100.000 per liter, di Wamena Rp60.000—70.000 per liter,” kata Presiden saat meresmikan enam infrastruktur kelistrikan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat di Gardu Induk Waena, Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin.

Presiden juga menegaskan pemerintah tidak bisa menerima kondisi disparitas harga BBM yang sangat tinggi tersebut. “Kalau di barat harganya segitu, di sini harusnya sama harganya,” katanya pada kesempatan itu. (Bisnis, 19/10)

Sehari kemudian, di Yahukimo, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan hal serupa, yakni saat didampingi oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, meresmikan penggunaan pesawat air tractor pengangkut BBM yang akan mendukung penerapan kebijakan satu harga di Papua.

Di Papua, harga BBM jenis premium sebelumnya sekitar Rp25.000– Rp55.000 per liter, bahkan pernah mencapai Rp150.000–Rp200.000 per liter. Menurut Pertamina, hal tersebut terjadi akibat belum adanya moda transportasi yang dedicated. Kondisi geografis di wilayah pegunungan dan pedalaman Papua relatif sulit untuk dijangkau mengingat konektivitas antardaerah belum sepenuhnya terhubung oleh transportasi darat.

Upaya mewujudkan perintah Presiden itu jelas tidak mudah. Dengan kondisi geografis yang sulit, ditambah keterbatasan infrastruktur jalan dan sarana transportasi, serta lokasinya yang jauh dari tempat produksi minyak, distribusi BBM di wilayah Papua tentu memerlukan biaya tambahan yang tidak kecil.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto bahkan menyebut Pertamina siap mendukung kebijakan Presiden soal harga BBM setara ini “at any cost”.

Pertamina mengklaim telah merespons instruksi Presiden itu dengan beberapa langkah termasuk mendatangkan pesawat khusus air tractor sebagai moda khusus yang dedicated dan mendirikan lembaga penyalur Pertamina di 8 kabupaten pegunungan dan pedalaman (Puncak, Nduga, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Yalimo,Tolikara, Intan Jaya dan Pegunungan Arfak).

Menurut pengelola BUMN energi itu, saat ini harga BBM di 8 Kabupaten di Papua sudah sesuai dengan Kepmen ESDM No. 7174/2016 yakni untuk setiap liternya masing-masing minyak tanah Rp2.500, solar Rp5.150, dan premium Rp6.450. (Bisnis.com, 18/10)

Harian ini mengapresiasi kebijakan Presiden untuk menerapkan harga BBM yang setara di Papua. Apalagi, seperti ditegaskan sendiri oleh Presiden Joko Widodo, kebijakan penyetaraan harga BBM ini akan diperluas bukan hanya di Papua dan Papua Barat melainkan juga Maluku dan Kalimantan Utara. Bahkan, Presiden mengatakan kebijakan BBM satu harga akan diterapkan di seluruh Indonesia pada 2017.

Ini jelas langkah yang telah lama dinantikan oleh masyarakat Indonesia, terutama yang jauh dari Jakarta. Kebijakan ini secara lugas mencerminkan upaya pemerataan hasil pembangunan. Terlihat ada usaha serius untuk menciptakan amanat konstitusi mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, harian ini juga mengingatkan pemerintah agar kebijakan semacam ini dilakukan sebagai langkah yang bersifat jangka panjang, bukan hanya hangat sesaat. Perlu konsistensi dan tahapan yang jelas dalam menjaga, memperluas, dan mewujudkan kebijakan yang sifatnya jangka panjang.

Dalam soal harga BBM di Papua, misalnya, dalam jangka pendek bisa diatasi dengan dua langkah yang dilakukan oleh Pertamina. Akan tetapi, dalam jangka panjang harus disertai dengan pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi darat yang memadai, pembukaan akses melalui angkutan udara, mendekatkan lokasi produksi, dan sebagainya, agar bisa bertahan sebagai kebijakan yang sustain.

Selain itu, pemerataan juga perlu diikuti dengan banyak hal lain, di luar BBM. Contohnya pemerataan akses telekomunikasi, jaringan listrik, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, akses transportasi, hingga kesempatan berusaha, dan banyak hal lainnya. Masyarakat tentu menghargai pula langkah pemerintah dan PLN untuk membangun pembangkit listrik di 13 titik di Papua dan Papua Barat dan transmisi sepanjang 246 km sirkuit dan 8 gardu induk dengan nilai investasi total sebesar Rp7 triliun. (Bisnis, 18/10)

Kita berharap upaya pemerataan dan pembangunan wilayah di luar Jawa dapat dilakukan secara berkesinambungan.

More From Makro Ekonomi

  • Galang Dana Abadi Via Reksa Dana

    09:42 WIB

    Reksa dana semakin dilirik untuk menggalang dana abadi institusi sosial, kesehatan, keagamaan, hingga pendidikan. Sepanjang tahun ini saja, setidaknya ada empat produk endowment fund baru yang diluncurkan

  • Atraksi yang Belum Kelar

    01:00 WIB

    PT Bumi Resources Tbk. tak pernah berhenti menjadi buah bibir. Ibarat kereta halilintar di Dunia Fantasy Ancol, mungkin begitu gambaran pergerakan harga saham BUMI sejak go public.

  • Emiten Masih Konservatif

    08:30 WIB

    Meski harga minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) mulai rebound, sejumlah emiten masih memasang target konservatif pada 2017

  • Trump Effect Hanya Sementara

    08:45 WIB

    Bursa Efek Indonesia yakin kondisi tertekannya indeks harga saham gabungan akibat Trump Effect tidak akan berlangsung lama

News Feed

  • Data China Terus Membaik

    Sabtu, 10 Desember 2016 - 05:47 WIB

    China kembali membukukan perbaikan dalam data ekonomi terbarunya. Kondisi itu meredakan kekhawatiran terjadinya penurunan ekonomi negara tersebut.

  • Tak Ragu Kejar WP Kakap

    Sabtu, 10 Desember 2016 - 03:42 WIB

    Pemerintah tidak ragu mengejar wajib pajak besar yang belum memanfaatkan program pengampunan pajak. Para wajib pajak kelas kakap atau prominen yang belum mengikuti tax amnesty diminta untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebe lum berakhir pada Maret 2017.

  • Mendambakan Industri Kreatif Kian Kinclong

    Sabtu, 10 Desember 2016 - 01:01 WIB

    Data perkembangan industri kreatif yang dirilis Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Badan Pusat Statistik, pekan ini, semakin memberi keyakinan bahwa industri ini layak dijadikan sebagai salah satu penyokong perekonomian nasional.

  • Indonesia Menang Atas Churchill

    Jum'at, 09 Desember 2016 - 11:00 WIB

    Pemerintah berhasil menyelamatkan uang negara senilai US$1,31 miliar setelah International Centre for Settlement of Investments Disputes (ICSID) menolak gugatan arbitrase Churchill Mining Plc. dan Planet Mining Pty Ltd.

  • CPGT Cari Suntikan Dana Segar

    Jum'at, 09 Desember 2016 - 10:53 WIB

    PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk. memasukkan klausul investor baru dalam rencana perdamaian sebagai sumber pembiayaan dalam proses restrukturisasi utang.

Load More