Navigasi Bisnis Terpercaya

Kamis 23 Februari 2017
TAJUK BISNIS

Menjawab Tantangan Pemerataan

Redaksi Kamis, 20/10/2016 07:18 WIB
Hari ini tepat dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hari ini tepat dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Seakan menandai peringatan dua tahun masa bakti Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo pada awal pekan ini membuat terobosan besar selama kunjungan kerjanya ke Papua, yakni mencanangkan kebijakan satu harga bahan bakar minyak di seluruh Papua.

Kebijakan itu diharapkan mampu mempercepat gerak perekonomian di provinsi yang kondisi alamnya didominasi oleh pegunungan dan dataran tinggi tersebut.

Kepala Negara secara lugas menyebut selama ini ada ketidakadilan dalam soal harga BBM antara Papua dan daerah lainnya. “ BBM ada ketidakadilan, di Jawa hanya kisaran Rp7.000 per liter, di sini ada yang sampai Rp100.000 per liter, di Wamena Rp60.000—70.000 per liter,” kata Presiden saat meresmikan enam infrastruktur kelistrikan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat di Gardu Induk Waena, Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin.

Presiden juga menegaskan pemerintah tidak bisa menerima kondisi disparitas harga BBM yang sangat tinggi tersebut. “Kalau di barat harganya segitu, di sini harusnya sama harganya,” katanya pada kesempatan itu. (Bisnis, 19/10)

Sehari kemudian, di Yahukimo, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan hal serupa, yakni saat didampingi oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, meresmikan penggunaan pesawat air tractor pengangkut BBM yang akan mendukung penerapan kebijakan satu harga di Papua.

Di Papua, harga BBM jenis premium sebelumnya sekitar Rp25.000– Rp55.000 per liter, bahkan pernah mencapai Rp150.000–Rp200.000 per liter. Menurut Pertamina, hal tersebut terjadi akibat belum adanya moda transportasi yang dedicated. Kondisi geografis di wilayah pegunungan dan pedalaman Papua relatif sulit untuk dijangkau mengingat konektivitas antardaerah belum sepenuhnya terhubung oleh transportasi darat.

Upaya mewujudkan perintah Presiden itu jelas tidak mudah. Dengan kondisi geografis yang sulit, ditambah keterbatasan infrastruktur jalan dan sarana transportasi, serta lokasinya yang jauh dari tempat produksi minyak, distribusi BBM di wilayah Papua tentu memerlukan biaya tambahan yang tidak kecil.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto bahkan menyebut Pertamina siap mendukung kebijakan Presiden soal harga BBM setara ini “at any cost”.

Pertamina mengklaim telah merespons instruksi Presiden itu dengan beberapa langkah termasuk mendatangkan pesawat khusus air tractor sebagai moda khusus yang dedicated dan mendirikan lembaga penyalur Pertamina di 8 kabupaten pegunungan dan pedalaman (Puncak, Nduga, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Yalimo,Tolikara, Intan Jaya dan Pegunungan Arfak).

Menurut pengelola BUMN energi itu, saat ini harga BBM di 8 Kabupaten di Papua sudah sesuai dengan Kepmen ESDM No. 7174/2016 yakni untuk setiap liternya masing-masing minyak tanah Rp2.500, solar Rp5.150, dan premium Rp6.450. (Bisnis.com, 18/10)

Harian ini mengapresiasi kebijakan Presiden untuk menerapkan harga BBM yang setara di Papua. Apalagi, seperti ditegaskan sendiri oleh Presiden Joko Widodo, kebijakan penyetaraan harga BBM ini akan diperluas bukan hanya di Papua dan Papua Barat melainkan juga Maluku dan Kalimantan Utara. Bahkan, Presiden mengatakan kebijakan BBM satu harga akan diterapkan di seluruh Indonesia pada 2017.

Ini jelas langkah yang telah lama dinantikan oleh masyarakat Indonesia, terutama yang jauh dari Jakarta. Kebijakan ini secara lugas mencerminkan upaya pemerataan hasil pembangunan. Terlihat ada usaha serius untuk menciptakan amanat konstitusi mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, harian ini juga mengingatkan pemerintah agar kebijakan semacam ini dilakukan sebagai langkah yang bersifat jangka panjang, bukan hanya hangat sesaat. Perlu konsistensi dan tahapan yang jelas dalam menjaga, memperluas, dan mewujudkan kebijakan yang sifatnya jangka panjang.

Dalam soal harga BBM di Papua, misalnya, dalam jangka pendek bisa diatasi dengan dua langkah yang dilakukan oleh Pertamina. Akan tetapi, dalam jangka panjang harus disertai dengan pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi darat yang memadai, pembukaan akses melalui angkutan udara, mendekatkan lokasi produksi, dan sebagainya, agar bisa bertahan sebagai kebijakan yang sustain.

Selain itu, pemerataan juga perlu diikuti dengan banyak hal lain, di luar BBM. Contohnya pemerataan akses telekomunikasi, jaringan listrik, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, akses transportasi, hingga kesempatan berusaha, dan banyak hal lainnya. Masyarakat tentu menghargai pula langkah pemerintah dan PLN untuk membangun pembangkit listrik di 13 titik di Papua dan Papua Barat dan transmisi sepanjang 246 km sirkuit dan 8 gardu induk dengan nilai investasi total sebesar Rp7 triliun. (Bisnis, 18/10)

Kita berharap upaya pemerataan dan pembangunan wilayah di luar Jawa dapat dilakukan secara berkesinambungan.

More From Makro Ekonomi

  • The Magnificent Seven Kini Terdiskon

    11:05 WIB

    Tujuh saham yang membukukan return fantastis (magnificent) pada tahun lalu, kini terjerembab ke zona merah sepanjang tahun berjalan (year to date)

  • Berharap Properti Bangkit Lagi

    11:00 WIB

    Pertumbuhan pasar properti yang melempem dalam dua tahun terakhir menjadi salah satu faktor penekan kinerja produsen semen. Apakah tren ini akan terus berlanjut pada tahun ini?

  • Reksa Dana Syariah Offshore Layak Dilirik

    14:16 WIB

    Mayoritas bursa global sepanjang tahun berjalan membukukan kinerja yang lebih kinclong dibandingkan dengan kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG). Produk reksa dana syariah offshore pun layak untuk dilirik.

  • Satu Hela Nafas Lega UNSP

    14:13 WIB

    Setelah mengantongi izin pemegang saham untuk menggelar reverse stock, emiten perkebunan PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. segera menggelar restrukturisasi utang yang ditargetkan mampu mencapai titik temu dengan para kreditur pada semester I/2017.

News Feed

  • MA Memilih Tak Berfatwa

    Rabu, 22 Februari 2017 - 12:10 WIB

    Mahkamah Agung memilih sikap netral dan enggan mengeluarkan fatwa terkait dengan pandangan hukum atas status Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dimohonkan pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

  • TLKM Terganjal KPPU

    Rabu, 22 Februari 2017 - 11:45 WIB

    Investigator KPPU mengklaim telah menemukan bukti kuat bahwa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. melakukan pelanggaran monopoli, dengan mengambil keuntungan posisi dominan hingga menerapkan perjanjian tertutup.

  • Bank Menengah Tergiur Infrastruktur

    Rabu, 22 Februari 2017 - 11:45 WIB

    Bank papan tengah tertarik untuk menyalurkan kredit ke sektor infrastruktur yang saat ini gencar dijalankan pemerintah. Terlebih lagi ketersediaan likuiditas mereka dinilai berlebih setelah kredit tahun lalu melambat

  • Berlomba-Lomba Tawarkan KTA

    Rabu, 22 Februari 2017 - 11:40 WIB

    Kredit tanpa agunan menjadi primadona tersendiri saat kebutuhan dana jangka pendek mendekat. Merespons kebutuhan itu, beberapa bank menjadikan salah satu produk konsumer tersebut sebagai penyokong kinerja kredit konsumsi

  • Kebutuhan Dana Tunai Jadi Pemicu

    Rabu, 22 Februari 2017 - 11:36 WIB

    Setelah sempat menurun 2,8% pada akhir 2015, nilai klaim dan manfaat yang dibayar indusri asuransi jiwa melonjak 32,4% pada akhir tahun lalu yang diperkirakan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan uang tunai oleh masyarakat

Load More