Navigasi Bisnis Terpercaya

Kamis 30 Maret 2017
TAJUK BISNIS

Menjawab Tantangan Pemerataan

Redaksi Kamis, 20/10/2016 07:18 WIB
Hari ini tepat dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hari ini tepat dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Seakan menandai peringatan dua tahun masa bakti Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo pada awal pekan ini membuat terobosan besar selama kunjungan kerjanya ke Papua, yakni mencanangkan kebijakan satu harga bahan bakar minyak di seluruh Papua.

Kebijakan itu diharapkan mampu mempercepat gerak perekonomian di provinsi yang kondisi alamnya didominasi oleh pegunungan dan dataran tinggi tersebut.

Kepala Negara secara lugas menyebut selama ini ada ketidakadilan dalam soal harga BBM antara Papua dan daerah lainnya. “ BBM ada ketidakadilan, di Jawa hanya kisaran Rp7.000 per liter, di sini ada yang sampai Rp100.000 per liter, di Wamena Rp60.000—70.000 per liter,” kata Presiden saat meresmikan enam infrastruktur kelistrikan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat di Gardu Induk Waena, Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin.

Presiden juga menegaskan pemerintah tidak bisa menerima kondisi disparitas harga BBM yang sangat tinggi tersebut. “Kalau di barat harganya segitu, di sini harusnya sama harganya,” katanya pada kesempatan itu. (Bisnis, 19/10)

Sehari kemudian, di Yahukimo, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan hal serupa, yakni saat didampingi oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, meresmikan penggunaan pesawat air tractor pengangkut BBM yang akan mendukung penerapan kebijakan satu harga di Papua.

Di Papua, harga BBM jenis premium sebelumnya sekitar Rp25.000– Rp55.000 per liter, bahkan pernah mencapai Rp150.000–Rp200.000 per liter. Menurut Pertamina, hal tersebut terjadi akibat belum adanya moda transportasi yang dedicated. Kondisi geografis di wilayah pegunungan dan pedalaman Papua relatif sulit untuk dijangkau mengingat konektivitas antardaerah belum sepenuhnya terhubung oleh transportasi darat.

Upaya mewujudkan perintah Presiden itu jelas tidak mudah. Dengan kondisi geografis yang sulit, ditambah keterbatasan infrastruktur jalan dan sarana transportasi, serta lokasinya yang jauh dari tempat produksi minyak, distribusi BBM di wilayah Papua tentu memerlukan biaya tambahan yang tidak kecil.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto bahkan menyebut Pertamina siap mendukung kebijakan Presiden soal harga BBM setara ini “at any cost”.

Pertamina mengklaim telah merespons instruksi Presiden itu dengan beberapa langkah termasuk mendatangkan pesawat khusus air tractor sebagai moda khusus yang dedicated dan mendirikan lembaga penyalur Pertamina di 8 kabupaten pegunungan dan pedalaman (Puncak, Nduga, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Yalimo,Tolikara, Intan Jaya dan Pegunungan Arfak).

Menurut pengelola BUMN energi itu, saat ini harga BBM di 8 Kabupaten di Papua sudah sesuai dengan Kepmen ESDM No. 7174/2016 yakni untuk setiap liternya masing-masing minyak tanah Rp2.500, solar Rp5.150, dan premium Rp6.450. (Bisnis.com, 18/10)

Harian ini mengapresiasi kebijakan Presiden untuk menerapkan harga BBM yang setara di Papua. Apalagi, seperti ditegaskan sendiri oleh Presiden Joko Widodo, kebijakan penyetaraan harga BBM ini akan diperluas bukan hanya di Papua dan Papua Barat melainkan juga Maluku dan Kalimantan Utara. Bahkan, Presiden mengatakan kebijakan BBM satu harga akan diterapkan di seluruh Indonesia pada 2017.

Ini jelas langkah yang telah lama dinantikan oleh masyarakat Indonesia, terutama yang jauh dari Jakarta. Kebijakan ini secara lugas mencerminkan upaya pemerataan hasil pembangunan. Terlihat ada usaha serius untuk menciptakan amanat konstitusi mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, harian ini juga mengingatkan pemerintah agar kebijakan semacam ini dilakukan sebagai langkah yang bersifat jangka panjang, bukan hanya hangat sesaat. Perlu konsistensi dan tahapan yang jelas dalam menjaga, memperluas, dan mewujudkan kebijakan yang sifatnya jangka panjang.

Dalam soal harga BBM di Papua, misalnya, dalam jangka pendek bisa diatasi dengan dua langkah yang dilakukan oleh Pertamina. Akan tetapi, dalam jangka panjang harus disertai dengan pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi darat yang memadai, pembukaan akses melalui angkutan udara, mendekatkan lokasi produksi, dan sebagainya, agar bisa bertahan sebagai kebijakan yang sustain.

Selain itu, pemerataan juga perlu diikuti dengan banyak hal lain, di luar BBM. Contohnya pemerataan akses telekomunikasi, jaringan listrik, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, akses transportasi, hingga kesempatan berusaha, dan banyak hal lainnya. Masyarakat tentu menghargai pula langkah pemerintah dan PLN untuk membangun pembangkit listrik di 13 titik di Papua dan Papua Barat dan transmisi sepanjang 246 km sirkuit dan 8 gardu induk dengan nilai investasi total sebesar Rp7 triliun. (Bisnis, 18/10)

Kita berharap upaya pemerataan dan pembangunan wilayah di luar Jawa dapat dilakukan secara berkesinambungan.

More From Makro Ekonomi

  • Ambisi Tito Lampaui Aset Perbankan

    13:34 WIB

    "Hidup itu harus ada target. Setelah tembus Rp6.000 triliun, kami harap market cap bisa melampaui aset perbankan," ucap Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio, Kamis (23/3).

  • PPRO Garap Kertajati

    13:28 WIB

    PT PP Properti Tbk. melalui kerja sama dengan PT BIJB Aerocity Development akan mengembangkan kawasan bisnis seluas 300 hektare di kawasan Bandar Udara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat

  • Bisnis Indonesia Edisi Cetak Senin, 27 Maret 2017 Seksi Market

    01:48 WIB

    Berikut ini adalah ringkasan headlines BISNIS INDONESIA edisi cetak Senin, 27 Maret 2017. Untuk menyimak lebih lanjut, silahkan kunjungi http://epaper.bisnis.com/

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

News Feed

  • Gubernur BI Siap Bersaksi

    Rabu, 29 Maret 2017 - 16:42 WIB

    Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardoo dijadwalkan hadir dalam persidangan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, Kamis (30/3), dalam kapasitasnya sebagai saksi terhadap terdakwa Irman dan Sugoharto, mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

  • Asia Paper Diberi Tenggat 45 Hari

    Rabu, 29 Maret 2017 - 14:05 WIB

    Masa penundaan kewajiban pembayaran utang PT Asia Paper Mills akhirnya disepakati selama 45 hari, jauh dari harapan perseroan selaku debitur, yang mengajukan perpanjangan waktu 180 hari.

  • RI Bersiap Hadapi AS

    Rabu, 29 Maret 2017 - 12:11 WIB

    Indonesia bersiap menghadapi tudingan dumping dan subsidi dari Amerika Serikat atas produk biodiesel Tanah Air, setelah sebelumnya Uni Eropa menyampaikan tuduhan serupa

  • “Koperasi Bisa Menjadi Kekuatan Dahsyat”

    Rabu, 29 Maret 2017 - 11:52 WIB

    Pemerintah sejak awal sepakat menjadikan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) sebagai salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi, dan berupaya terus menumbuhkan pelaku usahanya dengan berbagai kebijakan. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Koperasi dan UKM menjelaskan upaya yang selama ini dilakukan pemerintah untuk koperasi dan UKM. Berikut ini petikan wawancaranya.

  • KKP Bidik Pemilik Kapal Jumbo

    Rabu, 29 Maret 2017 - 10:02 WIB

    Kementerian Kelautan dan Perikanan membidik perusahaan-perusahaan yang menjadi pemilik 16.000 kapal perikanan di atas 30 gros ton lulus sertifikasi hak asasi manusia sebagai parameter penilaian perpanjangan izin usaha.

Load More