Navigasi Bisnis Terpercaya

Rabu 25 Januari 2017
TAJUK BISNIS

Menjawab Tantangan Pemerataan

Redaksi Kamis, 20/10/2016 07:18 WIB
Hari ini tepat dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hari ini tepat dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Seakan menandai peringatan dua tahun masa bakti Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo pada awal pekan ini membuat terobosan besar selama kunjungan kerjanya ke Papua, yakni mencanangkan kebijakan satu harga bahan bakar minyak di seluruh Papua.

Kebijakan itu diharapkan mampu mempercepat gerak perekonomian di provinsi yang kondisi alamnya didominasi oleh pegunungan dan dataran tinggi tersebut.

Kepala Negara secara lugas menyebut selama ini ada ketidakadilan dalam soal harga BBM antara Papua dan daerah lainnya. “ BBM ada ketidakadilan, di Jawa hanya kisaran Rp7.000 per liter, di sini ada yang sampai Rp100.000 per liter, di Wamena Rp60.000—70.000 per liter,” kata Presiden saat meresmikan enam infrastruktur kelistrikan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat di Gardu Induk Waena, Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin.

Presiden juga menegaskan pemerintah tidak bisa menerima kondisi disparitas harga BBM yang sangat tinggi tersebut. “Kalau di barat harganya segitu, di sini harusnya sama harganya,” katanya pada kesempatan itu. (Bisnis, 19/10)

Sehari kemudian, di Yahukimo, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan hal serupa, yakni saat didampingi oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, meresmikan penggunaan pesawat air tractor pengangkut BBM yang akan mendukung penerapan kebijakan satu harga di Papua.

Di Papua, harga BBM jenis premium sebelumnya sekitar Rp25.000– Rp55.000 per liter, bahkan pernah mencapai Rp150.000–Rp200.000 per liter. Menurut Pertamina, hal tersebut terjadi akibat belum adanya moda transportasi yang dedicated. Kondisi geografis di wilayah pegunungan dan pedalaman Papua relatif sulit untuk dijangkau mengingat konektivitas antardaerah belum sepenuhnya terhubung oleh transportasi darat.

Upaya mewujudkan perintah Presiden itu jelas tidak mudah. Dengan kondisi geografis yang sulit, ditambah keterbatasan infrastruktur jalan dan sarana transportasi, serta lokasinya yang jauh dari tempat produksi minyak, distribusi BBM di wilayah Papua tentu memerlukan biaya tambahan yang tidak kecil.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto bahkan menyebut Pertamina siap mendukung kebijakan Presiden soal harga BBM setara ini “at any cost”.

Pertamina mengklaim telah merespons instruksi Presiden itu dengan beberapa langkah termasuk mendatangkan pesawat khusus air tractor sebagai moda khusus yang dedicated dan mendirikan lembaga penyalur Pertamina di 8 kabupaten pegunungan dan pedalaman (Puncak, Nduga, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Yalimo,Tolikara, Intan Jaya dan Pegunungan Arfak).

Menurut pengelola BUMN energi itu, saat ini harga BBM di 8 Kabupaten di Papua sudah sesuai dengan Kepmen ESDM No. 7174/2016 yakni untuk setiap liternya masing-masing minyak tanah Rp2.500, solar Rp5.150, dan premium Rp6.450. (Bisnis.com, 18/10)

Harian ini mengapresiasi kebijakan Presiden untuk menerapkan harga BBM yang setara di Papua. Apalagi, seperti ditegaskan sendiri oleh Presiden Joko Widodo, kebijakan penyetaraan harga BBM ini akan diperluas bukan hanya di Papua dan Papua Barat melainkan juga Maluku dan Kalimantan Utara. Bahkan, Presiden mengatakan kebijakan BBM satu harga akan diterapkan di seluruh Indonesia pada 2017.

Ini jelas langkah yang telah lama dinantikan oleh masyarakat Indonesia, terutama yang jauh dari Jakarta. Kebijakan ini secara lugas mencerminkan upaya pemerataan hasil pembangunan. Terlihat ada usaha serius untuk menciptakan amanat konstitusi mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, harian ini juga mengingatkan pemerintah agar kebijakan semacam ini dilakukan sebagai langkah yang bersifat jangka panjang, bukan hanya hangat sesaat. Perlu konsistensi dan tahapan yang jelas dalam menjaga, memperluas, dan mewujudkan kebijakan yang sifatnya jangka panjang.

Dalam soal harga BBM di Papua, misalnya, dalam jangka pendek bisa diatasi dengan dua langkah yang dilakukan oleh Pertamina. Akan tetapi, dalam jangka panjang harus disertai dengan pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi darat yang memadai, pembukaan akses melalui angkutan udara, mendekatkan lokasi produksi, dan sebagainya, agar bisa bertahan sebagai kebijakan yang sustain.

Selain itu, pemerataan juga perlu diikuti dengan banyak hal lain, di luar BBM. Contohnya pemerataan akses telekomunikasi, jaringan listrik, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, akses transportasi, hingga kesempatan berusaha, dan banyak hal lainnya. Masyarakat tentu menghargai pula langkah pemerintah dan PLN untuk membangun pembangkit listrik di 13 titik di Papua dan Papua Barat dan transmisi sepanjang 246 km sirkuit dan 8 gardu induk dengan nilai investasi total sebesar Rp7 triliun. (Bisnis, 18/10)

Kita berharap upaya pemerataan dan pembangunan wilayah di luar Jawa dapat dilakukan secara berkesinambungan.

More From Makro Ekonomi

  • OJK Rancang Instrumen Investasi Baru

    07:28 WIB

    Besarnya kebutuhan dana untuk mendorong pembangunan infrastruktur nasional mendorong Otoritas Jasa Keuangan menyusun produk investasi khusus yang diterbitkan oleh manajer investasi untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur publik.

  • Beban Emiten Properti Berpotensi Naik

    07:14 WIB

    Wacana pemerintah menerapkan kebijakan pajak progresif untuk objek lahan diperkirakan dapat mengerek beban emiten properti. Emiten menilai, penerapan pajak progresif bakal membuat biaya pengembangan menjadi lebih tinggi sehingga mengerek harga jual.

  • Reksa Dana Terproteksi Kian Seksi

    07:06 WIB

    Reksa dana terproteksi diproyeksi semakin menarik seiring dengan lampu hijau penggunaan surat utang jangka pendek (medium term notes/MTN) sebagai aset dasar produk investasi tersebut.

  • Jurus Menceker & Mematuk Cuan

    06:58 WIB

    Tahun Monyet Api segera berlalu dan berganti menjadi tahun Ayam Api. Kendati bisnis yang bakal diuntungkan tidak akan jauh berbeda, tetapi ayam merupakan elemen logam sehingga kewaspadaan juga harus ditingkatkan. Pasalnya, elemen logam dan api sering kali tidak harmonis.

News Feed

  • Jangan Cuma Bicara SARA Melulu

    Selasa, 24 Januari 2017 - 11:25 WIB

    Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta perlu memperdalam materi debat calon gubernur dan calon wakil gubernur sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari pembelajaran politik bagi masyarakat.

  • Kreditur Minta Daftar Aset Perusahaan

    Selasa, 24 Januari 2017 - 11:20 WIB

    PT Bank CIMB Niaga Tbk. dan sejumlah kreditur lain meminta PT Kembang Delapan Delapan Multifinance segera menyerahkan daftar aset agar diketahui prospek perusahaan yang tengah dalam PKPU tersebut.

  • Mengawinkan Investasi & Kearifan Lokal

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:55 WIB

    Kala penguasa di negeri ini mulai agresif memetakan pulau-pulau kecil terluar sebagai komoditas penerimaan negara, masyarakat pesisir justru kian tersingkir.

  • Pengusaha Bisa Ajukan Judicial Review

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:42 WIB

    Pemprov DKI mempersilakan pelaku usaha di Jakarta untuk mengajukan judicial review terhadap UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang bila keberatan dengan minimnya jangka penyesuaian lokasi industri kepada Mahkamah Konstitusi.

  • BUMD Dituntut Proaktif

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:24 WIB

    Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia meminta Badan Usaha Milik Daerah proaktif untuk menyertakan laporan keuangan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan.

Load More