Navigasi Bisnis Terpercaya

Rabu 25 Januari 2017
SPEKTRUM BISNIS

Nasib UKM di Era Ekonomi Digital

Firman Hidranto Kamis, 20/10/2016 07:05 WIB
Firman Hidranto.

Mimpi Indonesia untuk mewujudkan industri e-commerce ala Indonesia yang kuat terus digenjot, setelah sebelumnya telah berhasil membuat  sebuah road map (peta jalan) e-commerce. Jalan berliku nampaknya masih harus ditempuh untuk mewujudkan itu mimpi.

Kini pemerintah masih punya pekerjaan rumah menyiapkan rancangan peraturan pemerintah (RPP).

Cakupan RPP itu yang melingkupi usaha e-commerce ada tiga. Pertama, kategori usaha kecil menengah (UKM), perusahaan e-commerce yang sudah mapan, dan start up yang bergerak di bidang teknologi.

Road map tersebut juga menjabarkan soal pendanaan dan investasi, logistik, perpajakan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan perlindungan konsumen. Semua diharapkan tuntas sebelum akhir tahun ini.

Khusus RPP, Kementerian Perdagangan juga telah menegaskan pelaku UKM akan diberlakukan setara dengan pemain besar dalam aturan main RPP e-commerce yang tengah disiapkan.

Selain itu, RPP itu akan mengatur peran dari masing-masing entitas yang masuk dalam rantai perdagangan e-commerce termasuk para bisnis agregator dan pelaku usaha.

Salah satu yang menjadi fokus yakni menyangkut soal pengembalian barang ketika konsumen tak puas dengan produk yang diterima.

Bahkan, RPP juga menekankan pentingnya pembentukkan badan hukum di Indonesia bagi para bisnis agregator asing. Hal itu menjadi prioritas agar konsumen tetap terlindungi terutama ketika terjadi permasalahan dalam perdagangan e-commerce di lingkup lintas negara.

Terlepas dari semua itu, upaya pemerintah menyiapkan regulasi e-commerce patut diapresiasi. Harapannya, regulasi itu bisa segera diwujudkan sehingga pelaku industri ekonomi digital bisa memiliki panduan, tidak berjalan tanpa arah seperti saat ini.

Dalam konteks ekonomi berbasis digital, tidak dipungkiri sudah menjadi keniscayaan. Transformasi dagang dari semula yang bersifat konvensional ke berbasis digital sudah tidak terbendung lagi.

Indonesia sebagai pemilik pasar terbesar di dunia harus jadi pemain di industri itu, tidak hanya jadi penonton di negeri sendiri di tengah peluang yang bisa digarap.

Sebagai gambaran, manisnya bisnis e-commerce bisa terlihat dari aliran investasi yang mengalir ke sektor ini. Menurut catatan Kadin, nilai investasi yang masuk ke start up Indonesia mencapai US$1,5 miliar. Dana tersebut masuk ke entitas start up dalam skala berkisar US$200.000 hingga US$10 juta.

Kadin juga mencatat pasar ekonomi digital hingga Januari 2016, ada 88,1 juta pengguna Internet aktif di Indonesia. Kemudian, sebanyak 79 juta di antaranya merupakan pengguna aktif media sosial.

Data menarik lainnya, di tengah populasi masyarakat Indonesia yang sebesar 259,1 juta, pengguna telepon seluler malah mencapai 326,3 juta. Lalu, 66 juta orang di antaranya aktif menggunakan media sosial dari ponsel.

Bila melihat data-data itu, pasar e-commerce Indonesia bisa dikatakan sangat gurih dan menjanjikan. Wajar bila pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika pernah menyebut angka nilai pasar ekonomi berbasis digital itu akan mencapai US$130 miliar pada 2020.

Namun, sebelum benar-benar masuk ke kancah ekonomi digital, banyak pekerjaan rumah yang harus disiapkan, apalagi bila berbicara soal platform berbasis digital sudah tidak lagi ada batas teritori negara.

Misalnya soal nasib UKM di RPP itu. Kenapa sektor UKM itu diperlakukan setara dengan usaha besar di RPP itu?  Bila ini benar, tentu sangat bertentangan dengan cita-cita Presiden Joko Widodo yang berencana membawa UKM negara ini besar melalui platform bernama ekonomi berbasis digital.

Berbicara soal sektor itu, tentu sangat banyak titik lemah dari bisnis sektor kelas bawah ini. UKM Indonesia pada umumnya ada dua kondisi, pertama, moda bisnisnya bukan bakar uang, dan bikin heboh karena trafik tumbuh gila-gilaan.

Selain itu, karakter UKM negara ini juga tidak memikirkan margin tidak lebih penting dari ‘value’, melainkan UKM harus berjalan disiplin dengan moda ‘old school’ yaitu laba rugi, dan arus kas dan neraca, tanpa sensasi.

Jenis kedua, UKM mulai beroperasi tanpa punya pengetahuan tentang manajemen bisnis sama sekali. Tak kenal laba-rugi, arus kas, manajemen SDM, perpajakan, laporan keuangan, dan banyak lagi prinsip dasar manajemen bisnis.

Akhirnya, yang menjadi pertanyaan, akankah UKM akan naik kelas di era ekonomi digital atau tetap menjadi UKM-perjuangan atau mati cepat karena dicaplok e-commerce kelas kakap yang senang bakar uang?

More From Makro Ekonomi

  • OJK Rancang Instrumen Investasi Baru

    07:28 WIB

    Besarnya kebutuhan dana untuk mendorong pembangunan infrastruktur nasional mendorong Otoritas Jasa Keuangan menyusun produk investasi khusus yang diterbitkan oleh manajer investasi untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur publik.

  • Beban Emiten Properti Berpotensi Naik

    07:14 WIB

    Wacana pemerintah menerapkan kebijakan pajak progresif untuk objek lahan diperkirakan dapat mengerek beban emiten properti. Emiten menilai, penerapan pajak progresif bakal membuat biaya pengembangan menjadi lebih tinggi sehingga mengerek harga jual.

  • Reksa Dana Terproteksi Kian Seksi

    07:06 WIB

    Reksa dana terproteksi diproyeksi semakin menarik seiring dengan lampu hijau penggunaan surat utang jangka pendek (medium term notes/MTN) sebagai aset dasar produk investasi tersebut.

  • Jurus Menceker & Mematuk Cuan

    06:58 WIB

    Tahun Monyet Api segera berlalu dan berganti menjadi tahun Ayam Api. Kendati bisnis yang bakal diuntungkan tidak akan jauh berbeda, tetapi ayam merupakan elemen logam sehingga kewaspadaan juga harus ditingkatkan. Pasalnya, elemen logam dan api sering kali tidak harmonis.

News Feed

  • Jangan Cuma Bicara SARA Melulu

    Selasa, 24 Januari 2017 - 11:25 WIB

    Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta perlu memperdalam materi debat calon gubernur dan calon wakil gubernur sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari pembelajaran politik bagi masyarakat.

  • Kreditur Minta Daftar Aset Perusahaan

    Selasa, 24 Januari 2017 - 11:20 WIB

    PT Bank CIMB Niaga Tbk. dan sejumlah kreditur lain meminta PT Kembang Delapan Delapan Multifinance segera menyerahkan daftar aset agar diketahui prospek perusahaan yang tengah dalam PKPU tersebut.

  • Mengawinkan Investasi & Kearifan Lokal

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:55 WIB

    Kala penguasa di negeri ini mulai agresif memetakan pulau-pulau kecil terluar sebagai komoditas penerimaan negara, masyarakat pesisir justru kian tersingkir.

  • Pengusaha Bisa Ajukan Judicial Review

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:42 WIB

    Pemprov DKI mempersilakan pelaku usaha di Jakarta untuk mengajukan judicial review terhadap UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang bila keberatan dengan minimnya jangka penyesuaian lokasi industri kepada Mahkamah Konstitusi.

  • BUMD Dituntut Proaktif

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:24 WIB

    Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia meminta Badan Usaha Milik Daerah proaktif untuk menyertakan laporan keuangan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan.

Load More