Navigasi Bisnis Terpercaya

Kamis 30 Maret 2017
INDUSTRI PADAT KARYA

Otomatisasi, Ancaman atau Peluang?

Demis Rizky Gosta Selasa, 22/11/2016 09:18 WIB

Periode Oktober—November memang jadi tanggal langganan demonstrasi buruh. Soalnya bulan-bulan ini adalah masa jelang penetapan upah minimum oleh kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia.

Hanya saja, tahun ini buruh harus rela kehilangan panggung gara-gara unjuk rasa besar-besaran di awal November. Akhirnya berita demo buruh nyaris absen dari media. Organisasi buruh akhirnya ‘rela’ berbagi panggung. Pekan ini mereka memutuskan bergabung dengan rencana aksi demo yang lebih menyita perhatian politisi dan media.

Situasinya jelang penetapan upah minimum sebenarnya hampir selalu sama. Buruh minta upah minimum naik, pengusaha bilang ketinggian, kepala daerah harus putuskan. Kini, pemimpin di daerah tidak bisa lagi seenaknya menetapkan penaikan upah minimum di wilayah kekuasaannya. Pemerintah pusat telah mengontrol kenaikan upah minimum lewat formula yang memperhitungkan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi sejak 2013.

Awalnya adalah Instruksi Presiden No. 9/2013 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang tahun lalu diperkuat oleh Presiden Jokowi melalui Peraturan Pemerintah No. 78/2015.

Semangatnya dituliskan secara tegas di Pasal 43 PP No. 78/2015, yang intinya menyatakan penetapan upah minimum dilakukan berdasarkan kebutuhan hidup layak, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi.

Perubahan kuncinya ada di faktor produktivitas. Buat pemilik usaha, apalagi yang bergerak di sektor padat karya, upah dan produktivitas adalah dua sisi dari uang logam. Permasalahannya di Indonesia adalah laju pertumbuhan produktivitas pekerja tergolong lambat dibandingkan dengan laju kenaikan upah minimum.

Data Asian Productivity Organization menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata produktivitas per jam pekerja Indonesia pada periode 2000–2013 hanya sebesar 3,1%. Pada periode yang sama, upah minimum pekerja di Banten naik 22% dari Rp955.300 pada 2010 menjadi Rp1,17 juta pada 2013.

Laju pertumbuhan produktivitas pekerja Indonesia juga sangat rendah dibandingkan dengan negara kompetitor. Pada periode 2000–2013 produktivitas per jam pekerja di Vietnam naik 4,5%, India naik 5,2%, sedangkan China melesat 8,8%. Bahkan negara industri maju seperti Korea Selatan masih membukukan kenaikan produktivitas 4% pada periode tersebut.

Permasalahan produktivitas tersebut, jelas Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hariyadi Sukamdani adalah masalah pertama yang dihadapi Indonesia akibat laju kenaikan upah minimum.

Industri yang mempekerjakan ribuan orang seperti pabrik sepatu dan garmen menghadapi masalah daya saing karena kesulitan menawarkan rantai pasok yang efisien dibandingkan negara lain. Permasalahan buat industri padat karya semakin pelik karena permasalahan otomatisasi mengintip di belakangnya.

 

Tak Bisa Dihindari

Otomatisasi, jelas Hariyadi, tidak bisa dihindari. Perkembangan teknologi memaksa setiap perusahan beralih ke mesin dan komputer agar bisa berproduksi lebih efisien. Namun, peralihan ke sistem produksi otomatis membutuhkan waktu dan mahal. Selama pekerja bisa semakin produktif dan menghabiskan biaya lebih rendah dari mesin ajaib, peralihan tertunda.

Laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyatakan 56% dari pekerja di sektor industri manufaktur Indonesia terancam oleh otomatisasi dalam 10—20 tahun ke depan. Ancaman paling besar ada di sektor industri garmen dan elektronik. Lebih dari 60% pekerja di sektor industri tersebut bisa kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi.

ILO menaruh perhatian khusus pada sektor tekstil, garmen, dan alas kaki yang dinyatakan sebagai sektor industri yang pekerjanya paling rentan tergantikan oleh teknologi. Perkembangan teknologi seperti pencetakan tiga dimensi (3D printing), teknologi pemindai bentuk tubuh, desain lewat bantuan komputer, wearable technology, hingga robotik bisa mengubah pola global industri tekstil, garmen, dan alas kaki secara drastis.

Vice President PT KMK Global Erry Sunarli mengatakan setiap perusahaan tidak bisa menghindari proses otomatisasi, termasuk perusahaan padat karya seperti industri alas kaki. KMK Global, yang memproduksi sepatu olahraga antara lain untuk Nike dan Converse, saat ini mempekerjakan sekitar 16.000 orang di Tangerang, Banten dan bersiap mengoperasikan pabrik baru di Salatiga, Jawa Tengah yang bisa menyerap 3.000—5.000 pekerja.

Erry menjelaskan perusahaan yang tidak melakukan proses otomatisasi demi mempekerjakan sebanyak mungkin pekerja justru terancam kehilangan pesanan. Di sisi lain, otomatisasi meningkatkan produktivitas pabrik yang berarti lebih banyak pesanan. Ini akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kapasitas dan menambah pekerja baru.

Kini permasalahannya adalah ketersediaan tenaga kerja yang mampu mengoperasikan mesin-mesin baru tersebut. Masalah ini dihadapi oleh Erry dalam proses pengoperasian pabrik baru KMK di Jawa Tengah.

Permasalahaan soal ketersediaan tenaga kerja ini, jelas Hariyadi, adalah sisa permasalahan kedua dari laju upah minimum yang tidak terkendali sebelum diatur pemerintah. Perusahaan yang mendirikan pabrik-pabrik garmen dan sepatu di Jawa Tengah karena terdesak kenaikan upah minimum di Jabodetabek sekarang kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang ahli.

Permintaan atas tenaga kerja di Jawa Tengah kini jauh lebih besar dari suplai tenaga kerja. Perusahaan pun terpaksa memasang upah yang lebih tinggi karena harus rebutan dengan perusahaan lain.

Hariyadi mengatakan ini adalah pekerjaan rumah utama pemerintah setelah berhasil mengontrol laju kenaikan upah minimum. Pemerintah harus bisa menciptakan tenaga kerja yang cakap buat era industri baru.

Sayangnya, laju kenaikan upah minimum di periode rezim formula upah minimum membuat waktu peralihan semakin singkat. “Otomatisasi yang tadinya butuh 10—15 tahun misalnya, jadi berkurang jadi 5—6 tahun. Di saat yang sama, angkatan kerja baru bermunculan. Pendidikan dan pelatihan jadi semakin mendesak,” kata Hariyadi.

Pendidikan keahlian penting. Ada satu hal menarik dari laporan ILO. Laporan itu juga mencantumkan sektor pekerjaan yang paling aman dari otomatisasi di Indonesia. ILO menyatakan sekitar 1,9 juta tenaga kerja di bidang pendidikan paling aman. Artinya penyerapan tenaga kerja di sektor pendidikan dan pelatihan bisa terus tumbuh di tengah otomatisasi sekaligus membuat pekerja di sektor lain bisa lebih adaptif terhadap otomatisasi.

Kondisi ini harus disadari oleh pekerja. Buruh tidak boleh diam. Mereka harus menuntut perusahaan dan pemerintah menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan agar keahlian mereka tidak ketinggalan zaman. hanya buat mereka, tetapi buat anak-anak mereka. Agar ketika sepatu mulai di-print dan baju dijahit jari jemari robot, mereka bisa jadi operatornya, atau justru melatih operator baru.

More From Makro Ekonomi

  • Ambisi Tito Lampaui Aset Perbankan

    13:34 WIB

    "Hidup itu harus ada target. Setelah tembus Rp6.000 triliun, kami harap market cap bisa melampaui aset perbankan," ucap Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio, Kamis (23/3).

  • PPRO Garap Kertajati

    13:28 WIB

    PT PP Properti Tbk. melalui kerja sama dengan PT BIJB Aerocity Development akan mengembangkan kawasan bisnis seluas 300 hektare di kawasan Bandar Udara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat

  • Bisnis Indonesia Edisi Cetak Senin, 27 Maret 2017 Seksi Market

    01:48 WIB

    Berikut ini adalah ringkasan headlines BISNIS INDONESIA edisi cetak Senin, 27 Maret 2017. Untuk menyimak lebih lanjut, silahkan kunjungi http://epaper.bisnis.com/

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

News Feed

  • Gubernur BI Siap Bersaksi

    Rabu, 29 Maret 2017 - 16:42 WIB

    Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardoo dijadwalkan hadir dalam persidangan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, Kamis (30/3), dalam kapasitasnya sebagai saksi terhadap terdakwa Irman dan Sugoharto, mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

  • Asia Paper Diberi Tenggat 45 Hari

    Rabu, 29 Maret 2017 - 14:05 WIB

    Masa penundaan kewajiban pembayaran utang PT Asia Paper Mills akhirnya disepakati selama 45 hari, jauh dari harapan perseroan selaku debitur, yang mengajukan perpanjangan waktu 180 hari.

  • RI Bersiap Hadapi AS

    Rabu, 29 Maret 2017 - 12:11 WIB

    Indonesia bersiap menghadapi tudingan dumping dan subsidi dari Amerika Serikat atas produk biodiesel Tanah Air, setelah sebelumnya Uni Eropa menyampaikan tuduhan serupa

  • “Koperasi Bisa Menjadi Kekuatan Dahsyat”

    Rabu, 29 Maret 2017 - 11:52 WIB

    Pemerintah sejak awal sepakat menjadikan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) sebagai salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi, dan berupaya terus menumbuhkan pelaku usahanya dengan berbagai kebijakan. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Koperasi dan UKM menjelaskan upaya yang selama ini dilakukan pemerintah untuk koperasi dan UKM. Berikut ini petikan wawancaranya.

  • KKP Bidik Pemilik Kapal Jumbo

    Rabu, 29 Maret 2017 - 10:02 WIB

    Kementerian Kelautan dan Perikanan membidik perusahaan-perusahaan yang menjadi pemilik 16.000 kapal perikanan di atas 30 gros ton lulus sertifikasi hak asasi manusia sebagai parameter penilaian perpanjangan izin usaha.

Load More