Navigasi Bisnis Terpercaya

Rabu 25 Januari 2017
SEKTOR E-COMMERCE

Peluang Besar, Pasar Masih Terpusat

Annisa Margrit Rabu, 30/11/2016 10:03 WIB
Ecommerce
JAKARTA — Penetrasi e-commerce di Indonesia masih jauh dari potensinya. Kendati terus tumbuh, para pelaku usaha di sektor ini masih enggan menyasar pasar kota-kota besar lain- nya, selain Jakarta.
 
CFO PT KinerjaPay Indonesia Frans Budi Pranata mengungkapkan saat ini nilai transaksi e-commerce Tanah Air masih sekitar 1% dari total transaksi ritel yang terjadi.
Kecilnya nilai transaksi e-commerce disektor ritel ini dipengaruhi oleh cakupan pasar yang digarap oleh pelaku usaha di sektor tersebut. Para pelaku usaha e-commerce
sejauh ini masih fokus menggarap pasar Jakarta.
 
“Kalau mereka hanya fokus di Jakarta, itu sangat sulit. Mereka harus masuk ke Papua, Malang, Bali, atau Medan. ini yang so far
sangat tersentralisasi dan belum ada upaya yang masif di kota-kota besar lain, masih di Jakarta,” ujar dia, Selasa (29/11). Di sisi lain, transaksi e-commerce di Tanah Air
di targetkan mencapai US$130 miliar pada 2020. “Untuk mencapai target itu, penetrasi harus ditingkatkan.”
 
Berdasarkan perhitungan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), total omzet ritel modern sepanjang 2015 mencapai Rp181 triliun. Jika digabungkan dengan penjualan makanan dan minuman (mamin), angka trans- aksi mencapai Rp1.300 triliun.
 
Menurut Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey, transaksi e-commerce
di negara lain sudah menyentuh kisaran 8%–12%. Infrastruktur yang belum maksimal menjadi salah satu kendala pengembangan e-commerce didalam negeri, ditambah dengan umur ketentuan mengenai transaksi dagang elektronik yang masih belia karena baru diluncurkan.Seperti diketahui, pemerintah baru menerbitkan peta jalan e-commerce dan paket kebijakan khusus sektor ini pada awal November 2016.
 
Untuk mempercepat pertumbuhan, lanjut Roy, pemerintah harus segera menelurkan petunjuk pelaksana serta petunjuk teknisnya. Hal ini juga penting untuk menggencarkan penetrasi sektor tersebut. Adapun, pelaku usaha ritel telah melakukan konvergensi sendiri dengan membuka lini bisnis e-commerce agar tidak kehilangan
pasar.
 
“Persaingan harga, peraturan, culture shock ,lifestyle memang jadi tantangan. Akan tetapi, pangsa pasar fisik dan online akan berbeda,” tuturnya. Aprindo menekankan pentingnya memberikan perlindungan kepada e-commerce lokal agar dapat tetap berjalan meski menghadapi persaingan dari e-commerce yang berbasis di luar negeri. Di sisi lain, peta jalan e-commerce mencantumkan tujuh isu yang mesti diselesaikan agar tidak lagi menjadi hambatan.
 
Ketujuh isu tersebut adalah pendidikan dan sumber daya manusia, logistik,perpajakan, perlindungan konsumen, pendanaan, infrastruktur komunikasi, serta keamanan
siber.
 
PENDANAAN ASING
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Keanggotan Organisasi Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Jusuf Adimarta mengatakan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) efektif mendorong perkembangan sektor ini karena banyak pendanaan dari investor asing yang masuk ke Indonesia. Dalam revisi tersebut, porsi kepemilikan asing di sektor ini bervariasi antara 49% hingga 85%.
 
Porsi 49% diperbolehkan antara lain untuk sektor pendukung seperti penyelenggaraan pos dan sektor transportasi yang melibatkan on demand service . Sementara itu, untuk modal ventura diizinkan sampai 85%. Sembari mendorong penetrasi, perlindungan terhadap konsu- men juga perlu diperhatikan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang mesti dipatuhi oleh e-commerce , seperti tidak menjual barang dari black market (BM), harus menyertakan buku panduan berbahasa Indonesia ketika menjual barang kepada konsumen, serta menjual barang yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

More From Makro Ekonomi

  • OJK Rancang Instrumen Investasi Baru

    07:28 WIB

    Besarnya kebutuhan dana untuk mendorong pembangunan infrastruktur nasional mendorong Otoritas Jasa Keuangan menyusun produk investasi khusus yang diterbitkan oleh manajer investasi untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur publik.

  • Beban Emiten Properti Berpotensi Naik

    07:14 WIB

    Wacana pemerintah menerapkan kebijakan pajak progresif untuk objek lahan diperkirakan dapat mengerek beban emiten properti. Emiten menilai, penerapan pajak progresif bakal membuat biaya pengembangan menjadi lebih tinggi sehingga mengerek harga jual.

  • Reksa Dana Terproteksi Kian Seksi

    07:06 WIB

    Reksa dana terproteksi diproyeksi semakin menarik seiring dengan lampu hijau penggunaan surat utang jangka pendek (medium term notes/MTN) sebagai aset dasar produk investasi tersebut.

  • Jurus Menceker & Mematuk Cuan

    06:58 WIB

    Tahun Monyet Api segera berlalu dan berganti menjadi tahun Ayam Api. Kendati bisnis yang bakal diuntungkan tidak akan jauh berbeda, tetapi ayam merupakan elemen logam sehingga kewaspadaan juga harus ditingkatkan. Pasalnya, elemen logam dan api sering kali tidak harmonis.

News Feed

  • Jangan Cuma Bicara SARA Melulu

    Selasa, 24 Januari 2017 - 11:25 WIB

    Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta perlu memperdalam materi debat calon gubernur dan calon wakil gubernur sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari pembelajaran politik bagi masyarakat.

  • Kreditur Minta Daftar Aset Perusahaan

    Selasa, 24 Januari 2017 - 11:20 WIB

    PT Bank CIMB Niaga Tbk. dan sejumlah kreditur lain meminta PT Kembang Delapan Delapan Multifinance segera menyerahkan daftar aset agar diketahui prospek perusahaan yang tengah dalam PKPU tersebut.

  • Mengawinkan Investasi & Kearifan Lokal

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:55 WIB

    Kala penguasa di negeri ini mulai agresif memetakan pulau-pulau kecil terluar sebagai komoditas penerimaan negara, masyarakat pesisir justru kian tersingkir.

  • Pengusaha Bisa Ajukan Judicial Review

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:42 WIB

    Pemprov DKI mempersilakan pelaku usaha di Jakarta untuk mengajukan judicial review terhadap UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang bila keberatan dengan minimnya jangka penyesuaian lokasi industri kepada Mahkamah Konstitusi.

  • BUMD Dituntut Proaktif

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:24 WIB

    Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia meminta Badan Usaha Milik Daerah proaktif untuk menyertakan laporan keuangan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan.

Load More