Navigasi Bisnis Terpercaya

Kamis 30 Maret 2017
SEKTOR E-COMMERCE

Peluang Besar, Pasar Masih Terpusat

Annisa Margrit Rabu, 30/11/2016 10:03 WIB
Ecommerce
JAKARTA — Penetrasi e-commerce di Indonesia masih jauh dari potensinya. Kendati terus tumbuh, para pelaku usaha di sektor ini masih enggan menyasar pasar kota-kota besar lain- nya, selain Jakarta.
 
CFO PT KinerjaPay Indonesia Frans Budi Pranata mengungkapkan saat ini nilai transaksi e-commerce Tanah Air masih sekitar 1% dari total transaksi ritel yang terjadi.
Kecilnya nilai transaksi e-commerce disektor ritel ini dipengaruhi oleh cakupan pasar yang digarap oleh pelaku usaha di sektor tersebut. Para pelaku usaha e-commerce
sejauh ini masih fokus menggarap pasar Jakarta.
 
“Kalau mereka hanya fokus di Jakarta, itu sangat sulit. Mereka harus masuk ke Papua, Malang, Bali, atau Medan. ini yang so far
sangat tersentralisasi dan belum ada upaya yang masif di kota-kota besar lain, masih di Jakarta,” ujar dia, Selasa (29/11). Di sisi lain, transaksi e-commerce di Tanah Air
di targetkan mencapai US$130 miliar pada 2020. “Untuk mencapai target itu, penetrasi harus ditingkatkan.”
 
Berdasarkan perhitungan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), total omzet ritel modern sepanjang 2015 mencapai Rp181 triliun. Jika digabungkan dengan penjualan makanan dan minuman (mamin), angka trans- aksi mencapai Rp1.300 triliun.
 
Menurut Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey, transaksi e-commerce
di negara lain sudah menyentuh kisaran 8%–12%. Infrastruktur yang belum maksimal menjadi salah satu kendala pengembangan e-commerce didalam negeri, ditambah dengan umur ketentuan mengenai transaksi dagang elektronik yang masih belia karena baru diluncurkan.Seperti diketahui, pemerintah baru menerbitkan peta jalan e-commerce dan paket kebijakan khusus sektor ini pada awal November 2016.
 
Untuk mempercepat pertumbuhan, lanjut Roy, pemerintah harus segera menelurkan petunjuk pelaksana serta petunjuk teknisnya. Hal ini juga penting untuk menggencarkan penetrasi sektor tersebut. Adapun, pelaku usaha ritel telah melakukan konvergensi sendiri dengan membuka lini bisnis e-commerce agar tidak kehilangan
pasar.
 
“Persaingan harga, peraturan, culture shock ,lifestyle memang jadi tantangan. Akan tetapi, pangsa pasar fisik dan online akan berbeda,” tuturnya. Aprindo menekankan pentingnya memberikan perlindungan kepada e-commerce lokal agar dapat tetap berjalan meski menghadapi persaingan dari e-commerce yang berbasis di luar negeri. Di sisi lain, peta jalan e-commerce mencantumkan tujuh isu yang mesti diselesaikan agar tidak lagi menjadi hambatan.
 
Ketujuh isu tersebut adalah pendidikan dan sumber daya manusia, logistik,perpajakan, perlindungan konsumen, pendanaan, infrastruktur komunikasi, serta keamanan
siber.
 
PENDANAAN ASING
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Keanggotan Organisasi Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Jusuf Adimarta mengatakan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) efektif mendorong perkembangan sektor ini karena banyak pendanaan dari investor asing yang masuk ke Indonesia. Dalam revisi tersebut, porsi kepemilikan asing di sektor ini bervariasi antara 49% hingga 85%.
 
Porsi 49% diperbolehkan antara lain untuk sektor pendukung seperti penyelenggaraan pos dan sektor transportasi yang melibatkan on demand service . Sementara itu, untuk modal ventura diizinkan sampai 85%. Sembari mendorong penetrasi, perlindungan terhadap konsu- men juga perlu diperhatikan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang mesti dipatuhi oleh e-commerce , seperti tidak menjual barang dari black market (BM), harus menyertakan buku panduan berbahasa Indonesia ketika menjual barang kepada konsumen, serta menjual barang yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

More From Makro Ekonomi

  • Ambisi Tito Lampaui Aset Perbankan

    13:34 WIB

    "Hidup itu harus ada target. Setelah tembus Rp6.000 triliun, kami harap market cap bisa melampaui aset perbankan," ucap Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio, Kamis (23/3).

  • PPRO Garap Kertajati

    13:28 WIB

    PT PP Properti Tbk. melalui kerja sama dengan PT BIJB Aerocity Development akan mengembangkan kawasan bisnis seluas 300 hektare di kawasan Bandar Udara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat

  • Bisnis Indonesia Edisi Cetak Senin, 27 Maret 2017 Seksi Market

    01:48 WIB

    Berikut ini adalah ringkasan headlines BISNIS INDONESIA edisi cetak Senin, 27 Maret 2017. Untuk menyimak lebih lanjut, silahkan kunjungi http://epaper.bisnis.com/

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

News Feed

  • Gubernur BI Siap Bersaksi

    Rabu, 29 Maret 2017 - 16:42 WIB

    Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardoo dijadwalkan hadir dalam persidangan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, Kamis (30/3), dalam kapasitasnya sebagai saksi terhadap terdakwa Irman dan Sugoharto, mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

  • Asia Paper Diberi Tenggat 45 Hari

    Rabu, 29 Maret 2017 - 14:05 WIB

    Masa penundaan kewajiban pembayaran utang PT Asia Paper Mills akhirnya disepakati selama 45 hari, jauh dari harapan perseroan selaku debitur, yang mengajukan perpanjangan waktu 180 hari.

  • RI Bersiap Hadapi AS

    Rabu, 29 Maret 2017 - 12:11 WIB

    Indonesia bersiap menghadapi tudingan dumping dan subsidi dari Amerika Serikat atas produk biodiesel Tanah Air, setelah sebelumnya Uni Eropa menyampaikan tuduhan serupa

  • “Koperasi Bisa Menjadi Kekuatan Dahsyat”

    Rabu, 29 Maret 2017 - 11:52 WIB

    Pemerintah sejak awal sepakat menjadikan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) sebagai salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi, dan berupaya terus menumbuhkan pelaku usahanya dengan berbagai kebijakan. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Koperasi dan UKM menjelaskan upaya yang selama ini dilakukan pemerintah untuk koperasi dan UKM. Berikut ini petikan wawancaranya.

  • KKP Bidik Pemilik Kapal Jumbo

    Rabu, 29 Maret 2017 - 10:02 WIB

    Kementerian Kelautan dan Perikanan membidik perusahaan-perusahaan yang menjadi pemilik 16.000 kapal perikanan di atas 30 gros ton lulus sertifikasi hak asasi manusia sebagai parameter penilaian perpanjangan izin usaha.

Load More