Navigasi Bisnis Terpercaya

Kamis 30 Maret 2017
MUNAS REI XV

Pengembang Fokus Bangun Rumah MBR!

Ipak Ayu H Nurcaya Rabu, 30/11/2016 10:08 WIB
“Politik kita memang sedikit naik tensi, tetapi ini wajar dalam suasana pemilihan kepala daerah. Namun, sekarang kita yang di sini fokus saja terus bekerja membuat rumah  untuk rakyat!” Presiden Joko Widodo Kalimat menyampaikan kalimat itu di hadapan ratusan pengembang yang tergabung dalam Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) sebelum membuka Musyawarah Nasional REI XV 2016 di Jakarta, Selasa (29/11).
 
Menurut Kepala Negara, konsolidasi kenegaraan sangat penting dilakukan untukmembentuk negara ini semakin kuat dan dewasa ke depannya. Presiden pun mengapresiasi
terselenggaranya Munas REI sebagai bentuk budaya dialog yang kondusif. Jokowi, sapaan akrab Presiden, menuturkan, pemerintah akan terus membuka komunikasi kepada seluruh pihak bila menyangkut kepentingan masyarakat Indonesia. Dirinya kembali menginstruksikan agar pengembang terus fokus pada pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.
 
“Saya dengar dari Menteri PUPR kalau bac-klog kita masih 11,40 juta unit, ini bukan angka yang ke
cil. Kita harus segera selesaikan,” tegas nya.
 
Menurut Presiden, Indonesia sudah memiliki modal yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2016 tercatat 5,02% dan di prediksi menjadi 5,01% pada kuar tal terakhir tahun ini. Tak hanya itu, inflasi yang pada tahun lalu 3,30% dan diprediksi menjadi 3,50% juga akan menjadi kun ci kemudahan pembangunan se lanjutnya. Di sisi lain, Indonesia juga baru saja berhasil melalui kebijakan pengampunan pajak periode pertama dengan deklarasi Rp3.483 triliun
dan tebusan Rp98,80 triliun.
 
Presiden berharap agar para pengembang memanfaatkan sisa waktu untuk pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak sebab tarif yang diberlakukan masih rendah atau 3%. Saat ini baru 5% dari wajib pajak yang mengikuti program tersebut. Sementara itu, sektor keuangan terus diperkuat, Presiden juga menjanjikan kemudahan dalam
kegiatan pembangunan. Salah satu nya melalui Paket Kebijakan Ekonomi XIII yang memandatkan penyederhanaan perizinan dari sebelumnya 33 izin menjadi 11 izin. Tak hanya itu, waktu perizinan juga di persingkat dari 900 hari menjadi 44 hari.
 
“Saya tahu kita semua menantikan peraturan pemerintahnya. Saya sudah kejar Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi untuk segera menyelesaikannya sehingga Desember nanti bisa rampung. Intinya, pemerintah akan terbuka dengan dialog. Jadi, lebih baik dibicarakan daripada mengeluh di medsos ,” ujar Jokowi.
 
Upaya tersebut, lanjut Presiden, untuk mempercepat penyediaan rumah bagi MBR dengan harga yang terjangkau. Menurut data Badan Pusat Statistik, saat ini ada 3,10 juta rumah tangga yang mempunyai hunian lebih dari satu unit.
 
FOKUS PENGEMBANG
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat REI Eddy Hussy mengatakan, pengembangan hunian bagi MBR akan terus menjadi tujuan asosiasi yang memiliki anggota lebih dari
3.000 pengembang dan tersebar seluruh provinsi. Dari jumlah pengembang sebanyak itu, 80% di antaranya masih memilih segmen menengah bawah sebagai sasaran utama.
 
Akan tetapi, kebijakan penyaluran subsidi dalam bentuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP membutuhkan skema yang lebih luas lagi. Hal itu untuk menunjang kebutuhan masyarakat urban yang memiliki pendapatan menengah atau sekitar Rp4,50 juta–Rp7 juta per bulan dan membutuhkan hunian di sekitar perkotaan.
Meski demikian, Eddy tetap mengapresiasi kinerja pemerintah pusat yang terus mendorong sektor industri properti semakin lebih baik lagi.
 
Dia mengklaim, dalam masa kerjanya sebagai Ketua Umum REI selama 2014–2016, pembangunan rumah MBR mencetak angka 1,10 juta unit atau meningkat dari periode sebelumnya (2010–2013) yang hanya 500.000 unit. “Kami juga apresiasi dengan sejumlah kebijakan penurunan tarif pajak BPHTB dari 5% menjadi 2,50%, dan kami masih menunggu penurunan tarif pajak untuk KIK DIRE yang selama ini di anggap belum kompetitif.”
 
Eddy menjelaskan, pemerintah pusat pun diharapkan terus melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah mengenai hal tersebut sebab dengan tarif kontrak investasi kolektif dana investasi real estat (KIK DIRE) yang rendah bukan berarti mengurangi pendapatan daerah. Dia pun menuturkan, REI akan selalu menjadi mitra terdepan bagi pemerintah dalam mewujudkan industri perumahan dan properti yang baik.
 
Sementara itu, dalam Munas REI XV 2016, Eddy akan segera melepas jabatan sebagai Ketua Umum DPP REI. Menurutnya, siapapun yang terpilih menjadi ketua REI periode 2016–2019 harus mampu melanjutkan iklim organisasi yang kondusif.
 
Tak hanya itu, sebagaimana instruksi Presiden untuk tetap fokus pada pembangunan rumah MBR, ketua umum REI yang baru harus mampu menjadi jembatan antar pelaku
kepentingan industri guna mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

More From Makro Ekonomi

  • Ambisi Tito Lampaui Aset Perbankan

    13:34 WIB

    "Hidup itu harus ada target. Setelah tembus Rp6.000 triliun, kami harap market cap bisa melampaui aset perbankan," ucap Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio, Kamis (23/3).

  • PPRO Garap Kertajati

    13:28 WIB

    PT PP Properti Tbk. melalui kerja sama dengan PT BIJB Aerocity Development akan mengembangkan kawasan bisnis seluas 300 hektare di kawasan Bandar Udara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat

  • Bisnis Indonesia Edisi Cetak Senin, 27 Maret 2017 Seksi Market

    01:48 WIB

    Berikut ini adalah ringkasan headlines BISNIS INDONESIA edisi cetak Senin, 27 Maret 2017. Untuk menyimak lebih lanjut, silahkan kunjungi http://epaper.bisnis.com/

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

News Feed

  • Gubernur BI Siap Bersaksi

    Rabu, 29 Maret 2017 - 16:42 WIB

    Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardoo dijadwalkan hadir dalam persidangan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, Kamis (30/3), dalam kapasitasnya sebagai saksi terhadap terdakwa Irman dan Sugoharto, mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

  • Asia Paper Diberi Tenggat 45 Hari

    Rabu, 29 Maret 2017 - 14:05 WIB

    Masa penundaan kewajiban pembayaran utang PT Asia Paper Mills akhirnya disepakati selama 45 hari, jauh dari harapan perseroan selaku debitur, yang mengajukan perpanjangan waktu 180 hari.

  • RI Bersiap Hadapi AS

    Rabu, 29 Maret 2017 - 12:11 WIB

    Indonesia bersiap menghadapi tudingan dumping dan subsidi dari Amerika Serikat atas produk biodiesel Tanah Air, setelah sebelumnya Uni Eropa menyampaikan tuduhan serupa

  • “Koperasi Bisa Menjadi Kekuatan Dahsyat”

    Rabu, 29 Maret 2017 - 11:52 WIB

    Pemerintah sejak awal sepakat menjadikan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) sebagai salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi, dan berupaya terus menumbuhkan pelaku usahanya dengan berbagai kebijakan. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Koperasi dan UKM menjelaskan upaya yang selama ini dilakukan pemerintah untuk koperasi dan UKM. Berikut ini petikan wawancaranya.

  • KKP Bidik Pemilik Kapal Jumbo

    Rabu, 29 Maret 2017 - 10:02 WIB

    Kementerian Kelautan dan Perikanan membidik perusahaan-perusahaan yang menjadi pemilik 16.000 kapal perikanan di atas 30 gros ton lulus sertifikasi hak asasi manusia sebagai parameter penilaian perpanjangan izin usaha.

Load More