Navigasi Bisnis Terpercaya

Minggu 11 Desember 2016
MUNAS REI XV

Pengembang Fokus Bangun Rumah MBR!

Ipak Ayu H Nurcaya Rabu, 30/11/2016 10:08 WIB
“Politik kita memang sedikit naik tensi, tetapi ini wajar dalam suasana pemilihan kepala daerah. Namun, sekarang kita yang di sini fokus saja terus bekerja membuat rumah  untuk rakyat!” Presiden Joko Widodo Kalimat menyampaikan kalimat itu di hadapan ratusan pengembang yang tergabung dalam Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) sebelum membuka Musyawarah Nasional REI XV 2016 di Jakarta, Selasa (29/11).
 
Menurut Kepala Negara, konsolidasi kenegaraan sangat penting dilakukan untukmembentuk negara ini semakin kuat dan dewasa ke depannya. Presiden pun mengapresiasi
terselenggaranya Munas REI sebagai bentuk budaya dialog yang kondusif. Jokowi, sapaan akrab Presiden, menuturkan, pemerintah akan terus membuka komunikasi kepada seluruh pihak bila menyangkut kepentingan masyarakat Indonesia. Dirinya kembali menginstruksikan agar pengembang terus fokus pada pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.
 
“Saya dengar dari Menteri PUPR kalau bac-klog kita masih 11,40 juta unit, ini bukan angka yang ke
cil. Kita harus segera selesaikan,” tegas nya.
 
Menurut Presiden, Indonesia sudah memiliki modal yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2016 tercatat 5,02% dan di prediksi menjadi 5,01% pada kuar tal terakhir tahun ini. Tak hanya itu, inflasi yang pada tahun lalu 3,30% dan diprediksi menjadi 3,50% juga akan menjadi kun ci kemudahan pembangunan se lanjutnya. Di sisi lain, Indonesia juga baru saja berhasil melalui kebijakan pengampunan pajak periode pertama dengan deklarasi Rp3.483 triliun
dan tebusan Rp98,80 triliun.
 
Presiden berharap agar para pengembang memanfaatkan sisa waktu untuk pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak sebab tarif yang diberlakukan masih rendah atau 3%. Saat ini baru 5% dari wajib pajak yang mengikuti program tersebut. Sementara itu, sektor keuangan terus diperkuat, Presiden juga menjanjikan kemudahan dalam
kegiatan pembangunan. Salah satu nya melalui Paket Kebijakan Ekonomi XIII yang memandatkan penyederhanaan perizinan dari sebelumnya 33 izin menjadi 11 izin. Tak hanya itu, waktu perizinan juga di persingkat dari 900 hari menjadi 44 hari.
 
“Saya tahu kita semua menantikan peraturan pemerintahnya. Saya sudah kejar Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi untuk segera menyelesaikannya sehingga Desember nanti bisa rampung. Intinya, pemerintah akan terbuka dengan dialog. Jadi, lebih baik dibicarakan daripada mengeluh di medsos ,” ujar Jokowi.
 
Upaya tersebut, lanjut Presiden, untuk mempercepat penyediaan rumah bagi MBR dengan harga yang terjangkau. Menurut data Badan Pusat Statistik, saat ini ada 3,10 juta rumah tangga yang mempunyai hunian lebih dari satu unit.
 
FOKUS PENGEMBANG
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat REI Eddy Hussy mengatakan, pengembangan hunian bagi MBR akan terus menjadi tujuan asosiasi yang memiliki anggota lebih dari
3.000 pengembang dan tersebar seluruh provinsi. Dari jumlah pengembang sebanyak itu, 80% di antaranya masih memilih segmen menengah bawah sebagai sasaran utama.
 
Akan tetapi, kebijakan penyaluran subsidi dalam bentuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP membutuhkan skema yang lebih luas lagi. Hal itu untuk menunjang kebutuhan masyarakat urban yang memiliki pendapatan menengah atau sekitar Rp4,50 juta–Rp7 juta per bulan dan membutuhkan hunian di sekitar perkotaan.
Meski demikian, Eddy tetap mengapresiasi kinerja pemerintah pusat yang terus mendorong sektor industri properti semakin lebih baik lagi.
 
Dia mengklaim, dalam masa kerjanya sebagai Ketua Umum REI selama 2014–2016, pembangunan rumah MBR mencetak angka 1,10 juta unit atau meningkat dari periode sebelumnya (2010–2013) yang hanya 500.000 unit. “Kami juga apresiasi dengan sejumlah kebijakan penurunan tarif pajak BPHTB dari 5% menjadi 2,50%, dan kami masih menunggu penurunan tarif pajak untuk KIK DIRE yang selama ini di anggap belum kompetitif.”
 
Eddy menjelaskan, pemerintah pusat pun diharapkan terus melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah mengenai hal tersebut sebab dengan tarif kontrak investasi kolektif dana investasi real estat (KIK DIRE) yang rendah bukan berarti mengurangi pendapatan daerah. Dia pun menuturkan, REI akan selalu menjadi mitra terdepan bagi pemerintah dalam mewujudkan industri perumahan dan properti yang baik.
 
Sementara itu, dalam Munas REI XV 2016, Eddy akan segera melepas jabatan sebagai Ketua Umum DPP REI. Menurutnya, siapapun yang terpilih menjadi ketua REI periode 2016–2019 harus mampu melanjutkan iklim organisasi yang kondusif.
 
Tak hanya itu, sebagaimana instruksi Presiden untuk tetap fokus pada pembangunan rumah MBR, ketua umum REI yang baru harus mampu menjadi jembatan antar pelaku
kepentingan industri guna mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

More From Makro Ekonomi

  • Galang Dana Abadi Via Reksa Dana

    09:42 WIB

    Reksa dana semakin dilirik untuk menggalang dana abadi institusi sosial, kesehatan, keagamaan, hingga pendidikan. Sepanjang tahun ini saja, setidaknya ada empat produk endowment fund baru yang diluncurkan

  • Atraksi yang Belum Kelar

    01:00 WIB

    PT Bumi Resources Tbk. tak pernah berhenti menjadi buah bibir. Ibarat kereta halilintar di Dunia Fantasy Ancol, mungkin begitu gambaran pergerakan harga saham BUMI sejak go public.

  • Emiten Masih Konservatif

    08:30 WIB

    Meski harga minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) mulai rebound, sejumlah emiten masih memasang target konservatif pada 2017

  • Trump Effect Hanya Sementara

    08:45 WIB

    Bursa Efek Indonesia yakin kondisi tertekannya indeks harga saham gabungan akibat Trump Effect tidak akan berlangsung lama

News Feed

  • Data China Terus Membaik

    Sabtu, 10 Desember 2016 - 05:47 WIB

    China kembali membukukan perbaikan dalam data ekonomi terbarunya. Kondisi itu meredakan kekhawatiran terjadinya penurunan ekonomi negara tersebut.

  • Tak Ragu Kejar WP Kakap

    Sabtu, 10 Desember 2016 - 03:42 WIB

    Pemerintah tidak ragu mengejar wajib pajak besar yang belum memanfaatkan program pengampunan pajak. Para wajib pajak kelas kakap atau prominen yang belum mengikuti tax amnesty diminta untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebe lum berakhir pada Maret 2017.

  • Mendambakan Industri Kreatif Kian Kinclong

    Sabtu, 10 Desember 2016 - 01:01 WIB

    Data perkembangan industri kreatif yang dirilis Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Badan Pusat Statistik, pekan ini, semakin memberi keyakinan bahwa industri ini layak dijadikan sebagai salah satu penyokong perekonomian nasional.

  • Indonesia Menang Atas Churchill

    Jum'at, 09 Desember 2016 - 11:00 WIB

    Pemerintah berhasil menyelamatkan uang negara senilai US$1,31 miliar setelah International Centre for Settlement of Investments Disputes (ICSID) menolak gugatan arbitrase Churchill Mining Plc. dan Planet Mining Pty Ltd.

  • CPGT Cari Suntikan Dana Segar

    Jum'at, 09 Desember 2016 - 10:53 WIB

    PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk. memasukkan klausul investor baru dalam rencana perdamaian sebagai sumber pembiayaan dalam proses restrukturisasi utang.

Load More