Navigasi Bisnis Terpercaya

Kamis 30 Maret 2017
KONSOLIDASI PERUSAHAAN

Holding BUMN Maritim Meluncur 2017

Hadijah Alaydrus Rabu, 30/11/2016 10:11 WIB
Kementerian BUMN
JAKARTA — Kementerian BUMN menargetkan pembentukan perusahaan induk atau holding BUMN kemaritiman yang terdiri atas BUMN pelabuhan, perkapalan dan kawasan  industri bisa direalisasikan pada 2017. Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Per- hubungan Kementerian BUMN Pontas Tambunan mengatakan pihaknya tengah mengkaji keterlibatan perusahaan pelat merah dari pelabuhan, perkapalan dan kawasan industri untuk bergabung dalam holding BUMN kemaritiman itu.
 
Dari BUMN pelabuhan, menurutnya, terdiri atas PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, II, III dan IV, BUMN pelayaran terdiri dari PT Perusahaan Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), PT ASDP Indonesia Ferry dan PT Djakarta Lloyd. Untuk BUMN sektor kawasan industri adalah PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan operator kawasan industri pelat merah lainnya.
 
Holding BUMN kemaritiman merupakan bagian dari renca- na pembentukan tujuh holding BUMN di Indonesia. “Kalau 2016 bisa lancar ya 2016, tapi startsemua di 2017 semua bekerjanya,” katanya seusai penandatanganan nota kesepahaman integrated billing system PT Pelindo I, II, III, IV serta enam bank, Selasa (29/11). Pontas memprioritaskan holding BUMN perusahaan tambang bisa dilaksanakan terlebih dahulu. Holding BUMN itu juga membutuhkan persiapan yang matang. Adapun persiapan yang harus dilakukan yaitu penyusunan strategi utama, benchmarking , sosialisasi, termasuk pembahasan dengan pemangku kepentingan.
 
Selain itu, dia menegaskan pihaknya harus menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas. Nantinya, Pontas menyatakan realisasi rencana pengabungan perusahaan pelat merah di sektor maritim juga akan dilandasi PP tersendiri yang terkait dengan pembentukan perusahaan induk BUMN sektor maritim.
 
Saat ini, Kementerian BUMN belum membuat Rancangan Peraturan Pemerintah untuk holding BUMN maritim tersebut. “ Draftnya belum, baru energi dan tambang.” Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Masassya sebelumnya mengata- kan holding BUMN maritim bisa menurunkan biaya logistik kare- na ada efisiensi. Apalagi, lanjutnya, holding itu menggabungkan BUMN pelabuh- an, perkapalan, dan kawasan industri. Namun, dia belum bisa menjelaskan lebih lengkap tentang holding itu dengan alasan masih dalam kajian.
 
SISTEM TERINTEGRASI
Sementara itu, Pontas juga menyatakan implementasi penuh sistem pembayaran terintegrasi atau integrated billing System (IBS) di seluruh pelabuhan milik PT Pelindo I-IV masih menunggu integrasi Indonesia National Single Window (INSW) dan Inaportnet. Saat ini, BUMN pelabuhan melakukan kerja sama meng- integrasikan INSW, Inaportnet  dan proses sistem operasi terminal.
 
“Kalau tidak terintegrasi IBS tidak bisa jalan. Kita satukan seluruh service level agreement . Kita dalam key performance index yang sama,” paparnya. Dia menargetkan proses pembayaran dalam semua jasa pelabuh- an selesai dalam satu menit deng- an menggunakan IBS yang akan diterapkan di semua pelabuhan di bawah operasi BUMN. Dengan integrasi IBS, INSW serta Inaportnet, Pontas yakin pela yanan di pelabuhan dapat lebih cepat lagi sehingga pelanggan diuntungkan.
 
“Pelayanannya akan sama di Belawan, Tanjung Priok, Makassar dan Surabaya,” ungkapnya.
 
Direktur Keuangan PT Pelindo II Iman Rachman mengungkap- kan pihaknya tidak bisa menung- gu INSW selesai atau terintegrasi penuh dengan Inaportnet. Atas dasar itu, dia menuturkan Pelindo I-IV harus menyiapkan prosesnya sejak awal, termasuk kerjasama dengan perbankan nasional. Langkah pengembangan IBS itu dimulai dengan penandata- nganan nota kesepahaman tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Cash Management Dalam Rangka Mendukung Penerapan IBS. MoU itu melibatkan tiga bank BUMN yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan tiga bank swasta yaitu
Bank BCA, Bank CIMB NIAGA dan Bank Bukopin.
 
IBS merupakan program Kementerian BUMN untuk mengintegrasikan Sistem Pelayanan Jasa Kepelabuhan di seluruh pela- buhan BUMN secara online guna mengoptimalkan  biaya logistik. Elvyn G. Masassya juga menga- takan, standardisasi sistem men- cakup IBS dan Inaportnet telah diuji coba di Pelabuhan Tanjung Priok dan  diimplementasikan pula di tiga pelabuhan utama yak- ni Belawan, Tanjung Perak, dan Makassar.
 
“Secara bertahap, IBS akan diterapkan untuk semua jasa layanan, di semua lokasi pelabuhan dan untuk semua pengguna jasa

More From Makro Ekonomi

  • Ambisi Tito Lampaui Aset Perbankan

    13:34 WIB

    "Hidup itu harus ada target. Setelah tembus Rp6.000 triliun, kami harap market cap bisa melampaui aset perbankan," ucap Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio, Kamis (23/3).

  • PPRO Garap Kertajati

    13:28 WIB

    PT PP Properti Tbk. melalui kerja sama dengan PT BIJB Aerocity Development akan mengembangkan kawasan bisnis seluas 300 hektare di kawasan Bandar Udara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat

  • Bisnis Indonesia Edisi Cetak Senin, 27 Maret 2017 Seksi Market

    01:48 WIB

    Berikut ini adalah ringkasan headlines BISNIS INDONESIA edisi cetak Senin, 27 Maret 2017. Untuk menyimak lebih lanjut, silahkan kunjungi http://epaper.bisnis.com/

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

News Feed

  • Gubernur BI Siap Bersaksi

    Rabu, 29 Maret 2017 - 16:42 WIB

    Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardoo dijadwalkan hadir dalam persidangan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, Kamis (30/3), dalam kapasitasnya sebagai saksi terhadap terdakwa Irman dan Sugoharto, mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

  • Asia Paper Diberi Tenggat 45 Hari

    Rabu, 29 Maret 2017 - 14:05 WIB

    Masa penundaan kewajiban pembayaran utang PT Asia Paper Mills akhirnya disepakati selama 45 hari, jauh dari harapan perseroan selaku debitur, yang mengajukan perpanjangan waktu 180 hari.

  • RI Bersiap Hadapi AS

    Rabu, 29 Maret 2017 - 12:11 WIB

    Indonesia bersiap menghadapi tudingan dumping dan subsidi dari Amerika Serikat atas produk biodiesel Tanah Air, setelah sebelumnya Uni Eropa menyampaikan tuduhan serupa

  • “Koperasi Bisa Menjadi Kekuatan Dahsyat”

    Rabu, 29 Maret 2017 - 11:52 WIB

    Pemerintah sejak awal sepakat menjadikan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) sebagai salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi, dan berupaya terus menumbuhkan pelaku usahanya dengan berbagai kebijakan. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Koperasi dan UKM menjelaskan upaya yang selama ini dilakukan pemerintah untuk koperasi dan UKM. Berikut ini petikan wawancaranya.

  • KKP Bidik Pemilik Kapal Jumbo

    Rabu, 29 Maret 2017 - 10:02 WIB

    Kementerian Kelautan dan Perikanan membidik perusahaan-perusahaan yang menjadi pemilik 16.000 kapal perikanan di atas 30 gros ton lulus sertifikasi hak asasi manusia sebagai parameter penilaian perpanjangan izin usaha.

Load More