Navigasi Bisnis Terpercaya

Rabu 25 Januari 2017
SISTEM BUKA TUTUP

Ekspor Kepiting Bertelur Berpeluang Dibuka

Sri Mas Sari Rabu, 30/11/2016 11:16 WIB
Hasil tangkapan nelayan Teluk Jakarta berupa aneka ikan laut dan kepiting rajungan.
JAKARTA — Peluang ekspor kepiting betina bertelur dibuka setelah muncul desakan dari pelaku usaha pada periode tertentu  Pemerintah akan memperbolehkan penangkapan kepiting bertelur itu pada musim tertentu, saat komoditas bernomor pos tarif 0306.24.10.00 itu memiliki nilai ekonomi tinggi. Draf perubahan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1/2015 menyebutkan penangkapan atau pengeluaran kepiting dalam kondisi bertelur diperbolehkan pada awal Desember 2016 hingga akhir Februari 2017 dengan lebar karapas di atas 15 cm.
 
Penangkapan dan pengeluaran (ekspor) kepiting bertelur dilarang kembali pada Maret—November 2017. Pada periode tersebut, hanya kepiting tidak bertelur dengan lebar karapas di atas 15 cm atau berat di atas 350 gram per ekor. Pelaksana Tugas Dirjen Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar menjelaskan, sistem buka tutup (open-close season) dari aspek manajemen sumber daya dapat dilakukan.
 
“Namun, sementara di-review lagi berdasarkan input scientific dan dilihat manfaatnya. Belum final,” jelasnya, Selasa (29/11). Sehari sebelumnya, KKP mengadakan konsultasi publik penyusunan rancangan Permen KP tentang Penangkapan dan Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan, yang menghadirkan para pemang ku kepentingan, mulai dari nelayan, pengepul, eksportir, produsen kepiting kaleng, hingga pemerintah daerah.
 
Dalam pertemuan itu, sebagian besar pelaku usaha menyampaikan agar aturan tersebut mempertimbangkan karakteristik unik setiap daerah. Pelaku usaha juga meminta
pemerintah agar menerapkan sistem buka tutup ketimbang melarang sama sekali. Saat ditanya waktu yang dibutuhkan oleh KKP untuk meninjau dan mempertimbangkan usulan pemangku kepentingan, Zulficar menegaskan, mak simal beberapa pekan lagi keluar.
 
Berbeda dengan kepiting, draf revisi aturan penangkapan dan ekspor lobster dan rajungan masih sama dengan regulasi saat ini. Lobster yang boleh ditangkap dan diekspor harus dalam kondisi tidak bertelur, memiliki panjang karapas di atas 8 cm atau berat di atas 300 gram per ekor. Sementara itu, rajungan yang boleh ditangkap dan diekspor harus dalam kondisi tidak ber telur, memiliki lebar karapas di atas 10 cm atau berat di atas 55 gram per ekor.
 
Ketentuan itu dikecualikan untuk kepentingan pen didikan, penelitian, dan pengembangan.Setiap orang yang telanjur menangkap lobster, kepiting, dan rajungan bertelur  atau berukuran tidak sesuai dengan ketentuan, wajib melepaskannya jika masih hidup. Jika lobster, kepiting, dan rajungan bertelur itu mati, orang tersebut wajib melaporkannya kepada Dirjen Per ikanan Tangkap melalui kepala pelabuhan pang kalan yang tercantum dalam surat izin penangkapan ikan (SIPI).
 
PEMIJAHAN
Peneliti pada Balai Riset Perikanan Perairan Umum Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) KKP Ngurah N. Wiadnyana menjelaskan, penetapan lebar karapas  minimal 15 cm sesungguhnya untuk memberikan kesempatan kepiting bakau untuk melakukan paling tidak sekali pemijahan. Induk betina yang siap memijah yang selama ini tertangkap mempunyai rentanglebar karapas 9,1—17,1 cm dengan berat 170—870 gram per ekor.
 
Pada kondisi banyak makanan, lebar karapas kepiting bakau dapat mencapai 24 cm dengan berat 3,5 kg. “Dulu tidak ada pengendalian. Makin lama makin menurun ukurannya. Produksi juga menurun,” kata Wiadnyana. Di sisi lain, Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron memandang Permen KP No. 1/2015 hanya menekankan aspek  ekologis.
 
Dampak positifnya, akan terjadi keseimbangan sumber daya perikanan ke depan. Namun, dampak negatifnya akan terjadi gejolak sosial ekonomi nelayan. Di sisi lain, kata dia, program pemerintah tentang konservasi perairan sebagai salah satu upaya pemulihan stok sumber daya ikan kurang berjalan. Padahal, konsep itu sangat jitu memulihkan sumber daya ikan tanpa menimbulkan gejolak sosial ekonomi masyarakat.
 
“Kalau melihat masa lalu, memang seperti mobil tanpa rem, bablas. Kemudian melihat Permen ini, semuanya seperti digembok. Bagaimana kalau lebih baik kita izinkan mobil ini jalan, tetapi kita kasih traffic light,” ungkapnya. Dia mengusulkan, sebaiknya Menteri Kelautan dan Perikanan membuat peraturan yang mempertimbangkan tiga aspek sekaligus, yakni ekologis, ekonomi, dan sosial. Anggota Fraksi Partai Demokrat ini berpendapat sistem buka tutup merupakan gagasan yang baik untuk diterapkan.
 

More From Makro Ekonomi

  • OJK Rancang Instrumen Investasi Baru

    07:28 WIB

    Besarnya kebutuhan dana untuk mendorong pembangunan infrastruktur nasional mendorong Otoritas Jasa Keuangan menyusun produk investasi khusus yang diterbitkan oleh manajer investasi untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur publik.

  • Beban Emiten Properti Berpotensi Naik

    07:14 WIB

    Wacana pemerintah menerapkan kebijakan pajak progresif untuk objek lahan diperkirakan dapat mengerek beban emiten properti. Emiten menilai, penerapan pajak progresif bakal membuat biaya pengembangan menjadi lebih tinggi sehingga mengerek harga jual.

  • Reksa Dana Terproteksi Kian Seksi

    07:06 WIB

    Reksa dana terproteksi diproyeksi semakin menarik seiring dengan lampu hijau penggunaan surat utang jangka pendek (medium term notes/MTN) sebagai aset dasar produk investasi tersebut.

  • Jurus Menceker & Mematuk Cuan

    06:58 WIB

    Tahun Monyet Api segera berlalu dan berganti menjadi tahun Ayam Api. Kendati bisnis yang bakal diuntungkan tidak akan jauh berbeda, tetapi ayam merupakan elemen logam sehingga kewaspadaan juga harus ditingkatkan. Pasalnya, elemen logam dan api sering kali tidak harmonis.

News Feed

  • Jangan Cuma Bicara SARA Melulu

    Selasa, 24 Januari 2017 - 11:25 WIB

    Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta perlu memperdalam materi debat calon gubernur dan calon wakil gubernur sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari pembelajaran politik bagi masyarakat.

  • Kreditur Minta Daftar Aset Perusahaan

    Selasa, 24 Januari 2017 - 11:20 WIB

    PT Bank CIMB Niaga Tbk. dan sejumlah kreditur lain meminta PT Kembang Delapan Delapan Multifinance segera menyerahkan daftar aset agar diketahui prospek perusahaan yang tengah dalam PKPU tersebut.

  • Mengawinkan Investasi & Kearifan Lokal

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:55 WIB

    Kala penguasa di negeri ini mulai agresif memetakan pulau-pulau kecil terluar sebagai komoditas penerimaan negara, masyarakat pesisir justru kian tersingkir.

  • Pengusaha Bisa Ajukan Judicial Review

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:42 WIB

    Pemprov DKI mempersilakan pelaku usaha di Jakarta untuk mengajukan judicial review terhadap UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang bila keberatan dengan minimnya jangka penyesuaian lokasi industri kepada Mahkamah Konstitusi.

  • BUMD Dituntut Proaktif

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:24 WIB

    Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia meminta Badan Usaha Milik Daerah proaktif untuk menyertakan laporan keuangan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan.

Load More