Navigasi Bisnis Terpercaya

Kamis 30 Maret 2017
SISTEM BUKA TUTUP

Ekspor Kepiting Bertelur Berpeluang Dibuka

Sri Mas Sari Rabu, 30/11/2016 11:16 WIB
Hasil tangkapan nelayan Teluk Jakarta berupa aneka ikan laut dan kepiting rajungan.
JAKARTA — Peluang ekspor kepiting betina bertelur dibuka setelah muncul desakan dari pelaku usaha pada periode tertentu  Pemerintah akan memperbolehkan penangkapan kepiting bertelur itu pada musim tertentu, saat komoditas bernomor pos tarif 0306.24.10.00 itu memiliki nilai ekonomi tinggi. Draf perubahan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1/2015 menyebutkan penangkapan atau pengeluaran kepiting dalam kondisi bertelur diperbolehkan pada awal Desember 2016 hingga akhir Februari 2017 dengan lebar karapas di atas 15 cm.
 
Penangkapan dan pengeluaran (ekspor) kepiting bertelur dilarang kembali pada Maret—November 2017. Pada periode tersebut, hanya kepiting tidak bertelur dengan lebar karapas di atas 15 cm atau berat di atas 350 gram per ekor. Pelaksana Tugas Dirjen Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar menjelaskan, sistem buka tutup (open-close season) dari aspek manajemen sumber daya dapat dilakukan.
 
“Namun, sementara di-review lagi berdasarkan input scientific dan dilihat manfaatnya. Belum final,” jelasnya, Selasa (29/11). Sehari sebelumnya, KKP mengadakan konsultasi publik penyusunan rancangan Permen KP tentang Penangkapan dan Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan, yang menghadirkan para pemang ku kepentingan, mulai dari nelayan, pengepul, eksportir, produsen kepiting kaleng, hingga pemerintah daerah.
 
Dalam pertemuan itu, sebagian besar pelaku usaha menyampaikan agar aturan tersebut mempertimbangkan karakteristik unik setiap daerah. Pelaku usaha juga meminta
pemerintah agar menerapkan sistem buka tutup ketimbang melarang sama sekali. Saat ditanya waktu yang dibutuhkan oleh KKP untuk meninjau dan mempertimbangkan usulan pemangku kepentingan, Zulficar menegaskan, mak simal beberapa pekan lagi keluar.
 
Berbeda dengan kepiting, draf revisi aturan penangkapan dan ekspor lobster dan rajungan masih sama dengan regulasi saat ini. Lobster yang boleh ditangkap dan diekspor harus dalam kondisi tidak bertelur, memiliki panjang karapas di atas 8 cm atau berat di atas 300 gram per ekor. Sementara itu, rajungan yang boleh ditangkap dan diekspor harus dalam kondisi tidak ber telur, memiliki lebar karapas di atas 10 cm atau berat di atas 55 gram per ekor.
 
Ketentuan itu dikecualikan untuk kepentingan pen didikan, penelitian, dan pengembangan.Setiap orang yang telanjur menangkap lobster, kepiting, dan rajungan bertelur  atau berukuran tidak sesuai dengan ketentuan, wajib melepaskannya jika masih hidup. Jika lobster, kepiting, dan rajungan bertelur itu mati, orang tersebut wajib melaporkannya kepada Dirjen Per ikanan Tangkap melalui kepala pelabuhan pang kalan yang tercantum dalam surat izin penangkapan ikan (SIPI).
 
PEMIJAHAN
Peneliti pada Balai Riset Perikanan Perairan Umum Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) KKP Ngurah N. Wiadnyana menjelaskan, penetapan lebar karapas  minimal 15 cm sesungguhnya untuk memberikan kesempatan kepiting bakau untuk melakukan paling tidak sekali pemijahan. Induk betina yang siap memijah yang selama ini tertangkap mempunyai rentanglebar karapas 9,1—17,1 cm dengan berat 170—870 gram per ekor.
 
Pada kondisi banyak makanan, lebar karapas kepiting bakau dapat mencapai 24 cm dengan berat 3,5 kg. “Dulu tidak ada pengendalian. Makin lama makin menurun ukurannya. Produksi juga menurun,” kata Wiadnyana. Di sisi lain, Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron memandang Permen KP No. 1/2015 hanya menekankan aspek  ekologis.
 
Dampak positifnya, akan terjadi keseimbangan sumber daya perikanan ke depan. Namun, dampak negatifnya akan terjadi gejolak sosial ekonomi nelayan. Di sisi lain, kata dia, program pemerintah tentang konservasi perairan sebagai salah satu upaya pemulihan stok sumber daya ikan kurang berjalan. Padahal, konsep itu sangat jitu memulihkan sumber daya ikan tanpa menimbulkan gejolak sosial ekonomi masyarakat.
 
“Kalau melihat masa lalu, memang seperti mobil tanpa rem, bablas. Kemudian melihat Permen ini, semuanya seperti digembok. Bagaimana kalau lebih baik kita izinkan mobil ini jalan, tetapi kita kasih traffic light,” ungkapnya. Dia mengusulkan, sebaiknya Menteri Kelautan dan Perikanan membuat peraturan yang mempertimbangkan tiga aspek sekaligus, yakni ekologis, ekonomi, dan sosial. Anggota Fraksi Partai Demokrat ini berpendapat sistem buka tutup merupakan gagasan yang baik untuk diterapkan.
 

More From Makro Ekonomi

  • Ambisi Tito Lampaui Aset Perbankan

    13:34 WIB

    "Hidup itu harus ada target. Setelah tembus Rp6.000 triliun, kami harap market cap bisa melampaui aset perbankan," ucap Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio, Kamis (23/3).

  • PPRO Garap Kertajati

    13:28 WIB

    PT PP Properti Tbk. melalui kerja sama dengan PT BIJB Aerocity Development akan mengembangkan kawasan bisnis seluas 300 hektare di kawasan Bandar Udara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat

  • Bisnis Indonesia Edisi Cetak Senin, 27 Maret 2017 Seksi Market

    01:48 WIB

    Berikut ini adalah ringkasan headlines BISNIS INDONESIA edisi cetak Senin, 27 Maret 2017. Untuk menyimak lebih lanjut, silahkan kunjungi http://epaper.bisnis.com/

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

News Feed

  • Gubernur BI Siap Bersaksi

    Rabu, 29 Maret 2017 - 16:42 WIB

    Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardoo dijadwalkan hadir dalam persidangan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, Kamis (30/3), dalam kapasitasnya sebagai saksi terhadap terdakwa Irman dan Sugoharto, mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

  • Asia Paper Diberi Tenggat 45 Hari

    Rabu, 29 Maret 2017 - 14:05 WIB

    Masa penundaan kewajiban pembayaran utang PT Asia Paper Mills akhirnya disepakati selama 45 hari, jauh dari harapan perseroan selaku debitur, yang mengajukan perpanjangan waktu 180 hari.

  • RI Bersiap Hadapi AS

    Rabu, 29 Maret 2017 - 12:11 WIB

    Indonesia bersiap menghadapi tudingan dumping dan subsidi dari Amerika Serikat atas produk biodiesel Tanah Air, setelah sebelumnya Uni Eropa menyampaikan tuduhan serupa

  • “Koperasi Bisa Menjadi Kekuatan Dahsyat”

    Rabu, 29 Maret 2017 - 11:52 WIB

    Pemerintah sejak awal sepakat menjadikan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) sebagai salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi, dan berupaya terus menumbuhkan pelaku usahanya dengan berbagai kebijakan. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Koperasi dan UKM menjelaskan upaya yang selama ini dilakukan pemerintah untuk koperasi dan UKM. Berikut ini petikan wawancaranya.

  • KKP Bidik Pemilik Kapal Jumbo

    Rabu, 29 Maret 2017 - 10:02 WIB

    Kementerian Kelautan dan Perikanan membidik perusahaan-perusahaan yang menjadi pemilik 16.000 kapal perikanan di atas 30 gros ton lulus sertifikasi hak asasi manusia sebagai parameter penilaian perpanjangan izin usaha.

Load More