Navigasi Bisnis Terpercaya

Rabu 25 Januari 2017
SNI WAJIB KENDARAAN

Alat Penunjang Keselamatan Jadi Prioritas

Tegar Arief Rabu, 30/11/2016 11:20 WIB
Aktivitas manufaktur otomotif di AS.
JAKARTA — Kementerian Perindustrian akan memprioritaskan penerapan standar nasional Indonesia (SNI) wajib terhadap perlengkapan yang menunjang keselamatan ken-
daraan bermotor. Perlengkapan yang dimaksud antara lain komponen pengereman, speedometer , dankomponen spion. Ini merupakan tindaklajut dari permintaan Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM) yang meminta cakupan SNI diperluas. Namun Kementerian Perindustrian menilai wajib SNI ini akan dilakukan secara bertahap.
 
“Tidak mungkin langsung tiba-tiba diwajibkan. Karena harus berhitung, bisa atau tidak barang itu diproduksi lokal? Kalau bisa bagaimana kualitasnya, maka harus bertahap,” kata Direktur Industri Maritim, Alat Trans portasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian Yan Sibarang kepada Bisnis , Selasa (29/11).
 
Saat ini, sejumlah komponen dan peralatan yang menempel dalam kendaraan bermotor memang telah memiliki SNI. Namun ada banyak komponen yang masih belum  menggunakan standardisasi, termasuk komponen yang menunjang keselamatan. Dia menambahkan, speedometer memang menjadi salah satu komponen yang terabaikan. Banyak pihak menilai alat ini tidak penting dan tidak perlu dilakukan penerapan SNI wajib. Namun menurutnya, speedometer merupakan salah satu kunci  penting dalam penggunaan kendaraan.
 
Dari data yang dirilis Badan Standardisasi Nasional (BSN), penerapan SNI untuk sektor keamanan berkendara memang masih minim. Sejauh ini, SNI wajib untuk sepeda  motor hanya diterapkan untuk helm, jaket, sarung tangan, aki, minyak pelumas, ban, pelek, karet pegangan stang, dan kaca spion. Adapun SNI untuk mobil adalah  penghapus kaca, aki, kaca pengaman, kaca spion, ban, dan lampu utama. “Kami akan susun, intinya faktor keselamatan ini akan menjadi prioritas untuk diatur,” imbuhnya.
 
Pemerintah akan melakukan inventarisasi dan pengukuran kualitas komponen yang di- produksi oleh industri lokal. Artinya, jika memang industri dalam negeri mampu menghasilkan produk yang berkua- litas maka penerapan SNI akan dilakukan secara wajib.
 
PENGENDALIAN IMPORTASI
Pasalnya, penerapan SNI wajib akan mampu mengendalikan importasi produk, terutama peralatan yang bisa diproduksi di dalam negeri. Selama ini, salah satu penyebab maraknya komponen impor adalah minimnya penggunaan label SNI. “Komponen yang menyangkut keselamatan ini, industrinya sudah ada dan memang wajib untuk dilindungi.” Di sisi lain, Yan mengakui minimnya peng- awasan menjadi penyebab maraknya produk impor – baik legal maupun illegal – yang tidak menggunakan label SNI. 
 
Menurutnya, kewenangan untuk mengendalikan ini ada pada Kementerian Perdagangan dan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Ketua Umum GIAMM Hamdani  Dzulkarnaen sebelumnya meminta kepada pemerintah untuk menambah cakupan penerapan SNI untuk komponen penunjang keselamatan, ter-uta ma kendaraan roda dua.
 
Dia menjelaskan, ada dua faktor yang menjadi alasan pelaku industri meminta adanya pemberlakuan SNI di komponen pengereman ini. Pertama alasan keselamatan, dan kedua karena banyaknya produk rem asal China dengan standar rendah yang masuk ke pasar domestik. “Kami dari industri komponen menilai SNI untuk kendaraan perlu dilakukan pembaruan, terutama yang mencakup faktor keselamatan,” kata dia.

More From Makro Ekonomi

  • OJK Rancang Instrumen Investasi Baru

    07:28 WIB

    Besarnya kebutuhan dana untuk mendorong pembangunan infrastruktur nasional mendorong Otoritas Jasa Keuangan menyusun produk investasi khusus yang diterbitkan oleh manajer investasi untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur publik.

  • Beban Emiten Properti Berpotensi Naik

    07:14 WIB

    Wacana pemerintah menerapkan kebijakan pajak progresif untuk objek lahan diperkirakan dapat mengerek beban emiten properti. Emiten menilai, penerapan pajak progresif bakal membuat biaya pengembangan menjadi lebih tinggi sehingga mengerek harga jual.

  • Reksa Dana Terproteksi Kian Seksi

    07:06 WIB

    Reksa dana terproteksi diproyeksi semakin menarik seiring dengan lampu hijau penggunaan surat utang jangka pendek (medium term notes/MTN) sebagai aset dasar produk investasi tersebut.

  • Jurus Menceker & Mematuk Cuan

    06:58 WIB

    Tahun Monyet Api segera berlalu dan berganti menjadi tahun Ayam Api. Kendati bisnis yang bakal diuntungkan tidak akan jauh berbeda, tetapi ayam merupakan elemen logam sehingga kewaspadaan juga harus ditingkatkan. Pasalnya, elemen logam dan api sering kali tidak harmonis.

News Feed

  • Jangan Cuma Bicara SARA Melulu

    Selasa, 24 Januari 2017 - 11:25 WIB

    Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta perlu memperdalam materi debat calon gubernur dan calon wakil gubernur sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari pembelajaran politik bagi masyarakat.

  • Kreditur Minta Daftar Aset Perusahaan

    Selasa, 24 Januari 2017 - 11:20 WIB

    PT Bank CIMB Niaga Tbk. dan sejumlah kreditur lain meminta PT Kembang Delapan Delapan Multifinance segera menyerahkan daftar aset agar diketahui prospek perusahaan yang tengah dalam PKPU tersebut.

  • Mengawinkan Investasi & Kearifan Lokal

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:55 WIB

    Kala penguasa di negeri ini mulai agresif memetakan pulau-pulau kecil terluar sebagai komoditas penerimaan negara, masyarakat pesisir justru kian tersingkir.

  • Pengusaha Bisa Ajukan Judicial Review

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:42 WIB

    Pemprov DKI mempersilakan pelaku usaha di Jakarta untuk mengajukan judicial review terhadap UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang bila keberatan dengan minimnya jangka penyesuaian lokasi industri kepada Mahkamah Konstitusi.

  • BUMD Dituntut Proaktif

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:24 WIB

    Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia meminta Badan Usaha Milik Daerah proaktif untuk menyertakan laporan keuangan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan.

Load More