Navigasi Bisnis Terpercaya

Minggu 11 Desember 2016
SNI WAJIB KENDARAAN

Alat Penunjang Keselamatan Jadi Prioritas

Tegar Arief Rabu, 30/11/2016 11:20 WIB
Aktivitas manufaktur otomotif di AS.
JAKARTA — Kementerian Perindustrian akan memprioritaskan penerapan standar nasional Indonesia (SNI) wajib terhadap perlengkapan yang menunjang keselamatan ken-
daraan bermotor. Perlengkapan yang dimaksud antara lain komponen pengereman, speedometer , dankomponen spion. Ini merupakan tindaklajut dari permintaan Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM) yang meminta cakupan SNI diperluas. Namun Kementerian Perindustrian menilai wajib SNI ini akan dilakukan secara bertahap.
 
“Tidak mungkin langsung tiba-tiba diwajibkan. Karena harus berhitung, bisa atau tidak barang itu diproduksi lokal? Kalau bisa bagaimana kualitasnya, maka harus bertahap,” kata Direktur Industri Maritim, Alat Trans portasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian Yan Sibarang kepada Bisnis , Selasa (29/11).
 
Saat ini, sejumlah komponen dan peralatan yang menempel dalam kendaraan bermotor memang telah memiliki SNI. Namun ada banyak komponen yang masih belum  menggunakan standardisasi, termasuk komponen yang menunjang keselamatan. Dia menambahkan, speedometer memang menjadi salah satu komponen yang terabaikan. Banyak pihak menilai alat ini tidak penting dan tidak perlu dilakukan penerapan SNI wajib. Namun menurutnya, speedometer merupakan salah satu kunci  penting dalam penggunaan kendaraan.
 
Dari data yang dirilis Badan Standardisasi Nasional (BSN), penerapan SNI untuk sektor keamanan berkendara memang masih minim. Sejauh ini, SNI wajib untuk sepeda  motor hanya diterapkan untuk helm, jaket, sarung tangan, aki, minyak pelumas, ban, pelek, karet pegangan stang, dan kaca spion. Adapun SNI untuk mobil adalah  penghapus kaca, aki, kaca pengaman, kaca spion, ban, dan lampu utama. “Kami akan susun, intinya faktor keselamatan ini akan menjadi prioritas untuk diatur,” imbuhnya.
 
Pemerintah akan melakukan inventarisasi dan pengukuran kualitas komponen yang di- produksi oleh industri lokal. Artinya, jika memang industri dalam negeri mampu menghasilkan produk yang berkua- litas maka penerapan SNI akan dilakukan secara wajib.
 
PENGENDALIAN IMPORTASI
Pasalnya, penerapan SNI wajib akan mampu mengendalikan importasi produk, terutama peralatan yang bisa diproduksi di dalam negeri. Selama ini, salah satu penyebab maraknya komponen impor adalah minimnya penggunaan label SNI. “Komponen yang menyangkut keselamatan ini, industrinya sudah ada dan memang wajib untuk dilindungi.” Di sisi lain, Yan mengakui minimnya peng- awasan menjadi penyebab maraknya produk impor – baik legal maupun illegal – yang tidak menggunakan label SNI. 
 
Menurutnya, kewenangan untuk mengendalikan ini ada pada Kementerian Perdagangan dan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Ketua Umum GIAMM Hamdani  Dzulkarnaen sebelumnya meminta kepada pemerintah untuk menambah cakupan penerapan SNI untuk komponen penunjang keselamatan, ter-uta ma kendaraan roda dua.
 
Dia menjelaskan, ada dua faktor yang menjadi alasan pelaku industri meminta adanya pemberlakuan SNI di komponen pengereman ini. Pertama alasan keselamatan, dan kedua karena banyaknya produk rem asal China dengan standar rendah yang masuk ke pasar domestik. “Kami dari industri komponen menilai SNI untuk kendaraan perlu dilakukan pembaruan, terutama yang mencakup faktor keselamatan,” kata dia.

More From Makro Ekonomi

  • Galang Dana Abadi Via Reksa Dana

    09:42 WIB

    Reksa dana semakin dilirik untuk menggalang dana abadi institusi sosial, kesehatan, keagamaan, hingga pendidikan. Sepanjang tahun ini saja, setidaknya ada empat produk endowment fund baru yang diluncurkan

  • Atraksi yang Belum Kelar

    01:00 WIB

    PT Bumi Resources Tbk. tak pernah berhenti menjadi buah bibir. Ibarat kereta halilintar di Dunia Fantasy Ancol, mungkin begitu gambaran pergerakan harga saham BUMI sejak go public.

  • Emiten Masih Konservatif

    08:30 WIB

    Meski harga minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) mulai rebound, sejumlah emiten masih memasang target konservatif pada 2017

  • Trump Effect Hanya Sementara

    08:45 WIB

    Bursa Efek Indonesia yakin kondisi tertekannya indeks harga saham gabungan akibat Trump Effect tidak akan berlangsung lama

News Feed

  • Data China Terus Membaik

    Sabtu, 10 Desember 2016 - 05:47 WIB

    China kembali membukukan perbaikan dalam data ekonomi terbarunya. Kondisi itu meredakan kekhawatiran terjadinya penurunan ekonomi negara tersebut.

  • Tak Ragu Kejar WP Kakap

    Sabtu, 10 Desember 2016 - 03:42 WIB

    Pemerintah tidak ragu mengejar wajib pajak besar yang belum memanfaatkan program pengampunan pajak. Para wajib pajak kelas kakap atau prominen yang belum mengikuti tax amnesty diminta untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebe lum berakhir pada Maret 2017.

  • Mendambakan Industri Kreatif Kian Kinclong

    Sabtu, 10 Desember 2016 - 01:01 WIB

    Data perkembangan industri kreatif yang dirilis Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Badan Pusat Statistik, pekan ini, semakin memberi keyakinan bahwa industri ini layak dijadikan sebagai salah satu penyokong perekonomian nasional.

  • Indonesia Menang Atas Churchill

    Jum'at, 09 Desember 2016 - 11:00 WIB

    Pemerintah berhasil menyelamatkan uang negara senilai US$1,31 miliar setelah International Centre for Settlement of Investments Disputes (ICSID) menolak gugatan arbitrase Churchill Mining Plc. dan Planet Mining Pty Ltd.

  • CPGT Cari Suntikan Dana Segar

    Jum'at, 09 Desember 2016 - 10:53 WIB

    PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk. memasukkan klausul investor baru dalam rencana perdamaian sebagai sumber pembiayaan dalam proses restrukturisasi utang.

Load More