Navigasi Bisnis Terpercaya

Kamis 30 Maret 2017
SNI WAJIB KENDARAAN

Alat Penunjang Keselamatan Jadi Prioritas

Tegar Arief Rabu, 30/11/2016 11:20 WIB
Aktivitas manufaktur otomotif di AS.
JAKARTA — Kementerian Perindustrian akan memprioritaskan penerapan standar nasional Indonesia (SNI) wajib terhadap perlengkapan yang menunjang keselamatan ken-
daraan bermotor. Perlengkapan yang dimaksud antara lain komponen pengereman, speedometer , dankomponen spion. Ini merupakan tindaklajut dari permintaan Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM) yang meminta cakupan SNI diperluas. Namun Kementerian Perindustrian menilai wajib SNI ini akan dilakukan secara bertahap.
 
“Tidak mungkin langsung tiba-tiba diwajibkan. Karena harus berhitung, bisa atau tidak barang itu diproduksi lokal? Kalau bisa bagaimana kualitasnya, maka harus bertahap,” kata Direktur Industri Maritim, Alat Trans portasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian Yan Sibarang kepada Bisnis , Selasa (29/11).
 
Saat ini, sejumlah komponen dan peralatan yang menempel dalam kendaraan bermotor memang telah memiliki SNI. Namun ada banyak komponen yang masih belum  menggunakan standardisasi, termasuk komponen yang menunjang keselamatan. Dia menambahkan, speedometer memang menjadi salah satu komponen yang terabaikan. Banyak pihak menilai alat ini tidak penting dan tidak perlu dilakukan penerapan SNI wajib. Namun menurutnya, speedometer merupakan salah satu kunci  penting dalam penggunaan kendaraan.
 
Dari data yang dirilis Badan Standardisasi Nasional (BSN), penerapan SNI untuk sektor keamanan berkendara memang masih minim. Sejauh ini, SNI wajib untuk sepeda  motor hanya diterapkan untuk helm, jaket, sarung tangan, aki, minyak pelumas, ban, pelek, karet pegangan stang, dan kaca spion. Adapun SNI untuk mobil adalah  penghapus kaca, aki, kaca pengaman, kaca spion, ban, dan lampu utama. “Kami akan susun, intinya faktor keselamatan ini akan menjadi prioritas untuk diatur,” imbuhnya.
 
Pemerintah akan melakukan inventarisasi dan pengukuran kualitas komponen yang di- produksi oleh industri lokal. Artinya, jika memang industri dalam negeri mampu menghasilkan produk yang berkua- litas maka penerapan SNI akan dilakukan secara wajib.
 
PENGENDALIAN IMPORTASI
Pasalnya, penerapan SNI wajib akan mampu mengendalikan importasi produk, terutama peralatan yang bisa diproduksi di dalam negeri. Selama ini, salah satu penyebab maraknya komponen impor adalah minimnya penggunaan label SNI. “Komponen yang menyangkut keselamatan ini, industrinya sudah ada dan memang wajib untuk dilindungi.” Di sisi lain, Yan mengakui minimnya peng- awasan menjadi penyebab maraknya produk impor – baik legal maupun illegal – yang tidak menggunakan label SNI. 
 
Menurutnya, kewenangan untuk mengendalikan ini ada pada Kementerian Perdagangan dan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Ketua Umum GIAMM Hamdani  Dzulkarnaen sebelumnya meminta kepada pemerintah untuk menambah cakupan penerapan SNI untuk komponen penunjang keselamatan, ter-uta ma kendaraan roda dua.
 
Dia menjelaskan, ada dua faktor yang menjadi alasan pelaku industri meminta adanya pemberlakuan SNI di komponen pengereman ini. Pertama alasan keselamatan, dan kedua karena banyaknya produk rem asal China dengan standar rendah yang masuk ke pasar domestik. “Kami dari industri komponen menilai SNI untuk kendaraan perlu dilakukan pembaruan, terutama yang mencakup faktor keselamatan,” kata dia.

More From Makro Ekonomi

  • Ambisi Tito Lampaui Aset Perbankan

    13:34 WIB

    "Hidup itu harus ada target. Setelah tembus Rp6.000 triliun, kami harap market cap bisa melampaui aset perbankan," ucap Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio, Kamis (23/3).

  • PPRO Garap Kertajati

    13:28 WIB

    PT PP Properti Tbk. melalui kerja sama dengan PT BIJB Aerocity Development akan mengembangkan kawasan bisnis seluas 300 hektare di kawasan Bandar Udara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat

  • Bisnis Indonesia Edisi Cetak Senin, 27 Maret 2017 Seksi Market

    01:48 WIB

    Berikut ini adalah ringkasan headlines BISNIS INDONESIA edisi cetak Senin, 27 Maret 2017. Untuk menyimak lebih lanjut, silahkan kunjungi http://epaper.bisnis.com/

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

News Feed

  • Gubernur BI Siap Bersaksi

    Rabu, 29 Maret 2017 - 16:42 WIB

    Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardoo dijadwalkan hadir dalam persidangan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, Kamis (30/3), dalam kapasitasnya sebagai saksi terhadap terdakwa Irman dan Sugoharto, mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

  • Asia Paper Diberi Tenggat 45 Hari

    Rabu, 29 Maret 2017 - 14:05 WIB

    Masa penundaan kewajiban pembayaran utang PT Asia Paper Mills akhirnya disepakati selama 45 hari, jauh dari harapan perseroan selaku debitur, yang mengajukan perpanjangan waktu 180 hari.

  • RI Bersiap Hadapi AS

    Rabu, 29 Maret 2017 - 12:11 WIB

    Indonesia bersiap menghadapi tudingan dumping dan subsidi dari Amerika Serikat atas produk biodiesel Tanah Air, setelah sebelumnya Uni Eropa menyampaikan tuduhan serupa

  • “Koperasi Bisa Menjadi Kekuatan Dahsyat”

    Rabu, 29 Maret 2017 - 11:52 WIB

    Pemerintah sejak awal sepakat menjadikan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) sebagai salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi, dan berupaya terus menumbuhkan pelaku usahanya dengan berbagai kebijakan. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Koperasi dan UKM menjelaskan upaya yang selama ini dilakukan pemerintah untuk koperasi dan UKM. Berikut ini petikan wawancaranya.

  • KKP Bidik Pemilik Kapal Jumbo

    Rabu, 29 Maret 2017 - 10:02 WIB

    Kementerian Kelautan dan Perikanan membidik perusahaan-perusahaan yang menjadi pemilik 16.000 kapal perikanan di atas 30 gros ton lulus sertifikasi hak asasi manusia sebagai parameter penilaian perpanjangan izin usaha.

Load More