Navigasi Bisnis Terpercaya

Rabu 25 Januari 2017
KENDALI PRESIDEN AS

Ketika Politik, Bisnis, & Keluarga Berbaur

Yustinus Andri DP Jum'at, 02/12/2016 11:02 WIB
Donald Trump.

Sejarah mencatat, Amerika Serikat hampir belum pernah merasakan situasi, ketika presidennya masih memiliki kendali atas bisnis pribadinya saat menjabat. Namun, catatan sejarah itu bisa jadi berubah, ketika Donald Trump memimpin Negeri Paman Sam.

Pasalnya, dalam proses transisi yang masih berjalan hingga saat ini, presiden terpilih ke-45 AS ini memilih untuk mewariskan bisnisnya kepada sanak saudaranya.

Seperti diketahui, Trump melibatkan putrinya Ivanka dan menantunya Jared Kushner serta dua putranya Donald Jr. dan Eric dalam proses transisi.

Baik Ivanka, Donald Jr maupun Eric digadang-gadang akan mewarisi tampuk kepemimpinan di Trump Organization Inc.

Sejumlah pihak menyarankan agar Sang Raja Properti itu menyerahkan bisnis kepada orang lain di luar keluarga agar tak terjadi konflik kepentingan. Namun, dia menegaskan akan memegang teguh independensi dan tidak akan menarik kepentingan bisnis di Gedung Putih.

“Saya berjanji untuk memegang teguh hukum federal AS. Saya tidak akan memiliki konflik kepentingan,” katanya, seperti dikutip Bloomberg, Kamis (1/12).

Akan tetapi, keputusan tersebut tetap diragukan oleh para pengamat. Richard Painter, Kepala Pengacara George W. Bush mengatakan, jika Trump hanya melimpahkan kepemimpinan bisnisnya ke anakanaknya, tidak ada jamina terjadi konflik kepentingan.

Hal yang sama pun diungkapkan oleh Norman Eisen, salah satu penasihat Barack Obama. Dia menegaskan Trump harus menyerahkan bisnisnya ke orang lain di luar lingkaran keluarga.

Kebijakan inilah yang membuat hampir setiap negara yang menganut sistem demokrasi, melarang pejabat terpilih menggunakan jabatannya untuk mendukung kepentingan bisnis pribadi mereka. Persoalannya, situasi yang melanda Trump ini belum pernah dialami oleh AS.

Situasi ini sebenarnya pernah dialami mantan wakil presiden AS Richard B. Cheney. Akan tetapi, Cheney memilih untuk melepas secara sukarela bisnisnya ke orang lain, dan bukan ke keluarganya. Kebijakan itu sebagai ‘kepercayaan buta’.

Menarik apabila kondisi yang dialami oleh AS dan Trump ini disandingkan dengan situasi yang dialami oleh mantan Presiden Indonesia Soeharto selama masa kepemimpinannya. Keduanya memiliki kesamaan, yakni memilih untuk menyerahkan bisnisnya ke keluarga, pada saat dirinya menjadi pemimpin negara.

Akan tetapi, dalam melihat kesamaan kebijakan antara Trump dan Soeharto, ada baiknya jika kita melihat pelajaran apa yang bisa diambil ketika kepentingan bisnis, keluarga dan politik saling beririsan dan berkaitan erat.

Seperti diketahui, pada semester pertama pemerintahannya, Soeharto memilih untuk menggenjot ekonomi dengan mengeksplorasi kelebihan sumber daya alam Indonesia, mendorong badan usaha milik negara dan menerapkan kebijakan makroekonomi yang cenderung pragmatis.

Namun, dalam perjalanan Soerharto dengan kekuatan politiknya mulai menempatkan kerabat dan anak-anaknya ke dalam sejumlah bisnis yang beririsan dengan program pemerintah. Anak perempuannya Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut diberikan wewenang untuk mengoperasikan sejumlah proyek jalan tol. Sementara itu, Hutomo Mandala Putra alias Tommy diberikan hak mengendalikan monopoli atas ekspor dan produksi cengkeh.

Sepupunya Sudwikatmono juga diberikan hak untuk mengendalikan impor film. Adapun saudara tiri Probosutedjo berhak mengendalikan sejumlah bisnis di sektor perbankan.

Prabowo, menantunya yang juga menjabat sebagai perwira militer pun turut ‘kecipratan’. Saudara kandung Prabowo yakni Hashim Djojohadikusumo, yang merupakan pebisnis kelas kakap, disinyalir memperoleh akses yang sangat luas di bawah Orde Baru.

LEBIH TENANG

Dalam situasi ini, baik Trump dan Soeharto memiliki pemikiran yang hampir sama. Mereka merasa lebih aman memberikan kendali bisnis kepada keluarga sendiri. Keduanya berdalih, merasa lebih percaya dan tenang apabila keluarganya sendiri yang menjalankan bisnis.

Namun, masa kepemimpinan Soeharto di Indonesia, setidaknya akan menyediakan tiga pelajaran mengapa bisnis keluarga dan politik presiden adalah lebih dari sekadar nepotisme dan persepsi keadilan.

Pertama, Indonesia dan AS samasama memiliki persoalan dalam efisiensi dana infrastruktur. Di bawah Soeharto, sejumlah proyek infrastruktur seperti tol justru memberikan keuntungan yang besar kepada anggota keluarga yang mengoperasikan, seperti Tutut dibandingkan ke negara. Tak ayal, jika pada era 1990-an masyarakat Indonesia sering menyebut sebuah proyek infrastruktur dengan menyandingkan nama kerabat Soeharto di dalamnya, seperti “itu jalan tol Tutut”.

Kedua, pejabat menjadi buta untuk mengidentifikasikan aksi korupsi yang dilakukan dirinya dan kerabat. Hal itu lah yang secara otomatis menggerogoti legitimasi dan kekuasaan dari Soeharto secara perlahan.

Ketiga, sikap pilih kasih Soeharto terhadap keluarganya mengirimkan sinyal yang mengerikan ke pasar internasional, khususnya selama masa ketidakpastian ekonomi. Akibatnya Indonesia tak dapat menampik gelombang krisis ekonomi pada 1997. Kepercayaan investor asing pun terus tergerus.

Situasi yang melanda Soeharto dan keluarganya itu berpeluang terjadi pula kepada Trump. Pasalnya, secara natural, unsur nepotisme akan sulit untuk dilepaskan jika kepentingan keluarga terbawa terlalu jauh dalam politik bernegara. (Bloomberg/Washington Post)

More From Makro Ekonomi

  • OJK Rancang Instrumen Investasi Baru

    07:28 WIB

    Besarnya kebutuhan dana untuk mendorong pembangunan infrastruktur nasional mendorong Otoritas Jasa Keuangan menyusun produk investasi khusus yang diterbitkan oleh manajer investasi untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur publik.

  • Beban Emiten Properti Berpotensi Naik

    07:14 WIB

    Wacana pemerintah menerapkan kebijakan pajak progresif untuk objek lahan diperkirakan dapat mengerek beban emiten properti. Emiten menilai, penerapan pajak progresif bakal membuat biaya pengembangan menjadi lebih tinggi sehingga mengerek harga jual.

  • Reksa Dana Terproteksi Kian Seksi

    07:06 WIB

    Reksa dana terproteksi diproyeksi semakin menarik seiring dengan lampu hijau penggunaan surat utang jangka pendek (medium term notes/MTN) sebagai aset dasar produk investasi tersebut.

  • Jurus Menceker & Mematuk Cuan

    06:58 WIB

    Tahun Monyet Api segera berlalu dan berganti menjadi tahun Ayam Api. Kendati bisnis yang bakal diuntungkan tidak akan jauh berbeda, tetapi ayam merupakan elemen logam sehingga kewaspadaan juga harus ditingkatkan. Pasalnya, elemen logam dan api sering kali tidak harmonis.

News Feed

  • Jangan Cuma Bicara SARA Melulu

    Selasa, 24 Januari 2017 - 11:25 WIB

    Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta perlu memperdalam materi debat calon gubernur dan calon wakil gubernur sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari pembelajaran politik bagi masyarakat.

  • Kreditur Minta Daftar Aset Perusahaan

    Selasa, 24 Januari 2017 - 11:20 WIB

    PT Bank CIMB Niaga Tbk. dan sejumlah kreditur lain meminta PT Kembang Delapan Delapan Multifinance segera menyerahkan daftar aset agar diketahui prospek perusahaan yang tengah dalam PKPU tersebut.

  • Mengawinkan Investasi & Kearifan Lokal

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:55 WIB

    Kala penguasa di negeri ini mulai agresif memetakan pulau-pulau kecil terluar sebagai komoditas penerimaan negara, masyarakat pesisir justru kian tersingkir.

  • Pengusaha Bisa Ajukan Judicial Review

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:42 WIB

    Pemprov DKI mempersilakan pelaku usaha di Jakarta untuk mengajukan judicial review terhadap UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang bila keberatan dengan minimnya jangka penyesuaian lokasi industri kepada Mahkamah Konstitusi.

  • BUMD Dituntut Proaktif

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:24 WIB

    Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia meminta Badan Usaha Milik Daerah proaktif untuk menyertakan laporan keuangan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan.

Load More