Navigasi Bisnis Terpercaya

Kamis 30 Maret 2017
KENDALI PRESIDEN AS

Ketika Politik, Bisnis, & Keluarga Berbaur

Yustinus Andri DP Jum'at, 02/12/2016 11:02 WIB
Donald Trump.

Sejarah mencatat, Amerika Serikat hampir belum pernah merasakan situasi, ketika presidennya masih memiliki kendali atas bisnis pribadinya saat menjabat. Namun, catatan sejarah itu bisa jadi berubah, ketika Donald Trump memimpin Negeri Paman Sam.

Pasalnya, dalam proses transisi yang masih berjalan hingga saat ini, presiden terpilih ke-45 AS ini memilih untuk mewariskan bisnisnya kepada sanak saudaranya.

Seperti diketahui, Trump melibatkan putrinya Ivanka dan menantunya Jared Kushner serta dua putranya Donald Jr. dan Eric dalam proses transisi.

Baik Ivanka, Donald Jr maupun Eric digadang-gadang akan mewarisi tampuk kepemimpinan di Trump Organization Inc.

Sejumlah pihak menyarankan agar Sang Raja Properti itu menyerahkan bisnis kepada orang lain di luar keluarga agar tak terjadi konflik kepentingan. Namun, dia menegaskan akan memegang teguh independensi dan tidak akan menarik kepentingan bisnis di Gedung Putih.

“Saya berjanji untuk memegang teguh hukum federal AS. Saya tidak akan memiliki konflik kepentingan,” katanya, seperti dikutip Bloomberg, Kamis (1/12).

Akan tetapi, keputusan tersebut tetap diragukan oleh para pengamat. Richard Painter, Kepala Pengacara George W. Bush mengatakan, jika Trump hanya melimpahkan kepemimpinan bisnisnya ke anakanaknya, tidak ada jamina terjadi konflik kepentingan.

Hal yang sama pun diungkapkan oleh Norman Eisen, salah satu penasihat Barack Obama. Dia menegaskan Trump harus menyerahkan bisnisnya ke orang lain di luar lingkaran keluarga.

Kebijakan inilah yang membuat hampir setiap negara yang menganut sistem demokrasi, melarang pejabat terpilih menggunakan jabatannya untuk mendukung kepentingan bisnis pribadi mereka. Persoalannya, situasi yang melanda Trump ini belum pernah dialami oleh AS.

Situasi ini sebenarnya pernah dialami mantan wakil presiden AS Richard B. Cheney. Akan tetapi, Cheney memilih untuk melepas secara sukarela bisnisnya ke orang lain, dan bukan ke keluarganya. Kebijakan itu sebagai ‘kepercayaan buta’.

Menarik apabila kondisi yang dialami oleh AS dan Trump ini disandingkan dengan situasi yang dialami oleh mantan Presiden Indonesia Soeharto selama masa kepemimpinannya. Keduanya memiliki kesamaan, yakni memilih untuk menyerahkan bisnisnya ke keluarga, pada saat dirinya menjadi pemimpin negara.

Akan tetapi, dalam melihat kesamaan kebijakan antara Trump dan Soeharto, ada baiknya jika kita melihat pelajaran apa yang bisa diambil ketika kepentingan bisnis, keluarga dan politik saling beririsan dan berkaitan erat.

Seperti diketahui, pada semester pertama pemerintahannya, Soeharto memilih untuk menggenjot ekonomi dengan mengeksplorasi kelebihan sumber daya alam Indonesia, mendorong badan usaha milik negara dan menerapkan kebijakan makroekonomi yang cenderung pragmatis.

Namun, dalam perjalanan Soerharto dengan kekuatan politiknya mulai menempatkan kerabat dan anak-anaknya ke dalam sejumlah bisnis yang beririsan dengan program pemerintah. Anak perempuannya Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut diberikan wewenang untuk mengoperasikan sejumlah proyek jalan tol. Sementara itu, Hutomo Mandala Putra alias Tommy diberikan hak mengendalikan monopoli atas ekspor dan produksi cengkeh.

Sepupunya Sudwikatmono juga diberikan hak untuk mengendalikan impor film. Adapun saudara tiri Probosutedjo berhak mengendalikan sejumlah bisnis di sektor perbankan.

Prabowo, menantunya yang juga menjabat sebagai perwira militer pun turut ‘kecipratan’. Saudara kandung Prabowo yakni Hashim Djojohadikusumo, yang merupakan pebisnis kelas kakap, disinyalir memperoleh akses yang sangat luas di bawah Orde Baru.

LEBIH TENANG

Dalam situasi ini, baik Trump dan Soeharto memiliki pemikiran yang hampir sama. Mereka merasa lebih aman memberikan kendali bisnis kepada keluarga sendiri. Keduanya berdalih, merasa lebih percaya dan tenang apabila keluarganya sendiri yang menjalankan bisnis.

Namun, masa kepemimpinan Soeharto di Indonesia, setidaknya akan menyediakan tiga pelajaran mengapa bisnis keluarga dan politik presiden adalah lebih dari sekadar nepotisme dan persepsi keadilan.

Pertama, Indonesia dan AS samasama memiliki persoalan dalam efisiensi dana infrastruktur. Di bawah Soeharto, sejumlah proyek infrastruktur seperti tol justru memberikan keuntungan yang besar kepada anggota keluarga yang mengoperasikan, seperti Tutut dibandingkan ke negara. Tak ayal, jika pada era 1990-an masyarakat Indonesia sering menyebut sebuah proyek infrastruktur dengan menyandingkan nama kerabat Soeharto di dalamnya, seperti “itu jalan tol Tutut”.

Kedua, pejabat menjadi buta untuk mengidentifikasikan aksi korupsi yang dilakukan dirinya dan kerabat. Hal itu lah yang secara otomatis menggerogoti legitimasi dan kekuasaan dari Soeharto secara perlahan.

Ketiga, sikap pilih kasih Soeharto terhadap keluarganya mengirimkan sinyal yang mengerikan ke pasar internasional, khususnya selama masa ketidakpastian ekonomi. Akibatnya Indonesia tak dapat menampik gelombang krisis ekonomi pada 1997. Kepercayaan investor asing pun terus tergerus.

Situasi yang melanda Soeharto dan keluarganya itu berpeluang terjadi pula kepada Trump. Pasalnya, secara natural, unsur nepotisme akan sulit untuk dilepaskan jika kepentingan keluarga terbawa terlalu jauh dalam politik bernegara. (Bloomberg/Washington Post)

More From Makro Ekonomi

  • Ambisi Tito Lampaui Aset Perbankan

    13:34 WIB

    "Hidup itu harus ada target. Setelah tembus Rp6.000 triliun, kami harap market cap bisa melampaui aset perbankan," ucap Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio, Kamis (23/3).

  • PPRO Garap Kertajati

    13:28 WIB

    PT PP Properti Tbk. melalui kerja sama dengan PT BIJB Aerocity Development akan mengembangkan kawasan bisnis seluas 300 hektare di kawasan Bandar Udara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat

  • Bisnis Indonesia Edisi Cetak Senin, 27 Maret 2017 Seksi Market

    01:48 WIB

    Berikut ini adalah ringkasan headlines BISNIS INDONESIA edisi cetak Senin, 27 Maret 2017. Untuk menyimak lebih lanjut, silahkan kunjungi http://epaper.bisnis.com/

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

News Feed

  • Gubernur BI Siap Bersaksi

    Rabu, 29 Maret 2017 - 16:42 WIB

    Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardoo dijadwalkan hadir dalam persidangan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, Kamis (30/3), dalam kapasitasnya sebagai saksi terhadap terdakwa Irman dan Sugoharto, mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

  • Asia Paper Diberi Tenggat 45 Hari

    Rabu, 29 Maret 2017 - 14:05 WIB

    Masa penundaan kewajiban pembayaran utang PT Asia Paper Mills akhirnya disepakati selama 45 hari, jauh dari harapan perseroan selaku debitur, yang mengajukan perpanjangan waktu 180 hari.

  • RI Bersiap Hadapi AS

    Rabu, 29 Maret 2017 - 12:11 WIB

    Indonesia bersiap menghadapi tudingan dumping dan subsidi dari Amerika Serikat atas produk biodiesel Tanah Air, setelah sebelumnya Uni Eropa menyampaikan tuduhan serupa

  • “Koperasi Bisa Menjadi Kekuatan Dahsyat”

    Rabu, 29 Maret 2017 - 11:52 WIB

    Pemerintah sejak awal sepakat menjadikan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) sebagai salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi, dan berupaya terus menumbuhkan pelaku usahanya dengan berbagai kebijakan. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Koperasi dan UKM menjelaskan upaya yang selama ini dilakukan pemerintah untuk koperasi dan UKM. Berikut ini petikan wawancaranya.

  • KKP Bidik Pemilik Kapal Jumbo

    Rabu, 29 Maret 2017 - 10:02 WIB

    Kementerian Kelautan dan Perikanan membidik perusahaan-perusahaan yang menjadi pemilik 16.000 kapal perikanan di atas 30 gros ton lulus sertifikasi hak asasi manusia sebagai parameter penilaian perpanjangan izin usaha.

Load More