Navigasi Bisnis Terpercaya

Rabu 25 Januari 2017
INDUSTRI TELEKOMUNIKASI

Pembangunan Jaringan di RI Tidak Sehat

Agnes Savithri Jum'at, 02/12/2016 11:08 WIB
Pemeliharaan jaringan 4G

JAKARTA— Infrastruktur jaringan dinilai jadi komponen utama dalam keberlangsungan industri telekomunikasi, namun keberadaan jaringan di negara ini dinilai paling tidak sehat pembangunannya.

CEO Smartfren Merza Fachys mengemukan kondisi pembangunan jaringan oleh para operator saat ini sering terbentur dengan beberapa hal krusial sehingga menjadikannya menjadi komponen ekonomi biaya tinggi.

“Padahal ketersediaan jaringan di suatu wilayah menjadi hal utama untuk operator selular menggelar layanan agar masyarakat dapat terhubung. Banyak hal yang harus dilakukan untuk menyehatkan jaringan. Pasalnya, saat ini pembangunan jaringan menjadi ekonomi biaya tinggi karena ada hal-hal yang sebenarnya bisa dipangkas," ujarnya kepada Bisnis, di Jakarta, Kamis (1/12).

Merza yang juga Ketua ATSI (Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia) menambahkan pentingnya pemerintah mensosialisasikan infrastruktur telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur strategis layaknya listrik, air, jalan dan perumahan.

Dia melihat infrastruktur telekomunikasi diperlakukan berbeda dengan pembangunan infrastruktur lainnya seperti pembangunan kabel listrik. Padahal, saat ini telekomunikasi menjadi salah satu hal krusial yang dibutuhkan oleh banyak orang.

Lebih lanjut, Merza mengungkapkan otoritas daerah mengenakan terlalu banyak pungutan biaya. "Di beberapa daerah bahkan IMB harus dibayarkan secara berkala ada yang dua tahun sekali, ada yang satu tahun sekali," tambahnya.

Melihat pembangunan jaringan yang termasuk ke dalam ekonomi biaya tinggi ini, infrastruktur berbagi yang terdapat di revisi PP 52/2000 dinilai sebagai salah satu solusi.

Merza mengungkapkan, apabila ada operator yang ingin jalan sendiri, tidak apa-apa. Namun, jika ada yang mau bergabung untuk membangun bersama pun jangan dihalangi. "Semua tujuannya sama yakni menyediakan jaringan di wilayah yang saat ini belum tersedia agar semua dapat terhubung. Spiritnya adalah kebersamaan, tetapi saat ini mindset orang-orang adalah sharing infrastruktur dengan nebeng," tuturnya.

Merza juga mengakui pembiayaan operator memiliki kemampuan yang berbeda-beda sehingga tidak bisa dipaksakan dan untuk wilayah-wilayah yang saat ini belum terbangun.

Namun, ketua ATSI itu mengharapkan pelaku usaha (operator) dapat membangun bersama. “Tentunya sepanjang regulasinya akan diperbolehkan.”

Seperti yang diketahui, masalah pembangunan jaringan di wilayah-wilayah yang belum tersedia jaringan dan revisi PP menjadi isu ramai akhir-akhir ini. Saat ini pemerintah telah sepakat terhadap poin revisi tersebut.

Kabiro Hukum dan Humas Kemenko Perekonomian Elen Setiadi mengungkapkan ketiga kementerian ini telah duduk bersama untuk menyepakati revisi kedua Peraturan Pemerintah yang akhir-akhir ini tengah mendapatkan sorotan publik.

"Dalam revisi PP No. 52, network sharing dibagi ke dalam lima pengaturan yakni penyewaan, penggunaan, kemitraan, pemanfaatan dan dalam keadaan tertentu. Seperti yang diketahui, dalam keadaan tertentu tersebut yang selama ini menjadi persoalan," ujarnya, Selasa (29/11).

Elen menambahkan keadaan tertentu tersebut pemerintah bisa meminta kesediaan para operator untuk membuka jaringannya. 

More From Makro Ekonomi

  • OJK Rancang Instrumen Investasi Baru

    07:28 WIB

    Besarnya kebutuhan dana untuk mendorong pembangunan infrastruktur nasional mendorong Otoritas Jasa Keuangan menyusun produk investasi khusus yang diterbitkan oleh manajer investasi untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur publik.

  • Beban Emiten Properti Berpotensi Naik

    07:14 WIB

    Wacana pemerintah menerapkan kebijakan pajak progresif untuk objek lahan diperkirakan dapat mengerek beban emiten properti. Emiten menilai, penerapan pajak progresif bakal membuat biaya pengembangan menjadi lebih tinggi sehingga mengerek harga jual.

  • Reksa Dana Terproteksi Kian Seksi

    07:06 WIB

    Reksa dana terproteksi diproyeksi semakin menarik seiring dengan lampu hijau penggunaan surat utang jangka pendek (medium term notes/MTN) sebagai aset dasar produk investasi tersebut.

  • Jurus Menceker & Mematuk Cuan

    06:58 WIB

    Tahun Monyet Api segera berlalu dan berganti menjadi tahun Ayam Api. Kendati bisnis yang bakal diuntungkan tidak akan jauh berbeda, tetapi ayam merupakan elemen logam sehingga kewaspadaan juga harus ditingkatkan. Pasalnya, elemen logam dan api sering kali tidak harmonis.

News Feed

  • Jangan Cuma Bicara SARA Melulu

    Selasa, 24 Januari 2017 - 11:25 WIB

    Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta perlu memperdalam materi debat calon gubernur dan calon wakil gubernur sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari pembelajaran politik bagi masyarakat.

  • Kreditur Minta Daftar Aset Perusahaan

    Selasa, 24 Januari 2017 - 11:20 WIB

    PT Bank CIMB Niaga Tbk. dan sejumlah kreditur lain meminta PT Kembang Delapan Delapan Multifinance segera menyerahkan daftar aset agar diketahui prospek perusahaan yang tengah dalam PKPU tersebut.

  • Mengawinkan Investasi & Kearifan Lokal

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:55 WIB

    Kala penguasa di negeri ini mulai agresif memetakan pulau-pulau kecil terluar sebagai komoditas penerimaan negara, masyarakat pesisir justru kian tersingkir.

  • Pengusaha Bisa Ajukan Judicial Review

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:42 WIB

    Pemprov DKI mempersilakan pelaku usaha di Jakarta untuk mengajukan judicial review terhadap UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang bila keberatan dengan minimnya jangka penyesuaian lokasi industri kepada Mahkamah Konstitusi.

  • BUMD Dituntut Proaktif

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:24 WIB

    Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia meminta Badan Usaha Milik Daerah proaktif untuk menyertakan laporan keuangan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan.

Load More