Navigasi Bisnis Terpercaya

Kamis 30 Maret 2017
INDUSTRI TELEKOMUNIKASI

Pembangunan Jaringan di RI Tidak Sehat

Agnes Savithri Jum'at, 02/12/2016 11:08 WIB
Pemeliharaan jaringan 4G

JAKARTA— Infrastruktur jaringan dinilai jadi komponen utama dalam keberlangsungan industri telekomunikasi, namun keberadaan jaringan di negara ini dinilai paling tidak sehat pembangunannya.

CEO Smartfren Merza Fachys mengemukan kondisi pembangunan jaringan oleh para operator saat ini sering terbentur dengan beberapa hal krusial sehingga menjadikannya menjadi komponen ekonomi biaya tinggi.

“Padahal ketersediaan jaringan di suatu wilayah menjadi hal utama untuk operator selular menggelar layanan agar masyarakat dapat terhubung. Banyak hal yang harus dilakukan untuk menyehatkan jaringan. Pasalnya, saat ini pembangunan jaringan menjadi ekonomi biaya tinggi karena ada hal-hal yang sebenarnya bisa dipangkas," ujarnya kepada Bisnis, di Jakarta, Kamis (1/12).

Merza yang juga Ketua ATSI (Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia) menambahkan pentingnya pemerintah mensosialisasikan infrastruktur telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur strategis layaknya listrik, air, jalan dan perumahan.

Dia melihat infrastruktur telekomunikasi diperlakukan berbeda dengan pembangunan infrastruktur lainnya seperti pembangunan kabel listrik. Padahal, saat ini telekomunikasi menjadi salah satu hal krusial yang dibutuhkan oleh banyak orang.

Lebih lanjut, Merza mengungkapkan otoritas daerah mengenakan terlalu banyak pungutan biaya. "Di beberapa daerah bahkan IMB harus dibayarkan secara berkala ada yang dua tahun sekali, ada yang satu tahun sekali," tambahnya.

Melihat pembangunan jaringan yang termasuk ke dalam ekonomi biaya tinggi ini, infrastruktur berbagi yang terdapat di revisi PP 52/2000 dinilai sebagai salah satu solusi.

Merza mengungkapkan, apabila ada operator yang ingin jalan sendiri, tidak apa-apa. Namun, jika ada yang mau bergabung untuk membangun bersama pun jangan dihalangi. "Semua tujuannya sama yakni menyediakan jaringan di wilayah yang saat ini belum tersedia agar semua dapat terhubung. Spiritnya adalah kebersamaan, tetapi saat ini mindset orang-orang adalah sharing infrastruktur dengan nebeng," tuturnya.

Merza juga mengakui pembiayaan operator memiliki kemampuan yang berbeda-beda sehingga tidak bisa dipaksakan dan untuk wilayah-wilayah yang saat ini belum terbangun.

Namun, ketua ATSI itu mengharapkan pelaku usaha (operator) dapat membangun bersama. “Tentunya sepanjang regulasinya akan diperbolehkan.”

Seperti yang diketahui, masalah pembangunan jaringan di wilayah-wilayah yang belum tersedia jaringan dan revisi PP menjadi isu ramai akhir-akhir ini. Saat ini pemerintah telah sepakat terhadap poin revisi tersebut.

Kabiro Hukum dan Humas Kemenko Perekonomian Elen Setiadi mengungkapkan ketiga kementerian ini telah duduk bersama untuk menyepakati revisi kedua Peraturan Pemerintah yang akhir-akhir ini tengah mendapatkan sorotan publik.

"Dalam revisi PP No. 52, network sharing dibagi ke dalam lima pengaturan yakni penyewaan, penggunaan, kemitraan, pemanfaatan dan dalam keadaan tertentu. Seperti yang diketahui, dalam keadaan tertentu tersebut yang selama ini menjadi persoalan," ujarnya, Selasa (29/11).

Elen menambahkan keadaan tertentu tersebut pemerintah bisa meminta kesediaan para operator untuk membuka jaringannya. 

More From Makro Ekonomi

  • Ambisi Tito Lampaui Aset Perbankan

    13:34 WIB

    "Hidup itu harus ada target. Setelah tembus Rp6.000 triliun, kami harap market cap bisa melampaui aset perbankan," ucap Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio, Kamis (23/3).

  • PPRO Garap Kertajati

    13:28 WIB

    PT PP Properti Tbk. melalui kerja sama dengan PT BIJB Aerocity Development akan mengembangkan kawasan bisnis seluas 300 hektare di kawasan Bandar Udara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat

  • Bisnis Indonesia Edisi Cetak Senin, 27 Maret 2017 Seksi Market

    01:48 WIB

    Berikut ini adalah ringkasan headlines BISNIS INDONESIA edisi cetak Senin, 27 Maret 2017. Untuk menyimak lebih lanjut, silahkan kunjungi http://epaper.bisnis.com/

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

News Feed

  • Gubernur BI Siap Bersaksi

    Rabu, 29 Maret 2017 - 16:42 WIB

    Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardoo dijadwalkan hadir dalam persidangan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, Kamis (30/3), dalam kapasitasnya sebagai saksi terhadap terdakwa Irman dan Sugoharto, mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

  • Asia Paper Diberi Tenggat 45 Hari

    Rabu, 29 Maret 2017 - 14:05 WIB

    Masa penundaan kewajiban pembayaran utang PT Asia Paper Mills akhirnya disepakati selama 45 hari, jauh dari harapan perseroan selaku debitur, yang mengajukan perpanjangan waktu 180 hari.

  • RI Bersiap Hadapi AS

    Rabu, 29 Maret 2017 - 12:11 WIB

    Indonesia bersiap menghadapi tudingan dumping dan subsidi dari Amerika Serikat atas produk biodiesel Tanah Air, setelah sebelumnya Uni Eropa menyampaikan tuduhan serupa

  • “Koperasi Bisa Menjadi Kekuatan Dahsyat”

    Rabu, 29 Maret 2017 - 11:52 WIB

    Pemerintah sejak awal sepakat menjadikan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) sebagai salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi, dan berupaya terus menumbuhkan pelaku usahanya dengan berbagai kebijakan. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Koperasi dan UKM menjelaskan upaya yang selama ini dilakukan pemerintah untuk koperasi dan UKM. Berikut ini petikan wawancaranya.

  • KKP Bidik Pemilik Kapal Jumbo

    Rabu, 29 Maret 2017 - 10:02 WIB

    Kementerian Kelautan dan Perikanan membidik perusahaan-perusahaan yang menjadi pemilik 16.000 kapal perikanan di atas 30 gros ton lulus sertifikasi hak asasi manusia sebagai parameter penilaian perpanjangan izin usaha.

Load More