Navigasi Bisnis Terpercaya

Rabu 25 Januari 2017
JALAN TOL

Jasa Marga Garap Kediri—Kertosono

Anitana W. Puspa & Deandra Syarizka Jum'at, 02/12/2016 11:10 WIB

JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan surat terkait dengan penambahan lingkup bagi PT Jasa Marga Tbk. untuk mengerjakan ruas baru Kediri—Kertosono sepanjang 27,90 kilometer dibandingkan melelang ruas tersebut.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Herry Trisaputra Zuna mengatakan dengan terbitnya surat Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono, emiten berkode saham JSMR itu akan melakukan kajian rute untuk ruas itu. Selesai melakukan kajian rute, JSMR segera melakukan pembahasan dengan BPJT.

Dia menyatakan, opsi penambahan lingkup kepada JSMR dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa BUMN jalan tol itu juga sebagai pemilik konsesi untuk ruas Solo—Ngawi serta Ngawi—Kertosono. Apalagi, tuturnya, ruas itu secara lalu lintas harian rata-rata kurang layak jika dilelang

Dengan demikian, nilai investasi untuk ruas itu akan dibebankan dalam ruas Ngawi—Kertosono. Amendemen perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) Ngawi—Kertosono akan dilakukan setelah JSMR menyerahkan studi kelayakan/persiapan.

Menurutnya, dasar hukum penambahan ruang lingkup dimungkinkan karena sesuai dengan Perpres No. 38/2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha.

“Pak Menteri PUPR sudah memerintahkan untuk penambahan lingkupnya. Maka, kalau persiapannya sudah jadi selanjutnya kami akan bahas dan turun ke daerah. Amendemen PPJT kalau bisa ya, secepatnya. Namun, intinya kami mau studi persiapannya rampung dulu,” katanya kepada Bisnis, Rabu (30/11).

Herrry menegaskan, penyelesaian Kediri—Kertosono tidak ditargetkan rampung bersamaan dengan konstruksi fisik ruas Ngawi—Kertosono lantaran pembebasan lahan ruas tersebut juga belum dipersiapkan.

Adapun, pengerjaan penambahan lingkup itu berbeda dengan penambahan ruas tambahan jalan tol Trans-Sumatra yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya. Dalam kasus Hutama Karya, penugasan diberikan karena keterbatasan APBN dengan kelayakan yang rendah, serta penting dilakukan dalam pengembangan wilayah ekonomi.

Secara prinsip, pembangunan jalan tol Kediri—Kertosono memungkinkan karena secara potensi volume kendaraan, diyakini akan bertumbuh dengan sendirinya. Apalagi, sejauh ini jaringan tol Trans-Jawa cenderung lebih banyak ke wilayah Utara, sedangkan di Selatan relatif tertinggal.

Menurutnya, pembangunan jalan tol Kediri—Kertosono akan membantu akses wisatawan menuju destinasi wisata yang ada di bagian Selatan Trans-Jawa. Dengan demikian, pembangunan jalan tol itu diyakini akan membantu aktivitas pariwisata di Selatan Jawa.

JSMR juga merasa ruas Kediri—Kertosono penting untuk dikerjakan untuk menjadi ruas yang potensial bagi perusahaan. Sepanjang tahun ini, perseroan telah meraih ruas-ruas tol yang  ditender pemerintah dan rusulan ruas tol baru yang diprakarsainya.

Ruas tol yang ditender pemerintah, antara lain Batang—Semarang, Balikpapan—Samarinda, Manado—Bitung, dan Pandaan—Malang. Sementara itu, ruas tol yang diprakarsai perusahaan tersebut, antara lain  Jakarta—Cikampek II.

 

DANA TALANGAN

Selain itu, Jasa Marga segera melakukan koordinasi internal dengan anak usaha jalan tol terkait dengan persoalan lambatnya pembayaran lahan yang menggunakan dana talangan perusahaan.

AVP Corporate Communication JSMR Dwimawan Heru mengatakan, koordinasi internal dilakukan guna menemukan persoalan yang menghambat pembayaran dana lahan sehingga realisasi pembayaran ruas milik perseroan dapat dipercepat.

“Kami akan lakukan itu karena kami mendukung sepenuhnya program dan kebijakan pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan jalan tol, termasuk kebijakan dana talangan tanah,” katanya.

Dia menyampaikan hal itu menanggapi permintaan BPJT agar JSMR mempercepat pembayaran lahan yang menggunakan dana talangan badan usaha jalan tol supaya mencapai target pembayaran sebesar Rp16 triliun hingga akhir tahun ini.

Hingga akhir bulan ini, dana talangan lahan yang terhimpun telah mencapai Rp32 triliun. Dari jumlah sebanyak itu, dana talangan yang telah ditagihkan mencapai Rp9,40 triliun, tetapi yang baru terbayarkan sejumlah Rp7,9 triliun.

Herry mengungkapkan, masih terdapat margin senilai Rp1,50 triliun yang belum dibayarkan dan Rp1,10 triliun di antaranya merupakan ruas-ruas milik Jasa Marga.

Dia pun mengharapkan agar perusahaan pelat merah itu segera melakukan pembayaran lahan yang telah ditagihkan sehingga Badan Pertanahan Nasional bisa secepatnya melakukan eksekusi.

More From Makro Ekonomi

  • OJK Rancang Instrumen Investasi Baru

    07:28 WIB

    Besarnya kebutuhan dana untuk mendorong pembangunan infrastruktur nasional mendorong Otoritas Jasa Keuangan menyusun produk investasi khusus yang diterbitkan oleh manajer investasi untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur publik.

  • Beban Emiten Properti Berpotensi Naik

    07:14 WIB

    Wacana pemerintah menerapkan kebijakan pajak progresif untuk objek lahan diperkirakan dapat mengerek beban emiten properti. Emiten menilai, penerapan pajak progresif bakal membuat biaya pengembangan menjadi lebih tinggi sehingga mengerek harga jual.

  • Reksa Dana Terproteksi Kian Seksi

    07:06 WIB

    Reksa dana terproteksi diproyeksi semakin menarik seiring dengan lampu hijau penggunaan surat utang jangka pendek (medium term notes/MTN) sebagai aset dasar produk investasi tersebut.

  • Jurus Menceker & Mematuk Cuan

    06:58 WIB

    Tahun Monyet Api segera berlalu dan berganti menjadi tahun Ayam Api. Kendati bisnis yang bakal diuntungkan tidak akan jauh berbeda, tetapi ayam merupakan elemen logam sehingga kewaspadaan juga harus ditingkatkan. Pasalnya, elemen logam dan api sering kali tidak harmonis.

News Feed

  • Jangan Cuma Bicara SARA Melulu

    Selasa, 24 Januari 2017 - 11:25 WIB

    Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta perlu memperdalam materi debat calon gubernur dan calon wakil gubernur sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari pembelajaran politik bagi masyarakat.

  • Kreditur Minta Daftar Aset Perusahaan

    Selasa, 24 Januari 2017 - 11:20 WIB

    PT Bank CIMB Niaga Tbk. dan sejumlah kreditur lain meminta PT Kembang Delapan Delapan Multifinance segera menyerahkan daftar aset agar diketahui prospek perusahaan yang tengah dalam PKPU tersebut.

  • Mengawinkan Investasi & Kearifan Lokal

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:55 WIB

    Kala penguasa di negeri ini mulai agresif memetakan pulau-pulau kecil terluar sebagai komoditas penerimaan negara, masyarakat pesisir justru kian tersingkir.

  • Pengusaha Bisa Ajukan Judicial Review

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:42 WIB

    Pemprov DKI mempersilakan pelaku usaha di Jakarta untuk mengajukan judicial review terhadap UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang bila keberatan dengan minimnya jangka penyesuaian lokasi industri kepada Mahkamah Konstitusi.

  • BUMD Dituntut Proaktif

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:24 WIB

    Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia meminta Badan Usaha Milik Daerah proaktif untuk menyertakan laporan keuangan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan.

Load More