Navigasi Bisnis Terpercaya

Minggu 11 Desember 2016
JALAN TOL

Jasa Marga Garap Kediri—Kertosono

Anitana W. Puspa & Deandra Syarizka Jum'at, 02/12/2016 11:10 WIB

JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan surat terkait dengan penambahan lingkup bagi PT Jasa Marga Tbk. untuk mengerjakan ruas baru Kediri—Kertosono sepanjang 27,90 kilometer dibandingkan melelang ruas tersebut.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Herry Trisaputra Zuna mengatakan dengan terbitnya surat Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono, emiten berkode saham JSMR itu akan melakukan kajian rute untuk ruas itu. Selesai melakukan kajian rute, JSMR segera melakukan pembahasan dengan BPJT.

Dia menyatakan, opsi penambahan lingkup kepada JSMR dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa BUMN jalan tol itu juga sebagai pemilik konsesi untuk ruas Solo—Ngawi serta Ngawi—Kertosono. Apalagi, tuturnya, ruas itu secara lalu lintas harian rata-rata kurang layak jika dilelang

Dengan demikian, nilai investasi untuk ruas itu akan dibebankan dalam ruas Ngawi—Kertosono. Amendemen perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) Ngawi—Kertosono akan dilakukan setelah JSMR menyerahkan studi kelayakan/persiapan.

Menurutnya, dasar hukum penambahan ruang lingkup dimungkinkan karena sesuai dengan Perpres No. 38/2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha.

“Pak Menteri PUPR sudah memerintahkan untuk penambahan lingkupnya. Maka, kalau persiapannya sudah jadi selanjutnya kami akan bahas dan turun ke daerah. Amendemen PPJT kalau bisa ya, secepatnya. Namun, intinya kami mau studi persiapannya rampung dulu,” katanya kepada Bisnis, Rabu (30/11).

Herrry menegaskan, penyelesaian Kediri—Kertosono tidak ditargetkan rampung bersamaan dengan konstruksi fisik ruas Ngawi—Kertosono lantaran pembebasan lahan ruas tersebut juga belum dipersiapkan.

Adapun, pengerjaan penambahan lingkup itu berbeda dengan penambahan ruas tambahan jalan tol Trans-Sumatra yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya. Dalam kasus Hutama Karya, penugasan diberikan karena keterbatasan APBN dengan kelayakan yang rendah, serta penting dilakukan dalam pengembangan wilayah ekonomi.

Secara prinsip, pembangunan jalan tol Kediri—Kertosono memungkinkan karena secara potensi volume kendaraan, diyakini akan bertumbuh dengan sendirinya. Apalagi, sejauh ini jaringan tol Trans-Jawa cenderung lebih banyak ke wilayah Utara, sedangkan di Selatan relatif tertinggal.

Menurutnya, pembangunan jalan tol Kediri—Kertosono akan membantu akses wisatawan menuju destinasi wisata yang ada di bagian Selatan Trans-Jawa. Dengan demikian, pembangunan jalan tol itu diyakini akan membantu aktivitas pariwisata di Selatan Jawa.

JSMR juga merasa ruas Kediri—Kertosono penting untuk dikerjakan untuk menjadi ruas yang potensial bagi perusahaan. Sepanjang tahun ini, perseroan telah meraih ruas-ruas tol yang  ditender pemerintah dan rusulan ruas tol baru yang diprakarsainya.

Ruas tol yang ditender pemerintah, antara lain Batang—Semarang, Balikpapan—Samarinda, Manado—Bitung, dan Pandaan—Malang. Sementara itu, ruas tol yang diprakarsai perusahaan tersebut, antara lain  Jakarta—Cikampek II.

 

DANA TALANGAN

Selain itu, Jasa Marga segera melakukan koordinasi internal dengan anak usaha jalan tol terkait dengan persoalan lambatnya pembayaran lahan yang menggunakan dana talangan perusahaan.

AVP Corporate Communication JSMR Dwimawan Heru mengatakan, koordinasi internal dilakukan guna menemukan persoalan yang menghambat pembayaran dana lahan sehingga realisasi pembayaran ruas milik perseroan dapat dipercepat.

“Kami akan lakukan itu karena kami mendukung sepenuhnya program dan kebijakan pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan jalan tol, termasuk kebijakan dana talangan tanah,” katanya.

Dia menyampaikan hal itu menanggapi permintaan BPJT agar JSMR mempercepat pembayaran lahan yang menggunakan dana talangan badan usaha jalan tol supaya mencapai target pembayaran sebesar Rp16 triliun hingga akhir tahun ini.

Hingga akhir bulan ini, dana talangan lahan yang terhimpun telah mencapai Rp32 triliun. Dari jumlah sebanyak itu, dana talangan yang telah ditagihkan mencapai Rp9,40 triliun, tetapi yang baru terbayarkan sejumlah Rp7,9 triliun.

Herry mengungkapkan, masih terdapat margin senilai Rp1,50 triliun yang belum dibayarkan dan Rp1,10 triliun di antaranya merupakan ruas-ruas milik Jasa Marga.

Dia pun mengharapkan agar perusahaan pelat merah itu segera melakukan pembayaran lahan yang telah ditagihkan sehingga Badan Pertanahan Nasional bisa secepatnya melakukan eksekusi.

More From Makro Ekonomi

  • Galang Dana Abadi Via Reksa Dana

    09:42 WIB

    Reksa dana semakin dilirik untuk menggalang dana abadi institusi sosial, kesehatan, keagamaan, hingga pendidikan. Sepanjang tahun ini saja, setidaknya ada empat produk endowment fund baru yang diluncurkan

  • Atraksi yang Belum Kelar

    01:00 WIB

    PT Bumi Resources Tbk. tak pernah berhenti menjadi buah bibir. Ibarat kereta halilintar di Dunia Fantasy Ancol, mungkin begitu gambaran pergerakan harga saham BUMI sejak go public.

  • Emiten Masih Konservatif

    08:30 WIB

    Meski harga minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) mulai rebound, sejumlah emiten masih memasang target konservatif pada 2017

  • Trump Effect Hanya Sementara

    08:45 WIB

    Bursa Efek Indonesia yakin kondisi tertekannya indeks harga saham gabungan akibat Trump Effect tidak akan berlangsung lama

News Feed

  • Data China Terus Membaik

    Sabtu, 10 Desember 2016 - 05:47 WIB

    China kembali membukukan perbaikan dalam data ekonomi terbarunya. Kondisi itu meredakan kekhawatiran terjadinya penurunan ekonomi negara tersebut.

  • Tak Ragu Kejar WP Kakap

    Sabtu, 10 Desember 2016 - 03:42 WIB

    Pemerintah tidak ragu mengejar wajib pajak besar yang belum memanfaatkan program pengampunan pajak. Para wajib pajak kelas kakap atau prominen yang belum mengikuti tax amnesty diminta untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebe lum berakhir pada Maret 2017.

  • Mendambakan Industri Kreatif Kian Kinclong

    Sabtu, 10 Desember 2016 - 01:01 WIB

    Data perkembangan industri kreatif yang dirilis Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Badan Pusat Statistik, pekan ini, semakin memberi keyakinan bahwa industri ini layak dijadikan sebagai salah satu penyokong perekonomian nasional.

  • Indonesia Menang Atas Churchill

    Jum'at, 09 Desember 2016 - 11:00 WIB

    Pemerintah berhasil menyelamatkan uang negara senilai US$1,31 miliar setelah International Centre for Settlement of Investments Disputes (ICSID) menolak gugatan arbitrase Churchill Mining Plc. dan Planet Mining Pty Ltd.

  • CPGT Cari Suntikan Dana Segar

    Jum'at, 09 Desember 2016 - 10:53 WIB

    PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk. memasukkan klausul investor baru dalam rencana perdamaian sebagai sumber pembiayaan dalam proses restrukturisasi utang.

Load More