Navigasi Bisnis Terpercaya

Kamis 30 Maret 2017
JALAN TOL

Jasa Marga Garap Kediri—Kertosono

Anitana W. Puspa & Deandra Syarizka Jum'at, 02/12/2016 11:10 WIB

JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan surat terkait dengan penambahan lingkup bagi PT Jasa Marga Tbk. untuk mengerjakan ruas baru Kediri—Kertosono sepanjang 27,90 kilometer dibandingkan melelang ruas tersebut.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Herry Trisaputra Zuna mengatakan dengan terbitnya surat Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono, emiten berkode saham JSMR itu akan melakukan kajian rute untuk ruas itu. Selesai melakukan kajian rute, JSMR segera melakukan pembahasan dengan BPJT.

Dia menyatakan, opsi penambahan lingkup kepada JSMR dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa BUMN jalan tol itu juga sebagai pemilik konsesi untuk ruas Solo—Ngawi serta Ngawi—Kertosono. Apalagi, tuturnya, ruas itu secara lalu lintas harian rata-rata kurang layak jika dilelang

Dengan demikian, nilai investasi untuk ruas itu akan dibebankan dalam ruas Ngawi—Kertosono. Amendemen perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) Ngawi—Kertosono akan dilakukan setelah JSMR menyerahkan studi kelayakan/persiapan.

Menurutnya, dasar hukum penambahan ruang lingkup dimungkinkan karena sesuai dengan Perpres No. 38/2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha.

“Pak Menteri PUPR sudah memerintahkan untuk penambahan lingkupnya. Maka, kalau persiapannya sudah jadi selanjutnya kami akan bahas dan turun ke daerah. Amendemen PPJT kalau bisa ya, secepatnya. Namun, intinya kami mau studi persiapannya rampung dulu,” katanya kepada Bisnis, Rabu (30/11).

Herrry menegaskan, penyelesaian Kediri—Kertosono tidak ditargetkan rampung bersamaan dengan konstruksi fisik ruas Ngawi—Kertosono lantaran pembebasan lahan ruas tersebut juga belum dipersiapkan.

Adapun, pengerjaan penambahan lingkup itu berbeda dengan penambahan ruas tambahan jalan tol Trans-Sumatra yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya. Dalam kasus Hutama Karya, penugasan diberikan karena keterbatasan APBN dengan kelayakan yang rendah, serta penting dilakukan dalam pengembangan wilayah ekonomi.

Secara prinsip, pembangunan jalan tol Kediri—Kertosono memungkinkan karena secara potensi volume kendaraan, diyakini akan bertumbuh dengan sendirinya. Apalagi, sejauh ini jaringan tol Trans-Jawa cenderung lebih banyak ke wilayah Utara, sedangkan di Selatan relatif tertinggal.

Menurutnya, pembangunan jalan tol Kediri—Kertosono akan membantu akses wisatawan menuju destinasi wisata yang ada di bagian Selatan Trans-Jawa. Dengan demikian, pembangunan jalan tol itu diyakini akan membantu aktivitas pariwisata di Selatan Jawa.

JSMR juga merasa ruas Kediri—Kertosono penting untuk dikerjakan untuk menjadi ruas yang potensial bagi perusahaan. Sepanjang tahun ini, perseroan telah meraih ruas-ruas tol yang  ditender pemerintah dan rusulan ruas tol baru yang diprakarsainya.

Ruas tol yang ditender pemerintah, antara lain Batang—Semarang, Balikpapan—Samarinda, Manado—Bitung, dan Pandaan—Malang. Sementara itu, ruas tol yang diprakarsai perusahaan tersebut, antara lain  Jakarta—Cikampek II.

 

DANA TALANGAN

Selain itu, Jasa Marga segera melakukan koordinasi internal dengan anak usaha jalan tol terkait dengan persoalan lambatnya pembayaran lahan yang menggunakan dana talangan perusahaan.

AVP Corporate Communication JSMR Dwimawan Heru mengatakan, koordinasi internal dilakukan guna menemukan persoalan yang menghambat pembayaran dana lahan sehingga realisasi pembayaran ruas milik perseroan dapat dipercepat.

“Kami akan lakukan itu karena kami mendukung sepenuhnya program dan kebijakan pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan jalan tol, termasuk kebijakan dana talangan tanah,” katanya.

Dia menyampaikan hal itu menanggapi permintaan BPJT agar JSMR mempercepat pembayaran lahan yang menggunakan dana talangan badan usaha jalan tol supaya mencapai target pembayaran sebesar Rp16 triliun hingga akhir tahun ini.

Hingga akhir bulan ini, dana talangan lahan yang terhimpun telah mencapai Rp32 triliun. Dari jumlah sebanyak itu, dana talangan yang telah ditagihkan mencapai Rp9,40 triliun, tetapi yang baru terbayarkan sejumlah Rp7,9 triliun.

Herry mengungkapkan, masih terdapat margin senilai Rp1,50 triliun yang belum dibayarkan dan Rp1,10 triliun di antaranya merupakan ruas-ruas milik Jasa Marga.

Dia pun mengharapkan agar perusahaan pelat merah itu segera melakukan pembayaran lahan yang telah ditagihkan sehingga Badan Pertanahan Nasional bisa secepatnya melakukan eksekusi.

More From Makro Ekonomi

  • Ambisi Tito Lampaui Aset Perbankan

    13:34 WIB

    "Hidup itu harus ada target. Setelah tembus Rp6.000 triliun, kami harap market cap bisa melampaui aset perbankan," ucap Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio, Kamis (23/3).

  • PPRO Garap Kertajati

    13:28 WIB

    PT PP Properti Tbk. melalui kerja sama dengan PT BIJB Aerocity Development akan mengembangkan kawasan bisnis seluas 300 hektare di kawasan Bandar Udara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat

  • Bisnis Indonesia Edisi Cetak Senin, 27 Maret 2017 Seksi Market

    01:48 WIB

    Berikut ini adalah ringkasan headlines BISNIS INDONESIA edisi cetak Senin, 27 Maret 2017. Untuk menyimak lebih lanjut, silahkan kunjungi http://epaper.bisnis.com/

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

News Feed

  • Gubernur BI Siap Bersaksi

    Rabu, 29 Maret 2017 - 16:42 WIB

    Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardoo dijadwalkan hadir dalam persidangan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, Kamis (30/3), dalam kapasitasnya sebagai saksi terhadap terdakwa Irman dan Sugoharto, mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

  • Asia Paper Diberi Tenggat 45 Hari

    Rabu, 29 Maret 2017 - 14:05 WIB

    Masa penundaan kewajiban pembayaran utang PT Asia Paper Mills akhirnya disepakati selama 45 hari, jauh dari harapan perseroan selaku debitur, yang mengajukan perpanjangan waktu 180 hari.

  • RI Bersiap Hadapi AS

    Rabu, 29 Maret 2017 - 12:11 WIB

    Indonesia bersiap menghadapi tudingan dumping dan subsidi dari Amerika Serikat atas produk biodiesel Tanah Air, setelah sebelumnya Uni Eropa menyampaikan tuduhan serupa

  • “Koperasi Bisa Menjadi Kekuatan Dahsyat”

    Rabu, 29 Maret 2017 - 11:52 WIB

    Pemerintah sejak awal sepakat menjadikan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) sebagai salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi, dan berupaya terus menumbuhkan pelaku usahanya dengan berbagai kebijakan. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Koperasi dan UKM menjelaskan upaya yang selama ini dilakukan pemerintah untuk koperasi dan UKM. Berikut ini petikan wawancaranya.

  • KKP Bidik Pemilik Kapal Jumbo

    Rabu, 29 Maret 2017 - 10:02 WIB

    Kementerian Kelautan dan Perikanan membidik perusahaan-perusahaan yang menjadi pemilik 16.000 kapal perikanan di atas 30 gros ton lulus sertifikasi hak asasi manusia sebagai parameter penilaian perpanjangan izin usaha.

Load More