Navigasi Bisnis Terpercaya

Kamis 30 Maret 2017
PERJANJIAN KERJA

Archipelago Klaim Tak Wanprestasi

Deliana Pradhita Sari Jum'at, 02/12/2016 12:43 WIB
PT Archipelago International Indonesia menyebut gugatan PT Neo Husada Sejahtera salah alamat dan menyangkal telah melakukan tindakan wanprestasi.

JAKARTA — PT Archipelago International Indonesia menyebut gugatan PT Neo Husada Sejahtera salah alamat dan menyangkal telah melakukan tindakan wanprestasi.

Dalam perkara perdata yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pengembang properti Neo Husada Sejahtera (penggugat) menuduh Archipelago (tergugat) mangkir dari tugasnya sesuai yang tertera dalam perjanjian kerja.

Tergugat dianggap tidak melakukan pengawasan terhadap pengerjaan proyek hotel Neo di Medan, Sumatra Utara. Alhasil, pembangunan hotel tersebut mangkrak selama setahun.

Kuasa hukum PT Archipelago International Indonesia Romdhani mengatakan gugatan Neo Husada tidak sesuai dengan tupoksi kliennya dalam surat perjanjian kerja. Dia mengklaim Archipelago merupakan perusahaan yang bergerak di bidang menejemen pengelolaan bangunan hotel, apartemen dan kondotel.

Menurutnya, Archipelago tidak ikut campur dalam hal menejemen konstruksi pembangunan proyek. Dengan begitu, mangkrak atau tidaknya pembangunan gedung bukan menjadi tanggung jawab penggugat.

“Bisa diteliti lagi isi surat perjanjian. Tanggung jawab dan tupoksi kami adalah mengelola bangunan ketika sudah jadi. Bukan mengelola pengembangan pembangunan,” katanya kepada Bisnis, Kamis (1/12).

Oleh karena itu, gugatan penggugat dinilai salah alamat. Mangkraknya pembangunan hotel murni disebabkan oleh kontraktor, bukan pengelola hotel. Lagipula, kata Romdhani, kontraktor juga dipilih langsung oleh penggugat tanpa campur tangan tergugat.

Untuk memperkuat dalilnya, tergugat menyerahkan berbagai bukti kepada majelis hakim. Bukti tersebut antara lain surat perjanjian kerja, tupoksi PT Archipelago International Indonesia, bukti keterangan rekruitmen tenaga hotel dan bukti tiket kunjungan ke proyek.

Romdhani berharap majelis hakim mempertimbangkan bukti yang telah diserahkan. Dia menegaskan tergugat hanya bertanggung jawab untuk melakukan rekruitmen pegawai baru, mengelola layanan hotel dan mempersiapkan pra-pembukaan hotel ketika akan beroperasi.

Tergugat justru mengaku rugi karena perjanjian dibatalkan sepihak oleh penggugat. Kendati belum mengkalkulasi berapa kerugiannya, pihaknya berencana menggugat balik dengan tuduhan yang sama, yaitu wanprestasi.

Sementara itu, kuasa hukum PT Neo Husada Sejahtera Sudjadi Wisnumurti beranggapan bahwa pengawasan kontraktor menjadi salah satu tanggung jawab tergugat. Dengan begitu, tergugat dinilai tidak menjalankan tugasnya sesuai akad perjanjian yang diteken pada 2012.

Dia mengklaim kliennya telah menunjuk tergugat untuk melakukan pengawasan pengerjaan pembangunan hotel. Pasalnya, tergugat dinilai sebagai perusahaan manajemen konstruksi yang profesional dan terkenal di bidangnya.

“Selain perusahaan operator, tergugat juga merupakan perusahan menejemen konstruksi,” tuturnya.

Oleh karena itu, pekerjaan kontraktor yang bermasalah diklaim sebagai tanggung jawab tergugat. Kendati begitu, pihaknya juga telah menggugat pihak kontraktor pada hukum acara pidana di PN Jakarta Selatan.

Perkara ini bermula ketika pembangunan Hotel Neo tidak berjalan akibat pekerjaan pemborong yang kurang pengawasan oleh tergugat. Tergugat dituduh tidak memberikan arahan dan masukan kepada pemborong sehingga banyak ditemui kesalahan dalam proses pembangunan.

Dalam rancangan pembangunan, hotel 12 lantai tersebut diagendakan beroperasi pada Oktober 2015. Pada kenyatannya, pembangunan hotel belum selesai hingga gugatan dilayangkan.

Dengan begitu, penggugat mengaku rugi karena tidak bisa menjalankan bisnisnya tepat waktu. Belum lagi penggugat harus rutin membayar bunga kepada bank atas pinjaman dana untuk pembangunan hotel.

Dalam petitumnya, penggugat meminta tergugat mengembalikan uang muka Rp200 juta dan membayar ganti kerugian proyek bermasalah dan mangkrak sebesar Rp5,17 miliar.

More From Makro Ekonomi

  • Ambisi Tito Lampaui Aset Perbankan

    13:34 WIB

    "Hidup itu harus ada target. Setelah tembus Rp6.000 triliun, kami harap market cap bisa melampaui aset perbankan," ucap Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio, Kamis (23/3).

  • PPRO Garap Kertajati

    13:28 WIB

    PT PP Properti Tbk. melalui kerja sama dengan PT BIJB Aerocity Development akan mengembangkan kawasan bisnis seluas 300 hektare di kawasan Bandar Udara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat

  • Bisnis Indonesia Edisi Cetak Senin, 27 Maret 2017 Seksi Market

    01:48 WIB

    Berikut ini adalah ringkasan headlines BISNIS INDONESIA edisi cetak Senin, 27 Maret 2017. Untuk menyimak lebih lanjut, silahkan kunjungi http://epaper.bisnis.com/

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

News Feed

  • Gubernur BI Siap Bersaksi

    Rabu, 29 Maret 2017 - 16:42 WIB

    Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardoo dijadwalkan hadir dalam persidangan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, Kamis (30/3), dalam kapasitasnya sebagai saksi terhadap terdakwa Irman dan Sugoharto, mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

  • Asia Paper Diberi Tenggat 45 Hari

    Rabu, 29 Maret 2017 - 14:05 WIB

    Masa penundaan kewajiban pembayaran utang PT Asia Paper Mills akhirnya disepakati selama 45 hari, jauh dari harapan perseroan selaku debitur, yang mengajukan perpanjangan waktu 180 hari.

  • RI Bersiap Hadapi AS

    Rabu, 29 Maret 2017 - 12:11 WIB

    Indonesia bersiap menghadapi tudingan dumping dan subsidi dari Amerika Serikat atas produk biodiesel Tanah Air, setelah sebelumnya Uni Eropa menyampaikan tuduhan serupa

  • “Koperasi Bisa Menjadi Kekuatan Dahsyat”

    Rabu, 29 Maret 2017 - 11:52 WIB

    Pemerintah sejak awal sepakat menjadikan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) sebagai salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi, dan berupaya terus menumbuhkan pelaku usahanya dengan berbagai kebijakan. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Koperasi dan UKM menjelaskan upaya yang selama ini dilakukan pemerintah untuk koperasi dan UKM. Berikut ini petikan wawancaranya.

  • KKP Bidik Pemilik Kapal Jumbo

    Rabu, 29 Maret 2017 - 10:02 WIB

    Kementerian Kelautan dan Perikanan membidik perusahaan-perusahaan yang menjadi pemilik 16.000 kapal perikanan di atas 30 gros ton lulus sertifikasi hak asasi manusia sebagai parameter penilaian perpanjangan izin usaha.

Load More