Navigasi Bisnis Terpercaya

Rabu 25 Januari 2017
PERJANJIAN KERJA

Archipelago Klaim Tak Wanprestasi

Deliana Pradhita Sari Jum'at, 02/12/2016 12:43 WIB
PT Archipelago International Indonesia menyebut gugatan PT Neo Husada Sejahtera salah alamat dan menyangkal telah melakukan tindakan wanprestasi.

JAKARTA — PT Archipelago International Indonesia menyebut gugatan PT Neo Husada Sejahtera salah alamat dan menyangkal telah melakukan tindakan wanprestasi.

Dalam perkara perdata yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pengembang properti Neo Husada Sejahtera (penggugat) menuduh Archipelago (tergugat) mangkir dari tugasnya sesuai yang tertera dalam perjanjian kerja.

Tergugat dianggap tidak melakukan pengawasan terhadap pengerjaan proyek hotel Neo di Medan, Sumatra Utara. Alhasil, pembangunan hotel tersebut mangkrak selama setahun.

Kuasa hukum PT Archipelago International Indonesia Romdhani mengatakan gugatan Neo Husada tidak sesuai dengan tupoksi kliennya dalam surat perjanjian kerja. Dia mengklaim Archipelago merupakan perusahaan yang bergerak di bidang menejemen pengelolaan bangunan hotel, apartemen dan kondotel.

Menurutnya, Archipelago tidak ikut campur dalam hal menejemen konstruksi pembangunan proyek. Dengan begitu, mangkrak atau tidaknya pembangunan gedung bukan menjadi tanggung jawab penggugat.

“Bisa diteliti lagi isi surat perjanjian. Tanggung jawab dan tupoksi kami adalah mengelola bangunan ketika sudah jadi. Bukan mengelola pengembangan pembangunan,” katanya kepada Bisnis, Kamis (1/12).

Oleh karena itu, gugatan penggugat dinilai salah alamat. Mangkraknya pembangunan hotel murni disebabkan oleh kontraktor, bukan pengelola hotel. Lagipula, kata Romdhani, kontraktor juga dipilih langsung oleh penggugat tanpa campur tangan tergugat.

Untuk memperkuat dalilnya, tergugat menyerahkan berbagai bukti kepada majelis hakim. Bukti tersebut antara lain surat perjanjian kerja, tupoksi PT Archipelago International Indonesia, bukti keterangan rekruitmen tenaga hotel dan bukti tiket kunjungan ke proyek.

Romdhani berharap majelis hakim mempertimbangkan bukti yang telah diserahkan. Dia menegaskan tergugat hanya bertanggung jawab untuk melakukan rekruitmen pegawai baru, mengelola layanan hotel dan mempersiapkan pra-pembukaan hotel ketika akan beroperasi.

Tergugat justru mengaku rugi karena perjanjian dibatalkan sepihak oleh penggugat. Kendati belum mengkalkulasi berapa kerugiannya, pihaknya berencana menggugat balik dengan tuduhan yang sama, yaitu wanprestasi.

Sementara itu, kuasa hukum PT Neo Husada Sejahtera Sudjadi Wisnumurti beranggapan bahwa pengawasan kontraktor menjadi salah satu tanggung jawab tergugat. Dengan begitu, tergugat dinilai tidak menjalankan tugasnya sesuai akad perjanjian yang diteken pada 2012.

Dia mengklaim kliennya telah menunjuk tergugat untuk melakukan pengawasan pengerjaan pembangunan hotel. Pasalnya, tergugat dinilai sebagai perusahaan manajemen konstruksi yang profesional dan terkenal di bidangnya.

“Selain perusahaan operator, tergugat juga merupakan perusahan menejemen konstruksi,” tuturnya.

Oleh karena itu, pekerjaan kontraktor yang bermasalah diklaim sebagai tanggung jawab tergugat. Kendati begitu, pihaknya juga telah menggugat pihak kontraktor pada hukum acara pidana di PN Jakarta Selatan.

Perkara ini bermula ketika pembangunan Hotel Neo tidak berjalan akibat pekerjaan pemborong yang kurang pengawasan oleh tergugat. Tergugat dituduh tidak memberikan arahan dan masukan kepada pemborong sehingga banyak ditemui kesalahan dalam proses pembangunan.

Dalam rancangan pembangunan, hotel 12 lantai tersebut diagendakan beroperasi pada Oktober 2015. Pada kenyatannya, pembangunan hotel belum selesai hingga gugatan dilayangkan.

Dengan begitu, penggugat mengaku rugi karena tidak bisa menjalankan bisnisnya tepat waktu. Belum lagi penggugat harus rutin membayar bunga kepada bank atas pinjaman dana untuk pembangunan hotel.

Dalam petitumnya, penggugat meminta tergugat mengembalikan uang muka Rp200 juta dan membayar ganti kerugian proyek bermasalah dan mangkrak sebesar Rp5,17 miliar.

More From Makro Ekonomi

  • OJK Rancang Instrumen Investasi Baru

    07:28 WIB

    Besarnya kebutuhan dana untuk mendorong pembangunan infrastruktur nasional mendorong Otoritas Jasa Keuangan menyusun produk investasi khusus yang diterbitkan oleh manajer investasi untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur publik.

  • Beban Emiten Properti Berpotensi Naik

    07:14 WIB

    Wacana pemerintah menerapkan kebijakan pajak progresif untuk objek lahan diperkirakan dapat mengerek beban emiten properti. Emiten menilai, penerapan pajak progresif bakal membuat biaya pengembangan menjadi lebih tinggi sehingga mengerek harga jual.

  • Reksa Dana Terproteksi Kian Seksi

    07:06 WIB

    Reksa dana terproteksi diproyeksi semakin menarik seiring dengan lampu hijau penggunaan surat utang jangka pendek (medium term notes/MTN) sebagai aset dasar produk investasi tersebut.

  • Jurus Menceker & Mematuk Cuan

    06:58 WIB

    Tahun Monyet Api segera berlalu dan berganti menjadi tahun Ayam Api. Kendati bisnis yang bakal diuntungkan tidak akan jauh berbeda, tetapi ayam merupakan elemen logam sehingga kewaspadaan juga harus ditingkatkan. Pasalnya, elemen logam dan api sering kali tidak harmonis.

News Feed

  • Jangan Cuma Bicara SARA Melulu

    Selasa, 24 Januari 2017 - 11:25 WIB

    Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta perlu memperdalam materi debat calon gubernur dan calon wakil gubernur sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari pembelajaran politik bagi masyarakat.

  • Kreditur Minta Daftar Aset Perusahaan

    Selasa, 24 Januari 2017 - 11:20 WIB

    PT Bank CIMB Niaga Tbk. dan sejumlah kreditur lain meminta PT Kembang Delapan Delapan Multifinance segera menyerahkan daftar aset agar diketahui prospek perusahaan yang tengah dalam PKPU tersebut.

  • Mengawinkan Investasi & Kearifan Lokal

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:55 WIB

    Kala penguasa di negeri ini mulai agresif memetakan pulau-pulau kecil terluar sebagai komoditas penerimaan negara, masyarakat pesisir justru kian tersingkir.

  • Pengusaha Bisa Ajukan Judicial Review

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:42 WIB

    Pemprov DKI mempersilakan pelaku usaha di Jakarta untuk mengajukan judicial review terhadap UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang bila keberatan dengan minimnya jangka penyesuaian lokasi industri kepada Mahkamah Konstitusi.

  • BUMD Dituntut Proaktif

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:24 WIB

    Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia meminta Badan Usaha Milik Daerah proaktif untuk menyertakan laporan keuangan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan.

Load More