Navigasi Bisnis Terpercaya

Rabu 25 Januari 2017

Membidik Korupsi di Tubuh TNI

Edi Suwiknyo Jum'at, 02/12/2016 12:50 WIB
Gedung KPK.

“Sekarang bisa dibayangkan, saat kami melakukan penyidikan korupsi di tubuh kepolisian, muncul kisah cicak versus buaya dengan berbagai jilidnya, bayangkan kalau di dalam militer?’

Nukilan kalimat itu muncul dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo  saat bertemu jajaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) akhir November lalu. Dia seolah ingin menunjukkan, pemberantasan korupsi di tubuh militer bukan pekerjaan mudah dan penuh risiko.

Meski penuh tantangan, aparat penegak hukum bukannya tak bisa berbuat banyak. Undang-undang tindak pidana korupsi (Tipikor) tidak mengenal batasan. Mereka hanya perlu siasat supaya langkah pemberantasan korupsi berlangsung secara optimal.

Barangkali kasus Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Teddy Hernayadi bisa menjadi celah untuk membersihkan tubuh institusi militer dari skandal rasuah.

Seperti diketahui, Rabu (30/11), Pengadilan Militer Tinggi II memvonis oknum perwira tinggi TNI itu terbukti menyelewengkan dana pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) senilai US$12 juta.

Hakim Pengadilan Militer, Brigjen TNI Deddy Suryanto kemudian menghukum bekas Kepala Bidang Pelaksanaan Pembiayaan (Kemhan) periode 2010—2014 dengan hukuman kurungan seumur hidup.

Sesuai catatan mereka, vonis tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tuntutan oditur militer yang sebelumnya menuntut oknum jendral bintang satu itu selama 12 tahun penjara.

Tak pelak penuntasan perkara korupsi itu dianggap cerminan positif untuk mewujudkan transparansi di dalam lingkungan militer. Seperti pernah disinggung Agus Rahardjo, sektor militer khususnya di bidang pengadaan alutsista dianggap cukup rawan.

Potensi kerawanannya muncul lantaran, anggaran yang digukan untuk membeli peralatan tempur itu tidak sedikit.  Badan Anggaran DPR telah menyetujui anggaran Kemhan pada 2017 bakal naik menjadi Rp108 triliun.

Sebagai langkah pencegahan, KPK pun sebenarnya sudah mulai menjalin kerja sama dengan pihak Kemhan. Misalnya dengan melakukan koordinasi dan supervisi untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran di tubuh militer.

Tak hanya itu khusus penindakan, lembaga antirasuah tersebut juga telah bekerja sama dengan Polisi Militer (POM) untuk menindak oknum militer yang terindikasi melakulan perbuatan korupsi.

Sistem kerja sama, lembaga antikorupsi akan membantu penanganan perkaranya, namun setelah masuk ke ranah penyidikan, mereka bakal menyerahkannya ke POM.

Pintu makin terbuka, kala Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menyatakan dukungannya terhadap pemberantasan korupsi di lingkungan militer. Pengungkapan perkara Teddy pun dia anggap tak lepas dari peran mereka.

Memang tak bisa dipungkiri, selama ini pemilihan alutsista diserahkan ke masing-masing angkatan. Kemhan hanya memberikan anggaran kepada tiap kesatuan untuk pengadaan piranti tempur tersebut.

Kendati demikian, mereka bukan berarti lepas tangan. Purnawirawan jenderal bintang empat itu mengaku tetap menyeleksi rekanan pengadaan alutsista. Rekanan yang memiliki riwayat tidak baik bakal dihentikan kerjasamanya.

“Saya sudah bilang di Kemhan dan TNI, beli apa harga berapa, kita cek siapa rekanannya. Kalau fee di atas 10% hingga 30% itu merampok, enggak boleh itu,” tegas Menhan beberapa waktu lalu.

Tantangan lainnya justru berada di lingkungan TNI. Mereka mengakui, jika selama ini kondisi peradilan di institusi yang tahun ini genap berumur 71 tahun itu cenderung tertutup.

Bahkan, muncul kesan bahwa militer seringkali melakukan intervensi. Sejumlah elemen masyarakat sipil tercatat beberapa kali mendesak supaya oknum militer bisa dijerat di sistem peradilan umum.

Namun demikian, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mayor Jendral TNI Wuryanto menganggap, putusan terhadap Brigjen TNI Teddy menunjukkan proses reformasi hukum di lingkungan militer telah berjalan.

TNI, kata dia, tidak akan mentolerir setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk korupsi.  Momentum itu juga dia anggap sebagai celah untuk bersih-bersih di lingkungan militer, semua oknum yang melakukan pelanggaran bakal ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. (Dewi A. Zuhriyah)

More From Makro Ekonomi

  • OJK Rancang Instrumen Investasi Baru

    07:28 WIB

    Besarnya kebutuhan dana untuk mendorong pembangunan infrastruktur nasional mendorong Otoritas Jasa Keuangan menyusun produk investasi khusus yang diterbitkan oleh manajer investasi untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur publik.

  • Beban Emiten Properti Berpotensi Naik

    07:14 WIB

    Wacana pemerintah menerapkan kebijakan pajak progresif untuk objek lahan diperkirakan dapat mengerek beban emiten properti. Emiten menilai, penerapan pajak progresif bakal membuat biaya pengembangan menjadi lebih tinggi sehingga mengerek harga jual.

  • Reksa Dana Terproteksi Kian Seksi

    07:06 WIB

    Reksa dana terproteksi diproyeksi semakin menarik seiring dengan lampu hijau penggunaan surat utang jangka pendek (medium term notes/MTN) sebagai aset dasar produk investasi tersebut.

  • Jurus Menceker & Mematuk Cuan

    06:58 WIB

    Tahun Monyet Api segera berlalu dan berganti menjadi tahun Ayam Api. Kendati bisnis yang bakal diuntungkan tidak akan jauh berbeda, tetapi ayam merupakan elemen logam sehingga kewaspadaan juga harus ditingkatkan. Pasalnya, elemen logam dan api sering kali tidak harmonis.

News Feed

  • Jangan Cuma Bicara SARA Melulu

    Selasa, 24 Januari 2017 - 11:25 WIB

    Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta perlu memperdalam materi debat calon gubernur dan calon wakil gubernur sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari pembelajaran politik bagi masyarakat.

  • Kreditur Minta Daftar Aset Perusahaan

    Selasa, 24 Januari 2017 - 11:20 WIB

    PT Bank CIMB Niaga Tbk. dan sejumlah kreditur lain meminta PT Kembang Delapan Delapan Multifinance segera menyerahkan daftar aset agar diketahui prospek perusahaan yang tengah dalam PKPU tersebut.

  • Mengawinkan Investasi & Kearifan Lokal

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:55 WIB

    Kala penguasa di negeri ini mulai agresif memetakan pulau-pulau kecil terluar sebagai komoditas penerimaan negara, masyarakat pesisir justru kian tersingkir.

  • Pengusaha Bisa Ajukan Judicial Review

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:42 WIB

    Pemprov DKI mempersilakan pelaku usaha di Jakarta untuk mengajukan judicial review terhadap UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang bila keberatan dengan minimnya jangka penyesuaian lokasi industri kepada Mahkamah Konstitusi.

  • BUMD Dituntut Proaktif

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:24 WIB

    Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia meminta Badan Usaha Milik Daerah proaktif untuk menyertakan laporan keuangan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan.

Load More