Navigasi Bisnis Terpercaya

Minggu 11 Desember 2016

Membidik Korupsi di Tubuh TNI

Edi Suwiknyo Jum'at, 02/12/2016 12:50 WIB
Gedung KPK.

“Sekarang bisa dibayangkan, saat kami melakukan penyidikan korupsi di tubuh kepolisian, muncul kisah cicak versus buaya dengan berbagai jilidnya, bayangkan kalau di dalam militer?’

Nukilan kalimat itu muncul dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo  saat bertemu jajaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) akhir November lalu. Dia seolah ingin menunjukkan, pemberantasan korupsi di tubuh militer bukan pekerjaan mudah dan penuh risiko.

Meski penuh tantangan, aparat penegak hukum bukannya tak bisa berbuat banyak. Undang-undang tindak pidana korupsi (Tipikor) tidak mengenal batasan. Mereka hanya perlu siasat supaya langkah pemberantasan korupsi berlangsung secara optimal.

Barangkali kasus Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Teddy Hernayadi bisa menjadi celah untuk membersihkan tubuh institusi militer dari skandal rasuah.

Seperti diketahui, Rabu (30/11), Pengadilan Militer Tinggi II memvonis oknum perwira tinggi TNI itu terbukti menyelewengkan dana pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) senilai US$12 juta.

Hakim Pengadilan Militer, Brigjen TNI Deddy Suryanto kemudian menghukum bekas Kepala Bidang Pelaksanaan Pembiayaan (Kemhan) periode 2010—2014 dengan hukuman kurungan seumur hidup.

Sesuai catatan mereka, vonis tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tuntutan oditur militer yang sebelumnya menuntut oknum jendral bintang satu itu selama 12 tahun penjara.

Tak pelak penuntasan perkara korupsi itu dianggap cerminan positif untuk mewujudkan transparansi di dalam lingkungan militer. Seperti pernah disinggung Agus Rahardjo, sektor militer khususnya di bidang pengadaan alutsista dianggap cukup rawan.

Potensi kerawanannya muncul lantaran, anggaran yang digukan untuk membeli peralatan tempur itu tidak sedikit.  Badan Anggaran DPR telah menyetujui anggaran Kemhan pada 2017 bakal naik menjadi Rp108 triliun.

Sebagai langkah pencegahan, KPK pun sebenarnya sudah mulai menjalin kerja sama dengan pihak Kemhan. Misalnya dengan melakukan koordinasi dan supervisi untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran di tubuh militer.

Tak hanya itu khusus penindakan, lembaga antirasuah tersebut juga telah bekerja sama dengan Polisi Militer (POM) untuk menindak oknum militer yang terindikasi melakulan perbuatan korupsi.

Sistem kerja sama, lembaga antikorupsi akan membantu penanganan perkaranya, namun setelah masuk ke ranah penyidikan, mereka bakal menyerahkannya ke POM.

Pintu makin terbuka, kala Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menyatakan dukungannya terhadap pemberantasan korupsi di lingkungan militer. Pengungkapan perkara Teddy pun dia anggap tak lepas dari peran mereka.

Memang tak bisa dipungkiri, selama ini pemilihan alutsista diserahkan ke masing-masing angkatan. Kemhan hanya memberikan anggaran kepada tiap kesatuan untuk pengadaan piranti tempur tersebut.

Kendati demikian, mereka bukan berarti lepas tangan. Purnawirawan jenderal bintang empat itu mengaku tetap menyeleksi rekanan pengadaan alutsista. Rekanan yang memiliki riwayat tidak baik bakal dihentikan kerjasamanya.

“Saya sudah bilang di Kemhan dan TNI, beli apa harga berapa, kita cek siapa rekanannya. Kalau fee di atas 10% hingga 30% itu merampok, enggak boleh itu,” tegas Menhan beberapa waktu lalu.

Tantangan lainnya justru berada di lingkungan TNI. Mereka mengakui, jika selama ini kondisi peradilan di institusi yang tahun ini genap berumur 71 tahun itu cenderung tertutup.

Bahkan, muncul kesan bahwa militer seringkali melakukan intervensi. Sejumlah elemen masyarakat sipil tercatat beberapa kali mendesak supaya oknum militer bisa dijerat di sistem peradilan umum.

Namun demikian, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mayor Jendral TNI Wuryanto menganggap, putusan terhadap Brigjen TNI Teddy menunjukkan proses reformasi hukum di lingkungan militer telah berjalan.

TNI, kata dia, tidak akan mentolerir setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk korupsi.  Momentum itu juga dia anggap sebagai celah untuk bersih-bersih di lingkungan militer, semua oknum yang melakukan pelanggaran bakal ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. (Dewi A. Zuhriyah)

More From Makro Ekonomi

  • Galang Dana Abadi Via Reksa Dana

    09:42 WIB

    Reksa dana semakin dilirik untuk menggalang dana abadi institusi sosial, kesehatan, keagamaan, hingga pendidikan. Sepanjang tahun ini saja, setidaknya ada empat produk endowment fund baru yang diluncurkan

  • Atraksi yang Belum Kelar

    01:00 WIB

    PT Bumi Resources Tbk. tak pernah berhenti menjadi buah bibir. Ibarat kereta halilintar di Dunia Fantasy Ancol, mungkin begitu gambaran pergerakan harga saham BUMI sejak go public.

  • Emiten Masih Konservatif

    08:30 WIB

    Meski harga minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) mulai rebound, sejumlah emiten masih memasang target konservatif pada 2017

  • Trump Effect Hanya Sementara

    08:45 WIB

    Bursa Efek Indonesia yakin kondisi tertekannya indeks harga saham gabungan akibat Trump Effect tidak akan berlangsung lama

News Feed

  • Data China Terus Membaik

    Sabtu, 10 Desember 2016 - 05:47 WIB

    China kembali membukukan perbaikan dalam data ekonomi terbarunya. Kondisi itu meredakan kekhawatiran terjadinya penurunan ekonomi negara tersebut.

  • Tak Ragu Kejar WP Kakap

    Sabtu, 10 Desember 2016 - 03:42 WIB

    Pemerintah tidak ragu mengejar wajib pajak besar yang belum memanfaatkan program pengampunan pajak. Para wajib pajak kelas kakap atau prominen yang belum mengikuti tax amnesty diminta untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebe lum berakhir pada Maret 2017.

  • Mendambakan Industri Kreatif Kian Kinclong

    Sabtu, 10 Desember 2016 - 01:01 WIB

    Data perkembangan industri kreatif yang dirilis Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Badan Pusat Statistik, pekan ini, semakin memberi keyakinan bahwa industri ini layak dijadikan sebagai salah satu penyokong perekonomian nasional.

  • Indonesia Menang Atas Churchill

    Jum'at, 09 Desember 2016 - 11:00 WIB

    Pemerintah berhasil menyelamatkan uang negara senilai US$1,31 miliar setelah International Centre for Settlement of Investments Disputes (ICSID) menolak gugatan arbitrase Churchill Mining Plc. dan Planet Mining Pty Ltd.

  • CPGT Cari Suntikan Dana Segar

    Jum'at, 09 Desember 2016 - 10:53 WIB

    PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk. memasukkan klausul investor baru dalam rencana perdamaian sebagai sumber pembiayaan dalam proses restrukturisasi utang.

Load More