Navigasi Bisnis Terpercaya

Kamis 30 Maret 2017

Membidik Korupsi di Tubuh TNI

Edi Suwiknyo Jum'at, 02/12/2016 12:50 WIB
Gedung KPK.

“Sekarang bisa dibayangkan, saat kami melakukan penyidikan korupsi di tubuh kepolisian, muncul kisah cicak versus buaya dengan berbagai jilidnya, bayangkan kalau di dalam militer?’

Nukilan kalimat itu muncul dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo  saat bertemu jajaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) akhir November lalu. Dia seolah ingin menunjukkan, pemberantasan korupsi di tubuh militer bukan pekerjaan mudah dan penuh risiko.

Meski penuh tantangan, aparat penegak hukum bukannya tak bisa berbuat banyak. Undang-undang tindak pidana korupsi (Tipikor) tidak mengenal batasan. Mereka hanya perlu siasat supaya langkah pemberantasan korupsi berlangsung secara optimal.

Barangkali kasus Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Teddy Hernayadi bisa menjadi celah untuk membersihkan tubuh institusi militer dari skandal rasuah.

Seperti diketahui, Rabu (30/11), Pengadilan Militer Tinggi II memvonis oknum perwira tinggi TNI itu terbukti menyelewengkan dana pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) senilai US$12 juta.

Hakim Pengadilan Militer, Brigjen TNI Deddy Suryanto kemudian menghukum bekas Kepala Bidang Pelaksanaan Pembiayaan (Kemhan) periode 2010—2014 dengan hukuman kurungan seumur hidup.

Sesuai catatan mereka, vonis tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tuntutan oditur militer yang sebelumnya menuntut oknum jendral bintang satu itu selama 12 tahun penjara.

Tak pelak penuntasan perkara korupsi itu dianggap cerminan positif untuk mewujudkan transparansi di dalam lingkungan militer. Seperti pernah disinggung Agus Rahardjo, sektor militer khususnya di bidang pengadaan alutsista dianggap cukup rawan.

Potensi kerawanannya muncul lantaran, anggaran yang digukan untuk membeli peralatan tempur itu tidak sedikit.  Badan Anggaran DPR telah menyetujui anggaran Kemhan pada 2017 bakal naik menjadi Rp108 triliun.

Sebagai langkah pencegahan, KPK pun sebenarnya sudah mulai menjalin kerja sama dengan pihak Kemhan. Misalnya dengan melakukan koordinasi dan supervisi untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran di tubuh militer.

Tak hanya itu khusus penindakan, lembaga antirasuah tersebut juga telah bekerja sama dengan Polisi Militer (POM) untuk menindak oknum militer yang terindikasi melakulan perbuatan korupsi.

Sistem kerja sama, lembaga antikorupsi akan membantu penanganan perkaranya, namun setelah masuk ke ranah penyidikan, mereka bakal menyerahkannya ke POM.

Pintu makin terbuka, kala Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menyatakan dukungannya terhadap pemberantasan korupsi di lingkungan militer. Pengungkapan perkara Teddy pun dia anggap tak lepas dari peran mereka.

Memang tak bisa dipungkiri, selama ini pemilihan alutsista diserahkan ke masing-masing angkatan. Kemhan hanya memberikan anggaran kepada tiap kesatuan untuk pengadaan piranti tempur tersebut.

Kendati demikian, mereka bukan berarti lepas tangan. Purnawirawan jenderal bintang empat itu mengaku tetap menyeleksi rekanan pengadaan alutsista. Rekanan yang memiliki riwayat tidak baik bakal dihentikan kerjasamanya.

“Saya sudah bilang di Kemhan dan TNI, beli apa harga berapa, kita cek siapa rekanannya. Kalau fee di atas 10% hingga 30% itu merampok, enggak boleh itu,” tegas Menhan beberapa waktu lalu.

Tantangan lainnya justru berada di lingkungan TNI. Mereka mengakui, jika selama ini kondisi peradilan di institusi yang tahun ini genap berumur 71 tahun itu cenderung tertutup.

Bahkan, muncul kesan bahwa militer seringkali melakukan intervensi. Sejumlah elemen masyarakat sipil tercatat beberapa kali mendesak supaya oknum militer bisa dijerat di sistem peradilan umum.

Namun demikian, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mayor Jendral TNI Wuryanto menganggap, putusan terhadap Brigjen TNI Teddy menunjukkan proses reformasi hukum di lingkungan militer telah berjalan.

TNI, kata dia, tidak akan mentolerir setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk korupsi.  Momentum itu juga dia anggap sebagai celah untuk bersih-bersih di lingkungan militer, semua oknum yang melakukan pelanggaran bakal ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. (Dewi A. Zuhriyah)

More From Makro Ekonomi

  • Ambisi Tito Lampaui Aset Perbankan

    13:34 WIB

    "Hidup itu harus ada target. Setelah tembus Rp6.000 triliun, kami harap market cap bisa melampaui aset perbankan," ucap Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio, Kamis (23/3).

  • PPRO Garap Kertajati

    13:28 WIB

    PT PP Properti Tbk. melalui kerja sama dengan PT BIJB Aerocity Development akan mengembangkan kawasan bisnis seluas 300 hektare di kawasan Bandar Udara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat

  • Bisnis Indonesia Edisi Cetak Senin, 27 Maret 2017 Seksi Market

    01:48 WIB

    Berikut ini adalah ringkasan headlines BISNIS INDONESIA edisi cetak Senin, 27 Maret 2017. Untuk menyimak lebih lanjut, silahkan kunjungi http://epaper.bisnis.com/

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

News Feed

  • Gubernur BI Siap Bersaksi

    Rabu, 29 Maret 2017 - 16:42 WIB

    Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardoo dijadwalkan hadir dalam persidangan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, Kamis (30/3), dalam kapasitasnya sebagai saksi terhadap terdakwa Irman dan Sugoharto, mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

  • Asia Paper Diberi Tenggat 45 Hari

    Rabu, 29 Maret 2017 - 14:05 WIB

    Masa penundaan kewajiban pembayaran utang PT Asia Paper Mills akhirnya disepakati selama 45 hari, jauh dari harapan perseroan selaku debitur, yang mengajukan perpanjangan waktu 180 hari.

  • RI Bersiap Hadapi AS

    Rabu, 29 Maret 2017 - 12:11 WIB

    Indonesia bersiap menghadapi tudingan dumping dan subsidi dari Amerika Serikat atas produk biodiesel Tanah Air, setelah sebelumnya Uni Eropa menyampaikan tuduhan serupa

  • “Koperasi Bisa Menjadi Kekuatan Dahsyat”

    Rabu, 29 Maret 2017 - 11:52 WIB

    Pemerintah sejak awal sepakat menjadikan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) sebagai salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi, dan berupaya terus menumbuhkan pelaku usahanya dengan berbagai kebijakan. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Koperasi dan UKM menjelaskan upaya yang selama ini dilakukan pemerintah untuk koperasi dan UKM. Berikut ini petikan wawancaranya.

  • KKP Bidik Pemilik Kapal Jumbo

    Rabu, 29 Maret 2017 - 10:02 WIB

    Kementerian Kelautan dan Perikanan membidik perusahaan-perusahaan yang menjadi pemilik 16.000 kapal perikanan di atas 30 gros ton lulus sertifikasi hak asasi manusia sebagai parameter penilaian perpanjangan izin usaha.

Load More