Navigasi Bisnis Terpercaya

Rabu 25 Januari 2017
PASAR OBLIGASI RUPIAH

Semester I/2017 Cenderung Volatil

Gloria Natalia Dolorosa Selasa, 10/01/2017 07:09 WIB
Ilustrasi

JAKARTA — Pasar obligasi rupiah diperkirakan volatil pada semester I/2017, seiring dengan perkiraan meningkatnya imbal hasil US Treasury dan menguatnya dolar AS.

Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian bagi para perusahaan yang akan menerbitkan obligasi pada enam bulan pertama tahun ini, agar tetap bisa mendapatkan hasil maksimal.

Baru-baru ini, Standard Chartered merevisi prospek obligasi rupiah untuk waktu tiga bulan menjadi netral dari sebelumnya negatif. Adapun, prospek obligasi rupiah selama 12 bulan dipertahankan di level netral. 

Nagaraj Kulkarni, senior Asia Rates Strategist Standard Chartered Bank, cabang Singapura, mengatakan kunci positif dari obligasi rupiah yakni kebijakan yang stabil, valuasi yang menarik, dan twin deficits yang mampu dikelola. Sementara itu, kunci negatif atas pasar obligasi rupiah yakni ekspektasi terhadap penaikan imbal hasil US Treasury (UST) dan penguatan dolar AS.

“Kami menilai posisi investor saat ini mendekati netral. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran pada 2017 tidak menguntungkan seperti pada 2016,” tulis Kulkarni dalam riset yang terbit pada Jumat (6/1).

Tidak seperti pada semester I/2016, saat reli pasar obligasi terjadi, dia memperkirakan pasar obligasi rupiah pada semester I/2017 volatil. Prediksi volatilnya obligasi rupiah ini didasarkan pada ekspektasi pasar terhadap penaikan imbal hasil UST. Standard Charterd memperkirakan yield UST 10 tahun pada kuartal III/2017 menyentuh angka 3%.

“Estimasi kami, investor telah memangkas posisi mereka, tapi risiko sell off yang tajam terbatas. Kami memprediksi kurva imbal hasil cukup tajam,” jelas Kulkarni.

Dari perspektif real yield, Kulkarni menilai valuasi obligasi rupiah menarik. Perkiraannya, real yield 10 tahun mendekati 330 bps pada akhir semester I/2017.

Saat ini, real yield 10 tahun sekitar 490 bps. Angka ini masih lebih tinggi dari rerata lima tahun ke belakang sekitar 200 bps. Real yield obligasi rupiah pun merupakan salah satu real yield tinggi dari sejumlah indeks obligasi pemerintah di pasar berkembang.

Selain itu, spread imbal hasil obligasi rupiah 10 tahun terhadap imbal hasil US Treasury 10 tahun sebesar 550 bps, lebih lebar dari rerata lima tahun sebesar 520 bps. Karena kepemilikan asing di surat utang negara (SUN) rupiah besar, Kulkarni mengatakan sentimen terhadap obligasi rupiah tergantung dari prospek investor asing terhadap obligasi pasar negara-negara berkembang.

IKNB

Dari sisi permintaan dan penawaran, Kulkarni menilai industri keuangan non-bank (IKNB) akan menjadi penopang pembelian SUN rupiah. Estimasinya, IKNB menyerap sekitar 21% sampai 29% dari penawaran bersih SBN rupiah tahun ini yang sebesar Rp394,4 triliun. Pada 2016, IKNB menyerap sekitar 33%.

Permintaan dari IKNB ini didorong oleh Peraturan OJK tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan non-Bank yang terbit pada Januari 2016. IKNB yang dimaksud yakni perusahaan asuransi jiwa dan dana pensiun pemberi kerja.

Sementara itu, investor asing diperkirakan menyerap sekitar US$5,2 miliar hingga US$5,9 miliar pada 2017. Nilai penyerapan ini terendah sejak 2014.

“Meski permintaan dari IKNB kuat, investor asing akan tetap penting dalam menentukan keseimbangan permintaan dan penawaran,” kata Kulkarni.

Adapun, permintaan SUN dari bank diperkirakan turun, tetapi permintaan kuat di T-bills atau surat utang jangka pendek.

Senada, PT Mandiri Sekuritas memperkirakan perusahaan asuransi dan dana pensiun tetap menjadi penopang pembelian SUN di kalangan investor domestik.

Handy Yunianto, Head of fixed-income Research Mandiri Sekuritas, memperkirakan total dana masuk dari dana pensiun dan perusahaan asuransi ke pasar SBN mencapai Rp80 triliun pada tahun ini. Khusus dana pensiun, total investasi ke pasar SBN pada 2017 diprediksi meningkat 10% dari tahun lalu.

Handy memperkirakan, imbal hasil SUN pada 2017 secara moderat di level 7,01% dan total return mencapai 8,7%. Asumsi yang dipakai yakni BI Rate 12 bulan di level 6%, inflasi inti 4,20%, imbal hasil US Treasury 10 tahun di level 2,75%, dan rupiah di posisi Rp13.400. 

More From Makro Ekonomi

  • OJK Rancang Instrumen Investasi Baru

    07:28 WIB

    Besarnya kebutuhan dana untuk mendorong pembangunan infrastruktur nasional mendorong Otoritas Jasa Keuangan menyusun produk investasi khusus yang diterbitkan oleh manajer investasi untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur publik.

  • Beban Emiten Properti Berpotensi Naik

    07:14 WIB

    Wacana pemerintah menerapkan kebijakan pajak progresif untuk objek lahan diperkirakan dapat mengerek beban emiten properti. Emiten menilai, penerapan pajak progresif bakal membuat biaya pengembangan menjadi lebih tinggi sehingga mengerek harga jual.

  • Reksa Dana Terproteksi Kian Seksi

    07:06 WIB

    Reksa dana terproteksi diproyeksi semakin menarik seiring dengan lampu hijau penggunaan surat utang jangka pendek (medium term notes/MTN) sebagai aset dasar produk investasi tersebut.

  • Jurus Menceker & Mematuk Cuan

    06:58 WIB

    Tahun Monyet Api segera berlalu dan berganti menjadi tahun Ayam Api. Kendati bisnis yang bakal diuntungkan tidak akan jauh berbeda, tetapi ayam merupakan elemen logam sehingga kewaspadaan juga harus ditingkatkan. Pasalnya, elemen logam dan api sering kali tidak harmonis.

News Feed

  • Jangan Cuma Bicara SARA Melulu

    Selasa, 24 Januari 2017 - 11:25 WIB

    Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta perlu memperdalam materi debat calon gubernur dan calon wakil gubernur sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari pembelajaran politik bagi masyarakat.

  • Kreditur Minta Daftar Aset Perusahaan

    Selasa, 24 Januari 2017 - 11:20 WIB

    PT Bank CIMB Niaga Tbk. dan sejumlah kreditur lain meminta PT Kembang Delapan Delapan Multifinance segera menyerahkan daftar aset agar diketahui prospek perusahaan yang tengah dalam PKPU tersebut.

  • Mengawinkan Investasi & Kearifan Lokal

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:55 WIB

    Kala penguasa di negeri ini mulai agresif memetakan pulau-pulau kecil terluar sebagai komoditas penerimaan negara, masyarakat pesisir justru kian tersingkir.

  • Pengusaha Bisa Ajukan Judicial Review

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:42 WIB

    Pemprov DKI mempersilakan pelaku usaha di Jakarta untuk mengajukan judicial review terhadap UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang bila keberatan dengan minimnya jangka penyesuaian lokasi industri kepada Mahkamah Konstitusi.

  • BUMD Dituntut Proaktif

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:24 WIB

    Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia meminta Badan Usaha Milik Daerah proaktif untuk menyertakan laporan keuangan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan.

Load More