Navigasi Bisnis Terpercaya

Kamis 30 Maret 2017
SURAT UTANG NEGARA

Tenor Pendek Diburu

Gloria Natalia Dolorosa Rabu, 11/01/2017 07:14 WIB
SURAT UTANG NEGARA

JAKARTA — Meski likuiditas masih cukup besar, investor obligasi diprediksi masih memilih surat utang bertenor pendek, seiring dengan masih tingginya ketidakpastian global.

Jika hal ini terus terjadi, pemerintah berpotensi kesulitan membiayai ulang (refinancing) surat utang yang jatuh tempo.

Kecenderungan investor obligasi untuk memilih surat utang bertenor pendek terlihat dari lelang perdana surat utang negara (SUN) dan lelang perdana Sukuk tahun ini.

Pada lelang perdana SUN yang digelar pada Selasa (3/1), penawaran yang masuk ke seri SPN bertenor pendek lebih banyak ketimbang penawaran masuk ke seri FR. Jumlah penawaran masuk ke seri SPN mencapai 60,24% dari total penawaran di lelang senilai Rp36,9 triliun.

Begitu juga yang terjadi pada lelang perdana surat berharga syariah negara (SBSN) yang digelar kemarin, Selasa (10/1). Penawaran masuk ke seri SPN yang jatuh tempo pada 11 Juli 2017 mencapai 74,48% dari total penawaran masuk di lelang SBSN sebesar Rp24,01 triliun.

I Made Adi Saputra, analis fixed income MNC Securities, mengatakan lebih besarnya jumlah penawaran yang masuk ke surat berharga negara (SBN) bertenor pendek menunjukkan investor belum berani mengambil risiko untuk masuk ke SBN tenor panjang.

Investor terlihat masih wait and see menanti pidato presiden baru AS Donald Trump pada 20 Januari mendatang. Investor saat ini menilai janji kampanye yang digencarkan Trump akan dimasukkan ke dalam kebijakan yang diumumkan pada 20 Januari nanti.

"Ketidakpastian masih tinggi. Selain datang dari pidato Trump nanti, ketidakpastian global seperti rencana penaikan Fed Fund Rate tahun ini dan penguatan dolar AS masih menghantui investor," kata Made, Selasa (10/1).

Jika suku bunga acuan AS naik lagi, yield US Treasury meninggi. Kondisi itu membuat investor meminta imbal hasil tinggi di lelang-lelang SBN Indonesia berikutnya. Ditambah lagi, imbal hasil US Treasury yang terus meningkat membuat pelaku pasar lebih berhati-hati berinvestasi. Kemarin, imbal hasil US Treasury 10 tahun di level 2,38%.

SENTIMEN DOMESTIK

Sementara itu, investor domestik masih belum percaya diri mengambil SBN bertenor panjang lantaran dilanda kekhawatiran kian tingginya inflasi dan tanda tanya atas kebijakan Bank Indonesia dalam mempertahankan atau menurunkan suku bunga acuan. Made memprediksi potensi Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga acuan lebih besar ketimbang menurunkan suku bunga.

Made menilai kecenderungan investor untuk memilih tenor pendek dapat membuka peluang kekhawatiran bagi pemerintah dalam refinancing SBN jatuh tempo. Kondisi yang terjadi pada lelang perdana SUN dan SBSN ialah pemerintah nampak kesulitan menggeser penawaran investor untuk masuk ke tenor panjang.

"Risiko refinancing atas SBN jatuh tempo tahun ini terbuka. Kebutuhan pemerintah kian besar," katanya.

Meski investor sangat selektif dalam memilih SBN, Made menilai likuiditas di pasar masih cukup besar. Terbukti, total penawaran di lelang perdana cukup tinggi.

Pada lelang perdana Sukuk kemarin, total penawaran mencapai Rp36,9 triliun atau 3,64 kali dari nilai yang dimenangkan pemerintah. Jumlah penawaran pada lelang Sukuk tahun ini pun jauh lebih tinggi atau 4,65 kali dari jumlah penawaran pada lelang perdana sukuk 2016. Adapun, penawaran pada lelang perdana SUN tahun ini mencapai 2,46 kali dari total yang diserap pemerintah.

Pada 2017, target penerbitan dari sukuk mencapai 29% dari target kotor penerbitan SBN. Penerbitan sukuk ini termasuk lelang, penerbitan sukuk global, dan penjualan sukuk ritel.

More From Makro Ekonomi

  • Ambisi Tito Lampaui Aset Perbankan

    13:34 WIB

    "Hidup itu harus ada target. Setelah tembus Rp6.000 triliun, kami harap market cap bisa melampaui aset perbankan," ucap Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio, Kamis (23/3).

  • PPRO Garap Kertajati

    13:28 WIB

    PT PP Properti Tbk. melalui kerja sama dengan PT BIJB Aerocity Development akan mengembangkan kawasan bisnis seluas 300 hektare di kawasan Bandar Udara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat

  • Bisnis Indonesia Edisi Cetak Senin, 27 Maret 2017 Seksi Market

    01:48 WIB

    Berikut ini adalah ringkasan headlines BISNIS INDONESIA edisi cetak Senin, 27 Maret 2017. Untuk menyimak lebih lanjut, silahkan kunjungi http://epaper.bisnis.com/

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

News Feed

  • Gubernur BI Siap Bersaksi

    Rabu, 29 Maret 2017 - 16:42 WIB

    Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardoo dijadwalkan hadir dalam persidangan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, Kamis (30/3), dalam kapasitasnya sebagai saksi terhadap terdakwa Irman dan Sugoharto, mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

  • Asia Paper Diberi Tenggat 45 Hari

    Rabu, 29 Maret 2017 - 14:05 WIB

    Masa penundaan kewajiban pembayaran utang PT Asia Paper Mills akhirnya disepakati selama 45 hari, jauh dari harapan perseroan selaku debitur, yang mengajukan perpanjangan waktu 180 hari.

  • RI Bersiap Hadapi AS

    Rabu, 29 Maret 2017 - 12:11 WIB

    Indonesia bersiap menghadapi tudingan dumping dan subsidi dari Amerika Serikat atas produk biodiesel Tanah Air, setelah sebelumnya Uni Eropa menyampaikan tuduhan serupa

  • “Koperasi Bisa Menjadi Kekuatan Dahsyat”

    Rabu, 29 Maret 2017 - 11:52 WIB

    Pemerintah sejak awal sepakat menjadikan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) sebagai salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi, dan berupaya terus menumbuhkan pelaku usahanya dengan berbagai kebijakan. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Koperasi dan UKM menjelaskan upaya yang selama ini dilakukan pemerintah untuk koperasi dan UKM. Berikut ini petikan wawancaranya.

  • KKP Bidik Pemilik Kapal Jumbo

    Rabu, 29 Maret 2017 - 10:02 WIB

    Kementerian Kelautan dan Perikanan membidik perusahaan-perusahaan yang menjadi pemilik 16.000 kapal perikanan di atas 30 gros ton lulus sertifikasi hak asasi manusia sebagai parameter penilaian perpanjangan izin usaha.

Load More