Navigasi Bisnis Terpercaya

Rabu 25 Januari 2017
SURAT UTANG NEGARA

Tenor Pendek Diburu

Gloria Natalia Dolorosa Rabu, 11/01/2017 07:14 WIB
SURAT UTANG NEGARA

JAKARTA — Meski likuiditas masih cukup besar, investor obligasi diprediksi masih memilih surat utang bertenor pendek, seiring dengan masih tingginya ketidakpastian global.

Jika hal ini terus terjadi, pemerintah berpotensi kesulitan membiayai ulang (refinancing) surat utang yang jatuh tempo.

Kecenderungan investor obligasi untuk memilih surat utang bertenor pendek terlihat dari lelang perdana surat utang negara (SUN) dan lelang perdana Sukuk tahun ini.

Pada lelang perdana SUN yang digelar pada Selasa (3/1), penawaran yang masuk ke seri SPN bertenor pendek lebih banyak ketimbang penawaran masuk ke seri FR. Jumlah penawaran masuk ke seri SPN mencapai 60,24% dari total penawaran di lelang senilai Rp36,9 triliun.

Begitu juga yang terjadi pada lelang perdana surat berharga syariah negara (SBSN) yang digelar kemarin, Selasa (10/1). Penawaran masuk ke seri SPN yang jatuh tempo pada 11 Juli 2017 mencapai 74,48% dari total penawaran masuk di lelang SBSN sebesar Rp24,01 triliun.

I Made Adi Saputra, analis fixed income MNC Securities, mengatakan lebih besarnya jumlah penawaran yang masuk ke surat berharga negara (SBN) bertenor pendek menunjukkan investor belum berani mengambil risiko untuk masuk ke SBN tenor panjang.

Investor terlihat masih wait and see menanti pidato presiden baru AS Donald Trump pada 20 Januari mendatang. Investor saat ini menilai janji kampanye yang digencarkan Trump akan dimasukkan ke dalam kebijakan yang diumumkan pada 20 Januari nanti.

"Ketidakpastian masih tinggi. Selain datang dari pidato Trump nanti, ketidakpastian global seperti rencana penaikan Fed Fund Rate tahun ini dan penguatan dolar AS masih menghantui investor," kata Made, Selasa (10/1).

Jika suku bunga acuan AS naik lagi, yield US Treasury meninggi. Kondisi itu membuat investor meminta imbal hasil tinggi di lelang-lelang SBN Indonesia berikutnya. Ditambah lagi, imbal hasil US Treasury yang terus meningkat membuat pelaku pasar lebih berhati-hati berinvestasi. Kemarin, imbal hasil US Treasury 10 tahun di level 2,38%.

SENTIMEN DOMESTIK

Sementara itu, investor domestik masih belum percaya diri mengambil SBN bertenor panjang lantaran dilanda kekhawatiran kian tingginya inflasi dan tanda tanya atas kebijakan Bank Indonesia dalam mempertahankan atau menurunkan suku bunga acuan. Made memprediksi potensi Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga acuan lebih besar ketimbang menurunkan suku bunga.

Made menilai kecenderungan investor untuk memilih tenor pendek dapat membuka peluang kekhawatiran bagi pemerintah dalam refinancing SBN jatuh tempo. Kondisi yang terjadi pada lelang perdana SUN dan SBSN ialah pemerintah nampak kesulitan menggeser penawaran investor untuk masuk ke tenor panjang.

"Risiko refinancing atas SBN jatuh tempo tahun ini terbuka. Kebutuhan pemerintah kian besar," katanya.

Meski investor sangat selektif dalam memilih SBN, Made menilai likuiditas di pasar masih cukup besar. Terbukti, total penawaran di lelang perdana cukup tinggi.

Pada lelang perdana Sukuk kemarin, total penawaran mencapai Rp36,9 triliun atau 3,64 kali dari nilai yang dimenangkan pemerintah. Jumlah penawaran pada lelang Sukuk tahun ini pun jauh lebih tinggi atau 4,65 kali dari jumlah penawaran pada lelang perdana sukuk 2016. Adapun, penawaran pada lelang perdana SUN tahun ini mencapai 2,46 kali dari total yang diserap pemerintah.

Pada 2017, target penerbitan dari sukuk mencapai 29% dari target kotor penerbitan SBN. Penerbitan sukuk ini termasuk lelang, penerbitan sukuk global, dan penjualan sukuk ritel.

More From Makro Ekonomi

  • OJK Rancang Instrumen Investasi Baru

    07:28 WIB

    Besarnya kebutuhan dana untuk mendorong pembangunan infrastruktur nasional mendorong Otoritas Jasa Keuangan menyusun produk investasi khusus yang diterbitkan oleh manajer investasi untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur publik.

  • Beban Emiten Properti Berpotensi Naik

    07:14 WIB

    Wacana pemerintah menerapkan kebijakan pajak progresif untuk objek lahan diperkirakan dapat mengerek beban emiten properti. Emiten menilai, penerapan pajak progresif bakal membuat biaya pengembangan menjadi lebih tinggi sehingga mengerek harga jual.

  • Reksa Dana Terproteksi Kian Seksi

    07:06 WIB

    Reksa dana terproteksi diproyeksi semakin menarik seiring dengan lampu hijau penggunaan surat utang jangka pendek (medium term notes/MTN) sebagai aset dasar produk investasi tersebut.

  • Jurus Menceker & Mematuk Cuan

    06:58 WIB

    Tahun Monyet Api segera berlalu dan berganti menjadi tahun Ayam Api. Kendati bisnis yang bakal diuntungkan tidak akan jauh berbeda, tetapi ayam merupakan elemen logam sehingga kewaspadaan juga harus ditingkatkan. Pasalnya, elemen logam dan api sering kali tidak harmonis.

News Feed

  • Jangan Cuma Bicara SARA Melulu

    Selasa, 24 Januari 2017 - 11:25 WIB

    Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta perlu memperdalam materi debat calon gubernur dan calon wakil gubernur sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari pembelajaran politik bagi masyarakat.

  • Kreditur Minta Daftar Aset Perusahaan

    Selasa, 24 Januari 2017 - 11:20 WIB

    PT Bank CIMB Niaga Tbk. dan sejumlah kreditur lain meminta PT Kembang Delapan Delapan Multifinance segera menyerahkan daftar aset agar diketahui prospek perusahaan yang tengah dalam PKPU tersebut.

  • Mengawinkan Investasi & Kearifan Lokal

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:55 WIB

    Kala penguasa di negeri ini mulai agresif memetakan pulau-pulau kecil terluar sebagai komoditas penerimaan negara, masyarakat pesisir justru kian tersingkir.

  • Pengusaha Bisa Ajukan Judicial Review

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:42 WIB

    Pemprov DKI mempersilakan pelaku usaha di Jakarta untuk mengajukan judicial review terhadap UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang bila keberatan dengan minimnya jangka penyesuaian lokasi industri kepada Mahkamah Konstitusi.

  • BUMD Dituntut Proaktif

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:24 WIB

    Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia meminta Badan Usaha Milik Daerah proaktif untuk menyertakan laporan keuangan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan.

Load More