Navigasi Bisnis Terpercaya

Sabtu 25 Maret 2017
KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL

Permenaker 1/2016 Mendesak Direvisi

Ropesta Sitorus Rabu, 11/01/2017 09:30 WIB
Para pekerja konstruksi.

JAKARTA — Pemerintah didesak untuk segera merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 1 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaran Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi Pekerja Bukan Penerima Upah.

Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar mengungkapkan aturan tersebut memiliki sejumlah kelemahan yang tidak mendukung target perluasan kepesertaan program jaminan sosial, antara lain pembatasan usia untuk pendaftaran pertama maksimal 56 tahun sesuai masa usia pensiun.

Menurutnya, aturan tersebut perlu diperlonggar menjadi maksimal 65 tahun. Tujuannya agar pekerja formal yang telah memasuki masa pensiun maupun pekerja informal yang berusia di atas 60 tahun masih mendapatkan perlindungan sosial yang merupakan hak setiap pekerja.

“Kami mendorong agar revisi ini dapat benar-benar dilakukan secepatnya. Ini mendesak sebab setiap tahun ada pekerja yang mengalami pensiun dan masih ingin berkarya. Jangan sampai karena regulasi ini mereka menjadi terhambat untuk masuk program jamsos seperti JKK dan JKM,” katanya kepada Bisnis, Selasa (10/1).

Selain revisi Permenaker 1/2016, dia juga mendorong pemerintah mengubah PP nomor 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan program Jaminan Pensiun. “Aturan tersebut membatasi pensiun hanya untuk pekerja formal, ke depan kita mesti mendorong jaminan pensiun untuk pekerja bukan penerima upah. Harapannya setelah mengiur misalnya 15 tahun, mereka dapat hak pensiun.”

Hambatan lainnya, kata dia, terkait dengan sosialisasi yang belum massif. Akibatnya belum banyak orang yang mengetahui tentang program jaminan sosial bagi pekerja mandiri.

Timboel mendorong perlunya pelibatan pemerintah daerah lewat APBD serta perusahaan swasta lewat program CSR untuk membantu membiayai kepesertaan pekerja bukan penerima upah.  ()

More From Makro Ekonomi

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

  • Penawaran Oversubscribe 4 Kali

    08:46 WIB

    Pemerintah Indonesia dikabarkan mendapatkan respons positif dari para investor terhadap rencana penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) global senilai US$3 miliar

  • Kontrak Baru Melaju di Awal Tahun

    08:23 WIB

    Realisasi kontrak baru yang dibukukan oleh sejumlah BUMN konstruksi relatif tinggi pada akhir Februari hingga pertengahan Maret 2017 setelah mendapatkan kontrak proyek yang sempat tertunda sejak 2016.

  • PTBA Incar 5 Perusahaan

    08:10 WIB

    PT Bukit Asam (Persero) Tbk. mengincar tiga hingga lima perusahaan yang berasal dari beberapa sektor untuk dimasukkan dalam program merger dan akuisisi.

News Feed

  • MENYAMBUT HARI RAYA NYEPI: Mari Belajar Berhenti Sejenak

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 08:30 WIB

    Polda Bali sampai mengerahkan sebanyak 5.600 personil untuk mengamankan setiap jengkal pulau yang baru saja dinobatkan sebagai Destinasi Terbaik Dunia versi Tripadvisor ini. Tujuannya, agar selama proses penyepian yang akan berlangsung sejak Selasa (28/3) pukul 05.00 Wita hingga Rabu (29/3) pukul 05.00 Wita berlangsung aman

  • Hary Tanoe Makin Gencar Main Properti

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:48 WIB

    Taipan Hary Tanoesoedibjo melalui kelompok usaha Grup MNC makin gencar bermain di sektor properti setelah bisnis utamanya di media massa

  • Pertanian Masih Jadi 'Anak Tiri'

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:36 WIB

    Sektor pertanian masih seperti anak tiri apabila dibandingkan dengan sektor lain di mata industri perbankan. Hal itu terlihat dari alokasi kredit ke sektor pertanian yang baru berkisar 6,75% dari total kredit perbankan

  • OPINI BISNIS INDONESIA: RCEP dan Kesepakatan Akses Pasar

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 06:05 WIB

    Pembahasan kesepakatan kerja sama RCEP sampai saat ini terus berlanjut dan cukup alot. RCEP sebagai upaya Asean mengharmonisasi sejumlah aturan perdagangan dengan enam mitra dagang Asean ditantang dapat menghasilkan nilai ekspektasi tinggi kedua belah pihak, terutama bagi Indonesia

  • EDITORIAL BISNIS INDONESIA: Berharap dari Komitmen Kedaulatan Pangan

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 05:54 WIB

    Dalam sebuah orasinya di tengah ratusan petani, seorang gubernur di Pulau Jawa pernah berujar bahwa pada masa yang akan datang peperangan bukanlah kontak fisik dan angkat senjata, melainkan perang pangan

Load More