Navigasi Bisnis Terpercaya

Rabu 25 Januari 2017

Bisnis Indonesia (12/1): Seksi Utama, Proteksi untuk SBN

Ahmad Yusuf Kamis, 12/01/2017 01:54 WIB
Bisnis Indonesia edisi 2 Januari 2017bisnis indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut ini adalah ringkasan headlines BISNIS INDONESIA edisi cetak Kamis, 12 Januari 2017. Untuk menyimak lebih lanjut, silahkan kunjungi http://epaper.bisnis.com/

Seksi Utama

Hal 1. REVISI REGULASI DILER UTAMA: Proteksi untuk SBN
Menyusul pemutusan kontrak kerja sama JPMorgan dengan pemerintah, Kementerian Keuangan menyelip kan pasal 'karet' sebagai upaya memproteksi penerbitan surat utang negara.

BISNIS PERBANKAN: Kembalinya Para Taipan
Cukup lama keluarga Sudono Salim atau Liem Sioe Liong berhenti menggeluti bisnis perbankan. Kurang lebih 18 tahun sejak krisis 1998 yang merenggut PT Bank Central Asia Tbk. dari tangan Salim.

INVESTASI BODONG: OJK Investigasi Pelaku Lain
Otoritas Jasa Keuangan tengah menginvestigasi sejumlah kegiatan usaha penawaran investasi yang diduga tak berizin atau bodong.

Hal 2. Relaksasi Mineral& Dilema Pemerintah
Pemerintahan Jokowi-JK kembali merelaksasi mineral, sejenis tembaga untuk mengamankan penerimaan negara. Sementara mineral jenis lain, seperti nikel, bauksit dan mangan wajib dimurnikan melalui pembangunan smelter.
FERDY HASIMAN, Peneliti Pada Alpha Research Database Indonesia

Hal 3. PERPANJANGAN EKSPOR KONSENTRAT: Tidak Ada Pilihan Lain
Pemerintah tidak memiliki pilihan lain kecuali harus membuka keran ekspor mineral olahan atau konsentrat jenis tertentu karena kapasitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di Tanah Air jauh di bawah produksi.

Hal 4. HARGA KOMODITAS: PDB Asia Tenggara Menjanjikan
Kenaikan investasi sektor swasta dan menguatnya kembali harga komoditas, diproyeksi memberi ruang bagi sejumlah negara berkembang di Asia Tenggara untuk mencetak pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat pada tahun ini.

Hal 5. RADE OFF KEBIJAKAN PENGAMPUNAN: Mengamankan Penerimaan Rutin
Kebijakan amnesti pajak nyatanya tidak membuat penerimaan pajak nonmigas tahun lalu terakselerasi signifi kan. Di balik pengelolaan APBN Perubahan 2016 yang relatif ‘aman’, justru ada risiko menurunnya kapasitas pemungutan pajak.

Hal 6. DOMAIN .ID: Pandi Incar 320.000 Pengguna Tahun Ini
Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi) menargetkan pertumbuhan pengguna domain .id sebesar 320.000 pengguna, naik sebesar 60% dibandingkan dengan tahun lalu.

Hal 7. JALAN TOL: WIKA Kuasai Serang—Panimbang
Setelah melalui negosiasi yang ketat, Badan Pengatur Jalan Tol menetapkan konsorsium PT Wijaya Karya Tbk. sebagai pemenang proyek jalan tol Serang—Pa nim bang di Provinsi Banten dengan masa konsesi selama 40 tahun.

Hal 8. KOMODITAS HUTAN: Bisnis Hasil Hutan Jabar Lesu
Pemerintah Jawa Barat mengakui sudah dua tahun terakhir tidak menggenjot sektor kayu perdagangan dan aneka usaha hutan lain.

Hal 9. PROYEK GAMBUT 2017: 400.000 Ha Direstorasi
Proyek restorasi lahan gambut tahun ini akan menyasar lahan seluas 400.000 hektare di tujuh provinsi.

Hal 10. PENCABUTAN SUBSIDI LISTRIK: Hati-hati Salah 'Penggal'
“Jangan sampai ada satu saja rumah tangga yang tidak mampu, dicabut subsidinya.” Kalimat itu disampaikan Presiden Joko Widodo dengan suara yang terdengar agak berat, saat membuka rapat terbatas di Istana pada akhir 2015.

Hal 11. PERMOHONAN RESTRUKTURISASI: Apple Tagih Utang Lewat PKPU
Perusahaan eskportir mobil asal Jepang Apple International Co. Ltd kembali meminta agar pengusaha lokal Adjito Anggani untuk merestruk turisasi utangnya lewat PKPU.

Hal 12. RUU PEMILU 2019: Isu Penting Mulai Mengemuka
Sejumlah isu penting mengenai pembahasan Rancangan Undangundang Pemilihan Umum mulai mengerucut. Selain soal ambang batas parlemen, partai politik menginginkan agar ambang batas pengajuan calon presiden dihapus.

 

More From Makro Ekonomi

  • OJK Rancang Instrumen Investasi Baru

    07:28 WIB

    Besarnya kebutuhan dana untuk mendorong pembangunan infrastruktur nasional mendorong Otoritas Jasa Keuangan menyusun produk investasi khusus yang diterbitkan oleh manajer investasi untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur publik.

  • Beban Emiten Properti Berpotensi Naik

    07:14 WIB

    Wacana pemerintah menerapkan kebijakan pajak progresif untuk objek lahan diperkirakan dapat mengerek beban emiten properti. Emiten menilai, penerapan pajak progresif bakal membuat biaya pengembangan menjadi lebih tinggi sehingga mengerek harga jual.

  • Reksa Dana Terproteksi Kian Seksi

    07:06 WIB

    Reksa dana terproteksi diproyeksi semakin menarik seiring dengan lampu hijau penggunaan surat utang jangka pendek (medium term notes/MTN) sebagai aset dasar produk investasi tersebut.

  • Jurus Menceker & Mematuk Cuan

    06:58 WIB

    Tahun Monyet Api segera berlalu dan berganti menjadi tahun Ayam Api. Kendati bisnis yang bakal diuntungkan tidak akan jauh berbeda, tetapi ayam merupakan elemen logam sehingga kewaspadaan juga harus ditingkatkan. Pasalnya, elemen logam dan api sering kali tidak harmonis.

News Feed

  • Jangan Cuma Bicara SARA Melulu

    Selasa, 24 Januari 2017 - 11:25 WIB

    Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta perlu memperdalam materi debat calon gubernur dan calon wakil gubernur sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari pembelajaran politik bagi masyarakat.

  • Kreditur Minta Daftar Aset Perusahaan

    Selasa, 24 Januari 2017 - 11:20 WIB

    PT Bank CIMB Niaga Tbk. dan sejumlah kreditur lain meminta PT Kembang Delapan Delapan Multifinance segera menyerahkan daftar aset agar diketahui prospek perusahaan yang tengah dalam PKPU tersebut.

  • Mengawinkan Investasi & Kearifan Lokal

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:55 WIB

    Kala penguasa di negeri ini mulai agresif memetakan pulau-pulau kecil terluar sebagai komoditas penerimaan negara, masyarakat pesisir justru kian tersingkir.

  • Pengusaha Bisa Ajukan Judicial Review

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:42 WIB

    Pemprov DKI mempersilakan pelaku usaha di Jakarta untuk mengajukan judicial review terhadap UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang bila keberatan dengan minimnya jangka penyesuaian lokasi industri kepada Mahkamah Konstitusi.

  • BUMD Dituntut Proaktif

    Selasa, 24 Januari 2017 - 10:24 WIB

    Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia meminta Badan Usaha Milik Daerah proaktif untuk menyertakan laporan keuangan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan.

Load More