Navigasi Bisnis Terpercaya

Kamis 30 Maret 2017

Bisnis Indonesia (12/1): Seksi Utama, Proteksi untuk SBN

Ahmad Yusuf Kamis, 12/01/2017 01:54 WIB
Bisnis Indonesia edisi 2 Januari 2017bisnis indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut ini adalah ringkasan headlines BISNIS INDONESIA edisi cetak Kamis, 12 Januari 2017. Untuk menyimak lebih lanjut, silahkan kunjungi http://epaper.bisnis.com/

Seksi Utama

Hal 1. REVISI REGULASI DILER UTAMA: Proteksi untuk SBN
Menyusul pemutusan kontrak kerja sama JPMorgan dengan pemerintah, Kementerian Keuangan menyelip kan pasal 'karet' sebagai upaya memproteksi penerbitan surat utang negara.

BISNIS PERBANKAN: Kembalinya Para Taipan
Cukup lama keluarga Sudono Salim atau Liem Sioe Liong berhenti menggeluti bisnis perbankan. Kurang lebih 18 tahun sejak krisis 1998 yang merenggut PT Bank Central Asia Tbk. dari tangan Salim.

INVESTASI BODONG: OJK Investigasi Pelaku Lain
Otoritas Jasa Keuangan tengah menginvestigasi sejumlah kegiatan usaha penawaran investasi yang diduga tak berizin atau bodong.

Hal 2. Relaksasi Mineral& Dilema Pemerintah
Pemerintahan Jokowi-JK kembali merelaksasi mineral, sejenis tembaga untuk mengamankan penerimaan negara. Sementara mineral jenis lain, seperti nikel, bauksit dan mangan wajib dimurnikan melalui pembangunan smelter.
FERDY HASIMAN, Peneliti Pada Alpha Research Database Indonesia

Hal 3. PERPANJANGAN EKSPOR KONSENTRAT: Tidak Ada Pilihan Lain
Pemerintah tidak memiliki pilihan lain kecuali harus membuka keran ekspor mineral olahan atau konsentrat jenis tertentu karena kapasitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di Tanah Air jauh di bawah produksi.

Hal 4. HARGA KOMODITAS: PDB Asia Tenggara Menjanjikan
Kenaikan investasi sektor swasta dan menguatnya kembali harga komoditas, diproyeksi memberi ruang bagi sejumlah negara berkembang di Asia Tenggara untuk mencetak pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat pada tahun ini.

Hal 5. RADE OFF KEBIJAKAN PENGAMPUNAN: Mengamankan Penerimaan Rutin
Kebijakan amnesti pajak nyatanya tidak membuat penerimaan pajak nonmigas tahun lalu terakselerasi signifi kan. Di balik pengelolaan APBN Perubahan 2016 yang relatif ‘aman’, justru ada risiko menurunnya kapasitas pemungutan pajak.

Hal 6. DOMAIN .ID: Pandi Incar 320.000 Pengguna Tahun Ini
Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi) menargetkan pertumbuhan pengguna domain .id sebesar 320.000 pengguna, naik sebesar 60% dibandingkan dengan tahun lalu.

Hal 7. JALAN TOL: WIKA Kuasai Serang—Panimbang
Setelah melalui negosiasi yang ketat, Badan Pengatur Jalan Tol menetapkan konsorsium PT Wijaya Karya Tbk. sebagai pemenang proyek jalan tol Serang—Pa nim bang di Provinsi Banten dengan masa konsesi selama 40 tahun.

Hal 8. KOMODITAS HUTAN: Bisnis Hasil Hutan Jabar Lesu
Pemerintah Jawa Barat mengakui sudah dua tahun terakhir tidak menggenjot sektor kayu perdagangan dan aneka usaha hutan lain.

Hal 9. PROYEK GAMBUT 2017: 400.000 Ha Direstorasi
Proyek restorasi lahan gambut tahun ini akan menyasar lahan seluas 400.000 hektare di tujuh provinsi.

Hal 10. PENCABUTAN SUBSIDI LISTRIK: Hati-hati Salah 'Penggal'
“Jangan sampai ada satu saja rumah tangga yang tidak mampu, dicabut subsidinya.” Kalimat itu disampaikan Presiden Joko Widodo dengan suara yang terdengar agak berat, saat membuka rapat terbatas di Istana pada akhir 2015.

Hal 11. PERMOHONAN RESTRUKTURISASI: Apple Tagih Utang Lewat PKPU
Perusahaan eskportir mobil asal Jepang Apple International Co. Ltd kembali meminta agar pengusaha lokal Adjito Anggani untuk merestruk turisasi utangnya lewat PKPU.

Hal 12. RUU PEMILU 2019: Isu Penting Mulai Mengemuka
Sejumlah isu penting mengenai pembahasan Rancangan Undangundang Pemilihan Umum mulai mengerucut. Selain soal ambang batas parlemen, partai politik menginginkan agar ambang batas pengajuan calon presiden dihapus.

 

More From Makro Ekonomi

  • Ambisi Tito Lampaui Aset Perbankan

    13:34 WIB

    "Hidup itu harus ada target. Setelah tembus Rp6.000 triliun, kami harap market cap bisa melampaui aset perbankan," ucap Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio, Kamis (23/3).

  • PPRO Garap Kertajati

    13:28 WIB

    PT PP Properti Tbk. melalui kerja sama dengan PT BIJB Aerocity Development akan mengembangkan kawasan bisnis seluas 300 hektare di kawasan Bandar Udara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat

  • Bisnis Indonesia Edisi Cetak Senin, 27 Maret 2017 Seksi Market

    01:48 WIB

    Berikut ini adalah ringkasan headlines BISNIS INDONESIA edisi cetak Senin, 27 Maret 2017. Untuk menyimak lebih lanjut, silahkan kunjungi http://epaper.bisnis.com/

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

News Feed

  • Gubernur BI Siap Bersaksi

    Rabu, 29 Maret 2017 - 16:42 WIB

    Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardoo dijadwalkan hadir dalam persidangan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, Kamis (30/3), dalam kapasitasnya sebagai saksi terhadap terdakwa Irman dan Sugoharto, mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

  • Asia Paper Diberi Tenggat 45 Hari

    Rabu, 29 Maret 2017 - 14:05 WIB

    Masa penundaan kewajiban pembayaran utang PT Asia Paper Mills akhirnya disepakati selama 45 hari, jauh dari harapan perseroan selaku debitur, yang mengajukan perpanjangan waktu 180 hari.

  • RI Bersiap Hadapi AS

    Rabu, 29 Maret 2017 - 12:11 WIB

    Indonesia bersiap menghadapi tudingan dumping dan subsidi dari Amerika Serikat atas produk biodiesel Tanah Air, setelah sebelumnya Uni Eropa menyampaikan tuduhan serupa

  • “Koperasi Bisa Menjadi Kekuatan Dahsyat”

    Rabu, 29 Maret 2017 - 11:52 WIB

    Pemerintah sejak awal sepakat menjadikan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) sebagai salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi, dan berupaya terus menumbuhkan pelaku usahanya dengan berbagai kebijakan. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Koperasi dan UKM menjelaskan upaya yang selama ini dilakukan pemerintah untuk koperasi dan UKM. Berikut ini petikan wawancaranya.

  • KKP Bidik Pemilik Kapal Jumbo

    Rabu, 29 Maret 2017 - 10:02 WIB

    Kementerian Kelautan dan Perikanan membidik perusahaan-perusahaan yang menjadi pemilik 16.000 kapal perikanan di atas 30 gros ton lulus sertifikasi hak asasi manusia sebagai parameter penilaian perpanjangan izin usaha.

Load More