Navigasi Bisnis Terpercaya

Sabtu 25 Maret 2017
PERTUMBUHAN ASET DPLK

Program Pesangon Jadi Penyokong

Oktaviano DB Hana Senin, 16/01/2017 06:20 WIB
Ilustrasi.

JAKARTA — Total aset dana pensiun lembaga keuangan bertumbuh hingga 35% pada akhir November 2016, atau jauh di atas target sejalan dengan berkembangnya program pesangon dan pengalihan dana dari dana pensiun pemberi kerja.

Otoritas Jasa Keuangan, dalam statistik dana pensiun per November 2016, menyebutkan total aset sektor dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) mencapai Rp61,78 triliun. Realisasi itu tumbuh 35,10% (year on year/yoy) sebab pada November 2015 nilainya baru mencapai
Rp45,73 triliun.

Nur Hasan Kurniawan, Wakil Ketua Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (PDPLK), menjelaskan pertumbuhan signifi kan itu tidak terlepas dari perkembangan program pensiun untuk kompensasi pesangon (PPUKP). Faktor lainnya adalah pengalihan aset dari dana pensiun pemberi kerja (DPPK) yang membubarkan diri sepanjang 2016.

“Faktor penggerak pertumbuhan pastinya PPUKP dan ada likuidasi DPPK yang dialihkan ke DPLK,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (15/1).

Sebelumnya dia mengatakan sekitar Rp14 triliun dari total aset industri pada akhir semester I/2016 bersumber dari PPUKP.

Adapun total aset DPLK pada periode itu tercatat Rp56,74 triliun.

“Program PPUKP terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran para pemberi kerja untuk memberikan pesangon sesuai amanat Undang Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Nur Hasan optimistis aset sektor DPLK masih mampu bertumbuh signifi kan sepanjang 2017. Pada tahun ini, jelasnya, faktor utama yang dapat menopang pertumbuhan itu tidak hanya peningkatan PPUKP, melainkan juga rencana OJK untuk mengeluarkan ketetapan baru yang termuat dalam RPOJK tentang Iuran,

Manfaat Pensiun dan Manfaat Lainnya yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun. Selain itu, sepanjang tahun ini pertambahan jumlah DPLK akan marak terjadi.

Pihaknya menunggu penerbitan regulasi baru tersebut sebab akan berdampak signifi kan bagi pengembangan bisnis. Dia bahkan memperkirakan nilai aset sektor DPLK mampu tumbuh tiga kali lipat.

Potensi itu bisa direalisasikan asal DPLK menerapkan bisnis proses dan sistem yang benar sesuai dengan aturan itu. Abdul Rachman, Ketua Umum P-DPLK, mengatakan realisasi pertumbuhan aset di atas kisaran 30% itu sudah jauh berada di atas target yang dipatok sebesar 20% pada 2016.

Sementara itu, sepanjang tahun lalu juga terjadi peningkatan likuidasi DPPK. Hingga akhir November 2016, OJK mencatat jumlah DPPK mencapai 227 lembaga. Bila dirincikan, DPKK yang menjalankan program pensiun manfaat pasti (PPMP) sebanyak 183 lembaga dan program pensiun iuran pasti (PPIP) 44 lembaga.

Padahal pada akhir 2015 tercatat masih ada 191 DPPK PPMP dan 47 PPIP. Asosiasi Dana Pensiun Indonesia menyatakan pembubaran tersebut masih didominasi oleh kendala pengelolaan keuangan atau ingin memanfaatkan layanan BPJS Ketenagakerjaan dan DPLK.

Kendati demikian, tidak adanya komitmen pendiri dana pensiun tetap dinilai menjadi penyebab utama pembubaran tersebut.

“Sebagian besar kesulitan keuangan sebab tidak mengukur akhirnya OJK memaksa untuk membubarkan,” kata Bambang Sri Mujadi, Direktur Eksekutif ADPI.

ATURAN BARU

Edy Setiadi, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) I OJK, mengatakan pada pekan depan draf RPOJK tentang Iuran,

Manfaat Pensiun dan Manfaat Lainnya yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun akan dituntaskan. Dia memperkirakan regulasi anyar bagi sektor dana pensiun itu dapat ditetapkan dan diundangkan pada awal tahun ini.

“Minggu depan akan difi nalkan. POJK diharapkan rampung triwulan pertama 2017 ini,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (12/1).

Kuntoro Andri P., VP Employee Benefit Business PT Asuransi Jiwa Sequis Financial, mengatakan dalam tiga tahun ke depan PPUKP masih akan menjadi idola bagi pelaku dana pensiun untuk dikembangkan.

Menurutnya, PPUKP lebih mudah diterima oleh pengelola perusahaan karena memberi manfaat langsung berupa efisiensi liabilitas.

“Jika per laporan OJK Oktober 2016 dana kelolaan DPLK sekitar Rp60 triliun, dengan 20% merupakan program PPUKP maka hal ini menunjukkan program tersebut merupakan jawaban dari kebutuhan perusahaan di Indonesia,” katanya.

Kendati demikian, dia mengingatkan\ tren positif PPUKP tidak bisa dilihat sebagai peningkatan kesadaran terhadap program pensiun. Karena itu, dia mengatakan tantangan program pensiun di Indonesia adalah bagaimana memenuhi kebutuhan dunia usaha.

More From Makro Ekonomi

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

  • Penawaran Oversubscribe 4 Kali

    08:46 WIB

    Pemerintah Indonesia dikabarkan mendapatkan respons positif dari para investor terhadap rencana penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) global senilai US$3 miliar

  • Kontrak Baru Melaju di Awal Tahun

    08:23 WIB

    Realisasi kontrak baru yang dibukukan oleh sejumlah BUMN konstruksi relatif tinggi pada akhir Februari hingga pertengahan Maret 2017 setelah mendapatkan kontrak proyek yang sempat tertunda sejak 2016.

  • PTBA Incar 5 Perusahaan

    08:10 WIB

    PT Bukit Asam (Persero) Tbk. mengincar tiga hingga lima perusahaan yang berasal dari beberapa sektor untuk dimasukkan dalam program merger dan akuisisi.

News Feed

  • MENYAMBUT HARI RAYA NYEPI: Mari Belajar Berhenti Sejenak

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 08:30 WIB

    Polda Bali sampai mengerahkan sebanyak 5.600 personil untuk mengamankan setiap jengkal pulau yang baru saja dinobatkan sebagai Destinasi Terbaik Dunia versi Tripadvisor ini. Tujuannya, agar selama proses penyepian yang akan berlangsung sejak Selasa (28/3) pukul 05.00 Wita hingga Rabu (29/3) pukul 05.00 Wita berlangsung aman

  • Hary Tanoe Makin Gencar Main Properti

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:48 WIB

    Taipan Hary Tanoesoedibjo melalui kelompok usaha Grup MNC makin gencar bermain di sektor properti setelah bisnis utamanya di media massa

  • Pertanian Masih Jadi 'Anak Tiri'

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:36 WIB

    Sektor pertanian masih seperti anak tiri apabila dibandingkan dengan sektor lain di mata industri perbankan. Hal itu terlihat dari alokasi kredit ke sektor pertanian yang baru berkisar 6,75% dari total kredit perbankan

  • OPINI BISNIS INDONESIA: RCEP dan Kesepakatan Akses Pasar

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 06:05 WIB

    Pembahasan kesepakatan kerja sama RCEP sampai saat ini terus berlanjut dan cukup alot. RCEP sebagai upaya Asean mengharmonisasi sejumlah aturan perdagangan dengan enam mitra dagang Asean ditantang dapat menghasilkan nilai ekspektasi tinggi kedua belah pihak, terutama bagi Indonesia

  • EDITORIAL BISNIS INDONESIA: Berharap dari Komitmen Kedaulatan Pangan

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 05:54 WIB

    Dalam sebuah orasinya di tengah ratusan petani, seorang gubernur di Pulau Jawa pernah berujar bahwa pada masa yang akan datang peperangan bukanlah kontak fisik dan angkat senjata, melainkan perang pangan

Load More