Navigasi Bisnis Terpercaya

Sabtu 25 Maret 2017
PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT

Debat & Pertaruhan Investasi

Samdysara Saragih Jum'at, 27/01/2017 10:05 WIB
Foto udara lahan gambut yang dijadikan areal tanam sawit: masih tampak sisa terbakar.

Debat ilmiah ihwal tinggi muka air tanah di lahan gambut sudah berlangsung sejak 2006. Pada 2014, pemerintah mengadopsi tinggi muka air 0,4 meter yang termaktub dalam PPNo. 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem GambutBasuki Sumawinata, Peneliti Departemen Ilmu Tanah Dan Sumber Daya Lahan Institut Pertanian Bogor (IPB), adalah salah satu ahli yang terlibat perdebatan sejak sepuluh tahun silam. Dia berada dalam posisi kontra dengan kalangan akademisi yang melontarkan ide 0,4
meter. “Lawan saya ya temanteman satu kantor juga di IPB,” katanya dalam acara diskusi gambut di Kota Bo gor, Jawa Barat, Rabu (25/1).

Menurut Basuki, para pengusul tinggi muka air 0,4 m mengambil hasil penelitian 1 juta hektare (ha) lahan gambut di Sumatra yang disediakan Orde Baru untuk usaha transmigran. Kebetulan, ada satu sampel gambut rusak ketika tinggi muka air tanahnya 0,4 m. Hasil ini lantas digeneralisir sebagai kriteria baku kerusakan untuk seluruh gambut
Indonesia. Basuki mengusulkan, ketinggian muka air 0,8 m yang lebih riil dengan kondisi lapangan. Dari hasil penelitannya dan temuan sejumlah peneliti asing, tinggi muka air
alami saat musim kering berkisar 0,85 m–1,8 m. Pada musim penghujan, air  memang sudah ditemukan di kedalaman 0,25 m, tetapi terus-menerus turun karena penguapan selama musim kering.

Ketinggian 0,8 meter juga selaras dengan prak tik usaha khususnya perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri yang menerapkan praktik manajemen air sejak 1990.

DIPERTAHANKAN

Pada 2015, pemerintah membuka peluang revisi ketinggian tersebut sejalan dengan rencana amendemen PP No. 71/2014 setelah kasus kebakaran hutan dan lahan pada akhir 2015. Direktur Jenderal Pengen dalian Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan  Kehu tanan Karliansyah sem pa t mengakui tinggi mu ka air ini menjadi isu krusial dalam pembahasan revisi PP. “Untuk menentukan ketinggian beberapa sentimeter saja para ahli debat lama,” ujarnya.

Pada Desember tahun lalu, Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani PP No. 57/2016 untuk merevisi PP No. 71/2014. Tidak ada perubahan tinggi muka air dengan beleid
lama. Malah pemerintah semakin tegas dalam pengelolaan gambut khususnya di area konsesi. Pemegang konsesi wajib menjaga ketinggian muka air tanah di lahan gambut
fungsi budi daya minimal 0,4 meter. Bila muka air semakin turun, pengusaha diwajibkan membasahi gambut agar tidak kering.

Basuki Sumawinata berpendapat, secara praktikal pelaku usaha harus membasahi gambut hingga 0,1 m guna mengantisipasi penguapan di musim kering. Secara teoritis, tambah Basuki, kondisi basah tersebut tidak mungkin cocok untuk komoditas akasia dan kelapa sawit yang banyak diusahakan di lahan gambut. “Artinya tanaman itu harus dihentikan dan lahan gambut budi dayanya dikembalikan jadi fungsi lindung,” katanya.

Bila kondisi ini terjadi, basuki mengungkapkan akan ada 2 juta ha konsesi hutan tanaman industri (HTI) dan 1,2 juta ha perkebunan kelapa sawit di lahan gambut budi daya yang terkena dampak alih fungsi. Padahal, HTI akasia merupakan bahan baku industri pulp dan kertas yang nilai ekspornya mencapai US$5 miliar, sedangkan kelapa sawit menyumbang devisa US$18 miliar. Basuki meyakini penurunan produktivitas akan mengerem investasi kehutanan dan kelapa sawit. Konsekuensinya, penyerapan tenaga kerja
di sektor kehutanan dan perkebunan akan berkurang sehingga memicu pengangaguran.

“Sekarang ini saja masa tunggu sarjana kehutanan lebih lama dibandingkan beberapa tahun lalu. Dulu baru lulus langsung kerja,” katanya. Dalam kesempatan terpisah, Karliansyah berpandangan sebaliknya. Dia meyakini pelaku usaha mampu menjaga batas tinggi muka air hingga 0,4 meter sembari tetap menggarap lahan dengan memanfaatkan teknologi. Buktinya ditunjukkan oleh 24 perusahaan, sebagian merupakan pemegang izin HTI akasia, yang lolos penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja
Perusahaan (PROPER) KLHK.

“Bahkan ada perusahaan di Kalimantan Barat yang sudah menerapkan selama lima tahun tidak ada masalah,” katanya.

KETIDAKPASTIAN

Berdasarkan PP No. 57/2016, ekosistem gambut fungsi budi daya dinyatakan rusak bila lebih rendah dari 0,4 m. Pengukuran dilakukan melalui sistem pemantauan muka air yang dipasang di titik-titik penataan. Pemegang konsesi diwajib kan melakukan restorasi berupa pembasahan dan penerapan budi daya yang tidak boros air. Bila mengabaikan
kewajiban ini, pemerintah akan menerapkan sanksi administratif dari paling ringan hingga terberat.

Basuki menolak asumsi pemerintah bahwa gambut harus selalu dalam kondisi basah. Menurutnya, asumsi ini dipakai sebagai justifi kasi kebakaran di lahan gambut terjadi karen a kering. Padahal, kasus kebakaran hutan dan lahan  terjadi akibat intervensi manusia berupa pembukaan lahan maupun ketidaklengkapan infrastruktur pengawasan di konsesi. Sementara itu, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Kristianto Silalahi menyoroti ketidakpastian hukum setelah terbitnya PP No. 57/2016.

Salah satunya, kealpa an pemerintah dalam menyiap kan peta defi nitif kawasan hutan, termasuk di lahan gambut. Semestinya, langkah penegakan hukum administratif harus mengacu pada peta resmi. Pelaku bisnis, kata Kristianto, membutuhkan kepastian hukum untuk menjalankan roda usaha. Selama bertahun-tahun, dia menilai, lahan gambut justru bisa kembali menjadi hutan konservasi setelah dibebani izin alih-alih ketika berstatus open access.

Basuki memilih pasrah dengan langkah pemerintah. Namun, menyitir kata-kata Wakil Presiden Jusuf Kalla, dia yakin sebuah PP bukan kitab suci yang haram diubah. “Kalau produktivitas sawit dan HTI turun pasti pemerintah mikir lagi.” 

More From Makro Ekonomi

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

  • Penawaran Oversubscribe 4 Kali

    08:46 WIB

    Pemerintah Indonesia dikabarkan mendapatkan respons positif dari para investor terhadap rencana penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) global senilai US$3 miliar

  • Kontrak Baru Melaju di Awal Tahun

    08:23 WIB

    Realisasi kontrak baru yang dibukukan oleh sejumlah BUMN konstruksi relatif tinggi pada akhir Februari hingga pertengahan Maret 2017 setelah mendapatkan kontrak proyek yang sempat tertunda sejak 2016.

  • PTBA Incar 5 Perusahaan

    08:10 WIB

    PT Bukit Asam (Persero) Tbk. mengincar tiga hingga lima perusahaan yang berasal dari beberapa sektor untuk dimasukkan dalam program merger dan akuisisi.

News Feed

  • MENYAMBUT HARI RAYA NYEPI: Mari Belajar Berhenti Sejenak

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 08:30 WIB

    Polda Bali sampai mengerahkan sebanyak 5.600 personil untuk mengamankan setiap jengkal pulau yang baru saja dinobatkan sebagai Destinasi Terbaik Dunia versi Tripadvisor ini. Tujuannya, agar selama proses penyepian yang akan berlangsung sejak Selasa (28/3) pukul 05.00 Wita hingga Rabu (29/3) pukul 05.00 Wita berlangsung aman

  • Hary Tanoe Makin Gencar Main Properti

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:48 WIB

    Taipan Hary Tanoesoedibjo melalui kelompok usaha Grup MNC makin gencar bermain di sektor properti setelah bisnis utamanya di media massa

  • Pertanian Masih Jadi 'Anak Tiri'

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:36 WIB

    Sektor pertanian masih seperti anak tiri apabila dibandingkan dengan sektor lain di mata industri perbankan. Hal itu terlihat dari alokasi kredit ke sektor pertanian yang baru berkisar 6,75% dari total kredit perbankan

  • OPINI BISNIS INDONESIA: RCEP dan Kesepakatan Akses Pasar

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 06:05 WIB

    Pembahasan kesepakatan kerja sama RCEP sampai saat ini terus berlanjut dan cukup alot. RCEP sebagai upaya Asean mengharmonisasi sejumlah aturan perdagangan dengan enam mitra dagang Asean ditantang dapat menghasilkan nilai ekspektasi tinggi kedua belah pihak, terutama bagi Indonesia

  • EDITORIAL BISNIS INDONESIA: Berharap dari Komitmen Kedaulatan Pangan

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 05:54 WIB

    Dalam sebuah orasinya di tengah ratusan petani, seorang gubernur di Pulau Jawa pernah berujar bahwa pada masa yang akan datang peperangan bukanlah kontak fisik dan angkat senjata, melainkan perang pangan

Load More