Navigasi Bisnis Terpercaya

Sabtu 25 Maret 2017
BISNIS E-COMMERCE

Beleid Safe Harbour Disiapkan

Sholahuddin Al Ayyubi Selasa, 28/02/2017 08:20 WIB
Ilustrasi

JAKARTA—Pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) kebijakan Safe Harbour untuk memperkuat Surat Edaran (SE) Menkominfo No. 5/2016 sehingga industri e-commerce terlindungi penyalahgunaan pemilik merchant.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengemukakan dewasa ini penyedia platform e-commerce dinilai rentan terhadap penyalahgunaan yang dilakukan oleh merchant atau pengguna akun e-commerce.

“Dengan adanya permen tersebut, industri e-commerce diharapkan terlindungi. Kami harapkan permen pada tahun ini lah selesai, tunggu saja. Saat ini kami masih gunakan SE dulu," ujarnya di Jakarta, Senin (27/2).

Dia juga menjelaskan alasan Kemenkominfo tidak langsung membuat permen untuk melindungi pemain e-commerce, karena perkembangan Internet dan e-commerce semakin dinamis, sehingga perlu terus dipantau perkembangannya sebelum membuat permen.

"Dunia Internet dan e-commerce ini sangat dinamis dan lingkungan mereka selalu berubah, sehingga tidak dibuatkan regulasi. Nanti kalau kami buatkan, tidak lama langsung berubah lagi," katanya.

Dia mengatakan Permen tersebut nantinya tidak akan berbeda jauh dari SE Menkominfo No.5/2016 tentang Batasan dan Tanggungjawab Penyedia Platform dan Pedagang (merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik berbentuk User Generate Content yang disebut safe harbor policy atau semacam digital millenium copyright act (DMCA).

Namun dari sisi hukum, permen tersebut dinilai akan menjadi payung hukum yang kuat bagi seluruh pemain e-commerce. "SE itu berbeda dengan permen dari posisi hukumnya. Namun, kami lebih memilih menerbitkan SE terlebih dahulu, seperti untuk pemain OTT," ujarnya.

Seperti diketahui, Kemenkominfo telah membuat SE No.5/2016 untuk mendukung industri e-commerce agar lebih aman. Isi dari surat edaran tersebut meliputi konten yang dilarang untuk diunggah ke dalam platform User Generate Content (UGC) seperti konten negatif pornografi, perjudian dan menjual barang yang tidak sesuai ketentuan UU.

PERLINDUNGAN HUKUM

Tujuan dibuatnya SE No. 5/2016 tersebut adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyedia platform dan pedagang (merchant) serta pengguna platform dengan memastikan batasan dan tanggung jawab masing-masing dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.

Dengan demikian, penyelenggara sistem elektronik bisa berlangsung aman,dan bertanggung jawab dan menumbuhkan ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik. 

Sementara itu, CEO Tokopedia William Tanuwidjaya menyambut positif regulasi dalam bentuk permen yang akan dibuat Kemenkominfo. Dia berharap regulasi tersebut dapat melindungi seluruh pemain e-commerce di Indonesia.

"Kami dari industri sih menyambut baik soal ini ya. Harapannya agar permen ini menjembatani pro bisnis dengan perlindungan konsumen," tuturnya.

Dia menjelaskan selama ini Tokopedia seringkali mendapatkan surat panggilan dari aparat penegak hukum di luar Pulau Jawa terkait barang yang dijual oleh merchant pada platform tersebut. Namun dia mengatakan masalah tersebut selalu selesai dan dapat dijelaskan.

Secara terpisah, Aulia Ersyah Marinto, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (IdEA) mengatakan kebijakan Safe Harbour tersebut kini diperlukan oleh pelaku bisnis e-commerce, tidak hanya untuk melindungi penyelenggara, tetapi juga penjual, dan konsumen.

Menurutnya, dari sisi penyedia platform, jika ada persoalan terkait barang yang ditransaksikan dalam platform e-commerce, maka hanya penyelenggara yang diminta keterangan tanpa ada perlindungan hukum untuk mereka. Tidak hanya itu, citra penyelenggara juga bisa ternoda jika ada tuduhan produk melanggar hukum, padahal bukan kesalahan langsung penyelenggara, karena itu kebijakan Safe Harbour perlu segera disahkan dalam bentuk Peraturan Menteri sebagai salah satu cara untuk membangun ekosistem yang mumpuni.

“Kita masih punya PR besar terkait aturan tentang apa saja yang boleh dijual, biar tumbuh cepat dan berdampak,” katanya.

Sebagai pelaku usaha, CEO Blanja.com itu juga berkomitmen akan mengikuti aturan pemerintah terkait produk-produk apa saja yang dilarang untuk ditransaksikan dalam pasar perdagangan elektronik. Dirinya mengaku tak akan membuat aturan sendiri di luar ketentuan pemerintah.

“Mengurusi barang yang boleh dijual saja sudah cukup challenging. Kami ikut saja yang dilarang pemerintah, tidak buat aturan sendiri di luar pemerintah,” katanya.

More From Makro Ekonomi

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

  • Penawaran Oversubscribe 4 Kali

    08:46 WIB

    Pemerintah Indonesia dikabarkan mendapatkan respons positif dari para investor terhadap rencana penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) global senilai US$3 miliar

  • Kontrak Baru Melaju di Awal Tahun

    08:23 WIB

    Realisasi kontrak baru yang dibukukan oleh sejumlah BUMN konstruksi relatif tinggi pada akhir Februari hingga pertengahan Maret 2017 setelah mendapatkan kontrak proyek yang sempat tertunda sejak 2016.

  • PTBA Incar 5 Perusahaan

    08:10 WIB

    PT Bukit Asam (Persero) Tbk. mengincar tiga hingga lima perusahaan yang berasal dari beberapa sektor untuk dimasukkan dalam program merger dan akuisisi.

News Feed

  • MENYAMBUT HARI RAYA NYEPI: Mari Belajar Berhenti Sejenak

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 08:30 WIB

    Polda Bali sampai mengerahkan sebanyak 5.600 personil untuk mengamankan setiap jengkal pulau yang baru saja dinobatkan sebagai Destinasi Terbaik Dunia versi Tripadvisor ini. Tujuannya, agar selama proses penyepian yang akan berlangsung sejak Selasa (28/3) pukul 05.00 Wita hingga Rabu (29/3) pukul 05.00 Wita berlangsung aman

  • Hary Tanoe Makin Gencar Main Properti

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:48 WIB

    Taipan Hary Tanoesoedibjo melalui kelompok usaha Grup MNC makin gencar bermain di sektor properti setelah bisnis utamanya di media massa

  • Pertanian Masih Jadi 'Anak Tiri'

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:36 WIB

    Sektor pertanian masih seperti anak tiri apabila dibandingkan dengan sektor lain di mata industri perbankan. Hal itu terlihat dari alokasi kredit ke sektor pertanian yang baru berkisar 6,75% dari total kredit perbankan

  • OPINI BISNIS INDONESIA: RCEP dan Kesepakatan Akses Pasar

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 06:05 WIB

    Pembahasan kesepakatan kerja sama RCEP sampai saat ini terus berlanjut dan cukup alot. RCEP sebagai upaya Asean mengharmonisasi sejumlah aturan perdagangan dengan enam mitra dagang Asean ditantang dapat menghasilkan nilai ekspektasi tinggi kedua belah pihak, terutama bagi Indonesia

  • EDITORIAL BISNIS INDONESIA: Berharap dari Komitmen Kedaulatan Pangan

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 05:54 WIB

    Dalam sebuah orasinya di tengah ratusan petani, seorang gubernur di Pulau Jawa pernah berujar bahwa pada masa yang akan datang peperangan bukanlah kontak fisik dan angkat senjata, melainkan perang pangan

Load More