Navigasi Bisnis Terpercaya

Sabtu 25 Maret 2017

Pak Jokowi, Jangan Terkecoh soal Divestasi Freeport

Arif Budisusilo Selasa, 14/03/2017 07:25 WIB
Ilustrasi Menteri ESDM Ignasius Jonan, yang sekarang sedang menangani renegosiasi pemerintah Indonesia dengan Freeport

Freeport ibarat “maju kena, mundur kena”. Itulah barangkali situasi yang kini dihadapi, setelah lebih dari dua pekan sengketa dengan pemerintah mencuat ke publik.

Berdasarkan kesepakatan pemerintah dan Freeport, yang diwakili langsung oleh Chief Executive Officer dan President Freeport-McMoRan Inc., Richard C. Adkerson saat datang ke Jakarta Februari lalu, renegosiasi berbatas 120 hari.

Kini, banyak pihak menunggu hasil akhir renegosiasi tersebut, apakah terjadi deal bisnis saling menguntungkan, atau malah masuk arbitrase internasional.

Presiden Joko Widodo sendiri kini sepenuhnya menyerahkan kepada para menterinya untuk menuntaskan proses renegosiasi tersebut. Presiden berulangkali menyatakan, pemerintah tidak ingin renegosiasi akan berujung kalah menang.

Rasanya, Freeport pun akan memilih jalan keluar yang rasional, meski belum tentu menyenangkan. Apalagi, Indonesia merupakan sumber pendapatan yang berlokasi di satu penambangan terpenting bagi Freeport. Tentu, perusahaan itu tak ingin kehilangan sumber pendapatan yang signifikan.

Freeport McMoran Inc, induk PT Freeport Indonesia, adalah salah satu pemain tambang mineral terbesar dunia. Namun, perusahaan itu dimiliki oleh konsorsium banyak sekali investor.

Berdasarkan data Securities & Exchange Commission, per 31 Desember 2016, pemegang saham terbesar Freeport McMoran adalah Capital Research yang menguasai 10,34%, di susul Vanguard (8,31%), Carl Icahn (6,31%), State Street Corp (4,3%) dan ClearBridge Advisor (4,1%).

Carl C. Icahn, pemegang saham terbesar ketiga Freeport, diyakini sebagai teman dekat Presiden AS Donald Trump. Selain mereka dan banyak investor yang lain, perusahaan tambang AS itu juga dimiliki investor institusi dan mutual fund yang menguasai 68,4% saham.

Dari seluruh tambang Freeport yang berlokasi di Amerika, Indonesia dan Afrika, perusahaan itu mengelola cadangan mineral (recoverable proven dan probable) sebanyak 99,5 miliar pounds tembaga, 27,1 juta ounce emas, 3,05 miliar pounds molybdenum, 271,2 juta pounds perak dan 0,87 miliar pounds cobalt, merujuk data yang saya peroleh.

Di Amerika, Freeport mengelola 9 pertambangan tembaga. Di Afrika, Freeport mengelola pertambangan di distrik Tenke, melalui anak usahanya Tenke Fungurume Mining SA.

Di Indonesia, melalui PT Freeport Indonesia, perusahaan itu mengelola satu pertambangan di Grasberg, Papua, memproduksi tembaga, emas dan perak dalam jumlah signifikan.

Sumbangan tembaga dari Papua mencakup 28% dari total cadangan tembaga Freeport, sedangkan emas mencapai 99% dan perak 39% dari total seluruh usaha pertambangan yang dikelola.

Karena itu, bisa dimengerti, baik bagi Freeport mau pun pihak-pihak yang berkepentingan di Indonesia, isu Kontrak Karya menjadi business game atau negosiasi bisnis yang menggiurkan.

Meskipun secara berkelakar Menteri Jonan mengatakan Freeport hanyalah sapi, bukan gajah, tetapi faktanya pundi-pundi bisnis dari Timika bukanlah angka yang kecil.

Apalagi, dari cadangan mineral Freeport di Indonesia per 31 Desember 2015 tersebut, saya memperoleh hitungan dengan harga tembaga, emas dan perak seperti saat ini, nilai potensi cadangan setidaknya mencapai US$105 miliar lebih apabila dieskploitasi dalam beberapa tahun ke depan.

***

Sejatinya, intrik seputar hubungan Freeport dengan pemerintah telah berlangsung lama. Isunya bukan semata perpanjangan kontrak yang berkaitan langsung dengan pengelolaan tambang, tetapi yang paling menggiurkan sebenarnya adalah soal kue kepemilikan.

Maka kita maklum, tarik ulur pun tak terhindarkan. Banyak pihak turut ‘bermain’, hingga muncul drama ‘papa minta saham’.

Drama lainnya kembali ramai, setelah pemerintah mengeluarkan PP No. 1/2017. PP yang diteken Presiden Jokowi pada 11 Januari 2017 itu adalah pelaksanaan dari UU Mineral dan Batubara No. 4/2009.

Lahirnya PP itu membuat Freeport seakan ‘tak berkutik’. Tanpa disangka, PP itu menegaskan ihwal divestasi saham kembali seperti Kontrak Karya. Bahkan saya memperoleh informasi, revisi tentang divestasi itu muncul di saat-saat terakhir, tatkala draf PP sudah berada di ‘meja’ Presiden.

PP No. 1/2017 itu sebenarnya merupakan perubahan keempat, atau perbaikan dari PP No. 23/2010, yang diteken pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 1 Februari 2010, setahun setelah UU Minerba diundangkan.

Pasal 97 PP No. 23/2010 tersebut mengatur soal divestasi saham bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan IUPK yang dimiliki asing. Dalam pasal itu, divestasi wajib dilakukan kepada peserta Indonesia (pemerintah, BUMN atau swasta) paling lambat 5 tahun setelah berproduksi, maksimal 20% saham saja. Dengan kata lain, asing boleh tetap memiliki 80%.

Aturan itu kemudian direvisi menjadi PP No. 24/2012, di mana ketentuan divestasi diubah menjadi minimal 51% pada tahun ke-10 setelah produksi. Belum juga terlaksana soal rencana divestasi itu, tepat sepekan sebelum pergantian pemerintahan pada Oktober 2014, terjadi lagi perubahan aturan terkait divestasi tersebut, melalui PP No. 77/2014.

Pada PP No. 77/2014 yang diteken Presiden SBY pada 14 Oktober 2014 itu, ketentuan divestasi diubah menjadi lebih longgar.  Bagi pemegang IUP dan IUPK yang memiliki kegiatan penambangan bawah tanah (Freeport adalah satu-satunga pengelola penambangan bawah tanah di Indonesia) wajib divestasi sedikitnya 30% pada tahun ke-15 dan tahun ke-10 apabila juga memiliki penambangan terbuka.

Berbagai perubahan ketentuan divestasi tersebut nyaris tidak pernah mendapatkan perhatian publik. Yang mencuat selalu cuma perpanjangan izin ekspor serta pembangunan smelter. Terlebih, kala itu harga komoditas begitu menggiurkan, sehingga ekspor mineral mentah seolah membuat begitu terlena.

Tulisan ini sebenarnya tidak ingin masuk dan berspekulasi soal hal-hal nonteknis. Namun, apabila dirunut, kebetulan PP No. 23/2010 keluar hanya 1 tahun sebelum batas akhir ketentuan divestasi 51% wajib dilakukan, seperti diatur oleh Kontrak Karya sebelumnya.

Patut diduga, hal itu terkait dengan ketentuan Pasal 24 Ayat 2 (d) Kontrak Karya Tahun 1991, yang memberikan peluang kepada Freeport bahwa apabila ada aturan pemerintah lain yang lebih ringan dari ketentuan Kontrak Karya, maka Freeport dapat mengikuti aturan tersebut.

Yang pasti, setelah PP No. 1/2017 diteken, dunia persilatan menjadi riuh rendah kembali. Ini karena kewajiban divestasi bagi pemegang IUP dan IUPK ditetapkan sebesar 51% lagi, kembali seperti ketentuan Kontrak Karya.

Mungkin itu penyebabnya, sehingga tidak ada titik temu saat Adkerson berunding dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan pertengahan Februari silam. Intinya, Freeport menolak mengikuti ketentuan baru berbasis IUPK, dan ingin tetap mengikuti Kontrak Karya.

***

Justru di sinilah sebenarnya episode “maju kena mundur kena” bagi Freeport. Sesaat sebelum menyatakan mundur sebagai CEO PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim mengatakan bahwa soal smelter merupakan isu yang relatif mudah bisa diselesaikan.

Sebaliknya persoalan divestasi 51%, katanya, menjadi relatif sulit. Ini masuk akal. Tentu, investor tak ingin kehilangan kontrol atas pengelolaan (kepemilikan) perusahaan yang relatif menguntungkan itu.

Saya tidak tahu, apakah kala itu Chappy melandaskan pernyataannya sekadar pada common-sense bisnis pada umumnya, atau berbasis pada rasionalitas yang lain.

Masalahnya, posisi Freeport menjadi tidak mudah pula ke tika Adkerson bersikukuh mengacu kepada Kontrak Karya. Pasalnya, dalam KK Generasi II tahun 1991, terdapat pasal yang mengatur jelas mengenai tahapan-tahapan divestasi saham tersebut, dan belum terlaksana hingga saat ini.

Pada Pasal 24 Ayat 2 (b) dalam KK itu disebutkan bahwa Freeport sudah harus melakukan divestasi sebesar 51% terhadap entitas Indonesia (atau 45% bila mereka telah melakukan divestasi minimal 20% ke publik di Bursa Efek Indonesia).

Kewajiban tersebut, menurut KK yang ditandatangani Menteri Pertambangan dan Energi Ginandjar Kartasasmita dan Presdir PT FI Hoediatmo Hoed pada 30 Desember 1991 itu, paling lambat harus dilaksanakan 20 tahun setelah penandatanganan KK,  atau pada tahun 2011.

Artinya, jelas dan tegas, bahwa divestasi 51% saham Freeport adalah kewajiban yang tercantum dalam KK generasi II, dan semestinya sudah harus terlaksana. Nah, lho!

Jelasnya, Freeport sebenarnya tidak bisa mengelak untuk menjalankan program divestasi minimal 51%, entah menggunakan ketentuan KK maupun dengan menggunakan ketentuan IUPK sesuai PP 1/2017.

Dengan kata lain, soal divestasi semestinya menjadi isu primer, bukan soal kepastian rezim fiskal maupun stabilitas investasi seperti diinginkan Adkerson.

***

Maka, seyogianya Freeport dan pemerintah bisa duduk bersama, dan segera melakukan valuasi. Pemerintahan Presiden Jokowi --atau orang-orang di sekitar Presiden--seyogianya  pula tidak menggunakan kesempatan renegosiasi ini guna ‘bermanuver’ seperti era-era sebelumnya.

Terlebih, PP No. 1/2017 telah mengunci proses divestasi senada dengan klausula dalam Kontrak Karya. Kini, pemerintah telah memiliki saham Freeport sekitar 9,36%, dan perlu menambah sekitar 42% lagi untuk menguasai minimal 51%.

Ketika saya tanya, Menteri BUMN Rini Soemarno pun membenarkan bahwa divestasi hingga minimal 51% itu kini menjadi “ultimate goal” dalam negosiasi dengan Freeport. Kalau itu terjadi, Freeport semestinya juga siap-siap menjadi operator, seperti terjadi pada Total E&P Indonesie di Blok Mahakam.

Bahkan, dari sisi pemerintah nyaris  tidak ada kekhawatiran tentang kendala pembiayaan, manakala BUMN—dalam hal ini PT Inalum—ditugaskan merealisasikan rencana divestasi tersebut. Biaya untuk akuisisi divestasi diperkirakan sekitar US$2,6 miliar. “Itu tanpa ngedip pun bank-bank BUMN bisa urunan,” begitu kata seorang bankir senior.

Kuncinya kini tinggal para menteri terkait untuk senada dan seirama. Apabila tidak juga tercapai harmoni, barangkali memang perlu campur tangan langsung Presiden Jokowi, agar soal Freeport segera beres, dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Sejujurnya, saya ingin menggarisbawahi judul Pasal 24 Kontrak Karya, yang mengatur tentang divestasi tersebut. Pasal itu berbicara mengenai “Promoting National Interest”. Tinggal menunggu realisasinya saja.

Kita berharap Presiden Jokowi tidak terkecoh dengan mengulangi pola sebelumnya, melibatkan pasar modal atau swasta. Kita tentu ingat kisah divestasi 10% saham Freeport yang melibatkan Indocopper dan kelompok usaha Bakrie.

Jika berulang, ini hanya akan memberi peluang pihak tertentu memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi, lalu menjualnya kembali kepada Freeport. (*)

 

More From Makro Ekonomi

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

  • Penawaran Oversubscribe 4 Kali

    08:46 WIB

    Pemerintah Indonesia dikabarkan mendapatkan respons positif dari para investor terhadap rencana penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) global senilai US$3 miliar

  • Kontrak Baru Melaju di Awal Tahun

    08:23 WIB

    Realisasi kontrak baru yang dibukukan oleh sejumlah BUMN konstruksi relatif tinggi pada akhir Februari hingga pertengahan Maret 2017 setelah mendapatkan kontrak proyek yang sempat tertunda sejak 2016.

  • PTBA Incar 5 Perusahaan

    08:10 WIB

    PT Bukit Asam (Persero) Tbk. mengincar tiga hingga lima perusahaan yang berasal dari beberapa sektor untuk dimasukkan dalam program merger dan akuisisi.

News Feed

  • MENYAMBUT HARI RAYA NYEPI: Mari Belajar Berhenti Sejenak

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 08:30 WIB

    Polda Bali sampai mengerahkan sebanyak 5.600 personil untuk mengamankan setiap jengkal pulau yang baru saja dinobatkan sebagai Destinasi Terbaik Dunia versi Tripadvisor ini. Tujuannya, agar selama proses penyepian yang akan berlangsung sejak Selasa (28/3) pukul 05.00 Wita hingga Rabu (29/3) pukul 05.00 Wita berlangsung aman

  • Hary Tanoe Makin Gencar Main Properti

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:48 WIB

    Taipan Hary Tanoesoedibjo melalui kelompok usaha Grup MNC makin gencar bermain di sektor properti setelah bisnis utamanya di media massa

  • Pertanian Masih Jadi 'Anak Tiri'

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:36 WIB

    Sektor pertanian masih seperti anak tiri apabila dibandingkan dengan sektor lain di mata industri perbankan. Hal itu terlihat dari alokasi kredit ke sektor pertanian yang baru berkisar 6,75% dari total kredit perbankan

  • OPINI BISNIS INDONESIA: RCEP dan Kesepakatan Akses Pasar

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 06:05 WIB

    Pembahasan kesepakatan kerja sama RCEP sampai saat ini terus berlanjut dan cukup alot. RCEP sebagai upaya Asean mengharmonisasi sejumlah aturan perdagangan dengan enam mitra dagang Asean ditantang dapat menghasilkan nilai ekspektasi tinggi kedua belah pihak, terutama bagi Indonesia

  • EDITORIAL BISNIS INDONESIA: Berharap dari Komitmen Kedaulatan Pangan

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 05:54 WIB

    Dalam sebuah orasinya di tengah ratusan petani, seorang gubernur di Pulau Jawa pernah berujar bahwa pada masa yang akan datang peperangan bukanlah kontak fisik dan angkat senjata, melainkan perang pangan

Load More