Navigasi Bisnis Terpercaya

Kamis 30 Maret 2017
INVESTASI IKNB

Cari Peluang di Surat Utang

Fitri Sartina Dewi Selasa, 14/03/2017 09:17 WIB
Ilustrasi

Tak ingin menyia-nyiakan kelonggaran yang diberikan regulator, lembaga jasa keuangan nonbank, khususnya perusahaan asuransi dan reasuransi, gencar berburu obligasi korporasi demi memenuhi ketentuan terkait dengan batas minimum investasi surat berharga negara.

Kelonggaran yang diberikan memang bukan tanpa syarat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mensyaratkan obligasi korporasi yang dapat disetarakan dengan investasi surat berharga negara (SBN) hanya surat utang yang diterbitkan oleh BUMN di bidang infrastruktur.

Ketentuan itu termuat dalam Peraturan OJK atau POJK No.36/2016 tentang Perubahan Atas POJK No.1/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

Pasal 4A beleid itu menjelaskan bahwa lembaga jasa keuangan nonbank dapat memenuhi ketentuan batas minimum penempatan investasi SBN pada obligasi maupun sukuk yang diterbitkan BUMN, badan usaha milik daerah (BUMD) dan anak perusahaan dari BUMN yang penggunaannya untuk pembiayaan infrastruktur.

Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya (CAR Life) Antonius Probosanjoyo menilai kelonggaran tersebut bisa menjadi angin segar bagi perusahaan asuransi yang ingin memenuhi ketentuan regulator. Selain itu, investasi pada obligasi korporasi juga lebih menarik karena imbal hasil yang lebih tinggi ketimbang SBN dan risikonya juga relatif rendah.

“Hingga akhir 2016 porsi investasi SBN kami telah mencapai 20% lebih. Tidak menutup kemungkinan untuk memenuhi ketentuan 30%, kami akan tingkatkan investasi pada obligasi korporasi,” kata Antonius belum lama ini.

POJK No.1/2016 menyebutkan perusahaan asuransi jiwa diwajibkan memenuhi batas minimum investasi SBN sebesar 20% pada akhir 2016, lalu ditingkatkan menjadi 30% pada akhir 2017.

Setiap lembaga jasa keuangan nonbank memiliki ketentuan batasan minimum yang berbeda-beda. Untuk asuransi umum, batas minimum yang ditetapkan ialah sebesar 10% pada akhir 2016. Kemudian, porsinya ditingkatkan menjadi 20% pada akhir 2017.

Perburuan obligasi yang diterbitkan BUMN Infrastruktur juga dilakukan PT Asuransi Aspan (Aspan) untuk memenuhi ketentuan investasi SBN. Direktur Utama Aspan Budi Herawan mengatakan perusahaan akan menurunkan porsi investasi deposito secara bertahap untuk dialihkan kepada obligasi BUMN bidang infrastruktur.

Dia menuturkan, hingga akhir 2016 porsi investasi pada instrumen deposito sebesar 70%. Pada tahun lalu, Aspan belum berhasil mencapai batas minimum investasi SBN sebesar 10%.

Kendati demikian, Budi mengungkapkan perusahaan telah melaporkan faktor yang menyebabkan perusahaan belum memenuhi batas minimum investasi SBN kepada OJK. "Kami sudah laporkan, kenapa belum tercapai, karena kami masih butuh instrumen investasi yang likuid untuk biaya operasional dan pembayaran klaim. Namun, kami akan berupaya memenuhi ketentuan itu di tahun ini," ujarnya.

Tidak hanya perusahaan asuransi yang berburu obligasi korporasi, perusahaan reasuransi pun turut membidik instrumen tersebut untuk memenuhi ketentuan investasi SBN. Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re Frans Y. Sahusilawane mengatakan sepanjang tahun ini perseroan menargetkan imbal hasil investasi 8%.

Target itu meningkat jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya 7%. Guna meningkatkan imbal hasil investasi, pihaknya berencana memacu penempatan investasi pada instrumen obligasi korporasi yang diterbitkan BUMN di bidang infrastruktur, serta meningkatkan investasi pada instrumen reksa dana.

Menurutnya, dalam berinvestasi, perusahaan mengutamakan dua prinsip yaitu keamanan dan imbal hasilnya. Frans menilai investasi pada kedua instrumen tersebut memenuhi kedua prinsip yang diusung perusahaan.

Dia menyatakan peningkatan investasi pada instrumen obligasi korporasi yang diterbitkan BUMN infrastruktur juga dilakukan untuk memenuhi ketentuan investasi SBN sebagaimana ketentuan OJK yang mengatur bahwa perusahaan reasuransi wajib memenuhi batas minimum investasi pada instrumen SBN sebesar 10% pada akhir 2016. Kemudian, porsinya ditingkatkan menjadi 20% pada akhir 2017.

“Saat ini porsi investasi SBN kami belum mencapai 20%, tetapi kami berkomitmen untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan regulator, salah satunya dengan meningkatkan investasi lewat obligasi yang diterbitkan BUMN infrastruktur,” ujarnya.

Frans mengungkapkan pada tahun lalu total investasi perusahaan mencapai kisaran Rp3,5 triliun. Pada tahun ini, total investasi diproyeksikan meningkat menjadi Rp3,8 triliun. Menurutnya, penempatan investasi terbesar pada tahun ini masih akan berada pada instrumen deposito yang porsinya diperkirakan akan berada pada kisaran 50% lebih, karena perusahaan membutuhkan instrumen investasi yang likuid untuk pembayaran klaim.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (IKNB OJK) Firdaus Djaelani mengatakan OJK berencana menyetarakan investasi pada obligasi yang diterbitkan lembaga keuangan khusus dengan SBN.

Adapun, lembaga keuangan khusus yang obligasinya dapat disetarakan dengan SBN ialah yang bisnisnya masih bersinggungan dengan program pembangunan pemerintah seperti PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Dia menyatakan, regulator segera mengeluarkan surat edaran yang menyatakan efek atau surat berharga yang diterbitkan lembaga keuangan khusus akan disetarakan sebagai investasi pada instrumen SBN.

Efek yang dikeluarkan lembaga keuangan khusus, ujarnya, akan dipersyaratkan untuk dimiliki oleh pelaku industri jasa keuangan nonbank seperti asuransi dan dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan non bank lainnya. Penerbitan aturan baru itu juga diharapkan bisa lebih memudahkan lembaga jasa keuangan non bank dalam pemenuhan batas minimum investasi SBN.

More From Makro Ekonomi

  • Ambisi Tito Lampaui Aset Perbankan

    13:34 WIB

    "Hidup itu harus ada target. Setelah tembus Rp6.000 triliun, kami harap market cap bisa melampaui aset perbankan," ucap Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio, Kamis (23/3).

  • PPRO Garap Kertajati

    13:28 WIB

    PT PP Properti Tbk. melalui kerja sama dengan PT BIJB Aerocity Development akan mengembangkan kawasan bisnis seluas 300 hektare di kawasan Bandar Udara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat

  • Bisnis Indonesia Edisi Cetak Senin, 27 Maret 2017 Seksi Market

    01:48 WIB

    Berikut ini adalah ringkasan headlines BISNIS INDONESIA edisi cetak Senin, 27 Maret 2017. Untuk menyimak lebih lanjut, silahkan kunjungi http://epaper.bisnis.com/

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

News Feed

  • Gubernur BI Siap Bersaksi

    Rabu, 29 Maret 2017 - 16:42 WIB

    Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardoo dijadwalkan hadir dalam persidangan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, Kamis (30/3), dalam kapasitasnya sebagai saksi terhadap terdakwa Irman dan Sugoharto, mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

  • Asia Paper Diberi Tenggat 45 Hari

    Rabu, 29 Maret 2017 - 14:05 WIB

    Masa penundaan kewajiban pembayaran utang PT Asia Paper Mills akhirnya disepakati selama 45 hari, jauh dari harapan perseroan selaku debitur, yang mengajukan perpanjangan waktu 180 hari.

  • RI Bersiap Hadapi AS

    Rabu, 29 Maret 2017 - 12:11 WIB

    Indonesia bersiap menghadapi tudingan dumping dan subsidi dari Amerika Serikat atas produk biodiesel Tanah Air, setelah sebelumnya Uni Eropa menyampaikan tuduhan serupa

  • “Koperasi Bisa Menjadi Kekuatan Dahsyat”

    Rabu, 29 Maret 2017 - 11:52 WIB

    Pemerintah sejak awal sepakat menjadikan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) sebagai salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi, dan berupaya terus menumbuhkan pelaku usahanya dengan berbagai kebijakan. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Koperasi dan UKM menjelaskan upaya yang selama ini dilakukan pemerintah untuk koperasi dan UKM. Berikut ini petikan wawancaranya.

  • KKP Bidik Pemilik Kapal Jumbo

    Rabu, 29 Maret 2017 - 10:02 WIB

    Kementerian Kelautan dan Perikanan membidik perusahaan-perusahaan yang menjadi pemilik 16.000 kapal perikanan di atas 30 gros ton lulus sertifikasi hak asasi manusia sebagai parameter penilaian perpanjangan izin usaha.

Load More