Navigasi Bisnis Terpercaya

Sabtu 25 Maret 2017
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Logistik Darurat SDM, Salah Siapa?

Abdul Rahman Selasa, 14/03/2017 11:06 WIB
Ilustrasi kegiatan logistik

Dalam sebuah diskusi panel di pameran logistik CeMAT Southeast Asia beberapa waktu lalu, seorang mahasiswa dari salah satu sekolah tinggi manajemen bertanya kepada Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto. Mahasiswa itu menanyakan tentang peluang kerja lulusan sekolah tinggi manajemen di bidang logistik.

Sampai saat ini, dia masih ragu apakah bisa bekerja di sektor logistik sebagai seorang profesio nal, mengingat dirinya bukan lu lusan program studi logistik. Se jauh yang dia tahu, program stu di logistik di Indonesia belum ada. Menanggapi pertanyaan itu, Mahendra menjawab studi logistik di Indonesia memang belum jelas. “Untuk level strata satu, program studi logistik tidak ada dalam rumpun pendidikan Indonesia,” katanya.

Dia melanjutkan industri logistik nasional sangat kekurangan tenaga kerja terdidik sebagai imbas tidak ada program studi khusus logistik. Salah satu efeknya adalah
sulitnya membuat standar kompetensi kerja logistik karena memang tak ada acuan yang jelas. Kurangnya SDM yang mumpuni di sektor logistik tidak hanya  dikeluhkan Mahendra saja. Bahkan sekelas Presiden Joko Widodo pun mempertanyakannya.

Dalam konferensi Forum Rektor Indonesia pada Februari 2017, Presiden Joko Widodo mempertanyakan tidak adanya jurusan logistik yang sekarang sangat dibutuhkan di dalam negeri. Pernyataan itu disampaikan terkait tekad Presiden mejadikan Indonesia poros maritim dunia. Presiden meminta perguruan tinggi berani mengambil peran terkait dengan penyediaan dan pengembangan jurusan atau program studi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan pembangunan.

Menanggapi pertanyaan Presiden, Supply Chain Indonesia (SCI) punya data yang membuktikan sesungguhnya beberapa perguruan tinggi telah membuka jurusan atau program studi logistik. Di antaranya, Politeknik Pos Indonesia yang mempunyai Program Studi Logistik Bisnis untuk level diploma tiga dan diploma empat dan
Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia (STIMLOG) yang mempunyai Program Studi Manajemen Logistik selevel strata satu.

Sekalipun sekolah khusus untuk sektor ini sudah ada, tetapi SDM logistik yang tersertifi kasi masih minim. Salah satu penyebabnya adalah mahalnya ongkos sertifi kasi.

SERTIFIKASI SDM

Chairman SCI Setijadi mengatakan pemerintah dan asosiasi logistik perlu bekerja keras untuk meningkatkan pemahaman semua pihak atas pentingnya sertifi kasi itu. Menurutnya, pemerintah perlu mengeluarkan peraturan untuk mendorong proses sertifi - kasi SDM sektor logistik. Salah satunya dengan menjadikan sertifi kasi kompetensi profesi itu sebagai persyaratan bagi perusahaan sektor logistik, baik dalam perizinan pendirian dan operasional, maupun dalam proses tender.

“Namun, pemerintah perlu memfasilitasi lebih jauh proses sertifi kasi atau memberikan insentif bagi personil yang akan mengikutinya,” ujarnya. Sertifi kasi kompetensi profesi diperlukan untuk meningkatkan dan menjaga kompetensi SDM, sehingga akan meningkatkan daya saingnya. Apalagi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah mulai berlaku.

Saat ini, tenaga kerja asing mulai banyak berdatangan ke Indonesia, sehingga sertifi kasi menjadi sangat penting untuk melindungi SDM sektor logistik. Hal ini diungkapkan pula oleh Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi . Dia menjelaskan sertifi kasi sangat berguna untuk industri karena membuat kompetensi SDM Indonesia bisa diakui di tingkat Asean. Terutama untuk dipergunakan sebagai aturan main bilamana ada tenaga  kerja asing yang akan masuk ke Indonesia. “Jadi ini sangat mendesak untuk dapat diberlakukan,” katanya.

Beberapa asosiasi perusahaan di sektor logistik sesungguhnya telah mengambil peran dalam persoalan itu. ALFI bersama Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia
(Aptrindo) dan Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki) sudah mendirikan Lembaga Sertifi kasi Profesi Logistik Insan Prima (LSP). Hingga saat ini, LSP tersebut telah mensertifikasi 2.002 orang.

Namun, semua langkah itu dianggap masih kurang. Alasannya, industri logistik yang terus berkembang membuat kebutuhan SDM juga semakin tinggi. Perlu peran pemerintah untuk memberi stimulus kepada perguruan tinggi agar berani membuka program studi baru sektor logistik.

More From Makro Ekonomi

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

  • Penawaran Oversubscribe 4 Kali

    08:46 WIB

    Pemerintah Indonesia dikabarkan mendapatkan respons positif dari para investor terhadap rencana penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) global senilai US$3 miliar

  • Kontrak Baru Melaju di Awal Tahun

    08:23 WIB

    Realisasi kontrak baru yang dibukukan oleh sejumlah BUMN konstruksi relatif tinggi pada akhir Februari hingga pertengahan Maret 2017 setelah mendapatkan kontrak proyek yang sempat tertunda sejak 2016.

  • PTBA Incar 5 Perusahaan

    08:10 WIB

    PT Bukit Asam (Persero) Tbk. mengincar tiga hingga lima perusahaan yang berasal dari beberapa sektor untuk dimasukkan dalam program merger dan akuisisi.

News Feed

  • MENYAMBUT HARI RAYA NYEPI: Mari Belajar Berhenti Sejenak

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 08:30 WIB

    Polda Bali sampai mengerahkan sebanyak 5.600 personil untuk mengamankan setiap jengkal pulau yang baru saja dinobatkan sebagai Destinasi Terbaik Dunia versi Tripadvisor ini. Tujuannya, agar selama proses penyepian yang akan berlangsung sejak Selasa (28/3) pukul 05.00 Wita hingga Rabu (29/3) pukul 05.00 Wita berlangsung aman

  • Hary Tanoe Makin Gencar Main Properti

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:48 WIB

    Taipan Hary Tanoesoedibjo melalui kelompok usaha Grup MNC makin gencar bermain di sektor properti setelah bisnis utamanya di media massa

  • Pertanian Masih Jadi 'Anak Tiri'

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:36 WIB

    Sektor pertanian masih seperti anak tiri apabila dibandingkan dengan sektor lain di mata industri perbankan. Hal itu terlihat dari alokasi kredit ke sektor pertanian yang baru berkisar 6,75% dari total kredit perbankan

  • OPINI BISNIS INDONESIA: RCEP dan Kesepakatan Akses Pasar

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 06:05 WIB

    Pembahasan kesepakatan kerja sama RCEP sampai saat ini terus berlanjut dan cukup alot. RCEP sebagai upaya Asean mengharmonisasi sejumlah aturan perdagangan dengan enam mitra dagang Asean ditantang dapat menghasilkan nilai ekspektasi tinggi kedua belah pihak, terutama bagi Indonesia

  • EDITORIAL BISNIS INDONESIA: Berharap dari Komitmen Kedaulatan Pangan

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 05:54 WIB

    Dalam sebuah orasinya di tengah ratusan petani, seorang gubernur di Pulau Jawa pernah berujar bahwa pada masa yang akan datang peperangan bukanlah kontak fisik dan angkat senjata, melainkan perang pangan

Load More