Navigasi Bisnis Terpercaya

Sabtu 25 Maret 2017
AMENDEMEN KONTRAK KARYA

Komitmen Terus Ditagih

Lucky Leonard Rabu, 15/03/2017 07:48 WIB
/Ilustrasi

JAKARTA—Kendati belum signifikan, secara perlahan-lahan renegosiasi kontrak karya yang dilakukan sejak sewindu silam mulai menuai hasil positif dengan kepastian adanya 11 perusahaan yang siap teken amendemen kontrak.

Memasuki 2017, tercatat ada 34 kontrak karya yang sebagian telah diamendemen. Jumlah tersebut lalu berkurang menjadi 33 setelah PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PTAMNT), yang sebelumnya bernama PT Newmont Nusa Tenggara, berubah status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada 10 Februari 2017.

Lalu, dari 33 KK tersebut, tercatat 9 perusahaan yang telah mengamendemen kontraknya dan masih menyisakan 24 perusahaan lainnya.  

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Bambang Susigit mengatakan pihaknya telah menyelesaikan proses renegosiasi dengan 11 perusahaan KK. Artinya, perusahaan-perusahaan tersebut tinggal teken amendemen saja.

“Yang 11 sudah selesai. Tinggal yang 13 ini yang belum. Sebenarnya hanya dua isu yang mereka belum sepakat. Soal divestasi dan pajak,” katanya di Jakarta, Selasa (14/3).

Video Infografis: Komitmen Amandemen Terus Ditagih

Adapun persoalan lainnya mengenai kelanjutan operasi, kewajiban pengolahan dan pemurnian, luas wilayah, serta penggunaan barang dan jasa di dalam negeri, sudah bisa disepakati. Sejumlah hal itulah yang membuat renegosiasi berlarut-larut.

Padahal, prosesnya telah dimulai sejak 2009 dan renegosiasi diamanatkan oleh Undang-undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk selesai pada 2010. Progres positif dimulai ketika PT Vale Indonesia Tbk meneken amendemen kontrak karya (KK) pada 2014, diikuti 8 lainnya setahun kemudian.

Bambang menjelaskan pihaknya kini berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai masalah divestasi dan penerimaan negara.

Sejauh ini, Kemenkeu ingin agar ada peningkatan penerimaan negara setiap tahun dari renegosiasi kontrak. Namun, hal tersebut sulit terealisasi untuk kontrak-kontrak yang sistem perpajakannya bersifat tetap (naildown).

“Jadi, secara substansi tinggal dua itu yang harus dikompromikan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan,” ujar Bambang.

Setali tiga uang dengan KK, proses renegosiasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) pun berjalan lambat. Dari 74 PKP2B, baru 22 perusahaan yang sudah menandatangani amendemen kontrak.

Setiap tahun, pemerintah selalu menargetkan renegosiasi kontrak tersebut selesai. Namun, acap kali pula target tersebut meleset.

Meski begitu, dukungan terhadap pemerintah juga diberikan legislator. Wakil Ketua Komisi VII DPR Syaikhul Islam Ali meminta Kementerian ESDM bersikap konsisten dan tegas renegosiasi KK.

“Intinya pemerintah harus konsisten dengan aturan yang berlaku. Jangan memble!” tegasnya.

Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Tino Ardhyanto menilai sangat penting bagi pemerintah untuk menjaga faktor keekonomian dan cadangan selama renegosiasi berlangsung.

“Keberpihakan negara terhadap industri secara keseluruhan dan menjaga nilai keekonomian  dari cadangan sangat penting,” kata Tino.

Irwandy Arif, Ketua Indonesian Mining Institute, berpendapat baik pemerintah maupun perusahaan sebaiknya diisi oleh orang-orang yang mampu mengambil keputusan dengan cepat. Pasalnya, masalah ini sudah terlalu berlarut-larut dan perlu percepatan dalam penyelesaiannya.

“Harapan baru sebenarnya dapat juga diharapkan pada revisi UU Minerba,” ujarnya kepada Bisnis.

Negosiasi Freeport

Sementara itu, manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) yang dipimpin Direktur Eksekutif Tony Wenas didampingi Direktur dan EVP Clementino Lamury, kemarin mendatangi Kementerian ESDM untuk bernegosiasi mengenai sengketa kontrak karyanya.

Namun, Staf Khusus Menteri ESDM Hadi M. Djuraid menuturkan pemerintah menegaskan tetap pada posisinya sejak awal.

Sebagai solusi jangka pendek, Kementerian ESDM menawarkan PTFI untuk mengubah statusnya menjadi IUPK. Bahkan, pemerintah memberikan kesempatan tanpa batasan waktu kepada PTFI untuk mendiskusikan penawaran tersebut secara internal.

“Silakan nanti kalau mereka sudah memiliki usulan yang lebih maju terkait itu, silakan datang kembali,” katanya.

Menurutnya, setelah berubah status menjadi IUPK, PTFI bisa kembali mengekspor konsentrat tembaganya. Dengan begitu, kegiatan operasi produksi bisa kembali berjalan normal.

Adapun untuk yang jangka panjang akan meliputi pembahasan mengenai jaminan fiskal, hal itu akan dibahas dalam tim besar yang melibatkan Kemenkeu, Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Bidang Perekonomian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta pemerintah daerah.

Terkait dengan divestasi, pemerintah tetap berpegang pada Peraturan Pemerintah No.1/2017 yang mengamanatkan pelepasan saham bagi perusahaan modal asing minimal 51%.

“Itu sudah jelas di PP No.1/2017. Kita tidak mungkin mundur untuk membahas PP,” tegas Hadi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif PTFI Tony Wenas enggan berkomentar banyak terkait proses negosiasi dengan pemerintah.

“Kami mencoba mencari jalan keluar yang terbaik. Kami belum bisa share substansi. Pada saatnya nanti kami akan bicara,” tuturnya.

More From Makro Ekonomi

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

  • Penawaran Oversubscribe 4 Kali

    08:46 WIB

    Pemerintah Indonesia dikabarkan mendapatkan respons positif dari para investor terhadap rencana penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) global senilai US$3 miliar

  • Kontrak Baru Melaju di Awal Tahun

    08:23 WIB

    Realisasi kontrak baru yang dibukukan oleh sejumlah BUMN konstruksi relatif tinggi pada akhir Februari hingga pertengahan Maret 2017 setelah mendapatkan kontrak proyek yang sempat tertunda sejak 2016.

  • PTBA Incar 5 Perusahaan

    08:10 WIB

    PT Bukit Asam (Persero) Tbk. mengincar tiga hingga lima perusahaan yang berasal dari beberapa sektor untuk dimasukkan dalam program merger dan akuisisi.

News Feed

  • MENYAMBUT HARI RAYA NYEPI: Mari Belajar Berhenti Sejenak

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 08:30 WIB

    Polda Bali sampai mengerahkan sebanyak 5.600 personil untuk mengamankan setiap jengkal pulau yang baru saja dinobatkan sebagai Destinasi Terbaik Dunia versi Tripadvisor ini. Tujuannya, agar selama proses penyepian yang akan berlangsung sejak Selasa (28/3) pukul 05.00 Wita hingga Rabu (29/3) pukul 05.00 Wita berlangsung aman

  • Hary Tanoe Makin Gencar Main Properti

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:48 WIB

    Taipan Hary Tanoesoedibjo melalui kelompok usaha Grup MNC makin gencar bermain di sektor properti setelah bisnis utamanya di media massa

  • Pertanian Masih Jadi 'Anak Tiri'

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:36 WIB

    Sektor pertanian masih seperti anak tiri apabila dibandingkan dengan sektor lain di mata industri perbankan. Hal itu terlihat dari alokasi kredit ke sektor pertanian yang baru berkisar 6,75% dari total kredit perbankan

  • OPINI BISNIS INDONESIA: RCEP dan Kesepakatan Akses Pasar

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 06:05 WIB

    Pembahasan kesepakatan kerja sama RCEP sampai saat ini terus berlanjut dan cukup alot. RCEP sebagai upaya Asean mengharmonisasi sejumlah aturan perdagangan dengan enam mitra dagang Asean ditantang dapat menghasilkan nilai ekspektasi tinggi kedua belah pihak, terutama bagi Indonesia

  • EDITORIAL BISNIS INDONESIA: Berharap dari Komitmen Kedaulatan Pangan

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 05:54 WIB

    Dalam sebuah orasinya di tengah ratusan petani, seorang gubernur di Pulau Jawa pernah berujar bahwa pada masa yang akan datang peperangan bukanlah kontak fisik dan angkat senjata, melainkan perang pangan

Load More