Navigasi Bisnis Terpercaya

Sabtu 25 Maret 2017
ANGKUTAN ONLINE

Pemda Minta Ketegasan Kemenhub

Yudi Supriyanto Rabu, 15/03/2017 08:50 WIB
Demonstrasi pengemudi di Bali yang menolak kehadiran taksi online, seperti Grab dan Uber.

JAKARTA — Beberapa pemerintah daerah di Indonesia meminta Kementerian Perhubungan segera menerbitkan revisi peraturan mengenai angkutan umum sewa dengan aplikasi. Revisi peraturan itu bisa mencegah aksi demonstrasi sopir angkutan umum di daerah menolak kehadiran angkutan umum sewa dengan aplikasi
atau sering disebut angkutan online.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta Andri Yansyah berharap ada kesetaraan antara angkutan online dan angkutan umum konvensional. “Dengan adanya revisi PM 32/2016 ini secara cepat menimbulkan kesetaraan antara yang online dan yang reguler,” katanya di Jakarta, Selasa (14/3).
Dia menginginkan ada sanksi bagi angkutan online yang belum melakukan uji kelaikan kendaraan atau uji KIR atau belum memiliki izin operasional.

Sanksi tersebut, paparnya, agar perusahaan aplikasi penyedia jasa transportasi tidak mengoperasikan angkutan online yang menggunakan jasa aplikasinya.
Saat ini, dia memaparkan pihaknya sudah melakukan pengujian kelaikan kendaraan terhadap angkutan online sebanyak 7.435 unit kendaraan. Adapun jumlah angkutan umum sewa berbasis aplikasi yang telah mendapatkan izin mencapai 1.531 unit.

“ ke depannya tidak ada lagi demo-demo karena yang namanya aplikasi online untuk usaha transportasi mau tidak mau memang harus kita lakukan,” tegasnya. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Wahid Wahyudi berharap revisi PM 32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek bisa keluar secepat mungkin. Dengan revisi beleid itu, imbuhnya, bisa menyelesaikan permasalahan yang
ada di lapangan. Dia menilai angkutan online harus memenuhi syarat angkutan umum baik untuk kendaraan, pengemudi, dan hal lainnya mengingat revisi beleid itu menyamakan angkutan online dengan angkutan umum konvensional.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali A.A. Ngurah Sudarsana menyatakan tuntutan taksi konvensional sudah tercantum jelas
dalam poin revisi PM 32/2016. Salah satu tuntutan itu, tegasnya, terkait dengan tarif batas atas dan batas bawah yang akan diberlakukan bagi angkutan online.
Saat ini, paparnya, pihaknya telah menentukan tarif batas atas dan bawah taksi konvensional yang beroperasi di Bali.

MASALAH TARIF
Terkait tarif batas bawah dan atas, Direktur Angkutan dan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Cucu Mulyana mengatakan layanan angkutan online memiliki kesamaan dengan layanan taksi reguler. Oleh karena itu, dia menentukan tarif batas bawah dan batas atas bagi angkutan online yang disebut sebagai angkutan umum sewa khusus dalam revisi PM 32/2016.

Dia menambahkan penentuan tarif batas bawah dan batas atas angkutan online dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Daerah yang telah terdapat angkutan umum taksi, dia menilai relatif lebih mudah menghitung besaran tarif batas bawah dan batas atas angkutan online. Cucu menyatakan pemerintah pusat akan membantu daerah menentukan tarif batas bawah dan batas atas angkutan online apabila daerah tersebut belum terdapat angkutan taksi. Dia mengungkapkan  penentuan tarif batas bawah dan batas atas angkutan online seharusnya tidak jauh berbeda dengan tarif batas bawah dan atas angkutan umum taksi reguler.

“Kalau perbedaannya jauh tetap percuma,” katanya. Dia mempertanyakan pendapat yang menyatakan angkutan online memiliki tarif murah. Tarif murah itu terjadi mengingat angkutan online memberlakukan tarif promosi, subsidi, dan lainnya agar biaya yang dikenakan terhadap penumpang bisa murah.

More From Makro Ekonomi

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

  • Penawaran Oversubscribe 4 Kali

    08:46 WIB

    Pemerintah Indonesia dikabarkan mendapatkan respons positif dari para investor terhadap rencana penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) global senilai US$3 miliar

  • Kontrak Baru Melaju di Awal Tahun

    08:23 WIB

    Realisasi kontrak baru yang dibukukan oleh sejumlah BUMN konstruksi relatif tinggi pada akhir Februari hingga pertengahan Maret 2017 setelah mendapatkan kontrak proyek yang sempat tertunda sejak 2016.

  • PTBA Incar 5 Perusahaan

    08:10 WIB

    PT Bukit Asam (Persero) Tbk. mengincar tiga hingga lima perusahaan yang berasal dari beberapa sektor untuk dimasukkan dalam program merger dan akuisisi.

News Feed

  • MENYAMBUT HARI RAYA NYEPI: Mari Belajar Berhenti Sejenak

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 08:30 WIB

    Polda Bali sampai mengerahkan sebanyak 5.600 personil untuk mengamankan setiap jengkal pulau yang baru saja dinobatkan sebagai Destinasi Terbaik Dunia versi Tripadvisor ini. Tujuannya, agar selama proses penyepian yang akan berlangsung sejak Selasa (28/3) pukul 05.00 Wita hingga Rabu (29/3) pukul 05.00 Wita berlangsung aman

  • Hary Tanoe Makin Gencar Main Properti

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:48 WIB

    Taipan Hary Tanoesoedibjo melalui kelompok usaha Grup MNC makin gencar bermain di sektor properti setelah bisnis utamanya di media massa

  • Pertanian Masih Jadi 'Anak Tiri'

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:36 WIB

    Sektor pertanian masih seperti anak tiri apabila dibandingkan dengan sektor lain di mata industri perbankan. Hal itu terlihat dari alokasi kredit ke sektor pertanian yang baru berkisar 6,75% dari total kredit perbankan

  • OPINI BISNIS INDONESIA: RCEP dan Kesepakatan Akses Pasar

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 06:05 WIB

    Pembahasan kesepakatan kerja sama RCEP sampai saat ini terus berlanjut dan cukup alot. RCEP sebagai upaya Asean mengharmonisasi sejumlah aturan perdagangan dengan enam mitra dagang Asean ditantang dapat menghasilkan nilai ekspektasi tinggi kedua belah pihak, terutama bagi Indonesia

  • EDITORIAL BISNIS INDONESIA: Berharap dari Komitmen Kedaulatan Pangan

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 05:54 WIB

    Dalam sebuah orasinya di tengah ratusan petani, seorang gubernur di Pulau Jawa pernah berujar bahwa pada masa yang akan datang peperangan bukanlah kontak fisik dan angkat senjata, melainkan perang pangan

Load More