Navigasi Bisnis Terpercaya

Sabtu 25 Maret 2017
REVISI PERMENHUB 32/2016

Taksi Online Minta Penundaan 9 Bulan

Gloria Fransisca Katharina Lawi Sabtu, 18/03/2017 09:05 WIB
ilustrasi

JAKARTA — Tiga perusahaan aplikasi, Uber, Grab Indonesia, dan Go-Jek Indonesia menolak revisi Peraturan Menteri Perhubungan No.32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dan meminta pemerintah menunda penerapannya selama 9 bulan.

Ridzki Kramadibrata, Managing Director Grab Indonesia, mengatakan ada tiga poin utama yang membuat perusahaan meminta perpanjangan waktu sebelum revisi aturan tersebut. Tiga poin tersebut dipandang akan melemahkan denyut bisnis mitra pengemudi serta mengganggu mekanisme pasar.

“Revisi peraturan yang seharusnya mengakomodasi layanan inovatif, tetapi poin-poin perubahan yang diumumkan pekan ini sangat bernuansa proteksionis dan membuka jalan untuk membawa seluruh industri transportasi kembali ke cara-cara lama yang sudah ketinggalan zaman,” ungkap Ridzki di Menara Lippo Kuningan, kantor Grab Indonesia, Jumat (17/3).

Dia menyebut ada tiga yang dalam revisi PM 32/2016 yang tidak disepakati. Pertama, penetapan tarif atas dan tarif bawah. Ridzki beralasan penetapan tarif yang diberlakukan saat ini tanpa tarif atas dan bawah sangat fleksibel dan efisien karena berdasarkan kesepakatan antara konsumen dan mitra pengemudi.

Risikonya, pembatasan tarif akan mengakibatkan menurunnya suplai sehingga mitra pengemudi tidak akan mendapatkan kompensasi atas jasa mereka.

Kedua, pembatasan kuota kendaraan akan mengakibatkan pengguna kesulitan untuk mengakses layanan. Ridzki mengklaim cemas pada pendapatan ratusan ribu mitra pengemudi Grab yang tidak bisa mengembangkan usaha ataupun menambahkan moda transportasi milik mereka.

Ketiga, terkait balik nama STNK di mana adanya kewajiban usulan perubahan atas nama badan hukum (PT atau koperasi). Alasannya, dengan mengalihkan kepemilikkan kendaraan kepada badan hukum atau koperasi pemegang izin akan menghilangkan kesempatan mitra pengemudi untuk memberi jasa kepada konsumen.

Ridzki mengakui penolakan terhadap tiga poin tersebut juga disepakati oleh dua perusahaan transportasi berbasis aplikasi lain yakni Go-Jek Indonesia dan Uber.

Oleh sebab itu ke tiga perusahaan ini pada 17 Ma ret 2017 mengeluarkan joint statement atau pernyataan ber sama merespon revisi PM No.32/2016.

Pernyataan tersebut disepakati bukan hanya oleh Ridzki tetapi juga oleh Andre Soelistyo President Go-Jek, dan Mike Brown selaku Regional General Manager, APAC, Uber.

KAJI ULANG

Darmaningtyas, Ketua Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) juga menilai pemerintah perlu mengkaji ulang beberapa poin dalam revisi PM 32/2016.

Dia beranggapan bahwa se luruh elemen dalam MTI tidak anti terhadap transportasi berbasis aplikasi. Dia menilai perkembangan teknologi saat ini adalah keniscayaan dan bisa membantu menurunkan biaya transportasi.

“Pada dasarnya kami dari MTI fokus pada peluang penurunan biaya transportasinya,” jelas Darmaningtyas.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubung an, Pudji Hartanto Iskandar mengatakan pemerintah sudah melakukan sosialisasi selama enam bulan dan dua kali uji publik. Pudji mengaku selama proses sosialisasi pemerintah sudah menjalankan mekanisme sesuai aturan yang berlaku.

“Saya tidak tahu kalau tidak setuju, karena selama dua kali uji publik tidak ada yang menyampaikan dan mereka juga hadir, di setiap acara diundang oleh media juga tidak pernah hadir. Begitu juga dengan tertulis, saya sampai hari ini tidak terima,” tegasnya.

Pudji mengatakan pemerintah tidak bisa memperpanjang waktu 9 bulan melewati 1 April 2017 sebagai tenggat waktu peresmian revisi PM No.32/2016. Menurutnya, enam bulan waktu yang diberikan sudah sesuai jadwal dan ketentuan.

More From Makro Ekonomi

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

  • Penawaran Oversubscribe 4 Kali

    08:46 WIB

    Pemerintah Indonesia dikabarkan mendapatkan respons positif dari para investor terhadap rencana penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) global senilai US$3 miliar

  • Kontrak Baru Melaju di Awal Tahun

    08:23 WIB

    Realisasi kontrak baru yang dibukukan oleh sejumlah BUMN konstruksi relatif tinggi pada akhir Februari hingga pertengahan Maret 2017 setelah mendapatkan kontrak proyek yang sempat tertunda sejak 2016.

  • PTBA Incar 5 Perusahaan

    08:10 WIB

    PT Bukit Asam (Persero) Tbk. mengincar tiga hingga lima perusahaan yang berasal dari beberapa sektor untuk dimasukkan dalam program merger dan akuisisi.

News Feed

  • MENYAMBUT HARI RAYA NYEPI: Mari Belajar Berhenti Sejenak

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 08:30 WIB

    Polda Bali sampai mengerahkan sebanyak 5.600 personil untuk mengamankan setiap jengkal pulau yang baru saja dinobatkan sebagai Destinasi Terbaik Dunia versi Tripadvisor ini. Tujuannya, agar selama proses penyepian yang akan berlangsung sejak Selasa (28/3) pukul 05.00 Wita hingga Rabu (29/3) pukul 05.00 Wita berlangsung aman

  • Hary Tanoe Makin Gencar Main Properti

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:48 WIB

    Taipan Hary Tanoesoedibjo melalui kelompok usaha Grup MNC makin gencar bermain di sektor properti setelah bisnis utamanya di media massa

  • Pertanian Masih Jadi 'Anak Tiri'

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:36 WIB

    Sektor pertanian masih seperti anak tiri apabila dibandingkan dengan sektor lain di mata industri perbankan. Hal itu terlihat dari alokasi kredit ke sektor pertanian yang baru berkisar 6,75% dari total kredit perbankan

  • OPINI BISNIS INDONESIA: RCEP dan Kesepakatan Akses Pasar

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 06:05 WIB

    Pembahasan kesepakatan kerja sama RCEP sampai saat ini terus berlanjut dan cukup alot. RCEP sebagai upaya Asean mengharmonisasi sejumlah aturan perdagangan dengan enam mitra dagang Asean ditantang dapat menghasilkan nilai ekspektasi tinggi kedua belah pihak, terutama bagi Indonesia

  • EDITORIAL BISNIS INDONESIA: Berharap dari Komitmen Kedaulatan Pangan

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 05:54 WIB

    Dalam sebuah orasinya di tengah ratusan petani, seorang gubernur di Pulau Jawa pernah berujar bahwa pada masa yang akan datang peperangan bukanlah kontak fisik dan angkat senjata, melainkan perang pangan

Load More