Navigasi Bisnis Terpercaya

Sabtu 25 Maret 2017
PROYEK KETENAGALISTRIKAN

Jokowi: Jangan Main-main!

Lucky Leonard Senin, 20/03/2017 07:35 WIB
Pembangkit listrik

MEMPAWAH, Kalbar — "Jangan main-main!" Begitu kalimat yang disampaikan Presiden Joko Widodo terkait dengan 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak.

Kepala Negara meminta proyek mangkrak yang bisa diselamatkan agar dilanjutkan dengan syarat tidak ada lagi permasalahan hukum yang menjadi ganjalan. Selain itu, Presiden tidak ingin pembangkit tersebut hanya dipoles dan beroperasi ala kadarnya.

“Jadi jangan main-main dengan hal-hal yang berkaitan dengan teknis, detail. Pasti saya akan lihat karena menyangkut uang triliunan,” tegas Presiden.

Presiden menyatakan siap pasang badan untuk kelanjutan beberapa proyek tersebut. “Enggak usah takut. Kalau baik, saya back up. Kalau main-main, ya hati-hati.”

Video Infografis: Proyek Listrik? Jangan Main Main

Pesan keras itu disampaikan Presiden Jokowi saat meresmikan delapan pembangkit listrik tenaga gas mobile power plant (MPP) dan sembilan proyek infrastruktur ketenagalistrikan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (18/3).

PT PLN (Persero) telah melakukan evaluasi awal atas 34 proyek yang mangkrak dengan total kapasitas 633,8 MW. Dari evaluasi itu, diputuskan sebanyak 11 pembangkit, yang telah menelan dana se kitar Rp2,3 triliun, akan dibatalkan. Sisanya, 23 pembangkit, kemungkinan bisa dilanjutkan.

Berdasarkan rencana awal, total biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek tersebut mencapai Rp9,1 triliun. Dari 11 proyek berkapasitas total 201,6 MW yang dihentikan tersebut, kebanyakan merupakan pem bangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan kapasitas berkisar antara 10 hingga 20 megawatt (MW) yang tersebar di luar Jawa.

Menurut Direktur Pengadaan PLN Su - pangkat Iwan Santoso, perseroan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Ke uangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan perhitungan atas 23 proyek yang akan dilanjutkan.

“Masalah hitung-hitungannya, apakah lebih menguntungkan kalau dilanjut, itu sudah selesai untuk 23 ,” katanya di Jakarta, Jumat (18/3).

TUNGGU AUDIT

PLN kini tengah menunggu hasil audit BPKP terkait dengan biaya yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembangkit mangkrak tersebut. BUMN listrik itu menggunakan Perpres Nomor 4/2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, yang membolehkan perseroan membayar lebih besar dari kontrak guna melanjutkan proyek tersebut.

Hasil audit dari BKPK itu juga yang di tunggu oleh Komisi Pemberantasan Ko rupsi (KPK). Meski begitu, lembaga anti korupsi itu juga telah melakukan telaah awal terhadap 34 pembangkit listrik yang mangkrak berdasarkan laporan masyarakat.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan proses telaah itu masih ber sifat tertutup sehingga tidak dapat menyebutkan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban jika ditemukan indikasi kecurangan yang merugikan negara.

“Namun, ini proses terpisah dari audit terhadap 34 pembangkit listrik yang mangkrak tersebut,” kata Febri ketika dihubungi Minggu (19/3).

Kepala BPKP Ardan Adiperdana belum merespons telepon dan pesan teks pertanyaan yang Bisnis sampaikan.

Sebelumnya, Direktur Utama PLN Sofyan Basir menyebut proyek mangkrak tersebut disebabkan oleh kontraktor engineering, procurement, dan construction (EPC) yang tidak cukup mumpuni. Kebanyakan proyek salah hitung desain sehingga kesulitan dalam merealisasikan.

Menurut Sofyan, tidak sedikit pula kontraktor yang melarikan diri akibat tidak bisa menyelesaikan proyek tersebut. Namun, PLN tidak dapat membawa masalah ini ke ranah hukum, lantaran lemahnya posisi BUMN itu dalam kontrak.

“Posisi hukum kami lemah, ini kontrak dari 7-8 tahun yang lalu.”

Dihubungi terpisah, Ketua Harian Asosiasi Pengembang Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Arthur Simatupang mengatakan 34 proyek mangkrak itu belum melibatkan perusahaan swasta. Namun demikian, lanjut dia, untuk men cegah hal itu terulang, kini proses ten der pembangkit listrik melalui skema Independent Power Producer dilakukan lebih ketat.

“Proses tender sudah ketat, selain itu ada jaminan soal bonafiditas perusahaan,” katanya kepada Bisnis.

Dia berharap pemerintah dapat memberikan kemudahan kepada pihak swasta dalam mengurus perizinan dan pembebasan lahan.

Menurut Arthur, kemudahan perizinan dan pembebasan lahan sangat penting dalam proses pembangunan pembangkit agar pelaksanaan pembangunan proyek dapat berjalan tepat waktu.

Sementara itu, sinyal percepatan pembangunan infrastruktur listrik kian menguat setelah Presiden meresmikan delapan PLTG MPP.

“Saat saya ke sini meletakkan batu per tama, Saya bertanya kapan selesai mo bile power plant yang sedang proses di bangun? Disampaikan Dirut PLN waktu itu, 6 bulan, dan saat ini sudah selesai,” ungkap Presiden.

MPP dipilih karena pembangunannya yang sing kat, yakni 6 bulan. Selain itu, pengoperasiannya fleksibel karena bisa di pindah sewaktu-waktu ke lokasi yang membutuhkan listrik. (Annisa Lestari Ciptaningtyas/Anggara Pernando/Arys Aditya)

More From Makro Ekonomi

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

  • Penawaran Oversubscribe 4 Kali

    08:46 WIB

    Pemerintah Indonesia dikabarkan mendapatkan respons positif dari para investor terhadap rencana penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) global senilai US$3 miliar

  • Kontrak Baru Melaju di Awal Tahun

    08:23 WIB

    Realisasi kontrak baru yang dibukukan oleh sejumlah BUMN konstruksi relatif tinggi pada akhir Februari hingga pertengahan Maret 2017 setelah mendapatkan kontrak proyek yang sempat tertunda sejak 2016.

  • PTBA Incar 5 Perusahaan

    08:10 WIB

    PT Bukit Asam (Persero) Tbk. mengincar tiga hingga lima perusahaan yang berasal dari beberapa sektor untuk dimasukkan dalam program merger dan akuisisi.

News Feed

  • MENYAMBUT HARI RAYA NYEPI: Mari Belajar Berhenti Sejenak

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 08:30 WIB

    Polda Bali sampai mengerahkan sebanyak 5.600 personil untuk mengamankan setiap jengkal pulau yang baru saja dinobatkan sebagai Destinasi Terbaik Dunia versi Tripadvisor ini. Tujuannya, agar selama proses penyepian yang akan berlangsung sejak Selasa (28/3) pukul 05.00 Wita hingga Rabu (29/3) pukul 05.00 Wita berlangsung aman

  • Hary Tanoe Makin Gencar Main Properti

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:48 WIB

    Taipan Hary Tanoesoedibjo melalui kelompok usaha Grup MNC makin gencar bermain di sektor properti setelah bisnis utamanya di media massa

  • Pertanian Masih Jadi 'Anak Tiri'

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:36 WIB

    Sektor pertanian masih seperti anak tiri apabila dibandingkan dengan sektor lain di mata industri perbankan. Hal itu terlihat dari alokasi kredit ke sektor pertanian yang baru berkisar 6,75% dari total kredit perbankan

  • OPINI BISNIS INDONESIA: RCEP dan Kesepakatan Akses Pasar

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 06:05 WIB

    Pembahasan kesepakatan kerja sama RCEP sampai saat ini terus berlanjut dan cukup alot. RCEP sebagai upaya Asean mengharmonisasi sejumlah aturan perdagangan dengan enam mitra dagang Asean ditantang dapat menghasilkan nilai ekspektasi tinggi kedua belah pihak, terutama bagi Indonesia

  • EDITORIAL BISNIS INDONESIA: Berharap dari Komitmen Kedaulatan Pangan

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 05:54 WIB

    Dalam sebuah orasinya di tengah ratusan petani, seorang gubernur di Pulau Jawa pernah berujar bahwa pada masa yang akan datang peperangan bukanlah kontak fisik dan angkat senjata, melainkan perang pangan

Load More