Navigasi Bisnis Terpercaya

Sabtu 25 Maret 2017
EDITORIAL BISNIS

Menanti (Lagi) Tuah Paket Kebijakan

Redaksi Senin, 20/03/2017 07:50 WIB
Ilustrasi kegiatan logistik

Jika tak ada hambatan berarti, pemerintah pekan ini akan kembali mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid XV yang menyoroti daya saing penyedia jasa logistik. Paket kebijakan ini sebenarnya sempat dijanjikan terbit Januari lalu.

Paket kebijakan terbaru ini, lebih fokus mendorong pelaku jasa logistik domestik untuk membangun daya saing yang kuat dan mampu mengambil peran yang lebih signifikan bagi ekonomi nasional.

Bisa ditebak, tujuan utama dari paket kebijakan ini adalah bagaimana membenahi masalah konektivitas yang turut berperan penting dalam distribusi logistik di dalam negeri. Kita tentu paham persoalan harga pangan yang menjulang tak lepas dari permasalahan konektivitas.

Persoalan pangan yang dinilai demikian kompleks membuat Kementerian Perekonomian harus merapikan terlebih dahulu aturan-aturan baru agar penerapannya lebih efektif dan tepat sasaran pembenahannya. Mungkin itulah alasan kenapa paket kebijakan ini terus tertunda untuk diluncurkan.

Kali ini, sejumlah hal spesifik dalam persoalan konektivitas yang akan diatur pemerintah antara lain penerapan skema cost, insurance and freight (CIF) untuk perdagangan luar negeri, terutama untuk impor pangan seperti beras.

Khusus bagi komponen kapal, pemerintah akan mengeluarkan bea masuk impor komponen kapal 0% sehingga kapal dalam negeri yang mengalami kerusakan tidak perlu diperbaiki di luar negeri. 

Pemerintah juga akan melakukan rasionalisasi penerimaan negara bukan pajak bagi kapal-kapal yang mengalami sepi muatan akibat dari turunnya harga komoditas unggulan seperti minyak kelapa sawit dan batu bara.

Bahkan, pemerintah juga akan lebih longgar dalam kebijakan surat keterangan fiskal (tax clearance) terhadap kapal-kapal asing. Kondisi yang bertolak belakang dengan perlakuan negara tetangga terhadap kapal-kapal pengangkut kita.

Walau begitu, kebijakan yang lebih fokus terhadap sejumlah persoalan riil ini harus mendapatkan apresiasi karena setidaknya kita bisa menilai ini sebagai bagian dari  upaya nyata dari pemerintah untuk bekerja demi kepentingan rakyat.

Memang, kita juga tak bisa menutup mata terhadap masih banyak pihak dari pelaku usaha yang menilai upaya pemerintah melalui 14 paket kebijakan sejak diluncurkan pertama kali 9 September 2015, belum memuaskan.

Salah satu kritikan misalnya adalah tentang insentif diskon 30% atas tarif listrik yang ada di paket kebijakan III yang dirilis 7 Oktober 2015, ternyata belum sepenuhnya menjangkau pelaku usaha.

Implementasi paket kebijakan tersebut boleh jadi ada yang mengatakannya belum merata ke segenap pemangku kepentingan.

Namun, kita juga harus seimbang dalam menilai bagaimana banyak sisi positif dari paket-paket kebijakan tersebut yang langsung menyentuh kepentingan banyak pihak dan melancarkan perekonomian.

Sebut saja adanya 28 Pusat Logistik Berikat, layanan investasi 3 jam, penambahan kawasan industri, penetapan upah minimum di beberapa provinsi, serta pemberian kemudahan dan insentif di kawasan ekonomi khusus.

Di situs Badan Koordinasi Penanaman Modal, kita bisa lihat bagaimana pemerintah sukses membiayai ekspor gerbong kereta api ke Bangladesh, pemberian kemudahan usaha bagi UMKM, dan mengadakan agregator atau konsolidasi produk ekspor UKM.

Proses insentif fiskal yang lebih singkat dan revisi (Daftar Negatif Investasi) DNI juga dimanfaatkan banyak pihak saat ini. Proses perizinan investasi yang lebih mudah dan singkat itu diklaim telah menjaring rencana investasi yang totalnya US$12,9 miliar.

Adanya Daftar Negatif Investasi 2016 bahkan mendapatkan apresiasi positif dari investor Jepang yang menilai paket ekonomi pemerintah telah berhasil memperbaiki iklim penanaman modal di Indonesia.

Namun, tentu sekali lagi, tak ada gading yang tak retak. Semua kebijakan pasti menyisakan satu-dua kontroversi dalam kepentingan ekonomi.

Karena itu, kita juga harus menghargai niat dan upaya pemerintah yang telah membentuk kelompok kerja yang bertugas melakukan evaluasi demi evaluasi terhadap paket-paket ekonomi tersebut.

Secara singkat, tentu kita berharap semua paket kebijakan yang telah dan akan dikeluarkan pemerintah harus bisa menjawab persoalan dunia usaha yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Sederhananya, semua regulasi itu harus mampu memberikan jaminan kepastian bagi dunia industri.

More From Makro Ekonomi

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

  • Penawaran Oversubscribe 4 Kali

    08:46 WIB

    Pemerintah Indonesia dikabarkan mendapatkan respons positif dari para investor terhadap rencana penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) global senilai US$3 miliar

  • Kontrak Baru Melaju di Awal Tahun

    08:23 WIB

    Realisasi kontrak baru yang dibukukan oleh sejumlah BUMN konstruksi relatif tinggi pada akhir Februari hingga pertengahan Maret 2017 setelah mendapatkan kontrak proyek yang sempat tertunda sejak 2016.

  • PTBA Incar 5 Perusahaan

    08:10 WIB

    PT Bukit Asam (Persero) Tbk. mengincar tiga hingga lima perusahaan yang berasal dari beberapa sektor untuk dimasukkan dalam program merger dan akuisisi.

News Feed

  • MENYAMBUT HARI RAYA NYEPI: Mari Belajar Berhenti Sejenak

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 08:30 WIB

    Polda Bali sampai mengerahkan sebanyak 5.600 personil untuk mengamankan setiap jengkal pulau yang baru saja dinobatkan sebagai Destinasi Terbaik Dunia versi Tripadvisor ini. Tujuannya, agar selama proses penyepian yang akan berlangsung sejak Selasa (28/3) pukul 05.00 Wita hingga Rabu (29/3) pukul 05.00 Wita berlangsung aman

  • Hary Tanoe Makin Gencar Main Properti

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:48 WIB

    Taipan Hary Tanoesoedibjo melalui kelompok usaha Grup MNC makin gencar bermain di sektor properti setelah bisnis utamanya di media massa

  • Pertanian Masih Jadi 'Anak Tiri'

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:36 WIB

    Sektor pertanian masih seperti anak tiri apabila dibandingkan dengan sektor lain di mata industri perbankan. Hal itu terlihat dari alokasi kredit ke sektor pertanian yang baru berkisar 6,75% dari total kredit perbankan

  • OPINI BISNIS INDONESIA: RCEP dan Kesepakatan Akses Pasar

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 06:05 WIB

    Pembahasan kesepakatan kerja sama RCEP sampai saat ini terus berlanjut dan cukup alot. RCEP sebagai upaya Asean mengharmonisasi sejumlah aturan perdagangan dengan enam mitra dagang Asean ditantang dapat menghasilkan nilai ekspektasi tinggi kedua belah pihak, terutama bagi Indonesia

  • EDITORIAL BISNIS INDONESIA: Berharap dari Komitmen Kedaulatan Pangan

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 05:54 WIB

    Dalam sebuah orasinya di tengah ratusan petani, seorang gubernur di Pulau Jawa pernah berujar bahwa pada masa yang akan datang peperangan bukanlah kontak fisik dan angkat senjata, melainkan perang pangan

Load More