Navigasi Bisnis Terpercaya

Jum'at 24 Maret 2017
PELENGKAP UU PATEN

14 Aturan Selesai Akhir Bulan

David Eka Issetiabudi Senin, 20/03/2017 09:15 WIB
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menargetkan 14 aturan setingkat menteri segera diterbitkan untuk melengkapi Undang-Undang No. 13/2016 tentang Paten yang diperkirakan rampung pada akhir bulan ini.

JAKARTA — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menargetkan 14 aturan setingkat menteri segera diterbitkan untuk melengkapi Undang-Undang No. 13/2016 tentang Paten yang diperkirakan rampung pada akhir bulan ini.

Sebagian besar draf peraturan menteri (permen) sudah diamanatkan Undang Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten. Adapun penerbitannya kini lebih bersifat perbaikan, penyesuaian atau peraturan lebih lanjut terkait beleid terkini.

Konsultan dari Suryomurcito & Co Debbie Juliane Manurung mengatakan keberadaan 14 rancangan permen pelengkap UU No. 13/2016 mengatakan ada sejumlah materi baru yang disambut baik oleh pelaku usaha.

“Materi baru yang muncul disambut baik, contohnya saja seperti perubahan data sertifi kat. Sebelumnya, di beleid terdahulu tidak ada mekanisme yang resmi untuk memperbaiki kesalahan dalam data dalam sertifikat,” tuturnya, Minggu (19/3).

Selain itu, materi imbalan lisensi wajib terhadap pemegang merek, permennya adalah ketentuan yang sama sekali baru. Adapun, untuk format keputusan pemberian lisensi wajib, memang sudah diatur dalam UU Paten terdahulu, tetapi format baru akan dinanti penjelasannya pada permen yang akan diterbitkan.

Tidak hanya fokus pada materi baru, Debbie juga menganggap permen tentang permohonan banding, penting mengingat UU No. 13/2016 mengatur dua jenis permohonan banding yang baru.

Dua draf tersebut, diantaranya Permohonan Banding Terhadap Koreksi Atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar Setelah Permohonan Diberi Paten; Permohonan Banding Terhadap Keputusan Pemberi Paten.

Menurutnya, kedua hal ini belum diatur dalam UU No. 14/2001, dan pada saat ini ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan banding atas koreksi permohonan yang diberi paten atau permohonan terhadap keputusan pemberian paten tinggal menunggu kejelasan dan panduan pelaksanaannya.

 

HARMONISASI

“Apa saja yang dimuat dalam dua permen terkait permohonan banding perlu cepat untuk diketahui. Agar pihak-pihak yang ingin mengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Paten untuk segera beradaptasi mengajukan permohonan,” katanya.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang Kementerian Hukum dan HAM Timbul Sinaga mengatakan 14 peraturan setingkat menteri itu masih dalam pembahasan dan harmonisasi.

“Masih dalam pembahasan, 14 Permen diupayakan selesai akhir bulan ini,” tuturnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (13/3).

Timbul menambahkan, pembahasan sudah memasuki fi nalisasi atau mencapai 85%. Adapun 14 rancangan permen tersebut dalam proses pembahasan di tingkat Direktorat Paten DTLST dan Rahasia Dagang Kemkumham.

Keberadaan UU Paten beserta perangkat peraturan lainnya, semakin mempermudah pelaku lokal untuk melakukan permohonan paten. Berbeda dengan beleid sebelumnya, yang dianggap masih memberi ruang untuk pelaku asing mendaftarkan paten.

Target pemerintah mendorong permohonan paten pelaku dalam negeri sebanyak 10.000 permohonan pada 2020 dianggap tidak muluk-muluk jika lembaga penelitian dan pengembangan (litbang), LIPI, Universitas rajin mengeluarkan inovasi.

Presiden Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI) Cita Citrawinda mengatakan mendukung percepatan hadirnya beleid pendukung undang-undang. Menurutnya, meski belum didukung dengan beleid pendukung, UU sudah dapat diimplementasikan.

Untuk awalnya, Cita memproyeksikan hadirnya Undang-Undang No 13/2016 tentang Paten ini, akan dimanfaatkan lebih dulu oleh pelaku asing, khususnya China, yang sudah terbiasa menggunakan paten dalam pendaftaran produknya.

Di Asean, permohonan paten Indonesia masih di bawah Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand. Jika dibandingkan dengan China, yang sepakat meratifi kasi perjanjian WTO setelah Indonesia, sudah memproduksi paten sebanyak 1,2 juta per tahun.

More From Makro Ekonomi

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

  • Penawaran Oversubscribe 4 Kali

    08:46 WIB

    Pemerintah Indonesia dikabarkan mendapatkan respons positif dari para investor terhadap rencana penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) global senilai US$3 miliar

  • Kontrak Baru Melaju di Awal Tahun

    08:23 WIB

    Realisasi kontrak baru yang dibukukan oleh sejumlah BUMN konstruksi relatif tinggi pada akhir Februari hingga pertengahan Maret 2017 setelah mendapatkan kontrak proyek yang sempat tertunda sejak 2016.

  • PTBA Incar 5 Perusahaan

    08:10 WIB

    PT Bukit Asam (Persero) Tbk. mengincar tiga hingga lima perusahaan yang berasal dari beberapa sektor untuk dimasukkan dalam program merger dan akuisisi.

News Feed

  • Pengusaha Taksi Segeralah Berinovasi!

    Jum'at, 24 Maret 2017 - 15:07 WIB

    Konflik tansportasi eksisting dengan transportasi berbasis aplikasi hanya bisa diselesaikan dengan perbaikan perusahaan transportasi konvensional.

  • INSA Minta Izin Keagenan Ditinjau Ulang

    Jum'at, 24 Maret 2017 - 15:02 WIB

    Indonesia National Shipowners Association Jakarta Raya mempersoalkan penerbitan izin perusahaan keagenan kapal di Indonesia tanpa perlu memiliki armada angkutan laut.

  • Japek II Selatan Ditawarkan

    Jum'at, 24 Maret 2017 - 14:56 WIB

    Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menawarkan proyek tol JakartaCikampek II Selatan kepada para investor dalam forum bisnis Road Engineering Association of Asia and Australasia.

  • Inpex Diminta Mulai Kaji Kilang LNG

    Jum'at, 24 Maret 2017 - 14:51 WIB

    Pemerintah meminta Inpex Corporation sebagai operator Blok Masela agar segera melakukan kajian lanjutan dalam pembangunan kilang gas alam cair di darat

  • BLK Tidak Optimal

    Jum'at, 24 Maret 2017 - 14:47 WIB

    Balai latihan kerja di seluruh Indonesia memiliki kapasitas latih hingga 276.809 calon tenaga kerja per tahun, namun pemanfaatannya sejauh ini tidak lebih dari 10% karena terkendala persoalan keterbatasan anggaran dana.

Load More