Navigasi Bisnis Terpercaya

Jum'at 24 Maret 2017
PEMERINTAH VS FREEPORT

Ketika Sang Pemilik Lahan Bersuara

MG Noviarizal Fernandez Senin, 20/03/2017 09:50 WIB
Area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua.

Ada yang terlewatkan dalam hiruk pikuk izin pertambangan yang melibatkan pemerintah dan PT Freeport Indonesia. Keinginan pemerintah mengubah kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus, berujung pada ancaman pengadilan arbitrase internasional.

Ya, yang terlewatkan adalah suara masyarakat lokal yang empunya lahan pertambangan tembaga dan emas itu. Padahal, mereka, masyarakat adat Amungme di Mimika, Papua, telah ada sebelum kontrak karya 1967 ditandatangani.

Mereka telah mendiami kawasan itu jauh sebelum Papua resmi menjadi bagian dari republik melalui penentuan pendapat rakyat pada 1969. Bahkan mereka telah beranak pinak di tempat tersebut jauh sebelum muncul republik bernama Indonesia ini.

Kini, suara hati masyarakat adat itu melalui wadah Lembaga Masyarakat Adat Amungme (Lemasa) disuarakan melalui sebuah buku bertajuk Mari Berunding Dengan Kami Pemilik Tanah, yang diluncurkan pekan lalu di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Karena menuntut untuk diajak berunding, keseluruhan buku yang disusun oleh Ketua Lemasa Odizeus Beanal dan dibantu oleh tiga penulis lainnya yakni John Gobai, Neles Kum, dan Rimi Dolame ini menitikberatkan pada argumentasi perihal bisa tidaknya masyarakat adat diajak untuk berunding.

“Kami ingin berunding karena sejak kontrak karya pertama dan kedua, kami tidak pernah dilibatkan sama sekali, baik oleh pemerintah maupun PT Freeport Indonesia,” ujar Odizeus.

Mereka menilai, praktik pertambangan di masa lalu, tepatnya di Sawahlunto, Minangkabau pada 1896, mampu mengakomodasi masyarakat adat untuk diajak berunding.

Ketika itu, pemerintah kolonial Belanda mewajibkan perusahaan pertambangan mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian dengan masyarakat adat pemilik wilayah pertambangan setelah mendapatkan konsesi dari pemerintah.

Setelah menjalani perundingan, lahirlah sebuah perjanjian yakni masyarakat adat Silungkang bersediah menyerahkan pemanfaatan batu bara di atas tanah ulayat mereka kepada Pieter Jacobus Scuuring, pengusaha pertambangan dan akan menjaga keamanan usaha penggalian bahan tambang tersebut.

Sebagai kompensasi, sang pengusaha akan memberikan sepersepuluh dari keuntungan yang didapat kepada masyarakat adat. Keberadaan masyarakat adat, menurutnya memiliki dasar hukum yang jelas dalam hirarki hukum di Tanah Air.

Pada pasal 18B ayat 2 UUD hasil amendemen kedua menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum ada beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip NKRI yang diatur dalam undangundang.

Bab 10A yang mengatur tentang HAM pada pasal 28-I ayat 3 makin memperkuat kedudukan masyarakat ada dengan menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

HAK ADAT

Dalam Pasal 42 ayat 2 UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua juga berbunyi penanam modal yang melakukan investasi di wilayah Papua, harus mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat setempat.

Pasal selanjutnya, khususnya pada ayat 4, juga menyatakan izin perolehan dan pemberian hak diteritkan sesudah lahirnya kesepakatan dalam musyawarah antara para pihak yang memerlukan lahan dengan masyarakat adat. Adapun bentuk kompensasi dapat berupa pajak dan royalti yang dibayarkan kepada pemerintah, sewa lahan diberikan kepada masyarakat adat sekitar dan masyarakat yang terkena dampak, kompensasi bagi masyarakat adat, dan lain sebagainya.

Pada tataran hukum internasional, ada konvensi International Labor Organization No.162/198 tentang Masyarakat Adat dan Penduduk Pribumi Asli di Negara-negara Merdeka yang memberi perlindungan terhadap hak sosial, budaya, politik dan ekonomi dari masyarakat adat, meski belum diratifi kasi oleh Indonesia.

“Instrumen lain ada konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati 1992 yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah menjadi UU No. 5/1994. Pada pasal 8 huruf j, diatur pula tentang perlindungan terhadap kearifan adat dalam pelestarian sumber daya dan keanekaragaman hayati dan hak kepemilikan intelektual masyarakat adat,” papar Odizeus.

Karena itu, atas dasar berbagai ketentuan hukum tersebutlah, masyarakat adat Amungme menginginkan agar pemerintah dan Freeport Indonesia untuk melibatkan mereka dalam perundingan. Tanpa semua itu, sulit untuk menghindari asumsi bahwa perseteruan antara kedua 'gajah' tersebut, hanya akan meminggirkan masyarakat lokal.

Mee ati aten. Hargailah kami sebagai manusia, sebagaimana manusia lain,” ungkapnya.

More From Makro Ekonomi

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

  • Penawaran Oversubscribe 4 Kali

    08:46 WIB

    Pemerintah Indonesia dikabarkan mendapatkan respons positif dari para investor terhadap rencana penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) global senilai US$3 miliar

  • Kontrak Baru Melaju di Awal Tahun

    08:23 WIB

    Realisasi kontrak baru yang dibukukan oleh sejumlah BUMN konstruksi relatif tinggi pada akhir Februari hingga pertengahan Maret 2017 setelah mendapatkan kontrak proyek yang sempat tertunda sejak 2016.

  • PTBA Incar 5 Perusahaan

    08:10 WIB

    PT Bukit Asam (Persero) Tbk. mengincar tiga hingga lima perusahaan yang berasal dari beberapa sektor untuk dimasukkan dalam program merger dan akuisisi.

News Feed

  • Pengusaha Taksi Segeralah Berinovasi!

    Jum'at, 24 Maret 2017 - 15:07 WIB

    Konflik tansportasi eksisting dengan transportasi berbasis aplikasi hanya bisa diselesaikan dengan perbaikan perusahaan transportasi konvensional.

  • INSA Minta Izin Keagenan Ditinjau Ulang

    Jum'at, 24 Maret 2017 - 15:02 WIB

    Indonesia National Shipowners Association Jakarta Raya mempersoalkan penerbitan izin perusahaan keagenan kapal di Indonesia tanpa perlu memiliki armada angkutan laut.

  • Japek II Selatan Ditawarkan

    Jum'at, 24 Maret 2017 - 14:56 WIB

    Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menawarkan proyek tol JakartaCikampek II Selatan kepada para investor dalam forum bisnis Road Engineering Association of Asia and Australasia.

  • Inpex Diminta Mulai Kaji Kilang LNG

    Jum'at, 24 Maret 2017 - 14:51 WIB

    Pemerintah meminta Inpex Corporation sebagai operator Blok Masela agar segera melakukan kajian lanjutan dalam pembangunan kilang gas alam cair di darat

  • BLK Tidak Optimal

    Jum'at, 24 Maret 2017 - 14:47 WIB

    Balai latihan kerja di seluruh Indonesia memiliki kapasitas latih hingga 276.809 calon tenaga kerja per tahun, namun pemanfaatannya sejauh ini tidak lebih dari 10% karena terkendala persoalan keterbatasan anggaran dana.

Load More