Navigasi Bisnis Terpercaya

Jum'at 24 Maret 2017
SWASTANISASI JEMBATAN TIMBANG

Pengusaha Truk Keberatan Dikelola Swasta

Yudi Supriyanto Senin, 20/03/2017 08:59 WIB
Jembatan timbang

JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia tidak mempermasalahkan jika Ke men terian Perhubungan menyerahkan operasional beberapa jembatan timbang kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kyatmaja Lookman, Wakil Ke tua Asosiasi Pengusaha Truk In donesia (Aptrindo) bidang Distribusi dan Logistik, mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan langkah tersebut selama operasional jembatan timbang tidak diserahkan ke swasta.

Dia menilai operasional jembatan timbang merupakan layanan publik yang harus dikelola oleh pemerintah. “Jangan swasta saja, nanti dibuat cari untung. Kalau timbangan kan public service,” katanya di Jakarta, Minggu (19/3). Saat ini, dia menjelaskan operasional jembatan timbang yang ada tidak murah mengingat alatalat yang digunakan cukup mahal.

Alat tersebut berpotensi rusak jika angkutan barang truk yang melintas jauh melebihi batas yang diperbolehkan. Kondisi tersebut, paparnya, da pat membuat swasta mencari cara untuk memperoleh pendapatan guna memperbaiki alat atau fasilitas jembatan timbang yang mengalami kerusakan akibat truk bermuatan melebihi kapasitas. “Kalau pemerintah kan perbaiki saja karena itu fasilitas,” ujarnya.

Selama ini, dia mengklaim kerusakan jalan yang ada tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab truk yang melintas. Menurutnya, kualitas dan desain jalan yang kurang baik, pembangunan drainase yang buruk bahkan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kerusakan jalan. Oleh karena itu, Kyatmaja me - nilai pengoperasian jembatan
tim bang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak akan bisa serta merta membuat kondisi jalan yang ada menjadi lebih baik mengingat jalan yang ada sudah terbangun.

Namun, dia menambahkan ma sih banyak angkutan truk de ngan muatan berlebih yang me lintas di jalan raya. Beberapa truk yang memiliki muatan berlebih contohnya  mengangkut barang kebutuhan primer.

JADI PILIHAN
Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Cris Kuntadi menyatakan pengoperasian jembatan timbang oleh Kementerian PUPR merupakan salah satu pilihan yang ada selain menggandeng swasta. Menurutnya, pilihan menggandeng Kementerian PUPR karena kementerian itu memiliki ke pentingan secara langsung dengan jalan.

“Karena kan sebetulnya ini, orang dulu mengatakan yang bangun PU yang merusak Kemenhub. Makanya, karena mereka yang bangun, kita minta PU misalnya jalan anggaplah 200 km. Mereka mau menjaga dengan apa? Ada jembatan timbang di awal dan akhir yang dioperasikan oleh PU,” katanya.

Dia menambahkan Kementeri an PUPR adalah pihak yang mengetahui ukuran truk yang dapat melintas di suatu jalan. Dengan kebijakan itu, ungkapnya, Kementerian PUPR bisa
menentukan ukuran berat yang diperbolehkan di jembatan timbang. Rencananya, kerja sama operasi jembatan timbang dengan Kementerian PUPR akan dilakukan pada tahun ini. Kementerian PUPR, paparnya, sudah setuju dengan rencana itu.

Selama ini, dia mengungkapkan pemerintah daerah kerap menjadikan jembatan timbang sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) tanpa memperhatikan kondisi jalan yang rusak akibat muatan truk berlebih. Padahal, paparnya, pendapatan yang diterima dari truk bermuatan lebih dengan biaya perbaikan jalan yang dikeluarkan tidak berimbang.
Sejauh ini, dia menegaskan pemerintah pusat harus memperbaiki jalan yang rusak akibat muatan berlebih sementara biaya truk overtonase tersebut menjadi pendapatan daerah

More From Makro Ekonomi

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

  • Penawaran Oversubscribe 4 Kali

    08:46 WIB

    Pemerintah Indonesia dikabarkan mendapatkan respons positif dari para investor terhadap rencana penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) global senilai US$3 miliar

  • Kontrak Baru Melaju di Awal Tahun

    08:23 WIB

    Realisasi kontrak baru yang dibukukan oleh sejumlah BUMN konstruksi relatif tinggi pada akhir Februari hingga pertengahan Maret 2017 setelah mendapatkan kontrak proyek yang sempat tertunda sejak 2016.

  • PTBA Incar 5 Perusahaan

    08:10 WIB

    PT Bukit Asam (Persero) Tbk. mengincar tiga hingga lima perusahaan yang berasal dari beberapa sektor untuk dimasukkan dalam program merger dan akuisisi.

News Feed

  • Pengusaha Taksi Segeralah Berinovasi!

    Jum'at, 24 Maret 2017 - 15:07 WIB

    Konflik tansportasi eksisting dengan transportasi berbasis aplikasi hanya bisa diselesaikan dengan perbaikan perusahaan transportasi konvensional.

  • INSA Minta Izin Keagenan Ditinjau Ulang

    Jum'at, 24 Maret 2017 - 15:02 WIB

    Indonesia National Shipowners Association Jakarta Raya mempersoalkan penerbitan izin perusahaan keagenan kapal di Indonesia tanpa perlu memiliki armada angkutan laut.

  • Japek II Selatan Ditawarkan

    Jum'at, 24 Maret 2017 - 14:56 WIB

    Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menawarkan proyek tol JakartaCikampek II Selatan kepada para investor dalam forum bisnis Road Engineering Association of Asia and Australasia.

  • Inpex Diminta Mulai Kaji Kilang LNG

    Jum'at, 24 Maret 2017 - 14:51 WIB

    Pemerintah meminta Inpex Corporation sebagai operator Blok Masela agar segera melakukan kajian lanjutan dalam pembangunan kilang gas alam cair di darat

  • BLK Tidak Optimal

    Jum'at, 24 Maret 2017 - 14:47 WIB

    Balai latihan kerja di seluruh Indonesia memiliki kapasitas latih hingga 276.809 calon tenaga kerja per tahun, namun pemanfaatannya sejauh ini tidak lebih dari 10% karena terkendala persoalan keterbatasan anggaran dana.

Load More