Navigasi Bisnis Terpercaya

Jum'at 24 Maret 2017
PEMBANGKIT BATU BARA

24 Proyek Belum Kantongi Amdal

Gemal AN Panggabean Senin, 20/03/2017 09:03 WIB
Angkutan batu bara di sungai Mahakam, Samarinda, Kaltim.

JAKARTA — Wahana Lingkungan Hidup mencatat 24 proyek pembangkit listrik tenaga uap batu bara belum memiliki analisis mengenai dampak lingkungan dan izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meski Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah memberi izin usaha pembangkit tenaga listrik sementara. 

Manajer Advokasi Energi dan Urban Walhi Dwi Saung mengatakan, pemberian izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) tersebut juga perlu dikawal agar tidak terjadi konfl ik dengan masyarakat setempat. “Perizinan ini perlu dipantau oleh lembaga terkait  agar dapat merespons dan mengambil langkah hukum dan tidak ada kerusakan lingkungan,” katanya, Jumat (18/3).

Sementara itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman mengatakan, IUPTLS diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Setelah itu, perusahaan pengembang dapat mengurus segala perizinan termasuk izin amdal. “Apabila seluruh izin telah diterbitkan, maka yang  bersangkutan barulah diberikan IUPTL atau izin yang tetap. Atas dasar izin tersebut, developer dapat melakukan pembangunan pembangkitan sesuai dengan PPA ,” katanya saat dimintai konfi rmasi melalui layanan WhatsApp, Minggu (19/3) malam.

Dwi mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu melakukan supervisi dan pembinaan teknis yang lebih ketat terhadap pemerintah daerah di wilayah masing-masing PLTU. Ke-24 proyek PLTU milik swasta tersebut tersebar di 13 provinsi, yakni di Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sumatra Selatan, Lampung,  Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua, Papua Barat dan Banten. Ada 7 PLTU memiliki kapasitas melebihi 100 megawatt.
Pemberian izin usaha pembangkit tenaga listrik sementara (IUPLTS) dan amdal dinilai perlu bersifat transparan dalam memublikasikan tahapan-tahapan perizinan PLTU.

KELEMAHAN
Dwi menjelaskan, ada beberapa kelemahan substansi pada amdal yang mendasar seperti mengabaikan dampak hipotek yang tidak lengkap, emisi karbon yang tidak diperhitungkan, mengabaikan pengelolaan lingkungan dan tidak sesuai dengan keadaan atau tidak representatif. Jika diabaikan, katanya, perusahaan pembangkit listrik bisa berkonfl ik dengan masyarakat setempat sehingga akan menghambat pembangunan proyek.

Dia menjabarkan beberapa permasalahan yang muncul dari pembangunan PLTU yang berkonflik dengan warga setempat. Misalnya, di PLTU Batang. Surat keputusan  pembebasan l ahan digugat ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) hingga ke Mahkamah Agung. Hingga kini, 52 kepala keluarga masih menolak ganti rugi. Kemudian di PLTU Cirebon, izin lingkungan juga digugat ke PTUN setempat karena proses perizinan lingkungan dan amdal tidak melibatkan masyarakat.

Selanjutnya, di PLTU Celukan Bawang. Pengembang juga bersengkata dengan masyarakat karena mereka direlokasi dan lahan mereka dibangun saluran udara tegangan tinggi.
“Permasalahan ini harus diantisipasi pemerintah agar tidak terjadi konfl ik dengan masyarakat dan pembangunan berjalan dengan lancar,” katanya.

More From Makro Ekonomi

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

  • Penawaran Oversubscribe 4 Kali

    08:46 WIB

    Pemerintah Indonesia dikabarkan mendapatkan respons positif dari para investor terhadap rencana penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) global senilai US$3 miliar

  • Kontrak Baru Melaju di Awal Tahun

    08:23 WIB

    Realisasi kontrak baru yang dibukukan oleh sejumlah BUMN konstruksi relatif tinggi pada akhir Februari hingga pertengahan Maret 2017 setelah mendapatkan kontrak proyek yang sempat tertunda sejak 2016.

  • PTBA Incar 5 Perusahaan

    08:10 WIB

    PT Bukit Asam (Persero) Tbk. mengincar tiga hingga lima perusahaan yang berasal dari beberapa sektor untuk dimasukkan dalam program merger dan akuisisi.

News Feed

  • Pengusaha Taksi Segeralah Berinovasi!

    Jum'at, 24 Maret 2017 - 15:07 WIB

    Konflik tansportasi eksisting dengan transportasi berbasis aplikasi hanya bisa diselesaikan dengan perbaikan perusahaan transportasi konvensional.

  • INSA Minta Izin Keagenan Ditinjau Ulang

    Jum'at, 24 Maret 2017 - 15:02 WIB

    Indonesia National Shipowners Association Jakarta Raya mempersoalkan penerbitan izin perusahaan keagenan kapal di Indonesia tanpa perlu memiliki armada angkutan laut.

  • Japek II Selatan Ditawarkan

    Jum'at, 24 Maret 2017 - 14:56 WIB

    Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menawarkan proyek tol JakartaCikampek II Selatan kepada para investor dalam forum bisnis Road Engineering Association of Asia and Australasia.

  • Inpex Diminta Mulai Kaji Kilang LNG

    Jum'at, 24 Maret 2017 - 14:51 WIB

    Pemerintah meminta Inpex Corporation sebagai operator Blok Masela agar segera melakukan kajian lanjutan dalam pembangunan kilang gas alam cair di darat

  • BLK Tidak Optimal

    Jum'at, 24 Maret 2017 - 14:47 WIB

    Balai latihan kerja di seluruh Indonesia memiliki kapasitas latih hingga 276.809 calon tenaga kerja per tahun, namun pemanfaatannya sejauh ini tidak lebih dari 10% karena terkendala persoalan keterbatasan anggaran dana.

Load More