Navigasi Bisnis Terpercaya

Sabtu 25 Maret 2017
KONTRAK PLN & PGN

Polemik di Muara Tawar

Duwi Setiya Ariyanti & Annisa L. Ciptaningtyas Selasa, 21/03/2017 07:14 WIB
ilustrasi

JAKARTA — Di tengah upaya pemerintah memaksimalkan ketenagalistrikan di Tanah Air, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. berpolemik soal biaya transportasi gas ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Muara Tawar.

Persoalan muncul setelah pihak PLN menilai selama ini seharusnya memperoleh pendapatan dari jasa biaya sewa transportasi gas (toll fee) di ruas jalur pipa sepanjang 7 kilometer ke PLTGU Muara Tawar.

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Nasri Sebayang mengaku ada masalah terkait dengan jaringan pipa gas ke PLTGU Muara Tawar yang gasnya dipasok oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGN).

Menurutnya, masalah yang terjadi berkaitan dengan biaya transportasi gas yang justru dikenakan oleh PGN kepada PLN. Namun, dia enggan merinci detail persoalannya.

“Ada masalah , tetapi sedang diselesaikan,” kata Nasri kepada Bisnis, akhir pekan lalu.

Video Infografis: Polemik di Muara Tawar

Tagihan biaya tersebut, menurut sumber Bisnis, diperkirakan mencapai Rp8 triliun—besaran nilai yang membuat manajemen PLN meradang. Sebaliknya, bagi PGN, biaya penyaluran gas melalui pipa yang mengalirkan langsung pasokan gas ke PLTGU Muara Tawar dianggap sesuai dengan kontrak.

Direktur Niaga PGN, Danny Praditya, mengatakan hingga saat ini pasokan gas ke PLTG Muara Tawar di Bekasi, Jawa Barat masih mengalir. Instalasi pipa gas tersebut, katanya, merupakan jaringan pipa terintegrasi milik PGN kendati terdapat ruas sepanjang 7 km yang dibangun oleh PLN.

Dia menyebutkan pembebanan biaya penghantaran gas melalui pipa tersebut disamakan dengan konsumen lainnya di jaringan yang sama untuk mengembalikan investasi pembangunan pipa.

Kedua perusahaan pelat merah tersebut diketahui terakhir kali meneken kesepakatan bersama penyaluran gas pada awal April 2016, setelah kontrak lama pengaliran gas PGN ke pembangkit listrik Muara Tawar berakhir pada 31 Maret 2016.

Adapun, sebelum kontrak diteken sekitar 2007, gas untuk PLTGU Muara Tawar yang didapat dari Blok CorridorConocoPhillips itu pernah ditawarkan kepada PLN.

Namun, ujar Danny, saat itu PLN menolak karena belum memerlukan pasokan gas tersebut. PGN, tutur Danny, mengambil pasokan gas sambil mencari peluang konsumen baru untuk menyerap gas tersebut. Lalu, PGN membangun pipa dan menjaring konsumen baru, termasuk PLN sebagai pelanggan.

 

KONTRAK

PGN pun meneken perjanjian jual beli gas (PJBG) dengan PLN yang berlaku hingga kini. Menurut Danny, kontrak tersebut merupakan kontrak generik dengan pembebanan biaya penyaluran gas yang sama dengan konsumen lainnya yakni industri.

“Kontrak PLN dengan PGN dari dulu memang PJBG-nya generik ya semenjak 2006 atau 2007 gitu. Itu masuk dalam grid PGN dan kami tidak membedabedakan transmisi atau distribusi. Semua konsumen dikenakan tarif yang sama,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Minggu (19/3).

Bahkan, ujar Danny, PLN telah mendapatkan harga khusus untuk penyaluran gas ke pembangkit. Seharusnya, kata Danny, hal ini tak perlu diperdebatkan lagi karena semua klausul telah setujui dalam kontrak penjualan gas.

Bila PLN tak berkenan dengan pembebanan biaya tersebut, menurut Danny, hal itu menjadi masalah di internal PLN. Pasalnya, kontrak telah diteken sekitar 10 tahun lalu. PLN dan PGN, tuturnya, selalu menjalin komunikasi secara intens. Namun, pihaknya belum mengetahui bila PLN keberatan dengan pembebanan biaya penyaluran gas ke pembangkit.

“Itu kontraknya kalau mau digugat, secara tidak langsung menyalahkan manajemen PLN yang memberikan keputusan itu,” kata Danny.

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral IGN Wiratmaja Puja mengatakan pihaknya belum mendapat laporan terkait sikap keberatan PLN terhadap pembebanan biaya penyaluran gas dari PGN.

Pada pertemuannya dengan jajaran direksi PGN Jumat (17/3), pun tak turut dibahas soal masalah tersebut. Adapun Direktur Gas Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) Umi Asngadah mengatakan ruas pipa yang mengalirkan gas ke PLTG Muara Tawar bukanlah pipa transmisi karena itu pihaknya tak menetapkan biaya penyaluran gasnya.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro berharap Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN segera menyelesaikan polemik PLN dan PGN tersebut.

“Pemerintah harus mencari win-win solution. Keduanya sama-sama BUMN. Masalah ini hendaknya bisa cepat diatasi oleh pemerintah yang memiliki otoritas, seperti BPH Migas,” katanya, Senin (20/3). (Gemal AN Panggabean)

More From Makro Ekonomi

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

  • Penawaran Oversubscribe 4 Kali

    08:46 WIB

    Pemerintah Indonesia dikabarkan mendapatkan respons positif dari para investor terhadap rencana penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) global senilai US$3 miliar

  • Kontrak Baru Melaju di Awal Tahun

    08:23 WIB

    Realisasi kontrak baru yang dibukukan oleh sejumlah BUMN konstruksi relatif tinggi pada akhir Februari hingga pertengahan Maret 2017 setelah mendapatkan kontrak proyek yang sempat tertunda sejak 2016.

  • PTBA Incar 5 Perusahaan

    08:10 WIB

    PT Bukit Asam (Persero) Tbk. mengincar tiga hingga lima perusahaan yang berasal dari beberapa sektor untuk dimasukkan dalam program merger dan akuisisi.

News Feed

  • MENYAMBUT HARI RAYA NYEPI: Mari Belajar Berhenti Sejenak

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 08:30 WIB

    Polda Bali sampai mengerahkan sebanyak 5.600 personil untuk mengamankan setiap jengkal pulau yang baru saja dinobatkan sebagai Destinasi Terbaik Dunia versi Tripadvisor ini. Tujuannya, agar selama proses penyepian yang akan berlangsung sejak Selasa (28/3) pukul 05.00 Wita hingga Rabu (29/3) pukul 05.00 Wita berlangsung aman

  • Hary Tanoe Makin Gencar Main Properti

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:48 WIB

    Taipan Hary Tanoesoedibjo melalui kelompok usaha Grup MNC makin gencar bermain di sektor properti setelah bisnis utamanya di media massa

  • Pertanian Masih Jadi 'Anak Tiri'

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:36 WIB

    Sektor pertanian masih seperti anak tiri apabila dibandingkan dengan sektor lain di mata industri perbankan. Hal itu terlihat dari alokasi kredit ke sektor pertanian yang baru berkisar 6,75% dari total kredit perbankan

  • OPINI BISNIS INDONESIA: RCEP dan Kesepakatan Akses Pasar

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 06:05 WIB

    Pembahasan kesepakatan kerja sama RCEP sampai saat ini terus berlanjut dan cukup alot. RCEP sebagai upaya Asean mengharmonisasi sejumlah aturan perdagangan dengan enam mitra dagang Asean ditantang dapat menghasilkan nilai ekspektasi tinggi kedua belah pihak, terutama bagi Indonesia

  • EDITORIAL BISNIS INDONESIA: Berharap dari Komitmen Kedaulatan Pangan

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 05:54 WIB

    Dalam sebuah orasinya di tengah ratusan petani, seorang gubernur di Pulau Jawa pernah berujar bahwa pada masa yang akan datang peperangan bukanlah kontak fisik dan angkat senjata, melainkan perang pangan

Load More