Navigasi Bisnis Terpercaya

Sabtu 25 Maret 2017
EDITORIAL BISNIS

Mencari Keseimbangan Taksi Online

Redaksi Selasa, 21/03/2017 06:47 WIB
Ilustrasi taksi online

Penolakan tiga perusahaan aplikasi pemesanan transportasi atas revisi peraturan Menteri Perhubungan menjadi bukti belum adanya kata sepakat antara regulator dengan pelaku usaha.

Ketidaksepakatan itu harus segera dicari solusinya untuk mencegah gesekan yang lebih luas di kalangan akar rumput.

Uber, Grab Indonesia, dan Go-Jek Indonesia menganggaprevisi Peraturan Menteri Perhu bungan No.32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek akan melemahkan denyut bisnis mitra pengemudi serta mengganggu mekanisme pasar.

Mereka meminta pemerintah menunda penerapannya selama 9 bulan. Ketiga perusahaan yang baru beberapa tahun membuka aplikasi pemesanan angkutan umum itu tidak setuju dengan adanya penetapan tarif atas dan tarif bawah.

Dalam pandangan perusahaan aplikasi online tersebut penetapan tarif yang berlaku saat ini, tanpa tarif atas dan bawah, sangat fleksibel dan efisien.

Mereka juga menolak revisi permen soal pembatasan kuota kendaraan, karena bisa mengakibatkan pengguna kesulitan untuk mengakses layanan.

Mereka juga menolak STNK mobil taksi online diubah menjadi atas nama badan hukum (PT atau koperasi).

Dalam perspektif perusahaan aplikasi, ketentuan tersebut memang berpotensi menghambat perkembangan bisnis.

Adanya pembatasan tarif dipastikan akan mengurangi kelenturan dalam menawarkan jasa yang murah, sesuatu yang menjadi keunggulan mereka dibandingkan taksi konvensional. Begitu juga dengan adanya kuota jumlah mitra pengemudi.

Pembatasan armada berarti mengurangi peluang bergabungnya mitra pengemudi yang baru. Padahal sesuai dengan karakternya sebagai layanan usaha dengan sumber daya berbagi (sharing economy), perusahaan aplikasi mengandalkan mitra yang memiliki kendaraan (pribadi) untuk bersama-sama mengembangkan usaha taksi.

Ketiga perusahaan aplikasi tersebut hadir seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, sebuah zaman ‘kekinian’ yang sulit untuk dibendung.

Dalam bidang transportasi, munculnya aplikasi daring bisa membuat layanan lebih cepat dan lebih mudah, serta syukur-syukur membuat biaya transportasi turun secara nyata dan berkesinambungan, bukan karena adanya subsidi.

Namun demikian, jauh sebelum berkembangnya perusahaan aplikasi, ekosistem transportasi di Tanah Air sudah dibangun oleh perusahaan transportasi yang mengembangkan model bisnis tersendiri.

Dalam usaha taksi, pada umumnya perusahaan itu mengeluarkan investasi yang besar untuk membeli armada, kemudian mencari pengemudi dengan sistem kerjasama berbasis komisi. Struktur investasi dan biaya operasionalnya jelas berbeda dengan perusahaan aplikasi pemesanan taksi online.

Gerak usaha perusahaan lama ini juga dibatasi oleh peraturan pemerintah. Ketentuan mengenai asesoris mobil, batas usia kendaraan, kewajiban kendaraan untuk melakukan KIR, harus menggunakan plat nomor kuning, aturan tarif dan jumlah armada yang dikendalikan, menjadi hal yang biasa dihadapi perusahaan ini.

Di lapangan, perbedaan model bisnis yang berujung pada besaran tarif ini menimbulkan gesekan antara pengelola taksi konvensional dan taksi online.

Untuk mengantisipasi terulangnya gejolak sosial di kalangan pengemudi, tidak ada salahnya bila pengelola perusahaan aplikasi pemesanan taksi kembali berdiskusi dengan pemerintah.

Dengan prasangka baik, tentu ketentuan yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan bukan untuk berpihak pada salah satu perusahaan.

Tujuan adanya ketentuan tersebut supaya tercipta kesamaan peluang berusaha, dimana perusahaan yang ada tetap eksis dan yang baru terus berkembang.

Adanya peraturan merupakan perwujudan tugas negara dalam menjaga iklim usaha yang kondusif, menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan, sekaligus memberi jaminan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa transportasi umum.

Oleh karena itu, masih ada waktu hingga 1 April—mulai berlaku nya Permenhub No.32/2016— bagi perusahaan aplikasi pemesanan taksi untuk kembali berdialog dengan Kementerian Perhubungan.

Permintaan agar ketentuan di atas ditunda, tanpa adanya dialog, hanyalah upaya untuk menundanunda persoalan. Dengan dialog itu lah diharapkan tercapai kesepakatan yang diterima semua pihak, sehingga perusahaan taksi online bisa diterima hingga ke akar rumput.

More From Makro Ekonomi

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

  • Penawaran Oversubscribe 4 Kali

    08:46 WIB

    Pemerintah Indonesia dikabarkan mendapatkan respons positif dari para investor terhadap rencana penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) global senilai US$3 miliar

  • Kontrak Baru Melaju di Awal Tahun

    08:23 WIB

    Realisasi kontrak baru yang dibukukan oleh sejumlah BUMN konstruksi relatif tinggi pada akhir Februari hingga pertengahan Maret 2017 setelah mendapatkan kontrak proyek yang sempat tertunda sejak 2016.

  • PTBA Incar 5 Perusahaan

    08:10 WIB

    PT Bukit Asam (Persero) Tbk. mengincar tiga hingga lima perusahaan yang berasal dari beberapa sektor untuk dimasukkan dalam program merger dan akuisisi.

News Feed

  • MENYAMBUT HARI RAYA NYEPI: Mari Belajar Berhenti Sejenak

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 08:30 WIB

    Polda Bali sampai mengerahkan sebanyak 5.600 personil untuk mengamankan setiap jengkal pulau yang baru saja dinobatkan sebagai Destinasi Terbaik Dunia versi Tripadvisor ini. Tujuannya, agar selama proses penyepian yang akan berlangsung sejak Selasa (28/3) pukul 05.00 Wita hingga Rabu (29/3) pukul 05.00 Wita berlangsung aman

  • Hary Tanoe Makin Gencar Main Properti

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:48 WIB

    Taipan Hary Tanoesoedibjo melalui kelompok usaha Grup MNC makin gencar bermain di sektor properti setelah bisnis utamanya di media massa

  • Pertanian Masih Jadi 'Anak Tiri'

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:36 WIB

    Sektor pertanian masih seperti anak tiri apabila dibandingkan dengan sektor lain di mata industri perbankan. Hal itu terlihat dari alokasi kredit ke sektor pertanian yang baru berkisar 6,75% dari total kredit perbankan

  • OPINI BISNIS INDONESIA: RCEP dan Kesepakatan Akses Pasar

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 06:05 WIB

    Pembahasan kesepakatan kerja sama RCEP sampai saat ini terus berlanjut dan cukup alot. RCEP sebagai upaya Asean mengharmonisasi sejumlah aturan perdagangan dengan enam mitra dagang Asean ditantang dapat menghasilkan nilai ekspektasi tinggi kedua belah pihak, terutama bagi Indonesia

  • EDITORIAL BISNIS INDONESIA: Berharap dari Komitmen Kedaulatan Pangan

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 05:54 WIB

    Dalam sebuah orasinya di tengah ratusan petani, seorang gubernur di Pulau Jawa pernah berujar bahwa pada masa yang akan datang peperangan bukanlah kontak fisik dan angkat senjata, melainkan perang pangan

Load More