Navigasi Bisnis Terpercaya

Sabtu 25 Maret 2017
PROBLEM KETENAGALISTRIKAN

Kerikil di Proyek Setrum

Lili Sunardi Selasa, 21/03/2017 10:10 WIB

Saling tuding mengenai siapa yang paling bertanggung jawab atas lambannya pembangunan megaproyek pembangkit listrik 35.000 MW seakan tak berujung. Jebakan polemik antara swasta dan pemerintah dikhawatirkan dapat menggagalkan cita-cita ketahanan energi nasional.

Dari sisi pebisnis, pemerintah diminta harus memahami kesulitan perusahaan swasta dalam membangun pembangkit listrik di dalam negeri jika ingin megaproyek kelistrikan bernilai puluhan triliun ini berjalan lancar di seluruh Indonesia.

Asosiasi Produsen Listrik Seluruh Indonesia (APLSI) terus bersuara lantang mengkritik langkah dan komitmen pemerintah sebagai pemegang tunggal kebijakan energi.

Kelompok pebisnis setrum ini menyebut masih banyak kesulitan yang harus mereka hadapi dalam mengembangkan pembangkit listrik di dalam negeri.

Padahal, pemerintah meminta swasta harus membangun pembangkit dengan total kapasitas 25.000 megawatt (MW) dari total keseluruhan proyek 35.000 MW. Tentu saja ini merupakan sebuah pekerjaan rumah yang tidak gampang diselesaikan tanpa ada sokongan pihak lain.

Ali Herman, Ketua Umum APLSI, mengatakan produsen listrik swasta masih belum mendapatkan kemudahan yang dijanjikan, meski mendapat tugas teramat berat berat dari pemerintah. Sejumlah persoalan klasik saja, pemerintah dianggap gagal menuntaskannya. Keadaan ini menjadi batu sandungan dalam membangun pembangkit listrik di daerah.

“Kami masih tidak sepakat dengan kebijakan jaminan proyek, transaksi dengan menggunakan rupiah saat mengimpor komponen yang dibutuhkan, dan harga yang masih belum menggairahkan,” katanya kepada Bisnis.

Ali menyebut pemerintah seharusnya melihat persoalan yang dihadapi swasta jika ingin pengembangan pembangkit listrik di dalam negeri berjalan lancar.

Pasalnya, ada beberapa persoalan yang membelit pihak swasta tetapi tidak terjadi di badan usaha milik negara (BUMN) yang dengan mudahnya menggunakan fasilitas APBN pada saat mengeksekusi proyek.

Dia mencontohkan masalah cost of fund, pembebasan lahan, dan perpajakan yang kerap menjadi kendala perusahaan swasta saat memulai investasi di dalam negeri. BUMN jarang mengalami kendala tersebut karena pemerintah selalu memberikan kemudahan dengan berbagai aturan dan dukungan lainnya.

Hal lain yang harus dihadapi oleh swasta adalah persoalan tarif listrik saat ini yang dipatok berdasarkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik per daerah. Hal itu dinilai tidak fair karena ikut memasukkan BPP dari pembangkit yang sudah balik modal ke dalam mekanisme penghitungannya.

“Misalnya saja PLTU Paiton itu harga listriknya tidak sampai US$4 sen karena capital recovery-nya sudah selesai dan tinggal biaya untuk pembangkitannya saja. Dengan begitu, harga listriknya murah. Kalau itu dimasukkan dalam perhitungan BPP, tarifnya akan menjadi sekitar US$5 sen ,” ujarnya.

    

BUTUH PERHATIAN

Menurutnya, banyak faktor yang harus lebih diperhatikan oleh pemerintah jika ingin mengajak swasta berinvestasi di dalam negeri. Pemerintah harus memperhitungkan tindakan yang harus dilakukan swasta untuk memulai investasi dan menggunakan berbagai faktor terkini saat merumuskan kebijakan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya meminta semua pihak untuk tidak main-main dalam proyek pembangunan pembangkit listrik. Pernyataan itu disampaikan menyusul mangkraknya 34 proyek pembangkit listrik di dalam negeri.

Presiden meminta proyek pembangkit mangkrak yang bisa diselamatkan terus dilanjutkan, dengan syarat seluruh persoalan hukum yang terkait pembangunannya telah selesai. Presiden juga tidak ingin lanjutan proyek tersebut tidak sekadar memoles pembangkit lama agar bisa beroperasi.

“Jangan main-main dengan hal yang berkaitan dengan teknis dan detail. Pasti saya akan lihat, karena menyangkut uang triliunan,” kata Presiden.

Presiden juga dengan tegas menyatakan akan pasang badan, untuk memastikan proyek yang mangkrak tersebut kembali berjalan. “Tidak usah takut, kalau baik akan saya back up, tetapi kalau main-main, ya hati-hati,” ujarnya.

Arthur Simatupang, Ketua Harian APLSI, mengatakan pemerintah sebenarnya membutuhkan swasta untuk meningkatkan elektrifikasi di dalam negeri.

Kerja sama itu pun dibuka saat pemerintah meluncurkan fast track program (FTP) tahap kedua 10.000 MW, dengan memberikan porsi swasta 10% dari total kapasitas yang akan dibangun.

“Kesulitan yang dihadapi swasta pun membuat kapasitas yang benar-benar terpasang dalam program itu tidak sampai 10% yang benar-benar terbangun,” katanya.

Arthur juga menyampaikan cepatnya perubahan aturan di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) membuat pengusaha harus lebih gesit, fleksibel, dan memperluas jaringannya. Pasalnya, ada sejumlah aturan yang justru kontraproduktif dengan iklim investasi sektor ESDM di dalam negeri.

Dia mengkritik keinginan Menteri ESDM Ignasius Jonan agar listrik energi terbarukan di Indonesia memiliki harga yang lebih rendah setelah melakukan kunjungan ke Timur Tengah.

Padahal, negara-negara di Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab memberikan insentif dan kesempatan berusaha yang luas kepada swasta sehingga harga energi yang dihasilkan dapat lebih murah.

“Pemerintah Uni Emirat Arab memberikan lahan padang pasir ratusan hektar untuk pembangkit listrik tenaga surya dan itu tanpa perlu pembebasan lahan. Mereka juga memberikan kemudahan perizinan dan keringanan pajak,” ucapnya.

Hal tersebut jauh berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Pelaku usaha di sini masih kerap bermasalah dengan persoalan pembebasan lahan dan pendanaan. Hal itu juga membuat perusahaan nasional harus menggandeng perusahaan luar negeri, untuk membangun pembangkit di dalam negeri.

MASALAH PANAS BUMI

Keluhan serupa juga sempat disampaikan oleh pengusaha pembangkit listrik panas bumi di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki cadangan panas bumi terbesar kedua di dunia, pemanfaatan sumber energi itu masih jauh dari kata optimal.

Dengan potensi 29.543,5 MW, kapasitas listrik dari panas bumi yang terpasang di Indonesia baru 1.438,5 MW yang terpasang. Itu pun sebagian besar berada di Jawa dengan jumlah listrik yang dihasilkan panas bumi sebesar 1.224 MW.

Bank Dunia sendiri mencatat panas bumi menjadi sumber energi terbesar kedua yang dimiliki Indonesia setelah air. Panas bumi pun dinilai dapat menjadi alternatif sumber tenaga yang lebih bersih dibandingkan dengan pembangkit listrik berbasis batu bara.

Realisasi pengembangan panas bumi di Indonesia memang relatif tertinggal dibandingkan dengan sejumlah negara, seperti Filipina, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Jepang. Saat ini kapasitas panas bumi yang terpasang di Filipina sudah mencapai 74% dari total potensi yang ada di negara tersebut.

Filipina menjadi salah satu negara yang paling progresif dalam pemanfaatan panas bumi. Pada 2015, kapasitas panas bumi yang terpasang di negara tersebut baru 12% dari total potensi yang ada, dan mampu meningkat menjadi 74% pada akhir 2016.

Pemerintah Filipina berani memberikan sejumlah insentif dalam pengembangan panas bumi, seperti tax holiday selama 7 tahun pertama dalam pengembangan panas bumi dan membebaskan pajak kredit karbon. Kemudian, Filipina juga membebaskan pajak impor yang terkait pengembangan panas bumi selama 10 tahun pertama.

Selain itu, Filipina juga menetapkan tarif PPN dalam pengembangan panas bumi sebesar 0% dan memberikan 100% kredit pajak atas penggunaan barang dan jasa domestik dalam pengembangan panas bumi.

Selanjutnya, negara ini menetapkan corporate tax rate 10% setelah masa 7 tahun tax holiday selesai. Yang mengejutkan, Filipina hanya mengenakan 1,5% pajak atas peralatan dan mesin yang digunakan untuk pengembangan panas bumi.

Ketegasan sikap Presiden Jokowi seharusnya menjadi sinyal agar para menterinya yang terkait dengan proyek ketahanan energi nasional serta jajaran di bawahnya, termasuk para swasta harus segera mencari win-win solution.

Jika tidak, pemenuhan energi listrik nasional lagi-lagi hanya menjadi wacana tak bertepi akibat tersandera oleh kepentingan sesaat segelintir kelompok yang menjadi kerikil-kerikil pengganggu. (Yusuf Waluyo Jati)

More From Makro Ekonomi

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

  • Penawaran Oversubscribe 4 Kali

    08:46 WIB

    Pemerintah Indonesia dikabarkan mendapatkan respons positif dari para investor terhadap rencana penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) global senilai US$3 miliar

  • Kontrak Baru Melaju di Awal Tahun

    08:23 WIB

    Realisasi kontrak baru yang dibukukan oleh sejumlah BUMN konstruksi relatif tinggi pada akhir Februari hingga pertengahan Maret 2017 setelah mendapatkan kontrak proyek yang sempat tertunda sejak 2016.

  • PTBA Incar 5 Perusahaan

    08:10 WIB

    PT Bukit Asam (Persero) Tbk. mengincar tiga hingga lima perusahaan yang berasal dari beberapa sektor untuk dimasukkan dalam program merger dan akuisisi.

News Feed

  • MENYAMBUT HARI RAYA NYEPI: Mari Belajar Berhenti Sejenak

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 08:30 WIB

    Polda Bali sampai mengerahkan sebanyak 5.600 personil untuk mengamankan setiap jengkal pulau yang baru saja dinobatkan sebagai Destinasi Terbaik Dunia versi Tripadvisor ini. Tujuannya, agar selama proses penyepian yang akan berlangsung sejak Selasa (28/3) pukul 05.00 Wita hingga Rabu (29/3) pukul 05.00 Wita berlangsung aman

  • Hary Tanoe Makin Gencar Main Properti

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:48 WIB

    Taipan Hary Tanoesoedibjo melalui kelompok usaha Grup MNC makin gencar bermain di sektor properti setelah bisnis utamanya di media massa

  • Pertanian Masih Jadi 'Anak Tiri'

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:36 WIB

    Sektor pertanian masih seperti anak tiri apabila dibandingkan dengan sektor lain di mata industri perbankan. Hal itu terlihat dari alokasi kredit ke sektor pertanian yang baru berkisar 6,75% dari total kredit perbankan

  • OPINI BISNIS INDONESIA: RCEP dan Kesepakatan Akses Pasar

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 06:05 WIB

    Pembahasan kesepakatan kerja sama RCEP sampai saat ini terus berlanjut dan cukup alot. RCEP sebagai upaya Asean mengharmonisasi sejumlah aturan perdagangan dengan enam mitra dagang Asean ditantang dapat menghasilkan nilai ekspektasi tinggi kedua belah pihak, terutama bagi Indonesia

  • EDITORIAL BISNIS INDONESIA: Berharap dari Komitmen Kedaulatan Pangan

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 05:54 WIB

    Dalam sebuah orasinya di tengah ratusan petani, seorang gubernur di Pulau Jawa pernah berujar bahwa pada masa yang akan datang peperangan bukanlah kontak fisik dan angkat senjata, melainkan perang pangan

Load More