Navigasi Bisnis Terpercaya

Kamis 30 Maret 2017

Wajib Pajak untuk Keadilan

Richard Burton* Selasa, 21/03/2017 07:29 WIB
Richard Burton, Dosen FH Universitas Tarumanagara, Pegawai Ditjen Pajak

Ketika diskusi pembayaran pajak merupakan diskusi kewajiban yang diatur undang-undang, mau tidak mau pola pikir publik digiring pada cara berfikir dipaksa. Karena memang pajak sejak dulu didefinisikan sebagai kewajiban bersifat memaksa.

Sejak reformasi perundang-undangan perpajakan tahun 1983, pola pikir dipaksa memang tertulis jelas dalam norma undang-undang termasuk perubahannya. Publik belum digiring pada pola pikir bahwa pembayaran pajak merupakan hukum dalam arti etis umum.

Padahal sistem self assessment yang menjadi kesepakatan dalam undang-undang pajak hakikinya merupakan etis umum, yang dimaknai dalam budaya bangsa kita sebagai gotong royong. Frasa ‘gotong royong’ sebetulnya sudah tertuang dalam undang-undang, hanya saja publik kurang memahaminya.

Hukum (pembayaran) pajak pada hakikinya bukan dimaknai untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Tetapi wujud kepentingan umum yang hidup dalam sistem politik negara, seperti dikatakan Rousseau (Filsuf Swiss, 1712-1778) bahwa hukum adalah etis umum sebagai wujud volonte generale.

Sebagai manifestasi volonte generale, (pembayaran) pajak merupakan hukum yang memiliki makna sebagai tatanan yang dapat melindungi kepentingan bersama sekaligus kepentingan pribadi. Praktek penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) semestinya dimaknai untuk melindungi kepentingan umum dan pribadi.

VOLONTE GENERALE

Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (SPT PPh OP) yang dilakukan sekali setahun, memiliki makna volonte generale atau makna gotong royong dalam budaya bangsa kita. Publik mesti diingatkan terus akan budaya gotong royong yang sudah digaungkan Sukarno sejak tahun 1945 lalu.

Hukum (pajak) sebagai wujud volonte generale, mengimplikasikan bahwa hak dan kewajiban tiap orang tetap dihormati, sehingga tetap merasa bebas dan merdeka seperti sedia kala. Pajak yang dibayarkan bukan semata-mata mengikat kewajiban seseorang pada negara, tetapi menjadi prinsip keseimbangan yang bersangkutan.

Pembayaran pajak menjadi cara hidup dalam tertib hukum yang lebih damai. Bahkan akan dirasa jauh lebih baik ketimbang menyembunyikan harta (penghasilan) yang dimiliki tanpa mau peduli pada kepentingan umum.

Praktek tidak bayar pajak hanya mempraktekan tatanan hukum yang ditujukan untuk kemauan dan kepentingan pribadi orang per orang (volonte particuliere). Praktek demikian pada akhirnya hanya akan menghancurkan sistem politik bernegara dan menghancurkan hak dan kepentingan pribadi-pribadi itu sendiri.

Kalau begitu, hidup dalam tertib hukum membayar pajak (atas harta/penghasilan) niscaya membawa manusia pada keadilan dan kesusilaan, yakni kebebasan yang dimiliki tiap orang masih tetap ada. Hanya saja kebebasan memiliki harta/penghasilan dibatasi oleh kemauan umum (volonte generale).

Oleh karenanya bisa dimengerti jika terminologi pajak yang memiliki unsur kepentingan umum sejalan dengan pemahaman etis umum yang dimaksud Rousseau. Dalam konteks itu, penulis dapat simpulkan jika pembayaran pajak merupakan inti terwujudnya kehidupan sosial yang adil dan bermoral.

Lalu, bagaimana jika kewajiban itu tidak dijalankan oleh sebagian orang ? Jawaban pastinya, hukum yang memberi jalan keluar dengan sanksi supaya rumusan kehidupan tetap berada pada jalur keadilan dan kesejahteraan. Sanksi itu sendiri dijatuhkan supaya orang menjadi patuh (Michael Doran, 2009: 3).

Penekanan sanksi dalam norma undang-undang hakikinya menjadi tidak berarti jika budaya bayar pajak sudah menyatu dalam hidup berbangsa. Terlebih kultur bangsa kita yang berputar pada sumbu nilai-nilai kolektif dan komunal.

Nilai sosial seperti itu semestinya merupakan esensi dari cara kita semua membayar pajak buat negara. Satjipto Rahardjo pun sudah menekankan bahwa nilai sosial demikian pastinya akan menjadi bertolak belakang dengan hukum modern (UU Pajak) yang bertumpu pada sifat individualisme.

Kalaupun ada undang-undang, itu hanya alat melakukan perhitungan supaya memberi cara kemudahan administrasi belaka. Makna hakiki hukum pajak bukan dengan adanya undang-undang (termasuk UU tax amnesty) tetapi pada kehendak etis umum. UU pajak pun hadir hanya memenuhi kehendak etis umum semata.

KEBAHAGIAAN

Tujuan kebahagiaan adalah tujuan yang dituju setiap orang. Ketika kebahagiaan yang dituju, maka tidak akan mungkin dapat diperoleh jika pajak tidak dipahami dengan benar. Mengapa ? Tesis sederhana menyatakan ‘tidaklah mungkin ada kehidupan yang bahagia tanpa pajak’.

Jika Jeremy Bentham menyatakan hukum harus mengusahakan kebahagiaan maksimum bagi tiap-tiap orang, penulis dapat menambahkan dengan memfokuskan hukum pajaklah yang mampu memberikan kebahagiaan dalam hidup tiap-tiap orang.

Karena tidak mungkin tiap-tiap orang mendapatkan hak dan kebahagiaan dalam hidupnya tanpa peduli pada kewajiban pajak yang mesti dilakukannya. Dengan memahami konteks kebahagiaan seperti itu, penyampaian SPT menjadi cara dan alat memberi kebahagiaan bagi dirinya sendiri.

Bagaimana itu dapat tercipta di negara kita ? Mudah, hanya dengan menyadari esensi hukum dalam makna etis umum. Karena dominasi hak pribadi tetap diakui namun etis umum tetap diutamakan yang dengan sendirinya akan menopang hak pribadi tiap orang.

Memang, tiap-tiap orang kerap mengejar kebahagiaan hanya akan diraih dengan menciptakan kebebasan maksimum bagi individu untuk mengejar apa yang baik baginya. Dengan kebebasan dan keamanan yang cukup terjamin, tiap-tiap orang dapat maksimal meraih kebahagiaan.

Lalu pertanyaannya, dengan cara apa keamanan dapat tercipta jika tidak ada pajak ? Bagaimana mungkin dapat memperoleh kebebasan jika ruang kebebasan tidak ada karena persoalan kriminal terus terjadi ?

Dari uraian di atas, dua hal dapat disimpulkan. Pertama, penyampaian SPT PPh OP merupakan cara hukum mewujudkan kemauan dan kepentingan umum. Kedua, hukum pajak menjadi alat memberi kebahagiaan dalam tatanan sistem politik negara.

 

*) Richard Burton, Dosen FH Universitas Tarumanagara, Pegawai Ditjen Pajak 

More From Makro Ekonomi

  • Ambisi Tito Lampaui Aset Perbankan

    13:34 WIB

    "Hidup itu harus ada target. Setelah tembus Rp6.000 triliun, kami harap market cap bisa melampaui aset perbankan," ucap Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio, Kamis (23/3).

  • PPRO Garap Kertajati

    13:28 WIB

    PT PP Properti Tbk. melalui kerja sama dengan PT BIJB Aerocity Development akan mengembangkan kawasan bisnis seluas 300 hektare di kawasan Bandar Udara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat

  • Bisnis Indonesia Edisi Cetak Senin, 27 Maret 2017 Seksi Market

    01:48 WIB

    Berikut ini adalah ringkasan headlines BISNIS INDONESIA edisi cetak Senin, 27 Maret 2017. Untuk menyimak lebih lanjut, silahkan kunjungi http://epaper.bisnis.com/

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

News Feed

  • Daerah Fasilitasi Angkutan Daring

    Kamis, 30 Maret 2017 - 09:43 WIB

    Sejumlah daerah menyiapkan aturan tentang angkutan umum berbasis online atau daring sebagai langkah penyesuaian terhadap revisi Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2016.

  • AKSI KORPORASI: BJBR Tebar Dividen Rp862,9 Miliar

    Kamis, 30 Maret 2017 - 09:36 WIB

    PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) menyetujui pembagian dividen Rp862,9 miliar dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2016.

  • Perppu Dibawa ke OECD

    Kamis, 30 Maret 2017 - 08:56 WIB

    Pemerintah akan berkonsultasi dengan OECD sebelum mengesahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait dengan pertukaran informasi secara otomatis. Langkah itu diharapkan menghindarkan Indonesia dari label non-cooperative jurisdictions.

  • Tbk. itu Terbuka

    Kamis, 30 Maret 2017 - 08:03 WIB

    Segala sesuatu yang maujud di muka bumi ini, pasti memiliki keteraturan aktivitas yang disebut sebagai hukum alam alias sunatullah. Dalam Islam, sunatullah dibagi menjadi dua yakni sunatullah yang bersifat terpaksa (karhan) dan sunatullah yang bersifat sukarela (tauan).

  • KA Bandara Cengkareng pun Tiba

    Kamis, 30 Maret 2017 - 07:54 WIB

    KA Bandara Cengkareng pun Tiba

Load More