Navigasi Bisnis Terpercaya

Sabtu 25 Maret 2017

Wajib Pajak untuk Keadilan

Richard Burton* Selasa, 21/03/2017 07:29 WIB
Richard Burton, Dosen FH Universitas Tarumanagara, Pegawai Ditjen Pajak

Ketika diskusi pembayaran pajak merupakan diskusi kewajiban yang diatur undang-undang, mau tidak mau pola pikir publik digiring pada cara berfikir dipaksa. Karena memang pajak sejak dulu didefinisikan sebagai kewajiban bersifat memaksa.

Sejak reformasi perundang-undangan perpajakan tahun 1983, pola pikir dipaksa memang tertulis jelas dalam norma undang-undang termasuk perubahannya. Publik belum digiring pada pola pikir bahwa pembayaran pajak merupakan hukum dalam arti etis umum.

Padahal sistem self assessment yang menjadi kesepakatan dalam undang-undang pajak hakikinya merupakan etis umum, yang dimaknai dalam budaya bangsa kita sebagai gotong royong. Frasa ‘gotong royong’ sebetulnya sudah tertuang dalam undang-undang, hanya saja publik kurang memahaminya.

Hukum (pembayaran) pajak pada hakikinya bukan dimaknai untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Tetapi wujud kepentingan umum yang hidup dalam sistem politik negara, seperti dikatakan Rousseau (Filsuf Swiss, 1712-1778) bahwa hukum adalah etis umum sebagai wujud volonte generale.

Sebagai manifestasi volonte generale, (pembayaran) pajak merupakan hukum yang memiliki makna sebagai tatanan yang dapat melindungi kepentingan bersama sekaligus kepentingan pribadi. Praktek penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) semestinya dimaknai untuk melindungi kepentingan umum dan pribadi.

VOLONTE GENERALE

Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (SPT PPh OP) yang dilakukan sekali setahun, memiliki makna volonte generale atau makna gotong royong dalam budaya bangsa kita. Publik mesti diingatkan terus akan budaya gotong royong yang sudah digaungkan Sukarno sejak tahun 1945 lalu.

Hukum (pajak) sebagai wujud volonte generale, mengimplikasikan bahwa hak dan kewajiban tiap orang tetap dihormati, sehingga tetap merasa bebas dan merdeka seperti sedia kala. Pajak yang dibayarkan bukan semata-mata mengikat kewajiban seseorang pada negara, tetapi menjadi prinsip keseimbangan yang bersangkutan.

Pembayaran pajak menjadi cara hidup dalam tertib hukum yang lebih damai. Bahkan akan dirasa jauh lebih baik ketimbang menyembunyikan harta (penghasilan) yang dimiliki tanpa mau peduli pada kepentingan umum.

Praktek tidak bayar pajak hanya mempraktekan tatanan hukum yang ditujukan untuk kemauan dan kepentingan pribadi orang per orang (volonte particuliere). Praktek demikian pada akhirnya hanya akan menghancurkan sistem politik bernegara dan menghancurkan hak dan kepentingan pribadi-pribadi itu sendiri.

Kalau begitu, hidup dalam tertib hukum membayar pajak (atas harta/penghasilan) niscaya membawa manusia pada keadilan dan kesusilaan, yakni kebebasan yang dimiliki tiap orang masih tetap ada. Hanya saja kebebasan memiliki harta/penghasilan dibatasi oleh kemauan umum (volonte generale).

Oleh karenanya bisa dimengerti jika terminologi pajak yang memiliki unsur kepentingan umum sejalan dengan pemahaman etis umum yang dimaksud Rousseau. Dalam konteks itu, penulis dapat simpulkan jika pembayaran pajak merupakan inti terwujudnya kehidupan sosial yang adil dan bermoral.

Lalu, bagaimana jika kewajiban itu tidak dijalankan oleh sebagian orang ? Jawaban pastinya, hukum yang memberi jalan keluar dengan sanksi supaya rumusan kehidupan tetap berada pada jalur keadilan dan kesejahteraan. Sanksi itu sendiri dijatuhkan supaya orang menjadi patuh (Michael Doran, 2009: 3).

Penekanan sanksi dalam norma undang-undang hakikinya menjadi tidak berarti jika budaya bayar pajak sudah menyatu dalam hidup berbangsa. Terlebih kultur bangsa kita yang berputar pada sumbu nilai-nilai kolektif dan komunal.

Nilai sosial seperti itu semestinya merupakan esensi dari cara kita semua membayar pajak buat negara. Satjipto Rahardjo pun sudah menekankan bahwa nilai sosial demikian pastinya akan menjadi bertolak belakang dengan hukum modern (UU Pajak) yang bertumpu pada sifat individualisme.

Kalaupun ada undang-undang, itu hanya alat melakukan perhitungan supaya memberi cara kemudahan administrasi belaka. Makna hakiki hukum pajak bukan dengan adanya undang-undang (termasuk UU tax amnesty) tetapi pada kehendak etis umum. UU pajak pun hadir hanya memenuhi kehendak etis umum semata.

KEBAHAGIAAN

Tujuan kebahagiaan adalah tujuan yang dituju setiap orang. Ketika kebahagiaan yang dituju, maka tidak akan mungkin dapat diperoleh jika pajak tidak dipahami dengan benar. Mengapa ? Tesis sederhana menyatakan ‘tidaklah mungkin ada kehidupan yang bahagia tanpa pajak’.

Jika Jeremy Bentham menyatakan hukum harus mengusahakan kebahagiaan maksimum bagi tiap-tiap orang, penulis dapat menambahkan dengan memfokuskan hukum pajaklah yang mampu memberikan kebahagiaan dalam hidup tiap-tiap orang.

Karena tidak mungkin tiap-tiap orang mendapatkan hak dan kebahagiaan dalam hidupnya tanpa peduli pada kewajiban pajak yang mesti dilakukannya. Dengan memahami konteks kebahagiaan seperti itu, penyampaian SPT menjadi cara dan alat memberi kebahagiaan bagi dirinya sendiri.

Bagaimana itu dapat tercipta di negara kita ? Mudah, hanya dengan menyadari esensi hukum dalam makna etis umum. Karena dominasi hak pribadi tetap diakui namun etis umum tetap diutamakan yang dengan sendirinya akan menopang hak pribadi tiap orang.

Memang, tiap-tiap orang kerap mengejar kebahagiaan hanya akan diraih dengan menciptakan kebebasan maksimum bagi individu untuk mengejar apa yang baik baginya. Dengan kebebasan dan keamanan yang cukup terjamin, tiap-tiap orang dapat maksimal meraih kebahagiaan.

Lalu pertanyaannya, dengan cara apa keamanan dapat tercipta jika tidak ada pajak ? Bagaimana mungkin dapat memperoleh kebebasan jika ruang kebebasan tidak ada karena persoalan kriminal terus terjadi ?

Dari uraian di atas, dua hal dapat disimpulkan. Pertama, penyampaian SPT PPh OP merupakan cara hukum mewujudkan kemauan dan kepentingan umum. Kedua, hukum pajak menjadi alat memberi kebahagiaan dalam tatanan sistem politik negara.

 

*) Richard Burton, Dosen FH Universitas Tarumanagara, Pegawai Ditjen Pajak 

More From Makro Ekonomi

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

  • Penawaran Oversubscribe 4 Kali

    08:46 WIB

    Pemerintah Indonesia dikabarkan mendapatkan respons positif dari para investor terhadap rencana penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) global senilai US$3 miliar

  • Kontrak Baru Melaju di Awal Tahun

    08:23 WIB

    Realisasi kontrak baru yang dibukukan oleh sejumlah BUMN konstruksi relatif tinggi pada akhir Februari hingga pertengahan Maret 2017 setelah mendapatkan kontrak proyek yang sempat tertunda sejak 2016.

  • PTBA Incar 5 Perusahaan

    08:10 WIB

    PT Bukit Asam (Persero) Tbk. mengincar tiga hingga lima perusahaan yang berasal dari beberapa sektor untuk dimasukkan dalam program merger dan akuisisi.

News Feed

  • MENYAMBUT HARI RAYA NYEPI: Mari Belajar Berhenti Sejenak

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 08:30 WIB

    Polda Bali sampai mengerahkan sebanyak 5.600 personil untuk mengamankan setiap jengkal pulau yang baru saja dinobatkan sebagai Destinasi Terbaik Dunia versi Tripadvisor ini. Tujuannya, agar selama proses penyepian yang akan berlangsung sejak Selasa (28/3) pukul 05.00 Wita hingga Rabu (29/3) pukul 05.00 Wita berlangsung aman

  • Hary Tanoe Makin Gencar Main Properti

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:48 WIB

    Taipan Hary Tanoesoedibjo melalui kelompok usaha Grup MNC makin gencar bermain di sektor properti setelah bisnis utamanya di media massa

  • Pertanian Masih Jadi 'Anak Tiri'

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:36 WIB

    Sektor pertanian masih seperti anak tiri apabila dibandingkan dengan sektor lain di mata industri perbankan. Hal itu terlihat dari alokasi kredit ke sektor pertanian yang baru berkisar 6,75% dari total kredit perbankan

  • OPINI BISNIS INDONESIA: RCEP dan Kesepakatan Akses Pasar

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 06:05 WIB

    Pembahasan kesepakatan kerja sama RCEP sampai saat ini terus berlanjut dan cukup alot. RCEP sebagai upaya Asean mengharmonisasi sejumlah aturan perdagangan dengan enam mitra dagang Asean ditantang dapat menghasilkan nilai ekspektasi tinggi kedua belah pihak, terutama bagi Indonesia

  • EDITORIAL BISNIS INDONESIA: Berharap dari Komitmen Kedaulatan Pangan

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 05:54 WIB

    Dalam sebuah orasinya di tengah ratusan petani, seorang gubernur di Pulau Jawa pernah berujar bahwa pada masa yang akan datang peperangan bukanlah kontak fisik dan angkat senjata, melainkan perang pangan

Load More