Navigasi Bisnis Terpercaya

Kamis 30 Maret 2017
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

Kontribusi Pesangon Melonjak

Oktaviano DB Hana Selasa, 21/03/2017 08:12 WIB
Ilustrasi

JAKARTA — Kontribusi program pensiun untuk kompensasi pesangon atau PPUKP terhadap total aset sektor dana pensiun lembaga keuangan melonjak hingga 25% seiring dengan meningkatnya kepatuhan pemberi kerja dalam pencadangan pesangon.

Data dari Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (P-DPLK) menunjukkan pada akhir 2016 aset sektor DPLK mencapai Rp63,58 triliun.

Pada periode itu, PPUKP berkontribusi senilai Rp15,97 triliun, atau mencapai 25,12% dari total aset.

Porsi PPUKP itu meningkat signifikan jika dibandingkan dengan periode akhir 2015 yang realisasinya Rp7,04 triliun.

Pada periode itu, dana kelolaan PPUKP baru berkontribusi sekitar 11,07% dari total aset DPLK yang mencapai Rp47,98 triliun.

Wakil Ketua P-DPLK Nur Hasan Kurniawan menjelaskan, pertumbuhan dana kelolaan PPUKP yang signifi kan sepanjang 2016 sangat terkait dengan meningkatnya kepatuhan perusahaan akan pencadangan pesangon yang merupakan amanat Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menurutnya, peningkatan pencadangan pesangon pada tahun lalu cukup dominan dilakukan perusahaan dari sektor minyak dan gas (migas).

“Faktor pendukungnya adalah makin banyaknya perusahaan yang patuh untuk pencadangan pesangon bagi karyawannya,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (20/3).

Nur Hasan mengungkapkan pengalihan aset dari dana pensiun pemberi kerja atau DPPK yang membubarkan diri sepanjang 2016 juga berandil dalam pengembangan dana kelolaan PPUKP.

Dia mengatakan asosiasi masih tetap optimistis dana kelolaan PPUKP masih akan bertumbuh pada tahun ini. Namun, dia mengatakan pertumbuhan itu berpotensi tidak lebih tinggi dari realisasi 2016.

Menurutnya, dalam waktu dekat pembayaran pesangon oleh perusahaan migas dengan pencadangan relatif besar akan direalisasikan.

“Proyeksi saya tahun ini mungkin akan flat karena ada pembayaran pesangon yang nilainya triliunan kepada perusahaan migas.”

Kendati demikian, Nur Hasan meyakini berkurangnya dana kelolaan itu akan ditutupi oleh penambahan pencadangan pesangon dari perusahaan-perusahaan lainnya di tengah meningkatnya kesadaran pemberi kerja.

 

KESADARAN PELAKU USAHA

Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II OJK Dumoly F. Pardede menilai signifi kannya pertumbuhan dana kelolaan PPUKP sepanjang tahun lalu dipicu oleh peningkatan kesadaran pelaku usaha.

Menurutnya, peningkatan pada 2016 juga terkait dengan langkah pencadangan pesangon perusahaan di sektor migas.

“Itu pertumbuhan yang signifi kan. Itu banyak dari perusahaan migas,” katanya kepada Bisnis.

Direktur Keuangan dan Investasi Asuransi Jiwa Tugu Mandiri Daneth Fitrianto mengatakan lonjakan dana kelolaan PPUKP memang dapat dikaitkan dengan peningkatan kesadaran dan kepatuhan perusahaan untuk mencadangkan pesangon.

Namun, ada juga desakan dari para pekerja kepada perusahaannya untuk memindahkan pengelolaan pesangon mereka ke pihak ketiga, yakni DPLK.

“Perusahaan sudah mulai sadar, walaupun belum 100% funded. Daripada dikelola sendiri, karyawan mendorong agar dikelola DPLK,” katanya.

Keamanan pengelolaan, jelas Daneth, menjadi salah satu poin pertimbangan bagi perusahaan. Pasalnya, dana cadangan pesangon berpotensi dimanfaatkan untuk pengembangan usaha.

Dia menilai pengelolaan pesangon pada pihak ketiga memberikan keuntungan berupa potongan pajak yang lebih kecil ketimbang dikelola sendiri oleh perusahaan.

“PPUKP sudah menjadi primadona bagi industri. Lagipula orang-orang sudah melihat banyak manfaat yang ada.”

Daneth mengatakan sepanjang 2016 DPLK Tugu Mandiri mencatatkan kenaikan signifikan dana kelolaan PPUKP.

Dari total aset yang mencapai Rp2,5 triliun, PPUKP berkontribusi hingga 50%.

More From Makro Ekonomi

  • Ambisi Tito Lampaui Aset Perbankan

    13:34 WIB

    "Hidup itu harus ada target. Setelah tembus Rp6.000 triliun, kami harap market cap bisa melampaui aset perbankan," ucap Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio, Kamis (23/3).

  • PPRO Garap Kertajati

    13:28 WIB

    PT PP Properti Tbk. melalui kerja sama dengan PT BIJB Aerocity Development akan mengembangkan kawasan bisnis seluas 300 hektare di kawasan Bandar Udara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat

  • Bisnis Indonesia Edisi Cetak Senin, 27 Maret 2017 Seksi Market

    01:48 WIB

    Berikut ini adalah ringkasan headlines BISNIS INDONESIA edisi cetak Senin, 27 Maret 2017. Untuk menyimak lebih lanjut, silahkan kunjungi http://epaper.bisnis.com/

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

News Feed

  • Daerah Fasilitasi Angkutan Daring

    Kamis, 30 Maret 2017 - 09:43 WIB

    Sejumlah daerah menyiapkan aturan tentang angkutan umum berbasis online atau daring sebagai langkah penyesuaian terhadap revisi Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2016.

  • AKSI KORPORASI: BJBR Tebar Dividen Rp862,9 Miliar

    Kamis, 30 Maret 2017 - 09:36 WIB

    PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) menyetujui pembagian dividen Rp862,9 miliar dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2016.

  • Perppu Dibawa ke OECD

    Kamis, 30 Maret 2017 - 08:56 WIB

    Pemerintah akan berkonsultasi dengan OECD sebelum mengesahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait dengan pertukaran informasi secara otomatis. Langkah itu diharapkan menghindarkan Indonesia dari label non-cooperative jurisdictions.

  • Tbk. itu Terbuka

    Kamis, 30 Maret 2017 - 08:03 WIB

    Segala sesuatu yang maujud di muka bumi ini, pasti memiliki keteraturan aktivitas yang disebut sebagai hukum alam alias sunatullah. Dalam Islam, sunatullah dibagi menjadi dua yakni sunatullah yang bersifat terpaksa (karhan) dan sunatullah yang bersifat sukarela (tauan).

  • KA Bandara Cengkareng pun Tiba

    Kamis, 30 Maret 2017 - 07:54 WIB

    KA Bandara Cengkareng pun Tiba

Load More