Navigasi Bisnis Terpercaya

Sabtu 25 Maret 2017
PENCUCIAN UANG

Indonesia Minta Dukungan G20

Kurniawan A. Wicaksono Selasa, 21/03/2017 08:43 WIB
Pertemuan tingkat menkeu di G-20 2017

JAKARTA – Indonesia meminta dukungan negara-negara anggota G20 terkait dengan keinginan Tanah Air untuk menjadi anggota Financial Action Task Forse (FATF), sehingga bisa membantu memberantas praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Permintaan dukungan itu disampaikan dalam pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara anggota G20 pada 17-18 Maret 2017 di Baden-Baden, Jerman.

Keberadaan Indonesia sebagai anggota FATF dinilai akan memberikan kontribusi besar pada dunia dalam pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme (AML/CFT).

“Mengingat posisi Indonesia yang termasuk dalam negara yang strategis di dunia dan mempunyai sistem keuangan yang terbuka,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui akun Instagramnya seperti dikutip Bisnis, Senin (20/3).

Dalam keterangan resmi Kemenkeu disebutkan bahwa manfaat terhadap perekonomian domestik juga besar karena Indonesia dapat mempersiapkan regulasi terkait dengan AML/CFT sejalan dengan standar internasional serta dapat secara aktif berperan dalam membangun standar global.

Indonesia masuk ke dalam dalam daftar hitam (blacklist) FATF sejak Februari 2012 karena dinilai memiliki kelemahan strategis dalam rezim pendanaan terorisme.

UndangUndang No. 9/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang muncul setelahnya juga dianggap perlu penyempurnaan.

Sebagai gambaran, blacklist FATF menjadi label yang berfungsi untuk memperingatkan lembaga keuangan dari seluruh negara agar berhati-hati jika melakukan transaksi keuangan kelompok negara ini. Pada pleno FATF Februari 2015, Indonesia resmi dikeluarkan dari blacklist ke wilayah abu-abu.

Hingga akhirnya saat pertemuan pleno International Cooperation Review Group (ICRG) FATF pada Juni 2015, Indonesia keluar secara permanen dari blacklist/greylist area FATF.

Sebelumnya, Sri Mulyani juga telah bertemu secara khusus dengan pihak FATF untuk memaparkan amnesti pajak tidak digunakan untuk memfasilitasi uanguang dari kejahatan narkoba, perdagangan manusia, pencucian uang, dan terorisme.

Dalam pertemuan G20 di Jerman itu, Menkeu juga melakukan pertemuan bilateral dengan negara anggota G20 seperti Prancis, Australia, China, dan Kanada, serta organisasi internasional (OI), seperti OECD untuk meminta dukungan.

“Hasil dari negosiasi bilateral tersebut menunjukkan hasil yang positif di mana negara negara dan OI yang ditemui mendukung sepenuhnya keinginan Indonesia tersebut,” imbuhnya.

PENGHINDARAN PAJAK

Selain meminta dukungan terkait FATF, Indonesia melalui Menkeu juga menegaskan posisi perlunya kerja sama perpajakan internasional untuk mengatasi penghindaran pajak.

Kerja sama pertukaran informasi menjadi penting untuk menegaskan posisi itu sehingga tidak ada lagi tempat bagi penghindar pajak. Menkeu mengingatkan kewajiban pajak atas perusahaan-perusahaan ekonomi digital.

Kewajiban pajak sektor ini harus adil. Bagian terbesar kewajibannya harus dinikmati oleh negara yang menjadi lokasi kegiatan transaksinya, bukan dimana perusahaan tersebut terdaftar. Indonesia sebagai negara anggota G20 juga menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi dalam implementasi kerjasama pertukaran informasi perpajakan otomatis atau automatic exchange of information (AEoI) dan pelaksanaan prinsip penghindaran base erosion and profit shifting (BEPS).

Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 secara bulat menyepakati agar program AEoI dan BEPS sepenuhnya diimplementasi mulai September 2017 dan selambat lambatnya pada September 2018.

Selain itu, pertemuan G20 juga mencerminkan makin sulitnya perumusan kesepakatan perdagangan dan investasi multilateral pada masa mendatang.

Direktur Penelitian Center of Reform on Economics (Core) M. Faisal berpendapat komunikasi kebijakan ekonomi Amerika Serikat yang lebih menekankan adanya kerugian dari kerja sama multilateral akan berimbas pada pola kerja sama secara global.

“Kesepakatan perdagangan multilateral akan semakin susah maju ke depan, tapi kerja sama bilateral masih punya masa depan cerah,” katanya, Senin (20/3).

Dalam pertemuan G20 itu, AS menyatakan pandangan terkait dengan kerugian yang muncul dari hubungan perdagangan dan investasi dalam lingkup kerja sama multilateral.

Pandangan tersebut dinilai sangat berbeda dengan semangat kerja sama G20 yang dilahirkan pada saat dunia mengalami krisis keuangan global. Kerja sama ini dinilai berhasil mengembalikan kestabilan dan memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi global.

Bagi Indonesia, menurut Faisal, sinyal tersebut harus menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh kesepakatan multilateral. Dia berpendapat pemerintah sebaiknya tidak memaksakan untuk bergabung dengan agenda-agenda multilateral yang tidak menguntungkan.

Kesepakatan bilateral, terutama yang berkaitan dengan free trade agreement (FTA), tuturnya, lebih relevan untuk menjawab kebutuhan dua negara. Kesepakatan multilateral yang melibatkan banyak aspek sebenarnya terlalu kompleks dan biasanya tidak memberikan manfaat yang seimbang.

Dalam konteks G20, dia menilai perlu ada evaluasi mengenai mekanisme kerja sama yang sudah dilakukan selama ini. Evaluasi tersebut bisa difokuskan pada permasalahan perdagangan yang adil dan gap antara negara maju dan berkembang.

“Termasuk bagaimana aturan-aturan global yang selama ini dibangun lebih inklusif dengan lebih mengakomodasi atau mendengarkan kepentingan negara-negara berkembang. Selama ini aturan global termasuk dalam G20 masih sangat didikte oleh kelompok negara maju,” jelasnya.

Pada praktiknya, menurut Chief Economist SKHA Institute for Global Competitiveness (SIGC) Eric Sugandi, perjanjian kerja sama ekonomi internasional lebih efektif dalam bentuk bilateral dari pada multilateral.

More From Makro Ekonomi

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

  • Penawaran Oversubscribe 4 Kali

    08:46 WIB

    Pemerintah Indonesia dikabarkan mendapatkan respons positif dari para investor terhadap rencana penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) global senilai US$3 miliar

  • Kontrak Baru Melaju di Awal Tahun

    08:23 WIB

    Realisasi kontrak baru yang dibukukan oleh sejumlah BUMN konstruksi relatif tinggi pada akhir Februari hingga pertengahan Maret 2017 setelah mendapatkan kontrak proyek yang sempat tertunda sejak 2016.

  • PTBA Incar 5 Perusahaan

    08:10 WIB

    PT Bukit Asam (Persero) Tbk. mengincar tiga hingga lima perusahaan yang berasal dari beberapa sektor untuk dimasukkan dalam program merger dan akuisisi.

News Feed

  • MENYAMBUT HARI RAYA NYEPI: Mari Belajar Berhenti Sejenak

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 08:30 WIB

    Polda Bali sampai mengerahkan sebanyak 5.600 personil untuk mengamankan setiap jengkal pulau yang baru saja dinobatkan sebagai Destinasi Terbaik Dunia versi Tripadvisor ini. Tujuannya, agar selama proses penyepian yang akan berlangsung sejak Selasa (28/3) pukul 05.00 Wita hingga Rabu (29/3) pukul 05.00 Wita berlangsung aman

  • Hary Tanoe Makin Gencar Main Properti

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:48 WIB

    Taipan Hary Tanoesoedibjo melalui kelompok usaha Grup MNC makin gencar bermain di sektor properti setelah bisnis utamanya di media massa

  • Pertanian Masih Jadi 'Anak Tiri'

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:36 WIB

    Sektor pertanian masih seperti anak tiri apabila dibandingkan dengan sektor lain di mata industri perbankan. Hal itu terlihat dari alokasi kredit ke sektor pertanian yang baru berkisar 6,75% dari total kredit perbankan

  • OPINI BISNIS INDONESIA: RCEP dan Kesepakatan Akses Pasar

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 06:05 WIB

    Pembahasan kesepakatan kerja sama RCEP sampai saat ini terus berlanjut dan cukup alot. RCEP sebagai upaya Asean mengharmonisasi sejumlah aturan perdagangan dengan enam mitra dagang Asean ditantang dapat menghasilkan nilai ekspektasi tinggi kedua belah pihak, terutama bagi Indonesia

  • EDITORIAL BISNIS INDONESIA: Berharap dari Komitmen Kedaulatan Pangan

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 05:54 WIB

    Dalam sebuah orasinya di tengah ratusan petani, seorang gubernur di Pulau Jawa pernah berujar bahwa pada masa yang akan datang peperangan bukanlah kontak fisik dan angkat senjata, melainkan perang pangan

Load More