Navigasi Bisnis Terpercaya

Sabtu 25 Maret 2017
REVISI UU PERLINDUNGAN TKI

Daftar Inventaris Masalah Diserahkan ke DPR

Rio Sandy Pradana Selasa, 21/03/2017 08:36 WIB
Tenaga kerja indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia tiba di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali.

JAKARTA — Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menyatakan daftar inventarisasi masalah revisi Undang-Undang No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri telah dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), setelah dilakukan perbaikan substansi sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan Menteri Hanif seusai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Senin (20/3). “Intinya dari Presiden, pemerintah sangat berkomitmen
terhadap penyelesaian revisi UU ini untuk meningkatkan perlindungan TKI,” kata Hanif. Selain soal DIM, permasalahan yang dibahas di antaranya menyangkut kelembagaan atau
badan sebagai pelaksana penempatan. Badan tersebut nantinya tetap ada, tetapi tidak diperlukan  dewan pengawas yang berisiko membuat rumit.

Selanjutnya, pembentukan badan tersebut akan diserahkan melalui peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Kelonggaran tersebut dinilai membuat pemerintah menjadi fl eksibel saat menjalin kemitraan dengan beberapa negara. “Kalau UU terlalu detail malah menghambat kerja sama dan tidak melindungi TKI.” Hanif menuturkan badan tersebut
akan diatur khusus oleh pemerintah, dan peran undangundang hanya bersifat normatif.

Wewenang badan tersebut tetap di bawah pemerintah. “Kita menunggu DPR saja, akan diselesaikan secepatnya,” katanya. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengatakan Presiden Joko Widodo meminta revisi beleid tersebut segera diselesaikan. “Presiden ingin model pelayanan ke depan harus terpadu dan terintegrasi, semua orang yang pergi ke luar negeri harus terlayani dengan mudah dan  tercatat di badan itu,” ujarnya.

Selama ini, lanjutnya, tenaga kerja yang tercatat dengan baik hanya di daratan (land based), sedangkan yang bekerja di lautan  (sea based) tidak pernah. Contoh sea based adalah anak buah kapal, baik nelayan maupun nonnelayan.  Dia mengatakan sebagian tenaga kerja sea based tercatat di Kementerian Ketenagakerjaan, dan sebagian lain di Kementerian Perhubungan. Selain itu, tenaga kerja tersebut tidak terhubung dengan dokumen pada masingmasing  Kedutaan Besar RI.

“Nanti kementerian menjadi regulator, badan tersebut sebagai operator pelayanan yang bertanggung jawab kepada presiden  dan berkoordinasi dengan kementerian,” pungkasnya 

More From Makro Ekonomi

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

  • Penawaran Oversubscribe 4 Kali

    08:46 WIB

    Pemerintah Indonesia dikabarkan mendapatkan respons positif dari para investor terhadap rencana penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) global senilai US$3 miliar

  • Kontrak Baru Melaju di Awal Tahun

    08:23 WIB

    Realisasi kontrak baru yang dibukukan oleh sejumlah BUMN konstruksi relatif tinggi pada akhir Februari hingga pertengahan Maret 2017 setelah mendapatkan kontrak proyek yang sempat tertunda sejak 2016.

  • PTBA Incar 5 Perusahaan

    08:10 WIB

    PT Bukit Asam (Persero) Tbk. mengincar tiga hingga lima perusahaan yang berasal dari beberapa sektor untuk dimasukkan dalam program merger dan akuisisi.

News Feed

  • MENYAMBUT HARI RAYA NYEPI: Mari Belajar Berhenti Sejenak

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 08:30 WIB

    Polda Bali sampai mengerahkan sebanyak 5.600 personil untuk mengamankan setiap jengkal pulau yang baru saja dinobatkan sebagai Destinasi Terbaik Dunia versi Tripadvisor ini. Tujuannya, agar selama proses penyepian yang akan berlangsung sejak Selasa (28/3) pukul 05.00 Wita hingga Rabu (29/3) pukul 05.00 Wita berlangsung aman

  • Hary Tanoe Makin Gencar Main Properti

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:48 WIB

    Taipan Hary Tanoesoedibjo melalui kelompok usaha Grup MNC makin gencar bermain di sektor properti setelah bisnis utamanya di media massa

  • Pertanian Masih Jadi 'Anak Tiri'

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:36 WIB

    Sektor pertanian masih seperti anak tiri apabila dibandingkan dengan sektor lain di mata industri perbankan. Hal itu terlihat dari alokasi kredit ke sektor pertanian yang baru berkisar 6,75% dari total kredit perbankan

  • OPINI BISNIS INDONESIA: RCEP dan Kesepakatan Akses Pasar

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 06:05 WIB

    Pembahasan kesepakatan kerja sama RCEP sampai saat ini terus berlanjut dan cukup alot. RCEP sebagai upaya Asean mengharmonisasi sejumlah aturan perdagangan dengan enam mitra dagang Asean ditantang dapat menghasilkan nilai ekspektasi tinggi kedua belah pihak, terutama bagi Indonesia

  • EDITORIAL BISNIS INDONESIA: Berharap dari Komitmen Kedaulatan Pangan

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 05:54 WIB

    Dalam sebuah orasinya di tengah ratusan petani, seorang gubernur di Pulau Jawa pernah berujar bahwa pada masa yang akan datang peperangan bukanlah kontak fisik dan angkat senjata, melainkan perang pangan

Load More