Navigasi Bisnis Terpercaya

Sabtu 25 Maret 2017
PERUMAHAN RAKYAT

Percepatan IMB Paling Sulit

Redaksi Selasa, 21/03/2017 08:41 WIB
Ilustrasi pembangunan perumahan rakyat.

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengungkapkan bahwa percepatan izin mendirikan bangunan merupakan yang paling sulit direalisasikan di lapanganMenteri PUPR Basoeki Hadimoeljono mengatakan, untuk mengubah izin, terlebih dulu harus diubah peraturan daerah atau perda yang berlaku saat ini. Persoalannya, perubahan perda harus melalui DPRD atau tidak bisa instan.

“Paling sulit soal IMB . Harus dengan DPRD segala kan dan sekarang juga ada pilkada ,” ujarnya ketika mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat bertemu dengan Asosiasi Pengembang dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di kantor Wapres, Senin (20/3).  Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah mengatakan, kendati Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan imbauan berupa surat edaran kepada pemda pada bulan, kenyataannya di lapangan masih belum banyak daerah yang menjalankan ketentuan dalam surat edaran tersebut.

“Ada edaran Kemendagri untuk percepatan ini belum sampai ke daerah. Artinya, sudah beredar, tapi banyak daerah yang sepertinya belum siap menjalankannya,” katanya.
Pada 27 Februari 2017, Mendagri Tjahjo Kumolo menerbitkan surat edaran kepada pemda sebagai tindak lanjut dari Paket Kebijakan Ekonomi XIII tentang Perumahan  untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Dalam surat edaran, pemerintah mengimbau agar ada penggabungan perizinan dan percepatan perizinan. Contohnya, mempersingkat surat pelepasan hak atas tanah dari pemilik tanah pihak pengembang dari 15 hari menjadi 3 hari kerja. Selain itu, ada pula percepatan penerbitan IMB induk dan pemecahan IMB dari 30  hari menjadi 3 hari kerja.
“Pemerintah pusat telah memberikan kemudahan, cuma pelaksanaan di daerah masih banyak hambatan.

Contohnya satu atap , masih terjadi juga banyak pintunya,” ujar Junaidi. Dia menyebutkan, salah satu daerah masih terjadi banyak pintu dalam proses pemberian izin adalah Kalimantan Barat. “Di daerah Kalimantan Barat juga ada. Jadi, pintunya itu banyak.”  Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan, saat ini banyak pengembang yang mengklaim proses perizinan sudah lebih baik. Namun, hal itu memang belum merata ke semua daerah.

KENDALA
Menurutnya, ada dua poin yang menjadi kendala, yakni sosialisasi pusat yang belum tuntas dan revisi perda yang belum terlaksana pada semua wilayah. “Banyak perda yang belum menyesuaikan dengan PP N. 64/2016, Instruksi Presiden No. 3/2016, dan surat edaran terbaru dari Kementerian Dalam Negeri,”  katanya kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Senin (20/3).

Syarif menambahkan, surat edarantersebut juga tengah diproses untuk menjadi Peraturan Mendagri. Dalam 1 bulan ke depan, Permendagri yang mengatur detail pemangkasan  perizinan sudah dapat diterbitkan setelah disinkronikan dengan empat kementerian lainnya, yakni Kementeria Agraria dan  Tata Ruang, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selanjutnya, pemerintah pusat juga akan memanggil setiap kepala daerah  untuk terus memantau pelaksanaan pemangkasan perizinan di wilayahnya ma sing-masing.
Menurut Syarif, kewenangan sosialisasi ada di Kemendagri, tetapi pemerintah pusat mengharapkan supaya percepatan perizinan dari yang 33 menjadi 11 segera dilaksanakan.
Kementerian PUPR pun menargetkan sebelum tahun ini berakhir, semua daerah sudah bisa melaksanakannya meskipun kemampuan tiap daerah berbeda-beda.

Basoeki mengemukakan, dalam pertemuan dengan Apersi, Wapres mengimbau agar asosiasi itu terus konsisten dalam pembangunan sejuta rumah guna menyelesaikan masalah defi sit hunian masyarakat. Apersi menargetkan pembangunan 120.000 rumah untuk MBR tahun ini dengan prioritas terbanyak antara lain di Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatra Selatan.

More From Makro Ekonomi

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

  • Penawaran Oversubscribe 4 Kali

    08:46 WIB

    Pemerintah Indonesia dikabarkan mendapatkan respons positif dari para investor terhadap rencana penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) global senilai US$3 miliar

  • Kontrak Baru Melaju di Awal Tahun

    08:23 WIB

    Realisasi kontrak baru yang dibukukan oleh sejumlah BUMN konstruksi relatif tinggi pada akhir Februari hingga pertengahan Maret 2017 setelah mendapatkan kontrak proyek yang sempat tertunda sejak 2016.

  • PTBA Incar 5 Perusahaan

    08:10 WIB

    PT Bukit Asam (Persero) Tbk. mengincar tiga hingga lima perusahaan yang berasal dari beberapa sektor untuk dimasukkan dalam program merger dan akuisisi.

News Feed

  • MENYAMBUT HARI RAYA NYEPI: Mari Belajar Berhenti Sejenak

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 08:30 WIB

    Polda Bali sampai mengerahkan sebanyak 5.600 personil untuk mengamankan setiap jengkal pulau yang baru saja dinobatkan sebagai Destinasi Terbaik Dunia versi Tripadvisor ini. Tujuannya, agar selama proses penyepian yang akan berlangsung sejak Selasa (28/3) pukul 05.00 Wita hingga Rabu (29/3) pukul 05.00 Wita berlangsung aman

  • Hary Tanoe Makin Gencar Main Properti

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:48 WIB

    Taipan Hary Tanoesoedibjo melalui kelompok usaha Grup MNC makin gencar bermain di sektor properti setelah bisnis utamanya di media massa

  • Pertanian Masih Jadi 'Anak Tiri'

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:36 WIB

    Sektor pertanian masih seperti anak tiri apabila dibandingkan dengan sektor lain di mata industri perbankan. Hal itu terlihat dari alokasi kredit ke sektor pertanian yang baru berkisar 6,75% dari total kredit perbankan

  • OPINI BISNIS INDONESIA: RCEP dan Kesepakatan Akses Pasar

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 06:05 WIB

    Pembahasan kesepakatan kerja sama RCEP sampai saat ini terus berlanjut dan cukup alot. RCEP sebagai upaya Asean mengharmonisasi sejumlah aturan perdagangan dengan enam mitra dagang Asean ditantang dapat menghasilkan nilai ekspektasi tinggi kedua belah pihak, terutama bagi Indonesia

  • EDITORIAL BISNIS INDONESIA: Berharap dari Komitmen Kedaulatan Pangan

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 05:54 WIB

    Dalam sebuah orasinya di tengah ratusan petani, seorang gubernur di Pulau Jawa pernah berujar bahwa pada masa yang akan datang peperangan bukanlah kontak fisik dan angkat senjata, melainkan perang pangan

Load More