Navigasi Bisnis Terpercaya

Sabtu 25 Maret 2017
REVISI BELEID TAKSI ONLINE

Respons Uber, Grab & Gojek Dipertanyakan

Yudi Supriyanto Selasa, 21/03/2017 08:49 WIB
Ilustrasi taksi online

JAKARTA — DPP Organda mempertanyakan kapasitas perusahaan penyedia aplikasi transportasi yang menolak revisi Peraturan Menteri Perhubungan No. 32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Orang Tidak Dalam Trayek

Sebelumnya, Grab, Uber dan Gojek mengeluarkan pernyataan bersama menolak penetapan kuota jumlah kendaraan, penetapan tarif batas atas dan bawah, serta menolak
kewajiban STNK mitra perusahaan harus berbadan hukum. Ketua DPP Organda Adrianto Djokosoetono menyatakan revisi da lam Peraturan Menteri Perhu bung an (Permenhub) No. 32/2016 merupakan masukan para mitra Grab, Uber dan Gojek yang sudah menyatakan tarif terlalu murah dan armada terlalu banyak.

Menurutnya, para mitra perusahaan teknologi penyedia aplikasi yang telah berinvestasi sarana perlu mendapatkan perhatian. Dengan investasi itu, dia menjelaskan mitra Grab, Uber dan Gojek memiliki risiko usaha sebagai pengusaha angkutan umum sewa berbasis aplikasi.  Tidak hanya itu, dia menyatakan para pengusaha angkutan umum di daerah
merupakan pihak yang paling terkena dampak dari penerapan tarif murah angkutan sewa dengan aplikasi atau sering disebut taksi online.

“ jumlah yang tidak terkontrol ,” katanya, Senin (20/3). Oleh karena itu, dia menilai pemerintah tidak perlu mengubah  revisi yang akan diterbitkan dalam waktu dekat mengingat revisi beleid tersebut sudah mengakomodasi banyak usulan dari berbagai pihak. Dia juga mempertanyakan dasar penolakan revisi Permenhub itu. Andrianto mengingatkan mitra Grab, Uber, dan Gojek sudah setuju dengan poin yang direvisi dalam beleid tersebut.

Dia menilai perusahaan teknologi pembuat aplikasi sebenarnya merupakan perusahaan angkutan umum karena secara hukum produk jasa yang dikeluarkan terkait transportasi.
“Di luar negeri mereka disebut sebagai Transportation Network Company,” katanya. Selama ini, dia menambahkan perusahaan teknologi pembuat aplikasi penyedia taksi online telah melanggar peraturan. Oleh karena itu, dia menilai wajar jika mereka merasa terganggu ketika pemerintah ingin melakukan penertiban.

MASIH TERBATAS
Sementara itu, Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengklaim mewakili suara mitra pe ngemudi, penumpang, dan  masyarakat Indonesia terkait pernyataan yang di buat mengenai poin revisi Permenhub PM 32/2016. Dia menilai, suara yang dikumpulkan untuk melakukan revisi PM 32/2016 masih  sangat terbatas. Tidak hanya itu, dia mengungkapkan uji publik yang dilakukan hanya dua kali dan undangan uji publik juga terbatas.

“Kami mengundang untuk diadakan survei terbuka kepada masyarakat,” katanya. Dia menilai revisi aturan itu sangat merugikan  pelanggan dan mitra pengemudi. Dengan pembatasan tarif taksi online, dia menilai akan menyebabkan akses masyarakat terhadap layanan transportasi  publik yang murah dan terjangkau menjadi tidak mungkin lagi. Terkait kuota armada, kebutuhan masyarakat akan layanan yang nyaman dan terjangkau terus tumbuh.

Oleh karena itu, pembatasan tersebut berpotensi membuat akses masyarakat menjadi terbatas. “Lebih  lagi, kuota akan terlambat menyesuaikan pertumbuhan kebutuhan. Selain itu, metode penentuan kuota tidak ada yang valid,” katanya. Dian Safitri, Head of Com -  municatrion Uber Indonesia, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengkaji berbagai
aturan terkait dengan kehadiran layanan taksi berbasis aplikasi.

“Setelah kami mencermati dan mengkaji secara mendalam isi dari revisi PM 32/2016, kami menilai terdapat beberapa hal di  mana kami bisa memberikan masukan, seperti yang
telah tercantum dalam joint statement,” katanya 

More From Makro Ekonomi

  • Berlomba Rilis Produk Anyar

    08:52 WIB

    Industri reksa dana yang bergairah membuat sejumlah manajer investasi percaya diri menerbitkan produk anyar. Sepanjang pekan ini saja, ada tiga produk reksa dana terbuka yang meluncur ke pasar

  • Penawaran Oversubscribe 4 Kali

    08:46 WIB

    Pemerintah Indonesia dikabarkan mendapatkan respons positif dari para investor terhadap rencana penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) global senilai US$3 miliar

  • Kontrak Baru Melaju di Awal Tahun

    08:23 WIB

    Realisasi kontrak baru yang dibukukan oleh sejumlah BUMN konstruksi relatif tinggi pada akhir Februari hingga pertengahan Maret 2017 setelah mendapatkan kontrak proyek yang sempat tertunda sejak 2016.

  • PTBA Incar 5 Perusahaan

    08:10 WIB

    PT Bukit Asam (Persero) Tbk. mengincar tiga hingga lima perusahaan yang berasal dari beberapa sektor untuk dimasukkan dalam program merger dan akuisisi.

News Feed

  • MENYAMBUT HARI RAYA NYEPI: Mari Belajar Berhenti Sejenak

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 08:30 WIB

    Polda Bali sampai mengerahkan sebanyak 5.600 personil untuk mengamankan setiap jengkal pulau yang baru saja dinobatkan sebagai Destinasi Terbaik Dunia versi Tripadvisor ini. Tujuannya, agar selama proses penyepian yang akan berlangsung sejak Selasa (28/3) pukul 05.00 Wita hingga Rabu (29/3) pukul 05.00 Wita berlangsung aman

  • Hary Tanoe Makin Gencar Main Properti

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:48 WIB

    Taipan Hary Tanoesoedibjo melalui kelompok usaha Grup MNC makin gencar bermain di sektor properti setelah bisnis utamanya di media massa

  • Pertanian Masih Jadi 'Anak Tiri'

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 07:36 WIB

    Sektor pertanian masih seperti anak tiri apabila dibandingkan dengan sektor lain di mata industri perbankan. Hal itu terlihat dari alokasi kredit ke sektor pertanian yang baru berkisar 6,75% dari total kredit perbankan

  • OPINI BISNIS INDONESIA: RCEP dan Kesepakatan Akses Pasar

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 06:05 WIB

    Pembahasan kesepakatan kerja sama RCEP sampai saat ini terus berlanjut dan cukup alot. RCEP sebagai upaya Asean mengharmonisasi sejumlah aturan perdagangan dengan enam mitra dagang Asean ditantang dapat menghasilkan nilai ekspektasi tinggi kedua belah pihak, terutama bagi Indonesia

  • EDITORIAL BISNIS INDONESIA: Berharap dari Komitmen Kedaulatan Pangan

    Sabtu, 25 Maret 2017 - 05:54 WIB

    Dalam sebuah orasinya di tengah ratusan petani, seorang gubernur di Pulau Jawa pernah berujar bahwa pada masa yang akan datang peperangan bukanlah kontak fisik dan angkat senjata, melainkan perang pangan

Load More